Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karayuki-san adalah sebutan bagi wanita Jepang yang bekerja di luar Jepang, yaitu di Siberia, Manchuria, Cina, Amerika, dan terutama di Asia Tenggara, sebutan ini mulai popular pada sekitar zaman Meiji (1868-1912) sampai Zaman Taisho (1312-1926)'. Mereka hampir berasal dari seluruh Jepang. Beberapa dari mereka berasal dari Hokkaido , Kanto, Tohoku, Shikoku, Hokuriku, dan juga Kyushu, namun yang terbanyak berasal dari Kyushu bagian barat daya, yaitu dari semenanjung Shimabara dan kepulauan miskin yang bernama Aniakusa, tempat istilah karayuki -san itu berasal."

"Ryosai Kenbo adalah suatu paham yang membentuk wanita menjadi seorang istri yang baik dan ibu yang bijaksana yang dijadikan pemerintah Jepang sebagai tujuan pendidikan wanita Jepang pada zaman Meiji. Dengan dilaksanakannya Restorasi Meiji, pemerintah Jepang zaman Meiji melakukan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang kehidupan dalam rangka mengejar ketertinggalan negaranya dari negara-negara Barat dan memajukan bangsa serta negaranya. Dan Ryosai Kenbo dijadikan pemerintah Jepang sebagai usaha untuk mencapai tujuan negaranya tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mengapa Ryosai Kenbo dijadikan sebagai usaha untuk memajukan Jepang. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan pendekatan kepustakaan dengan memilih, menganalisa, dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan terkait dengan skripsi. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah Jepang menjadikan Ryosai Kenbo untuk mendukung usahanya dalam memajukan Jepang karena makna dari Ryosai Kenbo itu sendiri. Yaitu Ryosai Kenbo dijadikan sebagai salah satu ideologi yang menjadi dasar untuk negara Jepang dalam mencapai tujuan negaranya tersebut. Dengan dijadikannya sebagai ideologi yang berlaku di Jepang, Ryosai Kenbo menempatkan dan melembagakan secara jelas peran wanita Jepang di dalam lingkungan domestik yaitu rumah dengan menjadi istri yang melayani suami dengan setia dan patuh, mendukung karir suami, dan dapat mengerjakan semua urusan rumah tanganya dengan baik; dan menjadi seorang ibu yang membesarkan dan mendidik anaknya dengan bijaksana sehingga menghasilkan anak-anak yang dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik."

"ABSTRAKKeterbukaan Jepang dan kebebasan beragama di Jepang menjadi faktor-faktor berkembangnya Islam di Jepang. Berkembangnya agama Islam di Jepang diikuti dengan berkembangnya fasilitas-fasilitas keagamaan Islam di Jepang. Artikel ini menjelaskan peran pemerintah Jepang dalam perkembangan terkini Islam di Jepang. Pemeluk agama Islam di Jepang menghadapi banyak permasalahan dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan dalam kegiatan sehari-harinya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi oleh pemeluk Islam di Jepang sendiri dan dengan bantuan negara-negara Islam juga komunitas Islam di luar Jepang. Pemerintah tidak memiliki kebijakan khusus terhadap Islam, maupun memfasilitasi Islam atau agama apapun, tetapi terdapat aturan kebebasan beragama di dalam konstitusi Jepang tahun 1947. Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai industri halal yang mempermudah pemeluk Islam tidak dilakukan pemerintah untuk kepentingan Islam, hal tersebut dilakukan untuk menguntungkan pemerintah Jepang baik dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

---

ABSTRACTJapan rsquo;s openness and freedom to abide by a certain religion allows the development of Islam in Japan. The development of Islam is followed by the development of its religious facilities in Japan. This article explains the history of Islamic development and the government rsquo;s role in it. The believers of Islamic religion in Japan encounter a lot of problems in conducting religious activities and also in their daily lives. The problems encountered can be solved by the believers in Japan itself and also with the help of Islamic countries and Islamic communities outside of Japan. The government doesn rsquo;t have any specific policy regarding Islam nor facilitating Islam or any other religion but there is a regulation for the freedom to abide by a certain religion mentioned in the 1947 constitution. The government rsquo;s policy regarding halal industries that facilitate Islamic believers in Japan was not done for the religion rsquo;s benefit, but to profit the government in economy and tourism. This study is done by historical research method and literature review. The analysis is in qualitative with descriptive analysis technique. "

