Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu agenda penting dalam perwujudan good governance pertanggungjawaban publk (public accountability) memerlukan berbagai tindakan lanjutan dalam berbagai praktek penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sasaran pertanggungjawaban publik tersebut adalah sektor keuangan publik. Pembaharuan utama dalam sektor keuangan ini difokuskan pada sistem penganggaran dengan budgeting reform nya yaitu perubahan dari anggaran tradisional ke anggaran berbasis kinerja. Secara spesifik telah dilakukan beberapa pembaharuan dalam manajemen keuangan publik sebagai akibat dari penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, antara lain reformasi sistem akuntansi (accouting reform) dan reformasi sistem pemeriksaan keuangan pemerintah (audit reform)."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi akuntabilitas publik pada pelaporan keuangan di Gereja Pancaran Kasih, Depok. Sebagai entitas non laba, gereja memperoleh pendapatan seluruhnya dari sumbangan dan persembahan jemaat gereja tersebut. Dan hal ini menuntut gereja harus memaparkan pelaporan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Pelaporan keuangan di gereja Pancaran Kasih ini diteliti dengan Teori Akuntabilitas yang ditulis oleh Bovens (2005). Hasil penelitian di gereja GPIB Pancaran Kasih menunjukkan bahwa tahapan dalam menilai akuntabilitas laporan keuangan gereja (dari accountable actor ke accountable forum) belum berjalan secara optimal. Dalam proses informing about performance, publikasi berjalan baik, meski isi laporan keuangan masih ada yang tidak mengikuti SAK. Proses debating dan judging juga kurang optimal karena jemaat beranggapan pejabat gereja tidak mungkin melakukan penyimpangan sehingga proses debating sangat jarang terjadi yang menyebabkan proses judging juga tidak berjalan optimal. Hal ini terjadi karena kondisi jemaat yang awam akan laporan keuangan dan anggapan bahwa pejabat gereja tidak mungkin melakukan penyimpangan di dalam gereja, apalagi pejabat gereja adalah seorang pelayan yang mendedikasikan hidupnya dalam pelayanan gereja.

---

This research was conducted to evaluate public accountability in financial reporting at Pancaran Kasih Church, Depok. As a non-profit entity, the church derives its full income from donations and offerings from the church members. And this requires the church to explain its financial reporting in a transparent and accountable manner. Financial reporting in the Pancaran Kasih church was examined with Accountability Theory written by Bovens (2005). The results of the research at the GPIB Pancaran Kasih church show that the stages in assessing the accountability of church financial statements (from accountable actors to accountable forums) have not run optimally.

In the process of informing about performance, publications went well, although the contents of the financial statements were still not followed by SAK. The debating and judging process is also not optimal because the congregation thinks church officials are not likely to make deviations so the debating process is very rare which causes the judging process to not run optimally. This is due to the condition of the congregation who are unfamiliar with financial statements and the assumption that church officials are unlikely to commit irregularities in the church, especially church officials are a servant who dedicates their life to church services."

"Tesis ini membahas tentang analisis proses penerapan akuntabilitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pusfatekgan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk indikator acuan pelayanan sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan hanya saja perlu diinformasikan secara lebih luas; untuk solusi pelayanan sudah dilakukan konsultasi pada tahap awal pemberian pelayanan; untuk prioritas pemenuhan kepentingan pengguna masih perlu perbaikan karena belum ada petugas khusus pelayanan. Transparansi informasi pelayanan masih kurang dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat yang masuk masih sangatlah sedikit.

---

This thesis discusses an analysis of the implementation process of public service accountability organized by Pusfatekgan. The method used is qualitative research.The results of this study are as follows: there is already an existing standard for service reference indicator, but it needs to be informed more broadly; for service solution, a consultation has taken place at the early stages of service delivery; it is only the priority of fulfillment for the benefit of the users that is considered still requiring more improvements because there is not any special service attendant yet. The transparency of service information still has not been publicized enough, while there is still very little community participation through public complaints."

"Pelayanan publik merupakan suatu alat yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena produktifitas dari pelayanan publik dapat menjadi sebuah kriteria untuk memperoleh dukungan yang sangat besar dari masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mecapai tersebut, sangat diharapkan untuk mewujudkan semangat profesionalisme seluruh aparatur negara sebagai perilaku mental yang memotivasi mereka untuk menjadi pegawai yang profesional yang mempunyai kemampuan tertentu untuk menjalankan roda administrasi negara dengan tujuan utama yaitu pelayanan yang prima."

