Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu istilah yang santer terdengar dalam bisnis berbasis platform digital yaitu sharing economy telah membawa cara baru bagi orang-orang untuk memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Tidak sedikit bisnis platform yang suskes karena menerapkan sharing economy hingga mampu memberi kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara. Sayangnya, di balik kesuksesan tersebut banyak kontroversi mengenai investor owned platform dan sharing economy yang mereka terapkan. Meskipun belum ada batasan yang jelas mengenai konsep sharing economy, beberapa tindakan investor owned platform yang cenderung eksploitatif, monopolistik, dan ekstrativis, sudah jauh dari konsep sharing economy secara garis besar dan mengarah kepada platform capitalism. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa platform co-op—sebagai bagian dari gerakan platform cooperativism yang mengkritik penerapan sharing economy yang ekstraktif oleh investor owned platform—dapat menunjukkan konsep sharing economy dengan lebih baik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desk study untuk mengumpulkan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel di internet serta website resmi lembaga-lembaga penelitian dan platform terkait. Berpedoman pada 5 kriteria oleh Rachel Botsman untuk mengidentifikasi apakah sebuah perusahaan benar-benar didorong oleh sharing economy, platform co-op dapat membuktikan kelebihannya dari investor owned platform dengan memenuhi 4 kriteria. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi siapa saja dalam memilih model bisnis berbasis platform digital dengan sistem yang lebih adil, demokratis, dan transparan tanpa perlu merasakan implikasi negatif dari sistem platform capitalism.

---

One term widely heard in digital platform-based businesses, namely sharing economy, has brought new ways for people to obtain the goods or services they need. Many business platforms are successful due to the implementation of the sharing economy, which allows them to contribute significantly to the country’s economic growth. Unfortunately, there is much controversy behind this success regarding the investor-owned platform and the sharing economy these platforms implement. Although there are still no clear boundaries regarding the concept of sharing economy, several actions of investor-owned platforms, which tend to be exploitative, monopolistic, and extractivist, are far from the board concept of the sharing economy and lead to platform capitalism. This study aims to explain that platform co-op—as a part of the platform cooperativism that criticizes the implementation of extractivist sharing economy by investor-owned platforms—can better show the concept of sharing economy. This study uses a qualitative method with the desk study approach, by collecting data and information through examination and analysis using secondary data derived form books, journals, articles on the internet, and websites of research institutions and related platforms. Based on the five criteria by Rachel Botsman to identify whether the sharing economy truly drives a company, platform co-op can prove their advanteges over investor owned platforms by meeting four criteria. This can be a consideration for anyone in choosing a digital platform-based business model with a fairer, democratic, and transparent system without the need to feel the negative implications of the platform capitalism system."