"Tests 1m membahas mengena1 makna upacara perkawman Shmto yangdtselenggarakan dt Togo JmJa Urutan upacara perkawman Shmto adalah sebagatbenkut Sanden Shubatsu no Gz Norzto Sojo Sezhaz no Gz Yubzwa no KokanSezshz Sojo Tamagushz Hoten Shznzokuhaz no Gz dan Tazshutsu Masalah pokokyang dtbahas dalam penehtlan 1m adalah 1) apa makna upacara perkawmanShmto dt Togo JmJa 2) apa makna dan pakatan yang dtkenakan pada upacaraperkawman Shmto d1 Togo JmJa dan 3) apakah ada perbedaan antara upacaraperkawman Shmto yang umum dan upacara perkawman Shmto d1 Togo JmjaHastl penehtian menunJukkan bahwa ntual yang pentmg dalam upacaraperkawman Shmto adalah Shubatsu no Gz Norzto Sojo dan Tamagushz Hotenyang bermakna pemumtan permohonan dan persembahan Makna upacaraperkawman Shmto adalah pembentahuan kepada Kam1 kepada kerabat dan ternanmengena1 terbentuknya keluarga yang barn Selam 1tu JUga memihkl tuJuan untukmemohon kepada Kam1 untuk memberkah perkawman mereka supaya btsamembentuk keluarga yang bahagta Ada sedikit perbedaan yang terdapat dalamupacara perkawman di Togo Jmja tetap1 bukan perbedaan makna

---

This thesis IS about the meanmg of Shmto weddmg ceremony held m Togo JmJa

Shmto weddmg sequence ts as follows Sanden, Shubatsu no Gz Norzto Sojo

Sezhaz no Gz Yubzwa no Kokan Sezshz Sojo Tamagushz Hoten Shznzokuhaz no Gz

and Tazshutsu The central Issues m th1s thesis are 1) what IS the meanmg of

Shmto weddmg ceremony m Togo JmJa 2) what 1s the meamng of clothmg worn

on Shmto weddmg ceremony, and 3) whether there ts a dtfference between a

pubhc Shmto weddmg ceremomes and marnage ceremomes m Togo JmJa Shmto

The results showed that the Important ntual m Shmto weddmg ceremony IS

Shubatsu no Gz Norzto Sojo dan Tamagushz Hoten whtch IS means punfymg,

supplicatiOn and offermgs The meamng of Shmto weddmg ceremony IS a notice

to us to relatives and fnends about the formation of a new family It also has the

purpose to plead wtth us to bless the1r marnage m order to form a happy family

There IS httle dtfference there ts m a marnage ceremony m Togo JmJa but not the

difference m meamng"

"ABSTRAKKehadiran kekuatan militer Uni Soviet di kawasan Asia Pasifik khususnya Asia Timur, sejak dasawarsa 1970-an hingga awal dasawarsa 1980-an, telah berlangsung dengan pesat. Kehadiran kekuatan militer Uni Soviet ini digerakkan oleh motivasi tertentu yang merupakan dasar dari pelaksanaan kebijaksanaan politik luar negeri Uni Soviet, terutama dalam segi militer. Rupanya peningkatan kekuatan militer Uni Soviet yang berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan ini, membawa dampak serius terhadap keamanan Jepang. Kehadiran kekuatan militer Uni Soviet yang sewakin meningkat frekuensinya telah menjurus ke arah provokasi: yang dapat membahayakan keamanan dan kestabilan Jepang. Sejak berakhirnya Perang Dunia II terutama setelah terjalinnya Perjanjian Keamanan dengan AS pada tahun 1951, Jepang mengandalkan perlindungan AS sebagai sekutunya dalam menjamin keamanan negaranya. Akan tetapi tampaknya terjadi pergeseran di dalam perimbangan kekuatan antara AS dan US, karena adanya penurunan kekuatan miiiter di pihak AS dibanding dengan US yang sebaliknya meningkat. Akibat yang dirasakan oleh Jepang dari keadaan seperti ini adalah terjadinya ketidakpastian di dalam sistem keamanannya, karena kekuatan militer AS yang berpangkalan di Jepang tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Keadaan demikian memaksa Jepang untuk membenahi sistem keamanannya. Disebabkan adanya kendala-kendala yang mempengaruhi perumusan kebijaksanaan pertahanan di dalam negeri Jepang, mengakibatkan Jepang tidak dapat meningkatkan kekuatan militernya secara besar-besaran begitu saja. Harus dicari mekanisme sedemikian rupa sebagai jalan tengah, sehingga Jepang tidak kembali ke militerisme, tetapi mampu menghadapi setiap ancaman dari luar. Untuk itu Jepang berusaha meningkatkan daya guna strategi penangkalan yang telah lama dijalankan, meskipun tidak dinyatakan secara terang-terangan, sebagai usaha dalam menghadapi ancaman US. Strategi penangkalan ini semakin ditingkatkan pada awal dasawarsa 1980-an terutama pada periode pemerintahan Perdana Menteri Nakasone, yang mendukung sepenuhnya peningkatan pertahanan Jepang. Peningkatan ini tidak dilakukan secara beriebihan, melainkan secara terbatas dan proporsional, sekedar untuk menetralisasi ancaman dari luar dengan mengarah kepada perimbangan kekuatan militer dengan US. Strategi penangkalan Jepang ini tentu saja masih di dalam rangka keriasama dan koordinasi dalam bidang keamanan dengan sekutu utamanya, AS. Dengan demikian keamanan dan kestabilan Jepang menjadi lebih terjamin dan sesuai dengan keinginan bersama Jepang-AS di dalam usaha memecahkan masalah keamanan.

