Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"If value added tax VAT tax payers purchase goods and or services ,they must pay some VAT on their purchase. This VAT is clled input VAT tax payers sell their goods and or services,they must collect some VAT from their sales.This VAT is referred to output VAT and output VAT will be calculated on aperiodic basis and must be reported to the tax aotourithies on VAT return.If input VAT is less than output VAT ,VAT tax-payer must pay the difference to the tax authorities

---

"

"Filosofi utilitarianisme melihat adanya manfaat dari upaya pemberian hukuman. Baik manfaat untuk pelaku kejahatan, maupun bagi masyarakat. Pemenjaraan, pada awalnya,  merupakan salah satu upaya agar penghukuman bisa memiliki manfaat. Namun pemenjaraan dalam perkembangannya justru menimbulkan dampak buruk bagi pelaku kejahatan. Mazhab deinstitusionalisasi menjadi jawaban atas kritik terhadap mazhab penghukuman sebelumnya, yakni mazhab resosialisasi dan reintegrasi sosial. Di sisi lain, hak-hak atas korban mulai pula mendapat perhatian. Diantaranya adalah hak atas ganti rugi (restitusi). Serta perlunya dipikirkan upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Maka adanya pidana yang memiliki manfaat baik bagi pelaku maupun korban sangat berpeluang untuk diwujudkan. Penelitian ini menggunakan metode delphi dua putaran.

---

Philosophy of utilitarianizm sees the advantage of  the punishment. Advantages for the offender, and also advantages for the society.  Imprisonment is one way that punishment can give the advantages. But in the actual time, cause adverse effects for the offenders. The deinstitutionalization school became the answer to criticism of the previous punishment school, resosialitation school and social reintegration school. In the other side,  the rights of victims began to receive attention. Among them are the right to get restitution. And about how to reparation relation between offenders and victims So the punishment that give advantage for offenders and victims can be realized. This research using delphi method with two round of interview."

"Evaluasi layanan Kantor Pelayanan Pajak dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak "X" dengan menggunakan pendekatan konsep Service Quality (SERVQUAL) yaitu melalui dimensi tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu faktor budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem dan prosedur dan kepemimpinan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dibuat rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak "X". Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara Iangsung terhadap informan dan pengamatan Iangsung (observasi) terhadap kejadian di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik Weight Mean Score (WMS) atau perhitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak cukup puas atas pelayanan yang diberikan oleh KPP "X". Hal ini dijelaskan oleh faktor-faktor sebagai berikut: budaya organisasi yang kurang mendukung kreativitas dan inovasi bagi karyawan, struktur organisasi yang terlalu birokratis, perencanaan sumber daya manusia masih terpusat di Ditjen Pajak, sistem dan prosedur yang masih berbelit-belit dan kepemimpinan yang kurang dapat mengoperasionalisasi dan mensosialisasikan visinya. Agar kualitas pelayanan restitusi PPN di KPP "X" dapat ditingkatkan, penulis menyarankan agar Ditjen Pajak memperbaiki sistem dan prosedur restitusi PPN, mengubah orientasi kepemimpinan kepada pencapaian visi pelayanan restitusi PPN yang baik, pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Kepala Seksi PPN, pengembangan sumber daya manusia dan perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih kondusif bagi pelayanan terhadap Wajib Pajak."

