Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai jenis pembayaran (Fee For Service Bebas, Fee for Service Kerjasama, Asuransi, Kapitasi) layanan kesehatan kepada pekerja, keluarga dan pensiunan termasuk rawat inap dilakukan di Perlamina dan makin meningkatnya biaya layanan kesehatan maka dipandang perlu mencarikan jenis pembayaran yang sesuai untuk memberikan dampak yang efektif dan efisien. Dilain pihak, pekerja, keluarga dan pensiunan sebagai masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan menjadi semakin kritis terhadap mutu layanan yang mereka terima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jenis pembayaran dihubungkan dengan mutu layanan rawat inap yang diterima oleh pekerja, keluarga dan pensiunan PT Pertamina UPms III. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sample 100 orang yang mendapat pelayanan rawat inap dengan menggunakan berbagai jenis pembayaran. Data primer diperoleh dari kuesioner yang didistribusikan kepada sampel terpilih untuk mendapat mutu berupa kepuasan dengan metode lima dimensi servqual. Sedangkan data sekunder untuk mendapatkan lama hari rawat yang merupakan bagian dari mutu dan biaya diperoleh dari laporan fungsi Kesehatan Pemasaran III. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembayaran dengan cara asuransi 87,5% puas, dengan cara kapitasi 85% puas, dengan cara Fee For Service Kerjasama 76,5% puas, dengan Fee For Service Bebas 66,7% puas. Lama hari rawat dengan cara asuansi dan Fee for Service Bebas 83,3% kurang dari 6 hari, dengan FFS Kerjasama 80% kurang dari 6 hari, dengan Kapitasi 55% kurang dari 6 hari. Jenis pembayaran secara kapitasi mempakan pembayaran yang terbesar dari jenis pembayaran yang lain pada penelitian ini."

"Dalam pembangunan memasuki era industrialisasi akan menyebabkan timbulnya masalah ketenaga kerjaan, termasuk dampaknya terhadap kesehatan para pekerja. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dipikirkan adanya suatu sistem informasi kesehatan, dalam hal ini sistem informasi kesehatan kerja yang dapat menunjang hal tersebut diatas. Sebagai contoh dipilih Pertamina, suatu BUMN yang dinyatakan sehat dan telah lama menerapkan sistem informasi kesehatan kerja dilingkungannya. Studi ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran sistem informasi pelayanan kesehatan kerja di Pertamina, bagaimana susunan organisasinya, pencatatan dan pengolahan data dan masalah yang timbul sehubungan dengan kegiatan ini. Juga dilihat bagaimana penggunaan informasi yang tersedia di SIK kerjanya sehubungan dengan fungsi manajemen dan program kesehatan keqia di Pertamina. Dengan menggunakan rancangan yang bersifat observasional, dengan pendekatan kualitatif studi ini mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari informan( 10 orang ), direkam dalam tape recorder, dan setelah ditulis dikonfirmasikan kembali ke informan tersebut. Data sekunder dikumpulkan dari arsip yang ada di Dinas Kesehatan Pertamina. Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa informasi yang dibutuhkan pada umumnya tersedia di SIK, kecuali informasi tentang program promotif yang sebagian besar tersedia pada sistem informasi kesehatan yang lain. Dalam hubungannya dengan fungsi manajemen, untuk fungsi perencanaan dari laporan yang tersedia 40 % digunakan; sedangkan untuk fungsi penggerakan pelaksanaan 83 % digunakan dari SIK yang ada Sehubungan dengan fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi , 52, 63 % informasi didapat dari SIK yang ada. Dalam hubungannya dengan program kesehatan kerja, dapat dijabarkan sebagai berikut :- Program promotif : informasi yang torsedia dalam SIK kerja belum dapat memberikan gambaran yang menyeluruh.- Program preventif : informasi yang tersedia dalam SIK kerja hanya memberikan gambaran sebagian dari program preventit] tctapi tersedia di SIK yang lain.- Program kuratif dan Rehabilitatif : informasi yang dapat diperoleh dari SIK yang tersedia cukup lengkap dan rinci, karena pada dasarnya banyak program kesehatan kerja di Pertamina yang bersifat kuratif. Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil sebagai contoh untuk mengembangkan suatu sistem informasi kesehatan kerja di Departemen Kesehatan.

