Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Privatisasi untuk sementara waktu menjadi trend di banyak negara tentang bagaimana suatu negara merestrukturisasi state owned enterprise (SOE). Tidak banyak penelitian dan analisa yang meliaht proses transformasi organisasi setelah privatisasi dilakukan oleh pemerintah suatu negara (post-provatisasi). Tulisan ini akan memfokuskan pada proses transformasi organisasi di periode post-privatisasi dan bagaimana proses ini bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan."

"Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya privatisasi BUMN di Indonesia daiam masa krisis Asia dan implementasinya. Hakekat privatisasi itu sendiri adalah proses pemindahan atau pengembalian aktivitas perekonomian kepada masyarakat atau pasar dengan membatasi peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara. Privatisasi pun dilakukan dengan spektrum yang lebih luas yakni sebuah upaya reformasi (kebijakan) ekonomi yang lebih luas yang mencakup deregulasi, debirokratisasi dan Iiberalisasi. IMF melalui Letter of Intent yang disepakati bersama dengan pemerintah Indonesia mendorong untuk dilakukannya Privatisasi BUMN. Hal tersebut seiring dengan permohonan bantuan pemerintah Indonesia kepada IMF sebagai Iembaga moneter internasionai Imbas dari krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. IMF sebagai Iembaga monster internasional memberikan beberapa persyaratan untuk dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang dikenai dengan sebutan Washington Consensus yang isinya tentang kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh negara berkembang. Kebijakan IMF yang diterapkan di Indonesia dengan melaksanakan paket kebijakan Structural Adjustment Policy (SAP) yang mencakup berbagai pembaruan kebijakan ekonomi makro dan perubahan kelembagaan untuk menghapuskan inefisiensi serta menjamin tingkat pertumbuhan yang memadai.Privatisasi yang diiakukan di Indonesia bertujuan untuk memperoleh bantuan dana untuk menutup APBN. Sedangkan tujuan seterusnya pemerintah RI melakukan privatisasi karena hal tersebut termasuk dalam program reformasi ekonomi yang merupakan kesepakatan antara pemerintah RI dan IMF. Perkembangan selanjutnya terjadinya privatisasi PT. Indosat Tbk. sebagai saIah satu upaya penyehatan BUMN dan reformasi ekonomi secara umum. Akan tetapi motivasi privatisasi di Indonesia Iebih diwarnai oleh motivasi untuk mengurangi defisit anggaran daripada upaya restrukturisasi ekonomi.Untuk itu teori yang digunakan daiam peneiitian ini berdasarkan kepada IiberaIisme,sedangkan konsep utamanya Structural Adjustment Policy (SAP) , Washington Consensus. Rujukan yang digunakan untuk dapat memformulasikan konsep adaiah buku-buku Globalisasi, seperti Robert GiIpin,David Held maupun buku -buku kontemporer seperti karya Joseph E Stiglits. Selain itu juga digunakan beberapa buku Iainnya untuk melengkapi.Kesimpulan yang diperolen melalui penelitian ini adalah bahwa privatisasi di Indonesia sudah benar dan perlu, alfran tetapi harus secara bertahap. karena masyarakat Indonesia masih mempunyai keterbatasan untuk dapat ikut memiliki BUMN, terlebih dimasa krisis ekonomi. Sebagian besar pelaku ekonomi besar terpuruk, tidak ada kekuatan ekonomi kelas menengah (bollow middle) dan kekuatan ekonomi kecil yang hidup day by day. Maka sebelum pelaksanaan privatisasi di Indonesia yang harus diiakukan terlebih dahuIu adalah restrukturisasi manjemen, profitisasi setelah itu privatisasi, sehingga pembelinya adalah masyarakat Indonesia sendiri.Kontroversi privatisasi di Indonesia dapat dihindari jika pemerintah pandai menentukan waktu yang tepat untuk memperoleh harga (price) dan perolehan (proceeds) yang optimal. Pilihan ternadap BUMN mana yang perlu diprivatisasi praktis sudah benar. Selain didukung teori (keduanya bukan natural monopoli), sifat industrinya amat kompetitif sehingga tidak perlu dikelola oleh pemerintah."