"Sistem informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat diperlukan dalam suatu perusahaan untuk beroperasi dalam upaya melayani pelanggan serta memenangkan kompetisi dengan para pesaing. Sudah menjadi rahasia umum jika sistem informasi dijadikan competitive advantage suatu perusahaan. Investasi yang besar baik dalam bentuk penyediaan perangkat dan penyiapan sumber daya manusia menjadi suatu hal yang harus dilakukan dalam upaya membentuk budaya informasi yang baik di dalam perusahaan.Terkait dengan operasional harian perusahaan dalam menggunakan sistem informasi, tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi seperti gangguan, kerusakan, bahkan yang paling ditakuti adalah kehilangan baik itu akses, perangkat (lunak maupun keras) sampai kepada data informasi itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu maka dibentuklah suatu unit yaitu unit HelpDesk yang bertujuan memberikan solusi yang end-to-end kepada pengguna sistem informasi yang membutuhkannya. Dalam mendukung tujuan ini, diperlukan mekanisme pelayanan dan standar pelayanan yang solid, sehingga diharapkan penanganan permasalahan dapat terkendali, terukur dan termonitor.Sistem pengukuran kinerja petugas layanan HelpDesk sudah dilakukan, hal ini terkait dengan pengukuran yang dilakukan sistem informasi layanan HelpDesk. Namun pengukuran ini hanya sebatas kepada angka-angka jumlah laporan gangguan yang masuk dari pengguna, jumlah pekerjaan yang berhasil diselesaikan olch petugas, lamanya waktu respon, dan lamanya perbaikan dilakukan, yang semuanya diukur dari sisi petugas HelpDesk. Penulis dalam hal ini bermaksud melakukan pengukuran layanan HelpDesk yang dilihat dari sisi pengguna. Sudahkah kebutuhan pengguna terpenuhi oleh petugas layanan HelpDesk dan apa saja yang bclum dipenuhi oleh petugas HelpDesk, menjadi suatu yang menarik untuk dibahas. Hasil kuesioner yang disebarkan kepada pengguna untuk area Jakarta ini kemudian dibandingkan dengan hasil laporan petugas HelpDesk yang menjadi laporan rutin untuk konsumsi manajemen Information System Center. Beberapa pendekatan dan uji statistik dilakukan untuk melihat validitas clan reliabilitas dari data yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa untuk memecahkan beberapa masalah dalam pelayanan HelpDesk kepada pengguna. Hasil yang diperoleh kemudian dipetakan dengan desain layanan HelpDesk yang selama ini telah diterapkan, kemudian dilakukan usulan-usulan perbaikan baik perbaikan cara melayani dari para petugas maupun usulan untuk perbaikan dari sistem informasi layanan HelpDesk yang ada.

---

Nowadays information system had become the most important thing in a company in order to operate to serve the customers and to be the winner within competitive as well. We know already that the information system as such a competitive advantage in the company. The big investment in term of supplied of hardware and software and also empowering human resources were a must to do in order to create the good culture of information in a company. In daily operation of a company in using the information system, there are the problems that can be happened, such as damage equipment, and even the worst things were losing of access, hardware and also software till the information of data itself. To anticipate the things that can be happened as mention before, Telkom had build a Helpdesk unit in order to give the end to end solution to information system users when they need it. In supporting this purpose, it needs a service mechanism and a good standard of service, then expected the problem can be controlled, measured and monitored.

The measurement system of Helpdesk service performance had already done, impacting from the implementation of Helpdesk Information System. Since the beginning of implementation, measurement has taken from the agent point of view such as how many tickets that solved per days or per weeks, how much time that needed to response the user's problem or how much time in repairing the problem. But the essence of service such as user satisfaction had never been touched in reporting for management consumption. In order to minimize the lack of that information, creating a questionnaire for information system users had a good choice in knowing what the true expected in using Helpdesk service. The questionnaire had been developed for Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi users and the result of the questionnaire had been compared to the result from the Helpdesk agents. Statistic test approached had been used in order to see the validity and reliability of the data, and then analyze them with the service blueprint model to solve the problems."

"Mengukur tingkat polusi udara berarti mengukur tingkat konsentrasipolutan dalam udara. Pengukuran tersebut dilakukan dengan pendekatan modelmatematika sederhana berupa Persamaan Diferensial Parsial Order Dua.Berdasarkan model sederhana tersebut yang diperoleh dari Model DanishEulerian, akan dicari solusi eksaknya (jika ada) dan solusi numeriknya. Adapunmetode eksak yang digunakan adalah Metode Transformasi Laplace pada ruang.Sedangkan untuk memperoleh solusi numeriknya, digunakan Metode CrankNicolson."