"ABSTRAKKoperasi dan ekonomi kerakyatan sedang dalam perhatian yang luas dari para pengambil kebijakan ekonomi di negara ini. Unsur krisis ekonomi dan sosial yang terjadi saat ini telah membangkitkan sebuah semangat membangun ekonomi yany berbeda dari ekonomi sebelumnya.Koperasi merupakan sebuah bentuk badan usaha. Badan usaha ini memiliki perbedaan prinsip dan azas dengan badan usaha selain koperasi. Perbedaan ini diadaptasi oleh pemerintah untuk digunakan sebagai acuan pembanguan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat desa dan tradisional. Penerapan semangat koperasi yang dipacu oleh pemerintah terbukti sulit untuk diterima masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya koperasi yang tidak aktif lagi, hingga mencapai 37%ditahun 1998.Studi ini melakukan penelitian terhadap koperasi dan perkebunan karet sebagai badan usaha dan industri yang dirasakan memiliki potensi untuk membangun ekonomi kerakyatan di kawasan Jasinga - Rangkasbitung. Dari hipotesis tentang adanya potensi tersebut, studi ini dikembangkan dengan mengambil teori - teori tentang kerjasama antar pekebun dalam koperasi hingga kerjasama antarkop'erasi dan antara koperasi dengan pemerintah atau pengusaha swasta.Pendekatan dengan konsep manajemen strategi, dilakukan untuk melihal pengaruh kekuatan politis dan posisi dari koperasi - koperasi tersebut di industri perkebunan karet dan di dalam pasar. Pendekatan power school dan positioning school of strategic management diambil karena kedua pendekatan ini dapat membantu menjelaskan hal - hal yang paling berpengaruh bagi pertumbuhan koperasi, sesuai dengan contoh - contoh pengembangan koperasi yang terjadi di Sumatera Utara dan di Amerika Serikat.Teori yang lebih spesitik mengenai koperasi adalah stratcgi kooperatif bagi perusahaan. Strategi ini dijadikan salah satu panduan studi, karena koperasi berasal dari kemauan dan kebutuhan kooperatif dalam menjalankan bisnis. Stralcgi kooperatiflah yang membuat koperasi memiliki kekhususan dalam konsep dan azas bekerjanya badan usaha ini.Analisis dilakukan dengan membagi sudut analisis dalam tiga bagian besar pertama; analisis mengenai usaha industri perkebunan karet yang dijalankan olcli pekebun - pekebun yang terkurnpul dalam koperasi atau KUD; kedua; anatisis mengenai kooperatif dalam koperasi dan antar koperasi di kawasan tersebut; clan ketiga; kaitan antara koperasi dan kebijakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pemerintah, sehingga terjadi sinergi yang saling membantu dan menumbuhkmi keunggulan kompetitif industri perkebunan karet di kawasan Jasinga - Rangkasbitung.Hasil analisis memberikan solusi bagi pemberdayaan ekonomi rakyat pekebun karet di kawasan Jasinga - Rangkasbitung. Kekuatan ekonomi ini dapat muncu] bila ada pemihakan yang tulus dari pemerintah kepada mereka dalam bentuk - bentuk, seperti kredit lunak bagi koperasi, bantuan perlindungan pasar yang fair, pelatihan dan sumbangan manajetnen yang modern bagi koperasi serta membantu koperasi dapal bekerjasama dengan pengusaha swasta agar diperoleh pertukaran keahlian dan keuntungan yang lebih pantas bagi koperasi dan pengusaha swasta, sehingga koperasi dapat lebih kompetitif di pasar.Dua unsur pokok yang harus dtperhatikan dalam memberdayakan koperasi terutama pada lokasi kasus, adalah:1. Bantuan pemerintah dalarn memnberikan kebijakan yang tegas dan tidak mempengaruhi kinerja koperasi serta pasar yang berkembang disana. Hat ini agar koperasi dapat tumbuh bersaing secara sehat dan kuat.2. Diberikan kekuatan membangun diri anggota kopcrasi, mengingat koperasi adalah kumpulan orang dan pengusaha. Dengan business empowerment kepada anggota koperasi, maka koperasi dapat memberikan kekuatan berusaha yang mandiri bagi anggotanya, hal ini lebih penting dari sekedar peningkatan pendapatan bagi mereka.Mengingat karet adalah industri andatan nasional yang memiliki potensi keunggulan kompetitif tinggi sebagaimana halnya kelapa sawit, batik dan jamu, maka sangatlah penting untuk mendahulukan kemajuan industri - industri semacam ini. Dengan kemajuan industri seperti ini, maka suatu kawasan atau dapat dianalogikan secara nasional akan memperoieh keunggulan kompetitif nasional, mengingal keunggulan tersebut berjangka panjang dan sangat potensial diadaptasi oleh semua industri perkebunan karet di Indonesia."

"Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur masih terus berlangsung. Implementasi rencana tersebut berdampak pada penyiapan daerah-daerah penyangga calon IKN baru. Kalimantan Utara sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi terdepan dalam menyangga calon IKN baru. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui struktur perekonomian Kalimantan Utara serta hubungan spasial provinsi tersebut dengan provinsi-provinsi lainnya. Dengan menggunakan Tabel Input-Output (I-O) Kalimantan Utara, kajian ini berhasil mengidentifikasi leading sector di Kalimantan Utara serta keterkaitan antar sektor yang ada di provinsi tersebut. Kajian ini juga diperdalam dengan menggunakan Tabel Interregional Input Output (IRIO) untuk mendapatkan hubungan kewilayahan ekonomi Kalimantan Utara dengan provinsi lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa leading sector di Kalimantan Utara adalah sektor pertambangan dan pertanian sedangkan sektor unggulan di provinsi ini adalah industri pengolahan dan listrik. Dari sisi spasial, Kalimantan Timur menjadi provinsi yang terkena dampak paling besar ketika Kalimantan Utara mengalami perubahan permintaan akhir."