"ABSTRAKKetentuan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/16/PBI/2000 tanggal 5 Oktober 2006 mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank. Berlakunya ketentuan tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia yang saat ini menjadi Pemegang Saham Pengendali di 4 (empat ) Bank BUMN yakni PT. Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Tabungan Negara perlu menyesuaikan struktur kepemilikannya. Terdapat 3 opsi sebagai jalan keluar bagi Pemerintah yakni (i) melakukan merger atau konsolidasi atas bank yang dibawah pengendaliannya (ii) mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya sehingga maksimal hanya menjadi PSP di 1 Bank atau (iii) membentuk Bank Holding Company. Dari 3 opsi yang tersedia, penulis berpendapat bahwa opsi privatisasi seluruh kepemilikan saham Pemerintah di Bank BUMN merupakan opsi yang terbaik dengan didasarkan pertimbangan (i) 2 (dua) opsi lainnya akan menghadapi kendala dalam pelaksanannya, (ii) Berbagai studi empiris menunjukkan terdapatnya korelasi negatif antara besarnya kepemilikan Pemerintah di bank dengan kinerjanya (iii) Kepemililkan Pemerintah di Bank BUMN memiliki beberapa sumber kelemahan yang dapat menghambat optimalisasi kinerja dan berpotensi membebani negara.

---

ABSTRACTSingle Presence Policy Regulation (Bank Indonesia Regulation No 8/16/PBI/2000 dated October 5, 2006), regulates that every party should only become a controlling owner in 1 (one) Bank. This regulation have an implication for Government of Indonesia who become a controlling owner in 4 (four) Bank which is PT. Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia and PT. Bank Tabungan Negara. There are three options that could be a solution (i) merger or consolidation the Banks (ii) assign the Government shares, wholly or partly, to other party (privatization) and (iii) establish the Bank Holding Company. In line with this options, the writer have an opinion that privatization is the best solution to implemented the Single Presence Policy Regulation. This opinion based on some consideration which are (i) two other option will face problem in implementation, (ii) empirical studied have proved that there is a negative correlation between government shares in Banks and the Bank performance (iii) The are some weakness in line with the government of Indonesia shares in Bank that might hamper optimalization of the bank performance and potentially could affect to the Government budget."

"ABSTRAKKebijakan hukum Indonesia saat ini sangat bergantung kepada kebijakan kriminal.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yangmencantumkan aspek hukum pidana. Ketergantungan kepada kebijakan kriminalini, tidak lagi menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium sehinggamenimbulkan overkriminalisasi. Terlebih lagi kebijakan kriminal ini masihmenempatkan sanksi pidana penjara sebagai primadona. Sehingga menyebabkanberbagai permasalahan di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Berbagaipermasalahan ini menyebabkan krisis yang jarang menjadi perhatian akademisimaupun pemerintah. Di beberapa negara telah dikembangkan konsep privatisasipenjara untuk mengatasi krisis di sektor penjara yang terjadi di negara tersebut. DiIndonesia sendiri konsep privatisasi penjara ini merupakan konsep yang baru,sehingga apabila ingin diterapkan perlu dikaji secara mendalam. Penelitian inidilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud privatisasi penjaradi dalam sistem peradilan pidana, apakah dengan kondisi LembagaPemasyarakatan Indonesia saat ini dapat diterapkan privatisasi penjara, danfaktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan apabila ingin menerapkanprivatisasi penjara di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa yang dimaksud dengan privatisasi penjaraadalah keterlibatan pihak privat ke dalam sistem penjara yang selama inidimonopoli negara, privatisasi penjara ini dapat menggunakan dua bentuk yaitufull privatisasi atau hybrid sistem. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesiasaat ini telah mencapai tahap krisis, ini ditandai dengan overcrowded,ketidaksesuaian jumlah penghuni Lapas dengan petugas pemasyarakatan danketidakmampuan negara dalam mengoptimalkan anggaran. Untuk itu keterlibatanpihak privat dapat menjadi solusi bagi reformasi sistem pemasyarakatan. Untukmenerapkan privatisasi di sistem pemasyarakatan ada beberapa faktor yang harusdiperhatikan, yaitu tujuan pemidanaan, faktor normatif, dan sumber daya manusia.Di Indonesia ada dua model yang dapat dijadikan alternatif privatisasi LembagaPemasyarakatan, yang pertama Public Private Partnership dan yang keduapenjara privat non-profit.