---

During industrialization era, man power problem will emerge, including its effect on the health of the workers. To anticipate that problem, a health information system has to be developed, in this case on the occupational health infomation system Pertamina has been chosen as a case, for it is agovemment owned company that has been declared as healthy and which has applied occupational health infomation system in its environment for a long time.

The aim of this study was to describe the occupational health service information system in Penamina, its organization, data recording and management, and problem which arise from this activities. This study described also how the information from the system are used in relation with the management function and occupational health program in Pertamina.

This was an obsetvational study, with qualitative approach, which collected primary and secondary data. Primary data were given by informer, recorded with tape recorder, then writen and confirmed by the informer. Secondary data were gathered from the archives ofthe Pertamina's Health Department.

This study revealed that the information needed generally were already existed in the occupational health information system, with the exception ofthe information of promotive program. The laster could be found in other health information system.

In its relation with management function, for planning function, 40 % ofthe report were used, while for organizing 83 % of the data were used For monitoring, controlling and evaluation, 52.63 % of informations were acquired from the occupational health system. In its relation with occupational health program, it could be stated as follows:

- Promotive program : information from the occupational health system could not yet give an over all picture.

- Preventive program : information nom the system could only give apartial picture ofthe preventive program. However other information could be found in another health information system

- Curative and rehabilitative program : complete and detailed information could be found in the system, for most of the occupational health program in Pertamina in reality are curative.

It is hoped that this study could be used as an example to develope an occupational health information system in the Department of Health."

"The distribution and allocation of basic health service to poor society were determined as according to amount of poor society existing in puskesmas. The determination followed with rule type of health service without expense per service causing difficulty mounted in puskesmas to determine distribution the expense of per service such as those which as described in Minister of Health Regulation. More than anything else with there is no accurate data in this level of expense set of the the service also complicate to give the service to determine proportion of expense which must be released as according to service which have been given, that answering the demand, insuffiency, or excessive.This research is calculation the expense of primary health care, hospital health care and the health service outside building to poor society in Puskesmas Air Ram Pangkalpinang in 2005 that is to know distribute expense for the basic health service to poor society of health service in society, take care of hospitality and also the health service of outside building.This research is quantitative research by desain in economic evaluation with calculation cost analysis basic health service in 2005 collected from poor society health service data in region work Puskesmas Air Itam Itam Pangkalpinang and from data record of Puskesmas Air Itam, and also the related/relevant data from Public Health Service of Pangkalpinang processed by using Activity-Based Costing with spread sheet program.The result of this research is distribution of the expense the basic health service to poor society in Pangkalpinang with total cost required is equal to Rp. 40.333.820,49 totally budget of equal to Rp. 35.819.000,00 so that there are insuffiency of equal to Rp. 4.514.820,49.Needing the existence calculation of the expense service for all service type, good service which accounted by government routine service, existence of cost standard per service to be able to estimate requirement of the expense of health service in puskesmas and also need the existence of research which of a kind other puskesmas as data comparator and expense of which have been counted/calculated."

"Akreditasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan puskesmas yang bermutu dan berkesinambungan. Malcolm Baldrige sebagai kerangka kerja ekselen untuk evaluasi sistem pelayanan kesehatan dengan menilai diri dan memperbaiki mutu organisasi. Penelitian ini menggunakan kuesioner Malcolm Baldrige dan bab 7 tujuh akreditasi Permenkes yaitu layanan klinis berorientasi pasien untuk mengetahui gambaran mutu layanan layanan klinis rawat jalan puskesmas akreditasi dan non akreditasi dan mengetahui hubungan kepemimpinan, strategi, fokus pasien, manajemen pengetahuan dan informasi, fokus staf dan proses kerja dengan hasil. Penelitian kuantitatif dengan skoring Malcolm Baldrige, sampel penelitian sebanyak 126 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil skor Malcolm Baldrigediperoleh skor rata-rata A-D-L-I approach-deployment-learning-integration dan Le-TC-I level-trend-comparison-integration < 30. Kedua jenis puskesmas berada pada level kinerja poor. Puskesmas akreditasi berada pada kriteria early result dan non akreditasi dengan kriteria early development. Kepemimpinan, strategi, fokus pasien,informasi dan analisis, fokus staf, dan proses mempunyai hubungan signifikan dengan hasil layanan klinis rawat jalan. Puskesmas belum banyak dokumentasi layanan klinis rawat jalan, pendekatan belum optimal, perbaikan bila ada masalah dan belum terintegrasi antar unit layanan. Puskesmas akreditasi dan non akreditasi perlu meningkatkan mutu layanan klinis rawat jalan dan mengevaluasi diri dengan kerangka kerja ekselen Malcolm Baldrige.

---

Accreditation is one of the government policies to improve health services of Public Health Centers PHC either to improve its quality or sustainability. This study used the Baldrige questionnaire and chapter 7 of Indonesian Ministry of health accreditation regulation, namely patient oriented clinical service, in order to know the description of the quality clinical services outpatient in PHC accreditation non accreditation, as well as to know the relationship of leadership, strategy, costumer focus, information, staff focus, work processes with result. Quantitative research is conducted by scoring Baldrige 126 samples by using purposive sampling technique. Baldrige score result shows that the average score of A-D-L-I and Le-TC-I is less that 30 . Both types of PHC are at the level of poor performance. PHC accreditation is classified as the early result criteria and non accreditation is classified as the early development criteria.Leadership, strategy, patient and staff focus, information, process, have a significant relationship with outpatient clinical outcome results. PHC has less documentation of out patient clinic services, not optimal approach, not well improvement if there is a problem, not yet integrated among service units. Therefor, PHC - accreditation non accreditation need to improve their quality of outpatient clinical services, conduct self assessment by using the excellent framework of Baldrige."

"Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban, Salah satu hak tersebut yaitu tiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau. Sehingga, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memenuhinya dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan tenaga pelayanan kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2009). Pelayanan kesehatan berfungsi untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Pemerintah pusat mendelegasikan kepada pemerintah daerah dengan membentuk badan berwenang di masing-masing daerah untuk mengurus bidang kesehatan sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 11-29 Januari 2016 dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi profesi apoteker di Suku Dinas Kesehatan, serta memberikan pengalaman bagi calon apoteker dalam menjalankan tugas tersebut.

---

Every Indonesian citizen has rights and obligations, One of these rights is that every citizen is entitled to health services which are safe, quality and affordable. Thus, the central government has an obligation to fulfill it by guidance, supervision and control of facilities and health care personnel (the President of the Republic of Indonesia, 2009). Health care functions to achieve the highest degree of health. The central government delegate to local governments to establish regulatory authorities in each region to take care of the health sector since the introduction of regional autonomy in Indonesia. Dept. of State has the task of carrying out activities in the promotion and development of public health. Therefore, Pharmacist Profession Program Faculty of Pharmacy, University of Indonesia in cooperation with the Dept. of Health West Jakarta Administration held Pharmacists Profession Internship. Internship activity was held on 11 to 29 January 2016, with the aim to provide an overview of the role and function of the pharmacist profession in the Dept. of Health, as well as providing experience for prospective pharmacists to undertake these duties."

"Penelitian ini mengenai rencana strategi pemasaran Instalasi Medical Check Up Kesehatan Jiwa Tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian operasional dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menguraikan situasi Instalasi Medical Check Up Kesehatan Jiwa dalam posisi tumbuh dan berkembang dimana strategi pemasaran yang direkomendasikan adalah optimalisasi kegiatan pemasaran yang didasarkan pada pengembangan riset dan analisa pasar. Untuk itu ditetapkan anggaran sebesar Rp.200 000,000, dengan harapan Instalasi Medical Check Up Kesehatan Jiwa akan mendapatkan jumlah kunjungan pemeriksaan sebagai Preventif Gangguan Jiwa pada tahun 2014 sekitar 20%. Disarankan agar Instalasi Medical Check Up Kesehatan Jiwa segera membuat rencana pengembangan riset dan analisa pemasaran untuk memulai kegiatan pemasarannya.