"Fokus dari studi mandiri ini adalah untuk membahas tantangan ekonomi digital dan kebijakan perpajakan global untuk mengatasi tantangan tersebut. Saat ini, kemajuan teknologi telah meningkatkan produktivitas, memperluas cakupan pasar, dan mengurangi biaya operasional di segala sektor ekonomi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut dibuktikan dengan terbentuknya ekonomi digital. Ekonomi digital memiliki fitur seperti tingkat mobilitas yang tinggi, di mana fungsi bisnis dapat tersebar di berbagai negara karena memiliki ketergantungan tinggi terhadap aset tidak berwujud. Selain itu, aktivitas perusahaan dalam ekonomi digital seperti menyediakan barang dan jasa digital dengan menggunakan internet menimbulkan tantangan berat untuk infrastruktur kebijakan perpajakan internasional, yang dibentuk jauh sebelum adanya perkembangan dunia digital ini. Oleh karena itu, OECD menerbitkan Aksi 1 yang berjudul “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” dalam Rencana Aksi Proyek BEPS untuk mengatasi tantangan perpajakan tersebut. Walaupun belum menemukan solusi yang sesuai, OECD terus berupaya untuk menemukan solusi final dan konsensus pada tahun 2020.

---

The focus of this independent study are to discuss the tax challenges of the digital economy and the global tax policies to address those challenges. Today, technological advancements have increased productivity, enlarged markets and reduced operational costs across all sectors of the economy. One of the evidence of the technological advancements is the creation of digital economy. The digital economy has features such as high level of mobility, where business functions are able to spread in various countries because they rely heavily on intangible assets. The activities of companies in the digital economy, such as providing digital goods and services by using the internet create severe problems for the infrastructure of international taxation policies, which was constructed long before the development of this digitalization. Therefore, to address these challenges, the OECD issued Action 1 in the BEPS Project Action Plan called “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy.” Although the OECD has not yet found a suitable solution, it will work towards a final and consensus solution in 2020.

Keywords: International tax, Digital Economy, BEPS Project Action Plan"

"Kajian ini membahas dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi ini harus segera diantisipasi, karena akan menimbulkan resesi ekonomi dan krisis pangan. Indikasi ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami minus 5,32% pada Triwulan II, 2020. Untuk mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi dan krisis pangan, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan antara lain melalui Perppu dan Perpres. Studi ini bertujuan mengkaji kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencegah resesi ekonomi dan krisis pangan dalam negeri di masa pandemi Covid-19. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan non-fiskal yang ditetapkan pemerintah tidak boleh hanya difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi semata, tetapi juga mutlak perlu memperhatikan ketahanan pangan selama masa pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu ditingkatkan produksi pangan terutama beras untuk mengurangi impor antara lain melalui pengembangan lumbung padi desa. Dalam mengatasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kebijakan pemerintah jangan kontradiktif. Dalam hal ini DPR memiliki peran dalam merumuskan kebijakan agar perekonomian nasional tidak terjebak dalam resesi ekonomi dan krisis pangan."

"ABSTRAKPada masa pemerintah Orde Baru berbagai kebijakan pembangunan terutama pertanian, tidak sedikit diantaranya yang kemudian menimbulkan kontroversial. Salah satunya adalah kebijakan atas pemenuhan terhadap kebutuhan gula nasional. Pro dan kontra atas kebijakan ini terutama pada pelaksanaannya. Kebijakan tersebut tertuang pada INPRES No. 9/1975 tentang tebu rakyat intensifikasi atau yang kemudian lebih dikenal dengan TRI. Tugas ini secara otomatis dibebankan kepada para petani untuk melaksanakannya. Salah satu daerah yang juga terkena untuk dijadikan areal perkebunan tabu adalah daerah Karesidenan Surakarta. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa daerah Surakarta merupakan salah satu daerah yang berpotensi di wilayah propinsi Jawa Tengah termasuk untuk perkebunan tabu. Bagi petani di daerah karesidenan Surakarta sesungguhnya mereka merasa berat untuk mengikuiinya namun tak ada pilihan bagi mereka untuk menghindar. Petani sebagai salah satu pelaku utarnanya diberi tanggung jawab yang besar namun dengan beban resiko yang hams mereka tanggung sendiri terutama dalam hal budi daya tabu_ Hal ini sudah merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh mereka. Mulai dari penggarapan lahan, penanaman dan pemeliharaan yang dilakukan oleh para petani tergabung di dalam kelompok-kelompok tani. Dari apa yang diutarakan oleh para petani peserta TRI nampak bahwa sesungguhnya para petani tidaklah terlalu paham dengan apa yang harus dikeajakan oleh mereka dalam hal menanam tebu. Gambaran kerja teknis yang sangat panjang dan perlunya ketelitian serta ketekunan para petani dalam merawat dan mengelola tanaman tabu, ternyata membutubkan waktu kerja yang tak sedikit pula jam kerja yang panjang merupakan hal lain yang tarut menyertai rasa enggan petani untuk mau menanam tebu. Dalam pandangan petani bila dibandingkan antara jam kerja menanam tebu dengan padi yang lebih menguntungkan bagi mereka adalah menanam padi.

---

"