"Indonesia yang menganut sistem multi partai merupakan konsekuensi logis dari banyaknya partai yang tumbuh di Indonesia. Pada era reformasi diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimamana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang memberikan kebebasan rakyat mendirikan partai politik. Hal ini membuat partai politik tumbuh bagaikan jamur. Keberadaan partai politik dalam jumlah besar inl banyak kalangan mengkawatirkan berakibat pada ketidaksehatan kehidupan demokrasi, karena banyak partai politik yang ada tidak menjalankan peran dan fungsi partai politik sebagaimanamestinya yang ada adalah pragmentasi partai politik. Dari latar belakang permasalahan tersebut ada keinginan untuk melakukan penyederhanaan jumlah terhadap partai politik yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan, diperlukan adanya sistem kepartaian yang sehat dari dewasa yaitu sistem multi partai sederhana. Dalam sistem multi partai sederhana akan lebih mudah dilakukan kerjasama menuju sinerji nasional. Pemerintah sudah tidak mungkin lagi bertindak sewenang-wenang untuk membatasi dan melarang berdirinya partai politik, apalagi untuk membubarkannya. Penyederhanan yang dilakukan adalah secara alamiah oleh seleksi rakyat melalui pemilihan umum dengan menerapkan electoral threshold sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu No, 3 Tahun 1999 Pasal 39 ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c yang menerapkan aturan electoral threshold atau ambang Batas yang harus dipenuhi bagi partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum. Jika tidak mencapai electoral threshold partai tersebut harus membubarkan diri atau membuat partai baru. Dari hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 banyak partai politik yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, sehingga banyak partai politik yang berguguran, membubarkan diri dan mengganti baju baru. Untuk mendirikan partai politik itu harus memenuhi berbagai persyaratan sebagiamana diatur Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Pada dasarnya partai politik di Indonesia juga dapat disederhanakan. Berdasarkan ideologi, karena sebenarnya jumlah partai politik dapat disatukan dalam kelompok ideologi yang sama. Kelompok sekuler (nasionalis kebangsaan dan nasionalis kerakyatan) dan kelompok agamis (Islam konservatif dan Islam Moderat) dari sisi tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk menerapkan prosentase electoral threshold. Disamping itu sistem kepartaian dan sistem pemilu berkaitan erat dengan keberadaan partai politik dalam suatu negara, namun sistem tersebut harus disesuaikan dengan latar belakang budaya setempat, sehingga penerapannya dapat berjalan dengan baik. Dalam perubahan sistem harus diperhatikan juga kondisi objektiv suatu masyarakat dalam negara, dan tidak bisa dipaksakan penerapannya sistem secara murni karena latar belakang budaya suatu bangsa yang berbeda."

"Self Regulation merupakan tuntutan bagi semua pihak yang memunyai kepentingan terhadap peranan notaris, tujuannya adalah sebagai payung dalam menjalankan tugasnya. Peraturan tersebut berwujud berupa penetapan kode etik notaris, hal ini merupakan bagian profesi notaris dalam menentukan bagaimana mereka seharusnya melaksanakan tugas.Kotde etik notaris ini dapat bertindak sebagai rambu lalu lintas yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku para notaris untuk tetap berada pada jalur yang benar. Komitmen mereka dituntut untuk tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat mereka melakukan pekerjaan. Jika mereka tidak menjunjung tinggi kode etik notaris tersebut, maka mereka akan menyebabkan ternoda keluhuran dan martabat profesi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus memiliki integritas dan bertindak professional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris.

---

Self Regulation is a demand to all party’s that have interest in the notary role. The purpose to self regulation is to act as an umbrella in order to do its job. The rule is in shape of the notary code of ethicts, this is apart of the notary profession in order to determint how they should do their duty. The notary code of ethicts can act as a guidance to direct the notary attitude an behavior to stay in the high course. Their commitment to uphold the notary code of ethicts must be done in a daily basist esspecialy when they are doing their job as a notary. If they do not uphold the notary code of ethicts then they will causea downgrade of dignity to the notary profesion. That’s why the law ordinance number 30/2004 about the notary profesion demand that in order the notary to do their job, a notary must do their job with a sense of trusteeship, honesty, diligent, doesn’t take any sides. And a notary must guard or watch their behavior accordingly to the notary code of ethicts, their dignity and responsibility as a notary."