---

This research about marketing strategy plan of Mental Check Up Unit of Mental Health Soehartoo Heerdjan Year 2013 This research type is operational research with qualitative method approach. This research has identified and elaborates situation of Mental Check Up Unit in grow and build position while marketing strategy recommended is optimalisation of marketing activity based on by propagation of research and market analysis. For the purpose is specified budget equal to IDR. 200.000,000 on the chance of Mental Check Up Unit for Mental disorder preventive increased patient visits at 2014 around 20%. Suggested that Mental Check Up unit soon blocks in expansion of research and marketing analysis to start the marketing activity."

"Penelitian ini mengenai rencana strategi pemasaran Instalasi Medical Check UpKesehatan Jiwa Tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian operasional denganpendekatan metode kualitatif. Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menguraikansituasi Instalasi Medical Check Up Kesehatan Jiwa dalam posisi tumbuh danberkembang dimana strategi pemasaran yang direkomendasikan adalah optimalisasikegiatan pemasaran yang didasarkan pada pengembangan riset dan analisa pasar. Untukitu ditetapkan anggaran sebesar Rp.200 000,000, denganharapan Instalasi Medical Check Up Kesehatan Jiwa akan mendapatkan jumlahkunjungan pemeriksaan sebagai Preventif Gangguan Jiwa pada tahun 2014 sekitar 20%.Disarankan agar Instalasi Medical Check Up Kesehatan Jiwa segera membuat rencanapengembangan riset dan analisa pemasaran untuk memulai kegiatan pemasarannya

---

This research about marketing strategy plan of Mental Check Up Unit of Mental Health

Soehartoo Heerdjan Year 2013 This research type is operational research with

qualitative method approach. This research has identified and elaborates situation of

Mental Check Up Unit in grow and build position while marketing strategy

recommended is optimalisation of marketing activity based on by propagation of

research and market analysis. For the purpose is specified budget equal to IDR.

200.000,000 on the chance of Mental Check Up Unit for Mental disorder preventive

increased patient visits at 2014 around 20%.

Suggested that Mental Check Up unit soon blocks in expansion of research and

marketing analysis to start the marketing activity.

"

