Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap indeks harga saham gabungan IHSG dengan menggunakan metode regresi linear berganda berdasarkan data pada tahun 2006 hingga dengan 2015. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan IHSG tidak terpengaruh oleh kebijakan fiskal yang diukur dengan defisit anggaran. Sedangkan untuk kebijakan moneter, IHSG secara positif berhubungan dengan indeks produksi industri, inflasi, Dow Jones Index Average, indeks Shanghai Stock Exhange dan secara negatif terpengaruh oleh nilai tukar dan suku bunga dimana hanya suku bunga, jumlah uang beredar, nilai tukar, dan Dow Jones Index Average yang berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG.

---

This study aims at analyzing the impact of fiscal and monetary policies on Jakarta Composite Index. Applying multiple linear regression based on data during 2006 to 2015, this paper finds that Jakarta Composite Index JCI is not affected by fiscal policy which measured by budget deficits. Meanwhile for monetary policy, JCI positively associated with industrial production, inflation, Dow Jones Industrial Average, Shanghai Stock Exchange and negatively affected by the exchange rate and the interest rate where only the interest rate, money supply, the exchange rate, and Dow Jones Industrial Average have significant effect towards JCI."

"Dengan memperhatikan tren integrasi ASEAN, studi pada disertasi ini meneliti potensi keuntungan atau kerugian dari koordinasi bilateral kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara ASEAN-5. Studi ini menggunakan versi modifikasi dari model makroekonomi dua negara yang dibangun oleh Liu dan Pappa serta kerangka model teori permainan dengan asumsi interaksi antaragen terjadi hanya satu kali dan semua agen memiliki informasi yang sempurna untuk menentukan kelayakan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara ASEAN-5.Dengan menggunakan asumsi-asumsi ketat bahwa eksternalitas dari koordinasi kebijakan bilateral hanya akan dinikmati oleh kedua negara yang berpartisipasi dan bahwa suku bunga adalah satu-satunya instrumen kebijakan moneter yang ada, studi ini menghitung tingkat kesejahteraan potensial dari koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara relatif Indonesia adalah partner potensial terbaik untuk koordinasi kebijakan bagi Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sementara itu, Filipina adalah partner potensial terburuk untuk koordinasi kebijakan bagi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.Walaupun demikian, jika dianalisis dengan kerangka model teori permainan, studi ini menemukan bahwa secara umum koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bukanlah pilihan yang layak dilakukan oleh negara-negara ASEAN-5. Studi ini melihat adanya kecenderungan negara dengan skala ekonomi yang lebih besar akan memilih untuk tidak melakukan koordinasi kebijakan dengan negara yang lebih kecil, sementara negara yang lebih kecil akan memilih bekerja sama dengan negara yang lebih besar.Studi ini juga menemukan bahwa karakteristik antanegara yang berbeda menjadi tantangan bagi koordinasi kebijakan di antarnegara ASEAN-5. Walaupun perubahan karakteristik secara individual dapat mengubah level kesejahteraan dari dua negara yang terlibat dalam koordinasi kebijakan, analisis sensitivitas dalam studi ini menunjukkan bahwa bagi negara dengan skala ekonomi yang lebih besar, strategi non-kerjasama cenderung lebih menguntungkan daripada strategi bekerja sama. Dengan demikian, studi ini menunjukkan kemungkinan yang rendah bagi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di antara negara ASEAN-5. Kesimpulan studi ini bukan kesimpulan akhir bagi kelayakan koordinasi kebijakan di antara negara ASEAN-5. Bukti empiris menunjukkan adanya koordinasi kebijakan antarnegara ASEAN-5 yang tidak melibatkan instrumen suku bunga, misalnya koordinasi di bidang perdagangan dan pembentukan cadangan devisa bersama.