"ABSTRAK Akuntabilitas terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah sangatlah dituntut dalam reformasi manajemen pemerintah saat ini. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat atas penggunaan anggarannya sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatannya. Penerapan SAKIP ini juga mendorong pengintegrasiann sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan dan evaluasi yang berbasiskan pada kinerja sesuai dengan amanah yang diemban oleh setiap instansi pemerintah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. penerapan SAKIP ini mampu mengindentifikasi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 392,87 Triliyun Rupiah ditahun 2016. Selanjutnya mampu menekan potensi inefsiensi sebesar 41, 15 Triliyun Rupiah di tahun 2017, serta menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 65,1 Triliyun Rupiah ditahun 2018. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, gaya kepemimpinan, kompetensidan motivasi terhadap kinerja organisasi, khususnya pada organisasi pemerintahan desa di KabupatenSidoarjo. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode pengumpulan datadengan simple random sampling. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 111 respondenyang berada di 34 wilayah desa di Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh dianalisis menggunakanteknik analisis PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinantransformasional berpengaruh positif terhadap kinerja dan motivasi kerja manajerial. Selanjutnyakompetensi manajerial berpengaruh positif terhadap motivasi kerja manajerial. Penelitian inimemiliki keterkaitan dengan praktik dalam mendukung pemerintahan desa dalam menciptakantata kelola yang baik.ABSTRACTThis research aimed to find out the effect of accountability, leadership style, competency andmotivation on the organization performance, especially in government organization, Sidoarjo. Thedata collection thecnique used simple random sampling. Furthermore, there were 111 respondentsas sample in 34 village area, Sidoarjo. Moreover, the data analysis thecnique used PLS (Partial LeastSquare. The research result concluded the transformasional leadership style had positive effect onthe performance and motivation of managerial porformance. Furthermore, the managerial ownershiphad positive effect on the motivation managerial work. Furthermore, this research had correlatedwith the government support to create a good governance."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection."

"SP4N-LAPOR! merupakan salah satu kanal pengaduan di Indonesia yang bertujuan untuk menerima dan mengintegrasikan seluruh aduan masyarakat secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengaduan di SP4N-LAPOR, untuk mengetahui proses manajemen pengaduan di SP4N-LAPOR!, peneliti menggunakan empat dimensi teori yaitu Complaint-Soliciting Culture, Easily Understood and Accesed Complaint, Process Simplicity, dan Systematic Follow-up yang dikemukakan oleh Robert Johnston dan Sandy Mehra (2002). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist. Data dalam penelitian ini, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan didukung oleh data sekunder. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa manajemen pengaduan SP4N-LAPOR! sudah baik. Terlihat dari terpenuhinya mekanisme bagi staf untuk menyampaikan aduan, terdapat informasi mengenai progres penanganan aduan, terdapat tim analisis aduan, tersedianya fitur rating, dan satu titik kontak dalam menyampaikan aduan. Namun masih terdapat tantangan dan kendala dalam mengelola aduan di SP4N-LAPOR! seperti persepsi pemimpin akan suatu aduan, komitmen pemimpin, dan stabilitas internet.

---

SP4N-LAPOR!! is one of the grievance channels in Indonesia that aims to receive and integrate all public complaints nationally. This research aims to analyze the management of complaints in SP4N-LAPOR, to find out the process of complaint management in SP4N-LAPOR !, researchers use four dimensions of theory namely Complaint- Soliciting Culture, Easily Understood and Accessed Complaint, Process Simplicity, and Systematic Follow-up proposed by Robert Johnston and Sandy Mehra (2002). This study uses a postpositivist approach. Data in this study were obtained through in-depth interviews with related parties and supported by secondary data. From this study it can be seen that the complaint management of SP4N-LAPOR! already well. Seen from the fulfillment of mechanisms for staff to submit complaints, there is information about the progress of complaint handling, there is a complaint analysis team, the availability of rating features, and one point of contact in submitting complaints. But there are still challenges and obstacles in managing complaints in SP4N-LAPOR! such as leader's perceptions of complaints, leader commitment, and internet stability."

"SP4N menggunakan LAPOR! kini dikelola oleh Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pada PermenPANRB Nomor 46 Tahun 2020 disebut sebagai penyelenggara SP4N di level makro (nasional). Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan hadirnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan Rencana Aksi Bersama untuk menstimulasi sinergi kolaborasi dan pencapaian target sesuai dengan road map. Namun, selama perjalannya ditemukan berbagai permasalahan dan isu yang menjadi tantangan bagi para aktor. Hal ini perlu diatasi melalui peningkatan koordinasi dan interaksi dalam jejaring aktor SP4N di level makro sehingga diperlukan peninjauan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari sisi proses jaringan tata kelolanya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro. Penelitian ini menggunakan tiga kriteria penilaian proses governance network oleh Klijn & Koppenjan (2016), yakni kriteria content, kriteria process, dan kriteria network guna menilai keberhasilan atau kegagalan proses governance network. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro selama ini telah cukup berhasil pada kriteria content, tetapi belum berhasil pada kriteria process dan kriteria network. Dengan demikian, proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro masih membutuhkan berbagai upaya perbaikan, baik untuk penyelesaian isu yang menjadi permasalahan pada penyelenggaraan SP4N maupun untuk pengoptimalan keseluruhan proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro ke depannya.

---

SP4N using LAPOR! is now managed by the Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI, Kementerian Dalam Negeri, and Kementerian Komunikasi dan Informatika, which in Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 46 of 2020 is referred to as the SP4N organizer at the macro (national) level. The regulation was followed up by a Memorandum of Understanding, Cooperation Agreement, and Joint Action Plan to stimulate collaboration synergy and achieve targets per the road map. However, various problems and issues became challenges for the actors during the journey. These need to be addressed through increased coordination and interaction within the SP4N actor-network at the macro level, which requires a review of the success or failure of the governance network processes. Thus, this study aims to evaluate the governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level. This research uses three criteria for assessing the governance network processes by Klijn & Koppenjan (2016), namely content criteria, process criteria, and network criteria to assess the success or failure of the governance network processes. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews. The results showed that the governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level have been quite successful in the content criteria but have yet to succeed in the process and network criteria. Thus, the governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level still require various improvement efforts, both for resolving issues that become problems in the implementation of SP4N and for optimizing the overall governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level in the future."