"ABSTRAKDalam rangka pengurangan kemiskinan sebagai bagian daripada pencapaianTujuan Pembangunan Milenium 2015, Indonesia makin memantapkan programpelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Diawali tahun 1998 denganprogram Jaring Pengaman Sosial pasca krisis moneter yang berfokus padapeningkatan supply, fokus program beralih pada sisi demand di tahun 2005.Perkembangan kebijakan pada tahun 2005 yang mengarah pada penerapan sebagianUndang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diiringidengan pendanaan publik yang membesar 12 kali lipat dibandingkan tahun-tahunsebelumnya, mendorong perlunya kajian pelaksanaan program guna mengawalkebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah gambaran dan menemukan modelyang mengandung faktor-faktor paling berkontribusi terhadap utilisasi pelayanankesehatan dalam program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, guna memberimasukan bagi penyempurnaan kebijakan publik yang peduli kemiskinan. Utilisasipelayanan rumahsakit dipilih sebagai pokok studi, mengingat perannya dalammengatasi penyakit serius yang dibutuhkan namun sulit dijangkau masyarakat miskinbila tidak ada jaminan kesehatan. Desain studi bersifat potong lintang, menggunakandata Susenas 2005, dilengkapi dengan studi kualitatif tentang penatalaksanaanprogram 2005. Lokasi penelitian mencakup 6 kabupaten dan 6 kota di 6 provinsi.Sampel mencakup 32028 penduduk, dengan 20% penduduk termiskin (kuintail satu)berjumlah sekitar 6406 jiwa. Proporsi penduduk miskin yang menggunakan pelayanan rumahsakit masihsekitar 0,4% untuk rawat jalan dan 0,4% untuk rawat inap. Angka tersebut merupakansepertiganya utilisasi rawat jalan dan seperlimanya utilisasi rawat inap pendudukterkaya. Angka berbasis populasi ini jauh lebih rendah dari data berbasis fasilitasyang mencapai sekitar 4,32% RJTL dan 1,66% RITL, yang memperhitungkan jugafrekuensi kunjungan. Penduduk miskin yang memiliki kartu pada pertengahan tahun2005 hanya 17%. Analisis statistik menemukan bahwa faktor~faktor yang berkontribusi padamodel utilisasi rawat jalan rumahsakit oleh penduduk miskin pada tingkat individuadalah faktor terganggu akibat sakit dan pada tingkat rumahtangga adalah faktorpengeluaran rumahtangga untuk non-makanan. Sedangkan pada utilisasi rawat inaprumahsakit oleh penduduk miskin, berperan faktor status kawin, terganggu akibatsakit, kepemilikan kartu, pengeluaran non-makanan dan IPM. Penelitlan ini merekomendasikan perbaikan targeting atau penetapan sasaranpenduduk miskin yang tepat, perluasan sosialisasi pada sasaran penduduk miskinbukan hanya pada level birokrat dan provider, dukungan kelancaran penyaluran dana,pengembangan sistem penanganan keluhan, pemantapan monitoring dan evaluasidengan sistem pemantauan berbasis wilayah, peningkatan partisipasi, tranparansi,akuntabilitas dan peningkatan kepuasan pemakai rumahsakit sebagai indikator mutupelayanan bagi penduduk miskin.

---

AbstractWithin the effort to attain the Millenium Development Goals of 2015,Indonesia has further expanded free medical services to the poor. Started with SocialSafety Net program following the monetary crisis in 1998, the program?s focusdeparted from supply improvement to demand oriented mechanism in 2005. Thepolicy that has moved towards the implementation of National Act No.40 of 2004 onthe National Social Security System, with the I2 times increased funding support ascompared to those of previous years, has driven the improtance of progam assessmentfor the improvement of that pro-poor public policy. This study aims at examining the picture and model development containingcontributing factors to the utilization of health services within the health protectionprogram for the poor; as inputs to the pro-poor policy. The utilization of hospitalservices is selected as focus of this study for its rol in combating serious illness thatis demanded but difficult to reach by the poor if there is no health protection scheme.The study design is cross-sectional, using the 2005 Susenas data with primary datacollection Bom a rapid assessment done of 2005 program implementation. The studysites cover 6 regencies and 6 municipalities in 6 provinces. The sample includes32028 population, with 20% of the poorest quintile amounted to 6406 subjects. The proportion of the poorest that utilize hospital services was 0.4% foroutpatient and 0.4% for inpatient care. These figures are one-third for outpatient andone-fifth for inpatient of the richest quintail. The rates are far lower compared tofacility based data amounted to 4.32% for outpatient and 1.66% for inpatient care,due to the inclusion of frequency measures in them. Only 17% of the poor admittedhealth card in their possesion. Statistical analysis found that factors attributable to the outpatient hospitalutilization model of the poorest at individual level was disability resulted ti°om theillness; and at the household level was non-food expenditure. Contributing factors forinpatient hospital utilization were marital status, disability resulted from the illness,the possession of health card, non-food household expenditure, and the district humandevelopment index. This study recommends prompt targetting of the poor, extended socializationto the beneficiaries, not limited to bureaucrats and providers, the timely support offlow of funding, the proper management of complaints and grievance procedures,improvement in monitoring and evaluation with a stakeholder-friendly local areamonitoring, and enhancement of participation, transparancy and accountability. Lastbut not least, the improvement of health services quality, in particular the satisfactionlevel ofthe health care beneficiaries, as the indicator of program effectiveness.Keywords: health services utilization, hospital, the poor."