---

"

"Lebih dari dua abad Jepang melakukan politik pintu tertutup (Sakoku) pada tahun 1639 - 1854, kemudian Jepang membuka negaranya berhubungan dengan dunia luar. Dengan dibukanya Jepang terhadap dunia luar, maka terjadi perubahan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan industri. Dengan dibukanya negara Jepang untuk dunia luar, Jepang memasuki zaman baru yaitu zaman Meiji. Dimana Jepang mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang perindustrian agar sejajar dengan negara-negara barat, dengan jalan membuat slogan Shokusan Kogyo. Berdasarkan slogan tersebut pemerintah mengembangkan sektor-sektor industri utama, yaitu Industri Katun dan Sutera, Industri Pertambangan, Industri Besi Baja, Industri Pembuatan Kapal serta Industri Militer. Dengan berhasilnya Jepang memajukan perindustrian dan perekonomiannya membawa dampak yang negatif pula, salah satunya dampak sosial bagi masyarakat Jepang, dimana terjadi masalah pengangguran dan menurunnva taraf hidup kaum petani, Masalah-masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan baik oleh Pemerintah Meiji."

"Politik pada abad pertengahan Jepang dipenuhi dengan usaha-usaha perebutan kekuasaan. Pada masa ini, baik kaum bangsawan maupun kuil berusaha untuk mengambil kekuasaan sebanyak-banyaknya dari tangan kaisar. Setelah pemindahan ibukota dari Nara ke Heian (Kyoto), muncul perubahan dalam perilaku masyarakat Jepang menjadi saling ingin berdiri di atas satu sama lain, termasuk dalam kaum pedagang. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah monopoli yang dilakukan za sebagai pemicu kerusuhan Onin. Kelompok pedagang ini disebut sebagai za mencapai puncak perkembangannya pada zaman Nanbokucho di abad ke-14. Za banyak melakukan kegiatan monopoli dengan memanfaatkan kekuasaan dari patron yang melindunginya, yaitu dari kaum bangsawan, kuil, bahkan samurai yang mulai bangkit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis monopoli yang dilakukan za sebagai satu penyebab terjadinya kerusuhan Onin. Monopoli yang dilakukan berupa monopoli pasar, produksi, dan harga. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan mengolah data studi kepustakaan, dengan datanya bersumber dari buku dan artikel jurnal yang membahas mengenai za dan kondisi politik dan ekonomi pada zaman Heian sampai Muromachi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa za yang memperkeruh hubungan antara kaum sosial atas sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusuhan Onin.

---

Politics during Japan`s medieval age is filled with struggle for power. During this time, both nobles and temples are trying to usurp the imperial family`s power as much as possible. After transfer of capital from Nara to Heian (Kyoto), change started to appear in the Japanese, who wanted to stand upon the others, including merchants. The problem that will be discussed on this article is the monopoly by Za as the cause of Onin War. Za, economic guilds during the time, reached the peak of their development during the Nanbokucho period in fourteenth century. During this period, za started to enact their monopoly policy by exploiting the power of their patron who had come from the nobles, temples, and the upcoming warriors. The purpose of this article is to analyse za monopolies as a cause of Onin war. Their monopolies including market, production, and price monopoly. Method used for this article is qualitative descriptive analysis by processing data from library research from books and journals about za, politic and economic during Heian until Muromachi period. In the end of this article, we can see that za could be a cause of Onin war as they had a part in disturbing the relationship between the upper classes."

"Skripsi ini membahas mengenai Peran Jieitai (Pasukan Bela Diri) dalam Operasi Penjagaan Perdamaian PBB di Timor Timur. Sejak kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1956, Jepang dituntut untuk berperan aktif dalam organisasi internasional. Salah satu peran aktif yang harus dilakukan Jepang adalah mewujudkan perdamaian dunia dengan bergabung dalam Operasi Penjagaan Perdamaian PBB. Selain berkontribusi secara finansial, Jepang juga dituntut untuk berkontribusi dalam bentuk fisik dengan mengirim Jieitai untuk Operasi Penjagaan Perdamaian PBB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah pada Operasi Penjagaan Perdamaian PBB di Timor Timur, Jieitai berperan dalam Pencegahan Konflik, Penjagaan-perdamaian, dan Pembangunan Perdamaian Pasca Konflik.

---

The focus of this study is to find out the role of Jieitai in United Nations Peacekeeping Operation in East Timor. Since re-occupied as a member of United Nations in 1956, Japan is required to take an active role in international organizations. One role that it takes is realizing world peace by joining the UN Peacekeeping Operation. Besides financial contribution, Japan is also expected to make a physical form contribution, such as dispatching Jieitai for UN Peacekeeping Operation. Based on qualitative research method by using descriptive analysis, it concludes that Jieitai has role in conflict prevention, peacekeeping, and post-conflict peace-building in UN Peacekeeping Operation in East Timor."