---

ABSTRACTIndonesian law policy currently relies heavily on criminal policy. It can be seenfrom many laws and regulations that include aspects of criminal law. Addiction tothis criminal policy, criminal law is no longer placing asultimum remediumcausing over criminalitation.Moreover, this criminal policy still puts sanctionsimprisonment as a primadona. Thereby, it causes various problems in theIndonesian prison system. These problems led to a crisis that is rarely a concernfrom academia and government side. Several countries have developed theconcept of prison privatization in the sector to address the prison crisis thatoccurred in the country. In Indonesia the concept of prison privatization is a newconcept, so it still needs a depth study to apply it. This study was conducted toanswer the question what privatized prisons in the criminal justice system is,whether the condition of Indonesian's prisons privatization can be applied, andwhat factors should be considered to implement the privatization of prisons inIndonesia. This research was normative. Based on the results, the privatization ofprisons is the involvement of private parties in a prison system that has beenmonopolized by the government; prison privatization is to use two forms of fullprivatization or hybrid systems. Penitentiary conditions in Indonesia has reached acrisis stage, is characterized by overcrowded, prisons discrepancy with thenumber of occupants and the inability of the government penitentiary officers inoptimizing budgets. The involvement of private parties can be a solution to reformthe penal system. There are several factors to be considered to implementprivatization in the corrections system; such as the purpose of punishment,normative factors, and human resources. In Indonesia, there are two models whichcan be used as an alternative privatization of corrections, the first is Public PrivatePartnership and the second is non-profit private prisons."

"Berkembangnya wacana privatisasi akhir-akhir ini merupakan suatu akibat dari kondisi buruknya pelayanan, inefisiensi, ketidakmampuan pengeloaan aset negara dan tidak mampu bersaing serta semakin berkurangnya kontribusi kepada stakeholder. Situasi ini menjadi perhatian utama terhadap pokok permasalahan peneliti. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik privatisasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan daerah-daerah serta permasalahan-permasalahan apa yang mendorong serta menghambat privatisasi BUMN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Privatisasi memberi dampak pada kinerja perusahaan. Perusahaan yang sehat memungkinkan perseroan merekrut SDM yang berkualitas. SDM yang baik akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat/customer. Selain itu program-program tanggungjawab sosial perusahaan/CSR dapat dilakukan dengan baik yang juga berakibat pada masyarakat luas, sehingga dapat memberikan dampak yang luas bagi peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan . Kinerja BUMN yang tidak sehat, defisit anggaran pemerintah dan tuntutan globalisasi menjadi pendorong utama reformasi. Sedangkan pada tahap implementasinya kendala yang terjadi seperti kapasitas pasar modal, keterbatasan pengalaman serta belum adanya kesamaan persepsi dalam hal regulasi menjadi hambatan yang berarti pencapaian tujuan reformasi ini. Peran pemerintah selaku regulator dan fasilitator serta parlemen sebagai controller yang didukung pemberdayaan masyarakat menjadi dominan bagi keberhasilan program privatisasi BUMN. Dalam penelitian ini akan dilakukan investigasi pola-pola pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk kemudian disusun model yang mampu memadukan pola yang ada dan sesuai dengan kondisi karakteristik Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif analisis. teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi (kasus) banding. Analisis data yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa prinsip mendasar dalam komersialisasi infrastruktur transportasi harus didasarkan pada empat landasan. Keempat landasan tersebut adalah: (i) mengarahkan tanggung jawab; (ii) menciptakan kepemilikan yang jelas; (iii) menjamin keamanan dan; kestabilan pembiayaan infrastruktur; (iv) serta mengenalkan praktek bisnis yang kokoh. Penggunaan pendekatan pasar dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu aspek penting dalam penyertaan swasta dalam peningkatan pelayanan, penyediaan, peningkatan kualitas/kapasitas, maupun pemeliharaan infrastruktur transportasi adalah kondisi dimana terdapat pendekatan pasar. Pendekatan pasar tersebut selian berpatokan pada efektivitas, efisiensi juga peningkatan pelyanan. Dengan kata lain, bahwa terdapat mekanisme ekonomi pasar yang dapat dipelajari oleh swasta baik pelaksana maupun financier, sehingga perencanaan dan apraisal dapat dilakukan. Privatisasi yang telah dilaksanakan selama ini pada kenyataannya mengalami banyak hambatan, antara lain : (i) terbatasnya jumlah investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di BUMN Indonesia. (ii) tidak jelas dan tidak konsistennya peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal, kurang transparannya pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan privatisasi, (iii) serta kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUMN yang akan diprivatisasi.

