Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aliasing merupakan pengaruh yang menyebabkan sinyal-sinyal yang berberda menjadi tidak dapat dibedakan satu sama lain saat rekonstruksi sampel. Aliasing merupakan akibat dari penggunaan data diskret dan bukan yang kontinu. Data pusat merupakan data yang tidak dapat dipisahkan dari masalah aliansing. Metode untuk mencegah terjadinya aliasing dinamakan dealiasing. Penelitian ini ditujukan untuk menerapkan suatu metode dealising konstanta-konstanta utama pasut baik secara parsial maupun simultan pada data pasut untuk mendeteksi konstanta pasut dominan. Untuk dealiasing secara simultan digunakan dara pasut dengan panjang pengamatan satu bulan (data pasut Januari 2010 di Benoa, Bali), sedangkan untuk dealiasing secara parsial digunakan 30 rekaman data pasut dengan panjang pengamatan 26 jam yang dicuplik dari data satu bulan. Dari penelitian dapat diketahui bahwa dealiasing secara simultan memberikan hasil yang lebih baik. Dealiasing secara parsial hanya memberikan informasi mengenai spesies konstanta pasut yang dominan, bukan individu konstantanya. "

"AbstrakMakalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menjelaskan undang-undang pidana yang mengatur kejahatan/kekerasan di wilayah domestic, dan permasalahan yang muncul di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode perbandingan yaitu membandingkan substansi hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Malaysia. Focus kajian pada masalah pokok hukum pidana substantive, khususnya perbuatan, sanksi pidana dan permasalahan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestic, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Domestic Violence Act 1994 amademen 20 Februari 2012. Perbandingan yang singkat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana."

"AbstrakMakalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menjelaskan undang-undang pidana yang mengatur kejahatan/kekerasan di wilayah domestic, dan permasalahan yang muncul di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode perbandingan yaitu membandingkan substansi hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Malaysia. Focus kajian pada masalah pokok hukum pidana substantive, khususnya perbuatan, sanksi pidana dan permasalahan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestic, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Domestic Violence Act 1994 amademen 20 Februari 2012. Perbandingan yang singkat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana."