Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem informasi geografis bidang kesehatan dapat digunakan untuk melihat status kesehatan (outcome) melakukan perencanaan program, perencanaan infrastruktur dan peralatan, untuk melihat kemajuan indikator kesehatan (sebagai sistem evaluasi & monitoring), melihat cakupan pelayanan kesehatan, dan hubungan antar sektor.Pemantauan wilayah setempat (PWS) adalah alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah (Puskesmas/kecamatan) secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat lerhadap wilayah yang cakupan pelayanan KIA nya masih rendah.Kabupaten Majalengka telah lama melaksanakan program KIA namun masih memiliki permasalahan sistem informasi, diantaranya masih belum baiknya dalam penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.Tujuan dikembangkannya SIG PWS KIA adalah guna menghasilkan informasi yang berkualitas dalam rangka membantu para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi dan intervensi program kesehatan ibu dan anak secara cepat, tepat dan akurat di Kabupaten Majalengka.Pengembangan SIG PWS KIA ini mengikuti tahapan siklus hidup pengembangan sistem (system developmemf Iife cycles) yang dibatasi sampai pada tahap implementasi sistem (ujicoba prototype).Hasil uji kelayakan (feasibility study) pengembangan SIG PWS KIA di Kabupaten Majalengka dilihat dari aspek kelayakan ekonomis, teknis, operasi maupun organisasi cukup layak untuk dikembangkan.Hasil wawancara menyatakan bahwa sebenamya data yang dihasilkan dari sistem pelaporan PWS KIA yang telah berjalan selama ini sudah cukup memadai. Hanya perlu di tambahkannya beberapa indikator penunjang seperti kualitas pelayanan ANC, dikarenakan saat tidak adanya instrumen rutin dalam laporan yang melihat kualitas pelayanan ANC oleh Bidan. DO Pelayanan ANC yang tidak tersedia dalam Iaporan PWS, Kantong taksiran partus dan kunjungan luar wilayah, distribusi kematian ibu dan bayi berdasarkan penyebab, waktu terjadinya dan penolongnya yang belum tersedia secara rutin pada laporan PWS bulanan. Juga disetujui jika output SIG PWS KIA berupa peta geografis, yang memperlihatkan status kerawanan tertentu di suatu daerah.Sistem Informasi Geografis PWS KIA di Kabupaten Majalengka dapat berjalan dengan baik di seluruh Puskesmas jika ada beberapa prasyarat di antaranya adalah : Semua Bidan di desa I di puskesmas melakukan pengisian kartu ibu, kohor bayi dan format autopsi verbal dengan baik dan benar, tersedianya sarana komputer di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan, tenaga pengelola SIG PWS KIA di Puskesrnas maupun di Dinas harus terlatih terlebih dahulu Software SIG PWS KIA."

"Pelaporan pelayanan KIA secara rutin setiap bulan telah dilakukan oleh puskesmas di Kota Tangerang, waiaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan pelayanan KIA puskesmas berasal dari PWS KIA dan LB3 Puskesmas. Laporan texsebut merupakan alat manajemen program KIA untuk memantau calcupan pelayanan KIA diwilayah kexja puskesmas.Pemanfaatan laporan tersebut sudah dilakukau dalam memantau dan mengevaluasi program KIA di puskesmas. Analisis terhadap laporan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, demikian juga umpan balik ke puskesmas dilakukan melalui supervisi atap rapat rutin tiga bulanan di Seksi KIA dan KB. Namun demikian, analisis terhadap cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA dimasing-masing puskesmas belum optimal dilakukan. Dengan aglanya evaluasi program KIA dengan analisis spasial maka dapat diketahui keterkaitan tingkat cakupan pelayanau KIA dengan ketersediaan layanan KIA di setiap puskesmas. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk peta tematik sehingga lebih memudahkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi program KIA.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan plating posisi puskesmas dalam peta. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan analisis sistem mulai dari mengidentitikasi masalah sampai pada menentukan data yang dibutuhkan sistem. Kemudian mendisain sisten; mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta perancangan program aplikasinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis spasial.Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya prototipe pengembangan analisis spasial PWS KIA secara komputerisasi dengan menghasilkan informagsi dalam bentuk peta cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA. Berdasarkan hasil tersebut puskesmas yang ada di Kota Tangerang dapat diklasiiikasikan berdasarkan tingkat cakupan indikator KIA dan ketersediaan pelayanan KIA.Ada 8 puskesmas dengan tingkat cakupan indikator KIA masuk kategori baik dan 4 diantaranya adalah ketersediaan pelayanan KIA-nya kurang yaitu Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari dan Jatiuwung. Sebaliknya ada 7 puskesmas dengan indikator KIA kurang dan 4 diantaranya ketersediaan pelayanan KIA cukup yaitu Puskesmas Jurumudi Baru, Gembor, Kedaung Wetan dan Pasar Baru.

---

Reporting of MCH services regularly each month had been undertaken by Tangerang City community health center (puskesmas), although it was not reported on time. Puskesmas MCH service taken from MCH Local Area Monitoring (Pemarztauan Wilayah Setempat) and MCH/Family Planning Monthly Report (LB3). These reports are a management tool for monitoring of MCH services coverage at puskesmas working area.

The reports had been utilized in monitoring and evaluating of MCH Program at puskesmas. Then, it analyzed in types of narration, table, and graphic. In addition, the feed back to puskesmas given by supervision or three-monthly regular meeting at MCH Section and Family Planning. However, analysis for MCH service coverage related to the availability of MCH services in each puskesmas had not been implemented optimally.

Through MCH Program evaluation with spatial analysis, the association between MCH service coverage level and its availability in each puskesmas known. The result of analysis presented in thematic map in order to facilitate evaluation of MCH Program by management.

Data collection methods are observation, interview, and plotting of puskesmas in map. The system development using system analysis approach starting from the problem identification until data determination needed by system. Then, system design starting fiom data collection, analysis, and presentation and also the design of application program. The final step is spatial analysis.

The product of research is prototype of MCH Local Area Monitoring (Pemanfauan Wilayah Serempat) spatial analysis development by computerization. The prototype of information is map of MCH service coverage related to the MCH Program availability. Hence, all puskesmas in Tangerang City classified based on the level of MCH indicator coverage and its availability.

There were 8 puskesmas with its MCH indicator coverage level put in good category and four of them have poor MCH availability, namely Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari, and Jatiuwung. In contrary, there were 7 puskesmas with poor MCH indicator. Four of them have enough the availabilities of MCH service i.e. Puskesmas Jurumudi Barn, Gembor, Kedaung Wetan and Pasar Baru."

"Penelitian ini bertujuan untuk lmunisasi merupakan upaya yang efektif dan diperlukan oleb semua daerah untuk menurunkan angka kematian. kesakitan dan kecacatan bayi dan Balita. Program imunisasi memperkenalkan PWS sebagai alat pantau cakupan. PWS secara nyata sangat berguna untuk memantau kecenderungan pencapaian cakupan program dalam periode tertentu dan segera dilakukan koreksi serta. ditindakJanjuti. Cakupan imuniss.si bayi di Aceh Utara dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 cenderung rnengalami peningkatan kecuati irnunisasi Hepatitis B. Namun cakupan imunisasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006 masih rendab dibandingkan dengan cakupan Provinsl Nanggoe Aceh Darussa1am. Dampak masih rendahnya cakupan ini yaitu masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang disebabkan o!eh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3l), Pennasalahan pada sistem informasi berpengaruh terhadap perencanaan. Penelitian pengembangan ini menggunakan metode incremental iteratif dari model prototype, melalui beberapa tahapan yaitu analisis, penmeangan, pengkodean dan ujicoba. Identifikasi dan analisis masalah sistem dilakukan dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi pada dinas kesehatan dan Puskesmas. Hasil analisis sistem dapat mengidentifikasi pennasaiahan yang ada pada sistem yang sedang berjalan serta beberapa alternatif solusi pada input, proses dan output. Output yang dihasilkan berupa laporan bulanan, berisi informasi monitoring vaksin, logistik vaksin, laporan PD3I, kulkas vaksin, drop out. target cakupan imunisasi, kebutuhan vaksin, alat suntik, safety box dan desa UCI. Perancangan prototype dilakukan dengan monggunakan bahasa pomrograman PHP dan basis data mysqi yang bersifat open source. Prototype ini masih mempunyai keterbatasan sehingga dibutuhkan pengembangan lebih lanjut. Pengembangan Prototype yang bersifat a.plikatlf dapat menjadi alat manajemen untuk peningkatan program imunisasi dengan penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Output yang dihasilkan dapat dijadikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

---

immunization is an effective way and needed by all of districts to decrease infant and under five children mortality, morbidity and disability rates. Immunization program introduces PWS as a coverage monitoring tool. PWS is clearly useful in monitoring the trend of program coverage achievement in given period, so the correction and follow up can be done immediately.