---

The emergence of privatization issues recently was a result of poor public services, inefficiency, low capacity of managing state assets and low competitiveness, and less contribution to the stakeholders. This condition had drawn the attention of the researcher towards the core issues. The core issues in this study were to what extent the privatization practice of State-Owned Enterprises in infrastructure development and Local-Owned Enterprises in the framework of Public-Private Partnership and what obstacles that impeded and hindered the involvement and participation of private sectors in funding the infrastructure development in Indonesia. Privatization provided an impact towards the company finance. Healthy finance allowed the public limited company to recruit qualified human resources. Qualified human resources would provide better services to the public. In addition, company social responsibility programs could also be well implemented which impacted to a wide public so that it could give wide impacts towards the prosperity improvement and environmental preservation. Poor performance of State-Owned Enterprises, government budget deficit, and demands of globalization had become the main driver to reform. Whereas in the implementation stage, the occurrence of such problems as capital market capacity, limited experience and diverse perceptions in terms of regulations had hindered the attainment of the reform goals. Government roles as regulator and facilitator and parliament roles as controller supported by public empowerment had become a dominant force for the success to privatization program of State-Owned Enterprises. In this study it would investigate the patterns of infrastructure development in Indonesia through various cooperation schemes between government and private sectors which would, later, design a model that integrated available format in accordance with Indonesian characteristics. The methodology of the research was qualitative method with descriptive analysis. The technique of data collection was through literature review and case study. Data analysis conducted was qualitative analysis. Based on the results of the analysis it was found that basic principles in commercialization of transportation infrastructure had to be based on four pillars. They are: (i) responsibility oriented; (ii) creation of clear ownership; (iii) security assurance and; stabilized infrastructure costs; (iv) and introducing strong business practices. The market approach was used in the provision of infrastructure. One of the important aspects of the private sector involvement in improving services, quality/capacity, as well as maintenance of transportation infrastructure was a condition where market approach present. Such approach not only focused on effectiveness and efficiency, but it also focused on service improvement. In other words, there was a market economy mechanism that could be learnt by the private sectors both by the implementers and financier, so that planning and appraisal could be conducted. Privatization that had been conducted all this time had, in fact, encountered many obstacles, amongst others: (i) limited number of investors that had an interest to invest their capital to the State-Owned Companies in Indonesia. (ii) unclear and inconsistent regulations related with investment, un-transparent government when making policies related with privatization, (iii) and lack of dissemination to the concerned parties whose company would be privatized."

"Skripsi ini membahas perbedaan pendapat tentang perbuatan hukum pengalihan saham yang menyatakannya sebagai privatisasi atau bukan. Secara khusus skripsi ini menjelaskan apakah makna privatisasi, baik ditinjau dari standar internasional, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, serta menjelaskan apakah perbuatan hukum pengalihan saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) oleh PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk termasuk ke dalam pengertian privatisasi. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis menyimpulkan bahwa, Pertama, Di Inggris privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan dan kontrol yang dimiliki negara kepemilikian swasta; Di Belanda privatisasi diartikan sebagai suatu proses dimana aktivitas tertentu dialihkan seluruhnya atau dikurangi keikusertaannya dari campur tangan pemerintah; Di Malaysia privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan aset atau saham dari pemerintah kepada perusahaan swasta, dan Di Indonesia, privatisasi diartikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, dalam rangka memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Kedua, Apabila ditinjau dari pengertian privatisasi menurut OECD, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, pengalihan saham kepada PT Inalum (Persero) tidak termasuk pengertian privatisasi karena secara ruang lingkup dan pihak yang dituju tidak terpenuhi. Namun di Indonesia pengertian privatisasi dapat menimbulkan penafsiran dapat dilakukan kepada pihak swasta. Saran berdasarkan hasil penelitian ini ialah definisi privatisasi dalam UU BUMN perlu diperjelas lagi berkaitan dengan pihak lain.

