Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study, aims to examine empirically, the best possible relationship among variable of organizational transformation, competitive advantage and performance. The research object is te state owned enterprise (SEO's) privatization in Indonesia. The analysis unit related to the research method, involves a company while the respondents occupied by the primary manager. The method used for testing the empirical model is the Structural Equation Model on Partial Least Square. The strategic finding, take fron this research, implies in ways of achieving performances. This research aimed to give theory implication on concept Resources based View will be meaningfull to create competitive advantage. Besides, the result gives managerial implication that to improve performance need increasing organizational transformation t increas competitive advantage. Creating competitive advantage can archive through direct role of organizational transformation. Related to the government policy, the government should attention resources in enterprises to become competitiveness as mediating for successful transformation organizational to increase performance. The feature research should used "longitudinal" component to play important role on supporting this study."

"ABSTRACTThe regional autonomy implemented for more than two decades is not entirely a success. An evaluation of the regional governance shows that many of the regional heads are tangled in legal cases, have bad financial management, and some other problems in the different levels of government. As such, it is necessary to examine the implementation of the development and supervision policy which aims to ensure the effectiveness of the regional autonomy. This study used a mixed, two stages method, with a quantitative approach using multiple regression analysis and followed by the qualitative approach of triangulation and ASOCA (Ability, Strength, Opportunities, Culture, and Agility) analysis method. The population in this study is the whole autonomous region in Indonesia (542 regions) with a sample of 85 regions. The quantitative analysis showed significant influence between the implementation of policy and development and supervision to the effectiveness of the regional autonomy. The qualitative analysis supported the quantitative analysis result and found new the dominant factors that produce a new model (novelty) called HADI (Human resources, Acceptance, Development, and Innovation) as an alternative model of the development and supervision policy for the effectiveness of regional autonomy. This study concluded that the successful implementation of an effective regional autonomy is very much influenced by the implementation of the policy and that a HADI model could be used as an alternative solution to the problem."

"ABSTRACTThe objective of this study was to identify the factors affecting domestic tourist satisfaction of tourist destinations. The type of this study was a quantitative descriptive study using Cochran Q test and factor analysis of tourist satisfaction drivers factors. The result of this study showed that there were 38 attributes affecting domestic tourist satisfaction in Indonesia. The first rank was the beauty of natural attractions; the second rank was artificial tourism attractions; and, the third rank was the cost and cleanliness of facilities and environment of tourism destinations. Furthermore, all these attributes were clustered into several factors: attraction, amenities, accessibility, hospitality, and ancillary. The significance of this study is that the identified factors are beneficial for stakeholders as the indicators of customer satisfaction."

"Ombudsman RI mempunyai kebijakan pengembangan organisasi dalam bentuk Grand Design yang ditetapkan dengan Peraturan Ombudsman Nomor 8 tahun 2010. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengembangan organisasi dalam melaksanakan peran pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pembanding teori pengembangan organisasi dengan model weisbord dan analisis efektifitas pelaksanaan kebijakan pengembangan organisasi tersebut dengan pendekatan system dinamics. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi merupakan permasalahan simtomatik sedangkan kurangnya kinerja merupakan permasalahan fundamental. Memperbaiki permasalahan simtomatik dapat diperoleh hasilnya secara cepat berupa pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh layanan publik dan peran ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, namun hanya dapat menyelesaikan permasalahan dalam jangka pendek (dua siklus/tahunan). Sedangkan, peningkatan kapasitas organisasi merupakan masalah fundamental yang meskipun penyelesaiannya lebih lambat hasilnya namun dapat menyelesaikan permasalahan dalam waktu lebihsecara jangka panjang guna menyelesaikan laporan masyarakat kepada ombudsman terkait permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh layanan publik.

---

Policy of organization development on Ombudsman of Republic Indonesia has stated on Ombudsman?s Regulation Number 8 Year 2010 titled Grand Design of Ombudsman of Republik of Indonesia. Objectives of the research is to measure effectivenes of the policy implementation on organization development of Ombudsman to supervise public service delivery. Analysis in this research compare Organization Development Theory with Weisbord`s model and measuring efectiveness of policy implementation by system dynamics approach.