---

Observing integration trends in the ASEAN, this dissertation examines the potential welfare gains or losses from bilateral fiscal and monetary policy coordination in the ASEAN 5 countries. We use the modified version of the Liu and Pappa rsquo s two country model in our analysis and the one shot perfect information game theory framework to determine whether it is feasible for the ASEAN 5 countries to bilaterally coordinate fiscal and monetary policies.Under strict assumptions that the externalities of bilateral policy coordination will only fall upon the two participating countries and that interest rate is the only available monetary policy instrument, we calculate the potential welfare outcome from fiscal and monetary policy coordination. We find that Indonesia is the best relative potential bilateral cooperating partner for Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. Meanwhile, the Philippines is the worst relative potential bilateral cooperating partner for Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand.However, when we analyze the feasibility of fiscal and monetary policy coordination by using the one shot perfect information game theory framework, we find that bilateral fiscal and monetary policy coordination in general is not a feasible option for the ASEAN 5 countries. Although it is not possible to make strong generalization from the pay off matrices of the bilateral games, we see a tendency that the bigger country should opt not to coordinate policies with the smaller country, while the smaller country should opt to coordinate policies with the bigger country.We observe that different country characteristics pose challenges for bilateral fiscal and monetary policy coordination among the ASEAN 5 economies. While individual change of these characteristics can change the welfare levels for two countries involved in relations, our sensitivity analysis shows that the outcome of non cooperating strategy for the bigger country tend to be superior to the cooperating strategy. Hence our study displays a rather low prospect of fiscal and monetary policy coordination among the ASEAN 5 countries in the future. However, this conclusion is not a final conclusion for the feasibility of policy coordination among the ASEAN countries. Empirically the ASEAN countries are indeed coordinating policies in areas other than interest rate, such as in trade and foreign exchange pooling."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisa interaksi kebijakan moneter dan fiskal diIndonesia dalam dua periode sub-sampel yang ditandai dengan diberlakukannyaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hasil darianalisa Vektor Autoregresi yang menyertakan lima variabel ekonomi makro ini(antara lain, tingkat pertumbuhan riil Produk Domestik Bruto, tingkat surplusfiscal, suku bunga SBI 1 bulan, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan kursRupiah atas Dollar Amerika Serikat) menunjukkan bahwa status independen BankIndonesia merubah interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal, sebagaimanahalnya dengan cara pembuat kebijakan tersebut terhadap performa variabel makroekonomi lainnya.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the monetary and fiscal policy interactionin Indonesia in the two sub-sample periods which was marked by the enactment ofAct Number 23 in 1999. Using a Vector Autoregression analysis whichincorporating macroeconomics variables, the results show that the independencestatus of the central bank of Indonesia which given by the new law changes theinteractions of monetary and fiscal policy, as well as the way the policymakersinfluencing the performance of targeted variables."

"Program IMF Tahun 1997-2003 telah merubah secara mendasar kebijakan moneter dan fiskal yang merupakan tumpuan kebijakan stabilisasi perekonomian Indonesia. Ada enam komponen penting dalam kebijakan tersebut, di mana terdapat tiga kebijakan mendasar di masing-masing kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan yang pertama adalah beralih dari sistem kurs devisa tetap ke sistem kurs devisa mengambang. Kedua, mengganti jangkar kebijakan moneter dari mempertahankan stabilisasi kurs devisa tetap menjadi target inflasi inti (inflation targeting). Ketiga, mekanisme operasional kebijakan moneter BI adalah tingkat suku bunga acuan yang ditetapkannya sendiri. Keempat, merubah cara pembelanjaan defisit anggaran dari maksimasi pinjaman lunak dari sumber resmi (ODA) ke penjualan SUN ke pasar komersil baik di dalam maupun di luar negeri maupun menjual asset negara, termasuk BUMN. Kelima, menggunakan disiplin anggaran dan disiplin berutang Uni Eropa. Keenam, memberikan status independen bagi BI dan melarangnya untuk membelanjai defisit APBN. Kebijakan stabilisasi perekonomian yang telah dijalankan tersebut masih tetap dipegang teguh hingga saat ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter yang diproyeksikan oleh variabel penerimaan/pendapatan negara, pengeluaran pemerintah/belanja negara, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap tingkat pengembalian saham di Indonesia yang diproyeksikan melalui return atau pengembalian IHSG. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber dalam bentuk data bulanan dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel kebijakan fiskal berupa pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, inflasi dan suku bunga secara bersama-sama dapat menjelaskan tingkat pengembalian saham di Indonesia periode 2015 s.d. 2019. Selanjutnya dalam uji pengaruh secara parsial, pendapatan negara dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Temuan lainnya adalah, bahwa pengeluaran pemerintah dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Mempertimbangkan keterbatasan dari penelitian ini, penelitian selanjutnya perlu menyempurnakan metode analisis dan mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian saham di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of fiscal and monetary policies projected by variables of state revenue income, government spending, inflation rates, and interest rates on the projected rate of return on stocks in Indonesia through returns or returns on the JCI. The data used is secondary data taken from various source in the form of monthly data from 2015 to 2019. The analytical method used in this study is multiple regression analysis to see the effect of all the independent variables on the dependent variable. The results of the study show that the variables of fiscal policy in the form of state income, government spending, inflation, and interest rates together can explain the rate of return on stocks in Indonesia in the period from 2015 to 2019. Furthermore, in a partial effect test, state income and interest rates have a negative and significant effect on stock expenses. Another finding is that government spending and inflation partially have no significant effect on stock returns. Considering the limitations of this study, further research is needed to improve the method of analysis and explore other variables that can affect stock returns in Indonesia."

"Fiscal and monetary policies; collection of articles"