Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor utama penyaluran bantuan kemanusian di Indonesia. Terdapat 11 (sebelas) faktor utama dalam penanganan bencana yang harus diperhatikan yaitu ukuran besarnya bencana, transportasi, strategi supply chain, kapasitas, inventori, strategic planning, penggunaan teknologi, manajemen informasi, manajemen sumber daya, continuous improvement dan hubungan dengan supplier. Setelah faktor utama diketahui selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi penyaluran bantuan.Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian faktor utama yang mempengaruhi penanganan bencana telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah melalui BNPB, tetapi ada beberapa strategi yang sebaiknya dilakukan. Strategi tersebut diantaranya adalah peninjauan ulang regulasi Undang-Undang pengananan bencana, penggiatan kembali sistem lumbung desa, pengembangan knowledge management dalam bidang penanganan bencana, dan perbaikan sistem penilaian performansi dan evaluasi penanganan bencana setelah proses penanganan bencana dilakukan.

---

The focus of this study is the main factors of humanitarian relief chain in Indonesia. There are 11 main factors in humanitarian relief chain such as size of disaster, transportation, supply chain strategy, inventory, strategic planning, technology utilization, information technology, human resource management, continuous improvement and supplier relation. After the main factors are identified then analizing the existing humanitarian relief chain with SWOT Analysis.The result of analizing is most of the main factor has already conducted in Indonesia, but there are several suggestions. Proposing to evaluate the regulations of disaster management system, re-activate the villager's rice barn system, develop knowledge management in disaster management system, develop the performance measurement system and the evaluation system after disaster."

"Mencermati terorisme yang terjadi di Indonesia, dapat diidentifikasi bahwa kelompok terorisme berkembang sejak tahun 1999 bukan secara otentik lahir dari pergolakan kepentingan politik di dalam negeri. Terorisme yang dikonotasikan sebagai sebuah kelompok fundamental Islam rekayasa merupakan rekayasa opini global yang dilancarkan oleh negara yang hendak menegakkan hegemoni di dunia melalui strategi yang disebut 'Imperial Grand Strategy'. Karena itu, dalam memahami terorisme yang kini terjadi di Indonesia, perlu bertolak dari pandangan bahwa terorisme, merupakan sebutan pilihan strategis dari benturan kepentingan politik global. Indonesia hanyalah salah satu wilayah operasi yang digunakan untuk membentuk opini global, bukan wilayah tempat tumbuh dan berkembangnya terorisme …. "

"Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam.

---

The risk communication policy contained in the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management is a topic that needs attention because Indonesia is a country that often experiences natural disasters and is currently experiencing non-natural disasters, namely the COVID-19 pandemic. There are differences in risk communication in handling COVID-19 in disaster-prone areas. This is because there are two threats at once in the region. This study aims to analyze the implementation of risk communication policies in handling and controlling COVID-19 in disaster-prone areas. This research is in the form of quantitative and qualitative research. The research design is cross-sectional with a sample of 451 respondents in the Pandeglang Regency area and uses a random sampling technique. Methods of collecting data with a questionnaire. The second method of data collection is utilizing in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with 4 informants from the Regional BPBD of Pandeglang Regency and the Regional Health Office of Pandeglang Regency. The statistical analysis results show a significant relationship between the level of public knowledge about COVID-19 and community preparedness in dealing with natural disasters because the p is 0.002 (p-value <0.05). The study results show success in implementing the policy. However, it is necessary to consider changes in the contents of the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management and pay attention to the availability of budgets, especially the budget for natural disaster programs."

"Stunting merupakan suatu keadaan pendek badan (kerdil) yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan kelompok umur. Anak mengalami stunting jika tinggi badan yang dimiliki minus dua (pendek) atau minus tiga (sangat pendek) dari standar deviasi yang ditentukan WHO. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa stunting tidak hanya terjadi semata karena hanya faktor kesehatan, namun lebih dari itu, stunting terjadi karena berbagai penyebab yang saling berkaitan yang berasal dari berbagai sektor multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap penurunan stunting di Indonesia dengan membangun model stunting berdasarkan pendekatan literature yang dilakukan. Jika dapat dibuktikan bahwa DAK bidang kesehatan berpengaruh terhadap banyaknya ibu hamil yang mengkonsumsi TTD, dan banyaknya ibu hamil yang mengkonsumsi TTD berpengaruh menurunkan stunting, maka dapat disimpulkan bahwa DAK bidang kesehatan berpengaruh terhadap penurunan stunting di Indonesia. Model recursive digunakan untuk menguji model tersebut. Estimasi modelnya mengunakan metode Two-Stage Least Square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan tidak berdampak terhadap peningkatan banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD. Sementara, banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD berdampak terhadap penurunan stunting secara signifikan. Dengan demikian, DAK bidang Kesehatan tidak berdampak terhadap penurunan kasus stunting di Indonesia. Lebih lanjut, beberapa variabel kontrol seperti ibu melahirkan di bidan, ibu berpendidikan SD, ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif, dan rumah tangga yang mengonsumsi air minum yang terlindungi berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan/penurunan stunting. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Faktor-faktor penyebab stunting dari aspek immediate Causes dan underlying causes seperti bayi lahir premature, berat badan lahir rendah, penyakit infeksi, durasi ASI, usia ibu, interval kehamilan, vaksinisasi bayi dan aspek layanan kesehatan tidak dikaji sepenuhnya karena keterbatasan data dan fokus studi utamanya pada aspek sosioekonomi. (ii) Faktor-faktor yang dapat mengintervensi stunting dari sisi lain kebijakan DAK bidang Kesehatan belum sepenuhnya diteliti seperti aspek JAMPERSAL, perbaikan infrastruktur puskesmas dan posyandu, dan (iii) Data-data yang mewakili variabel seperti pendapatan masih sangat makro dan tidak mengestimasi pendapatan individu secara menyeluruh.