Result of the research shows lack of publication as a symptomatic problem which is trying to improve public awareness in according public right and ombudsman role as supervisor of public-service-delivery. and low performance which is needed to accomplished public complaints adrdres to Ombudsman as a fundamental problem. Solving the symptomatic problem has result instantly but its improvement imply in short term (2 cycles/years) only. Otherwise, improving performance and capacity of the organization need longer time to fix but imply for longer term."

"The purpose of this paper is to analyse the changing role of civil society and governments to promote corporate responsibility (CR) as a result of the challenges raised by globalisation. Design/ methodology/approach-CR is linked to the restructing of government agendas in the framework of government/private sector/civil society relationships. It is result of the research project that applies the relational state model approach to the analysis of CR public policies."

"Pengelolaan sampah dengan pembuangan sampah ke TPA menimbulkan masalah pada keterbatasan lahan yang digunakan sebagai TPA dan ketidakbersediaan suatu wilayah untuk menyediakan lahan TPA yang menerima buangan sampah dari kota sekitarnya. Pendekatan baru dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan zero waste skala kawasan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan reduksi, reuse dan pemulihan materi (material recovery) yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan teknologi yang relatif sederhana. Pengelolaan baru tersebut mengubah kegiatan pembuangan ke TPA menjadi pengolahan sampah di Fasilitas Pengolahan Sampah. FK dan FKG merupakan salah satu wilayah yang memberikan buangan sampah ke TPA, dengan kondisi masyarakat dan fungsinya sebagai institusi pendidikan diharapkan dapat menjadi percontohan pelaksanaan zerowaste skala kawasan. Sebelum dilakukan perancangan sistem pengelolaan sampah perlu dilakukan survey terhadap kondisi eksisting pengelolaan sampah di FK dan FKG. Survey pengelolaan sampah di FK dan FKG meliputi waste generation, pewadahan, pengumpulan, tempat pembuangan sementara, pengelola pelayanan kebersihan, kegiatan pemanfaatan sampah serta pengukuran volume dan massa buangan sampah dalam 1 minggu. Dari hasil survey dibuat usulan sistem pengelolaan sampah yang meliputi sistem pewadahan, pengumpulan dan perancangan Fasilitas Pengolahan Sampah. Pada sumber sampah dilakukan pemilihan sampah dengan memisahkan 4 jenis sampah organik, sampah kertas, sampah plastik, sampah tissue dll. Input sampah yang masuk ke Fasilitas Pengolahan Sampah rata-rata dalam 1 hari adalah Sampah Organik 0.49 m-kuibik atau 128.55 kg, kertas 0.114m-kuibik atau 7.85 kg, plastik 0.07 m-kuibik atau 4.79 kg, tissue 0.031 m-kuibik atau 3.16 kg. Total input sampah sebesar 0.707 m-kuibik atau 144.35 kg. Kemudian dilakukan pemilihan teknologi dan penentuan proses-proses yang terdapat dalam Fasilitas Pengolahan Sampah. Didapatkan proses-prosesnya meliputi pengkomposan, pemilihan kertas, pencucian plastik, pembuangan ke TPA. Kemudian dihitung area yang dibutuhkan dan mesin dan peralatan yang digunakan. Setelah itu dibuat struktur organisasi dan dilakukan pengolahan data keuangan yang meliputi penentuan biaya investasi sebesar Rp. 129.363.250,- dan dijabarkan elemen-elemen biayanya, sehingga bisa ditentukan harga pokok penjualan per kg. Harga pokok penjualan dalan 1 bulan nilainya sebesar Rp. 275,-/kg atau Rp. 13.039.036,- untuk 47445.07 kg produk. Serta dilakukan perhitungan pemasukan 1 bulan sebesar Rp. 14.342.940,- dengan keuntungan Rp. 1.303.904,-."

"ABSTRAKPeraturan perundang-undangan K3 ditetapkan untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya di tempat kerja. Perkembangan teknologi dan modernisasi yang mempengaruhi ketenagakerjaan berdampak pada pelaksanaan K3 di Indonesia. Tesis ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan K3 di Indonesia dalam perkembangan zaman sekarang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan telaah dokumen peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait K3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pokok K3 butuh diperbaharui baik dari sisi terminologi dan sanksi. Pengembangan aturan tentang bahaya psikososial juga masih perlu dilakukan. Permasalahan tumpang tindih pengaturan K3 juga ditemukan.