---

This thesis discusses differences of opinion about the legal actions of transferring shares which state it as privatization or not. In particular, this thesis explains what the meaning of privatization is, both in terms of international standards, the United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, also explains whether the law of transferring shares to PT Asahan Alumunium Indonesia (Persero) by PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, and PT Aneka Tambang Tbk is included in the definition of privatization. Based on normative juridical research, using comparative approach, conceptual approach, and statutory approach, the author conclude, First, In the UK privatization is defined as transfer of ownership and control by the state (central or local government) to private owners; In the Netherlands, the term privatisation is generally used to describe a process by which certain activities are either entirely taken out of, or less directly influenced by, the public sector; In Malaysia privatization is defined as the transfer of ownership of assets or shares from the government to private companies, and in Indonesia, privatization is defined as the sale of shares of Persero, partly or wholly, to other parties, in order to shares ownership by the public. Second, if reviewed from the notion of privatization according to the OECD, United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, the transfer of shares to PT Inalum (Persero) does not include into the meaning of privatization. But in Indonesia the notion of privatization can lead to interpretation can be made to the private sector. The suggestions based on the results of this study is that the definition of a privatization in the BUMN Law need to be clarified with regard to other parties."

"Kajian di dalam tesis ini berangkat dari program privatisasi yang dijalankan di Indonesia sebagai wahana untuk merevitalisasi dan memperbaiki kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, semangat di dalam privatisasi tidak hanya sekedar sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN saja, tetapi sebagai bagian dari administrative reform. Di dalam tesis ini, Peneliti mengemukakan dan mengembangkan tiga gagasan. Pertama, privatisasi BUMN di dalam tertib hukum Indonesia. Dalam uraiannya, gagasan ini diawali dengan mengemukakan keberadaan BUMN sebagai pengejewantahan norma di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneliti menemukan bahwa privatisasi di Indonesia merupakan administrative reform yang menitikberatkan pada tujuan efisiensi. Kedua, privatisasi BUMN dan status kelembagaan dan keuangan BUMN. Privatisasi BUMN, setelah Peneliti telusuri, ternyata telah mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum kelembagaan dan keuangannya. Untuk status hukum kelembagaannya, BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan tujuan operasional dari non-profit oriented menjadi profit oriented. Oleh karena itu. BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan status hukum kelembagaannya dari badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Sedangkan dari status hukum keuangannya mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum keuangannya dari keuangan negara menjadi keuangan privat. Ketiga, paradoksalitas antara privatisasi BUMN dan konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pelembagaan negara kesejahteraan di Indonesia memberikan ruang kepada negara untuk mengintervensi aspek kehidupan ekonomi masyarakat, seperti menyelenggaraan usaha-usaha penyediaan barang publik. Selain itu, dengan menulusuri ide-ide demokrasi ekonomi yang digagas oleh the founding fathers, privatisasi dengan melepaskan saham BUMN kepada pihak swasta saat ini, sebagai bagian dari kampanye neoliberalisme, tidak sesuai dengan ide-ide demokrasi ekonomi tersebut. Namun dengan formulasi dan komposisi yang tepat, privatisasi dapat disinergikan dengan semangat pelembagaan negara kesejahteraan. Hal itu tertuang di subbab saran, dimana Peneliti merekomendasikan untuk melakukan restrukturisasi (sejalan dengan gagasan privatization of management) tanpa melakukan divestasi.