---

Stunting is a condition of stunting that occurs in children when compared to the age group. Children are stunted if their height is minus two (short) or minus three (very short) from the standard deviation determined by WHO. Based on previous research, it is known that stunting does not only occur due to health factors, but more than that, stunting occurs due to various interrelated causes from various multidimensional sectors. This study aims to examine the effect of DAK in the health sector on stunting reduction in Indonesia by building a stunting model based on the literature approach taken. If it can be proven that DAK in the health sector affects the number of pregnant women who consume iron tablets, and the number of pregnant women who consume iron tablets has an effect on reducing stunting, it can be concluded that DAK in the health sector has an effect on reducing stunting in Indonesia. The recursive model is used to test the model. Estimation of the model using the Two Stage Least Square (2SLS) method. The results showed that DAK in the health sector had no impact on the increase in the number of pregnant women who consumed iron tablets. Meanwhile, the number of pregnant women who consumed iron tablets had a significant impact on reducing stunting. Thus, DAK in the Health sector has no impact on reducing stunting cases in Indonesia. Furthermore, several control variables, such as mothers birth at midwives, mothers with low educated, mothers who do not exclusively breastfeed, and households consuming protected drinking water have a significant effect on the increase/decrease in stunting. The limitations of this study are as follows: (i) The factors that cause stunting from the immediate causes and underlying causes such as premature birth, low birth weight, infectious diseases, duration of breastfeeding, maternal age, pregnancy interval, infant vaccination and service aspects health was not fully studied because of limited data and the focus of the study was mainly on socioeconomic aspects. (ii) The factors that can intervene in stunting from the other side of the DAK policy in the health sector have not been fully researched, such as the JAMPERSAL aspect, improvements to the infrastructure of puskesmas and posyandu, and (iii) Data representing variables such as income is still very macro and does not estimate individual income overall."

"In Indonesia, the concept of Internally Displaced Persons (IDPs) has not obvious enough and become the basis of thought yet. It can be seen from the regulation that regulate the IDPs which none of those regulations uses IDPs terminology. Another provides evidence is no regulation in act level regarding IDPs. The best regulation regarding IDPs in Indonesia is Presidential Decree Number 3 Year 200}. The consequence of this condition, IDPs problems could not handle properly. Contrary condition with international, there are several instruments can be apply to resolve the IDPs problem such as The 1951 Refugee Convention, the 1949 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. The Second Additional Protocol 1977 The protection of victims of non-international armed conflicts, and The Guiding Principles on Internal Displacement (Guiding Principles). International bodies dealing with IDPs, like UNHCR could not directly access IDPs in Indonesia because of state sovereignty. This article is trying to provide the big picture of IDPs condition and the policy in Indonesia relating to the international law."

"Pemilu serantak Tahun 2019 meninggalkan permasalahan akut yang berdampak pada kritisnya nilai demokrasi di Indonesia. Realitas menunjukan terdapat banyak pelanggaran yang menyumbang penurunan kualitas Pemilu yang disebabkan oleh politik uang. Permasalahan politik uang ini telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya, namun terdapat ruang kosong dalam penanganan politik uang yaitu penanganan tidak cukup melalui penguatan kelembagaan tapi juga melalui best practice dengan membandingkan penanganan politik uang yang telah dilakukan oleh negara-negara luar dan disesuaikan dengan keadaan Pemilu indonesia terutama kondisi lokal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang didukung oleh penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukan akar permasalahan munculnya politik uang adalah kandidat dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi. Sementara celah hukum, pengawasan yang lemah dan sistem Pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang. Pencegahan politik uang dapat dilakukan secara sistemik dan simultan melalui efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, pembenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pencegahan dapat juga dilakukan melalui modifikasi sistem Pemilu campuran sehingga meningkatkan hubungan antar pemilih dan wakilnya yang tidak terputus pasca Pemilu pada akhirnya akan meminimalisir politik uang dan menekan jumlah caleg instan menjelang Pemilu."