---

ABSTRACTOccupational Safety and Health Legislation is established to protect workers from hazards in the workplace. Technological developments and modernization affecting employment has impact on OSH in Indonesia. This thesis examines how OSH legislation in Indonesia is in today 39 s development. This study is a qualitative study with a lieterature review of legal documents and interviews with related OSH stakeholders. The results showed that the basic rules of OSH need to be updated both in terms of terminology and sanctions. Development of rules on psychosocial hazards is also necessary. Overlapping issues of OSH setting are also found."

"ABSTRAKMenentukan strategi yang tepat membuat perencanaan proyek penting berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian itu dibuat untuk melindungi kedua belah pihak dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka kerja manajemen risiko dari sektor kontraktor telekomunikasi di Indonesia. Sebagian besar perusahaan telekomunikasi telah menerapkan sistem pembayaran ditunda berdasarkan kesepakatan. Proses penelitian ini mengembangkan kerangka kerja, evaluasi, dan mitigasi. Penelitian ini telah dilakukan dari penelitian sebelumnya terkait dengan risiko proyek dan manajemen risiko dalam perspektif kontraktor untuk mengembangkan kerangka kerja awal. Data dibangun dari penelitian sebelumnya dan sampel diambil dari beberapa perusahaan sejenis. Pendekatan kuantitatif yaitu survei dan wawancara ahli untuk mengkonfirmasi kerangka awal kemudian divalidasi dengan forum diskusi kelompok. penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa risiko dan mengurangi tingkat risiko tertinggi dengan mitigasi risiko. Penelitian ini mengusulkan kepada praktisi untuk mengelola rencana proyek dengan mempertimbangkan risiko proyek dan juga untuk para pemangku kepentingan atau investor untuk memutuskan investasi pada proyek ini.

---

ABSTRACTDetermine the right strategy of make project planning is important based on work agreement, the agreement was made to protect both parties in carrying out the work. The aim of this paper is to identify risk management framework for telecommunication contractor sector in Indonesia. Most of telecommunication companies have applied with postpone paymen system by agreement. The process of this paper is developing the framework, evaluate, and mitigation. This paper has been conducted from previous research related with project risk and risk management in contractor perspective to develop initial framework. Data was generated from previous research and sample was taken from some similar companies. The quantitative approach which are survey and expert interview to confirm the initial framework then validating by forum group discussion. This paper expected to find out what the risk and reduce the highest risk level with risk mitigation. This paper proposed to practitioners for manage the project plan by considering project risk and also for stakeholders or investor to decide investment on this project."

"Transfer dana non-bank merupakan kegiatan pemindahan dana dari Pengirim kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Lembaga Selain Bank (Non-Bank), yakni badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transaksi dengan menggunakan Teknologi Finansial itu sendiri rentan terhadap berbagai macam risiko, seperti penipuan (fraud), kesalahan atau error dari sistem, identity theft serta menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. Maka dari itu, skripsi ini membahas pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis teknologi finansial. Pengaturan transfer dana non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tentang Transfer Dana, Sistem Pembayaran, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Sementara, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (on-site) maupun dengan pengawasan tidak langsung (off-site/surveillance). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif.

---

Non-Bank fund transfer is an activity of transferring sum of funds from Originator to Beneficiary executed by Non-Bank Institutions, non-bank business entities which are incorporated and established under Indonesian law that executes fund transfers. Transactions using Financial Technology are vulnerable to various risk, such as fraud, system error, identity theft, and being used as a tool for money laundering and terrorism financing. Therefore, this thesis discusses the regulation, supervision and also the guidance by Bank Indonesia on the implementation of financial technology-based non-bank transfer funds. This thesis is researched using juridical-normative method, which examines and analyzes the regulations and literature related to the regulation and supervision of Bank Indonesia on the implementation of Financial Technology-based non-bank fund transfer. Non-bank fund transfers are regulated in laws regarding fund transfer, regulations on payment systems, consumer protection of Bank Indonesia, and payment service providers. The implementation of Bank Indonesia supervision is carried out using a risk/compliance approach based on the level of the risk, either with direct supervision (on-site) or with indirect supervision (off-site/surveillance). Based on the results of supervision, Bank Indonesia may evaluate the non-bank fund transfer service providers and instruct them to take corrective action and/or impose administrative sanctions."