---

This thesis is built from the studies of privatization program in Indonesia established to revitalize and improve financial performances of State-owned Enterprises (SoE). In other side, the spirits that constitute privatization program do not means improving SoE’s performances motive only, but also as a part of administration reform in Indonesia. In this thesis, Researcher proposes and explores at least three ideas. First, privatization is a part of legal order in Indonesia. Descriptively, this idea begins from the existences of SOE which are institutionalized by Article 33 paragraph (2) The 1945 Constitution of Republic of Indonesia. Then, privatization program must be traced to analyze its compatibility to the administrative reform’s principles. Researcher concludes that privatization is a part of administrative reform which emphasizes the efficiency principle. Second, Researcher analyzes the correlation between privatization and SoE’s legal entity and finance status. After analyzing those, Researcher proposes that privatization had changed the legal entity and finance status. In legal entity perspective, privatized SoE changed its vision from non-profit oriented to profit oriented. It means that privatized SoE has changed its legal entity status from ‘badan hukum publik’ to ‘badan hukum privat’. In finance perspective, privatization scheme changes finance status of SoE from public finance to so-called private finance. Third, there are paradoxes between privatization of SoE and welfare state conception in Indonesia. As we know, welfare state conception gives state more spaces to intervene economic spheres, such as providing the public goods. By tracing the ideas of economic democracy which stated by the founding fathers, privatization as a part of neoliberalism campaign does not conform to these ideas. However, by formulating the good formulation of privatization, we can be sure that privatization can be compatible with welfare state conception and the economic democracy principles. As Researcher suggests, privatization can be adjusted to so-called “restrukturisasi” (as implementation of privatization of management) without divestment schemes in order to establish the ideal privatization."

"Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah merupakan utilitas publik sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Selain untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, tujuan dari BUMD untuk mencari keuntungan dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari dividen yang disetorkan ke kas daerah. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham pada BUMD.  Pengaturan mengenai privatisasi dalam BUMD terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).  Definisi privatisasi yang terdapat pada PP BUMD dapat menimbulkan beberapa masalah karena tidak adanya parameter yang jelas untuk dalam bagian kalimat "meningkatkan kinerja". Sumber modal BUMD yang terkandung dalam PP BUMD menyebutkan penyertaan modal daerah sebagai salah satu sumbernya. Penyertaan modal daerah adalah usaha untuk memiliki atau menambah modal pada perusahaan yang sudah ada, dengan mengalihkan kekayaan daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan. Penyertaan modal tersebut dapat dijual kepada pihak lain, yang dapat diartikan sebagai privatisasi. Terhadap terjadinya privatisasi tersebut, terdapat alih kepemilikan dari yang semula milik daerah menjadi milik pihak lain.

---

Regional Owned Enterprises (RoE) as a business entity owned by the local government is a public utility as a source of regional revenue. In addition to the prosperity and welfare of the community, the purpose of RoE is to seek profit in its field of business in order to increase local revenue from dividends deposited into the regional treasury. Privatization is carried out with the aim of improving the performance and added value of the company and increasing community participation in share ownership in RoE.  Regulations regarding privatization in RoE are contained in Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises (PP BUMD).  The definition of privatization contained in PP BUMD may cause some problems due to the absence of clear parameters for the "improve performance" part of the sentence. The source of RoE capital contained in PP BUMD mentions regional equity participation as one of the sources. Regional capital participation is an attempt to own or increase capital in an existing company, by transferring regional assets into separated assets. The capital participation can be sold to other parties, which can be interpreted as privatization. Against the occurrence of privatization, there is a transfer of ownership from what was originally owned by the region to belong to another party."

"ABSTRAKPeranan dan Konflik Neoliberal versus State-Directed Development dalam Kebijakan Privatisasi Sektor Telekomunikasi pada Masa Megawati Soekarnoputri 2001-2004 , 365 halaman, 6 lampiran, 46 buku, 3 dokumen, 0 tesis, 0 makalah, 5 sumber on-line, 3 kliping surat kabar, dan wawancara 5 narasumber. Latarbelakang penelitian ini adalah terjadinya fenomena serentetan privatisasi BUMN pada masa akhir Orde Baru hingga masa awal Reformasi secara umum khususnya di sektor telekomunikasi, yang dilatarbelakangi oleh konflik aliran Neoliberal dan State-Directed. Eksistensi dua aliran yang hampir seimbang ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam pola konstruksi negara. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji rentetan perubahan pola privatisasi dalam konteks dinamika perubahan pola konstruksi negara, yang terfokus pada jenis privatisasi dan faktor-faktor penyebabnya, yang telah mendahului privatisasi-puncak pada masa Megawati. Fokus penelitian selanjutnya diarahkan pada mengapa terjadi privatisasi secara transfer aset dan faktor-faktor pemaksanya. Hasil temuan menunjukkan adanya pergeseran pola konstruksi negara, pada satu sisi, dari state-directed bertipe kohesif-kapitalis sedang pada masa Oil Boom menjadi fragmented-multiclass pada masa paska-Oil Boom 1982-1990 bahkan cenderung menuju neopatrimonial pada masa akhir Orba 1991-1997 . Namun, pada sisi lain, secara kontradiktif, aliran liberal-kapitalis yang melemah pada masa Oil Boom kini menguat kembali pada masa paska-Oil Boom bahkan cenderung menuju Neoliberal pada masa akhir Orba. Akibatnya, keterpisahan kekuasaan ekonomis dari ranah politik terjadi yang terefleksikan dalam hutang luar negeri pemerintah dan swasta yang amat besar, krisis devisa dan merosotnya nilai tukar yang harus ditutup dengan privatisasi BUMN. Pola privatisasi di sektor telekomunikasi terseret dari pola contracting out dan managed competition pada masa akhir Orba menjadi transfer aset pada masa Megawati akibat adanya faktor-faktor pemaksa. Dengan privatisasi Telkomsel dan Indosat, pemerintah telah mengambil posisi salah dan rawan dalam pembelahan dijital, yang akan menentukan sukses-gagalnya suatu negara dalam ekonomi elektronis. Diperlukan keputusan yang tepat kali ini untuk dapat mengembangkan teknologi dan layanan ICT baru sebagai koreksi. Kata kunci: Neoliberal, State-Directed, privatisasi, telekomunikasi, dijital.

---

ABSTRACTTitle On the Role of and Conflict between Neoliberal versus State Directed Development in the Privatization Policy of Telecommunication Sector in the Era of Megawati Soekarnoputri 2001 2004 , 365 pages, 6 attachments, 46 books, 3 documents, 0 tesis, 0 papers, 5 on line sources, 3 clippings of News, and interviews of 5 informants. The background of this research comes from the emergence of the phenomena of successive privatizations of State Owned Enterprises SOE at the end of the era of New Order until the beginning of the era of Reformation in general, especially, in the telecommunication sector in the background of the conflicts between Neoliberal against State Directed. In fact, the existence of two almost balanced political streams have created dynamics of their own in the state construction pattern. Therefore this research studies successive pattern changes of privatization within the context of the dynamics of the changes of the state construction pattern. They focus especially on types of privatization and its related causes which have preceded over the peak privatization of the Megawati era. The research focus is then be continuously directed to the question why this type of privatization by asset transfer could have happened and its most fundamental forcing factors. The findings show the existence of the shifts of state construction pattern, on one side, from State Directed with moderate cohesive capitalist type in the era of the Oil Boom to its fragmented multiclass type in the post Oil Boom era 1982 1990 even to neopatrimonial type at the end of New Order era 1991 1997 . Nevertheless, on the other side, by contrast, capitalist liberal political stream which was weak during Oil Boom, in this post Oil Boom era has become strong even tend to become Neoliberal at the end of New Order era. As a result, separation of economic power from politic has happened which has been reflected in the soaring debt of both government and private sectors, the crucial devisa crisis and the sudden falling of the domestic currency value. All these economical problems must finally be solved by privatization of SOEs. Pattern of privatization in the telecommunication sector has also been dragged from the patterns of contracting out and managed competition at the end of New Order to asset transfer at the time of Megawati due to the forcing factors. With the privatization of both Telkomsel and Indosat, government has taken the wrong and vulnerable position in the so called digital divide which will actually determine the success or the failure in the electronic economy. It is necessary now to make a correct decision to harness a new ICT development in order to correct position in the digital divide. Key words Neoliberal, State Directed, privatization, telecommunication, digital. "