Infant immunization coverage tends to increase in Aceh Utara from 2004 to 2006, except for Hepatitis B. However, immunization coverage in Aceh Utara District in 2006 was still lower compared to Nanggroe Aceh Darussalam Province. Consequences of this lower coverage are mortality and morbidity rates due to immunization preventable disease (PD31) are still high.

Issues in information system have an impact on planning, implementation, monitoring and evaluation of the program. Processing and analyzing of immunization PWS data were performed in a simple way through immunization and analysis of system problem were conducted by depth interviewdocument study, and observation in health district office and heaJth center.

The result of system analysis can identifY the existing issue in the world system and some solution alternatives in input, process and output. The output is in monthly reporting form, consisting vaccine monitoring information, vaccine logistic, PD3I report, vaccine refrigerator, drop out, immunization coverage target, vaccine requirement, injection tool. safety box and UCI village. Prototype design is performed by using PHP programming language and open source mysql data base, This prototype still has limitations so that further development is needed.

Applicable prototype development can be a management tool to improve immunization program by reinforce the planning, monitoring and evaluation. Output resulted from this development can be used as an information to support decision making in immunization preventable disease prevention."

"Angka Kematian Ibu dan Bayi masih menjadi perhatian nasional dan global. Bahkan penurunan angka kematian ibu dan bayi masih menjadi prioritas daerahdaerah di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah terhambatnya pelayanan kesehatan dasar yang merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah dikarenakan masih rendahnya belanja kesehatan di beberapa wilayah di Indonesia. Angka nasional untuk belanja kesehatan sendiri masih berada di kisaran 3 %. Sementara Undang-Undang mengamanatkan 5% dari total APBN. Ketersediaan dana dan kondisi fiskal merupakan salah satu alasan dibalik rendahnya proporsi belanja untuk kesehatan di setiap daerah. Komitmen pemerintah daerah dan kebijakan dari pemerintah yang dibuat, merupakan faktor penentu dalam jumlah anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan biaya Standar Pelayanan Minimal SPM) program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Majalengka tahun 2017?2019 menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun 2015, pembiayaan program KIA yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp1.628.255.186 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp33.890.000. Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM program KIA yaitu tahun 2017 sebesar Rp3.680.558.521, tahun 2018 sebesar Rp2.705.532.478 dan tahun 2019 sebesar Rp1.661.271.066. Dalam pendekatan kualitatif, pemerintah daerah baik dari sisi eksekutif ataupun legislatif sudah memiliki komitmen dalam pemenuhan kebutuhan biaya program KIA. Tetapi besar kecilnya anggaran yang diterima ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kondisi fiskal daerah dan unsur politik dan kebijakan pemerintahan. Perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum berdasarkan SPM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan biaya SPM program KIA memerlukan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program tersebut.

---

Maternal and infant mortality remains a national and global concern. Even, the conditions in Indonesian the decline of maternal and infant mortality are still a priority for small Indonesian regions. One of the factors that led to this high rate of maternal and infant mortality is the obstruction of primary health care services, which is the authority of the local governments, due to the low spending on health care budget in several regions in Indonesia. The national average for health spending alone is in the range of 3%. While, the national constitution states that the minimum of health care budget is 5% of the total state budget. The availability of funds and fiscal conditions is one of the reasons behind the low proportion of health care spending in every region. The commitment of the local government and the policies is a decisive factor for the budget proportion received by the local health department.

This study aimed to analyze the cost requirements of Maternal and Child Health (MCH) program in Majalengka region in 2017 to 2019 using case study design with quantitative and qualitative approaches. In 2015, the budget forthe MCH program in the health department of Majalengka region came from the government budget for Rp1.628.255.186 (97.96%) and the financial aids from West Java Province for Rp33.890.000 (2.04%).

The results of the calculation need for the MCH program cost based on Minimum Service Standards (MSS) which in 2017 was Rp3.680.558.521, and were Rp2.705.532.478 and Rp1.661.271.066 in 2018 and 2019. In the qualitative approach, the local government, both the executive and the legislative, has a commitment in meeting the needs of the MCH program costs. However, the amount of the budget depends on to budget availability, fiscal conditions and elements of local politics and government policy. The planning and budgeting in health department of Majalengka region has not been determined based on MSS.

The study concluded that the cost requirement of the MCH program requires encouragement and support from the local government. Therefore, commitment and concrete action from the local government is needed to sustain the program."

"Latar Belakang. Sesuai dengan Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, bahwa perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada data dan informasi yang relevan dan akurat. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan salah satunya oleh kualitas perencanaan. Sistem informasi perencanaan Program Bina Gizi dan KIA yang ada belum optimal. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja khususnya antara Dinas Kesehatan dengan Kantor Pusat, sulitnya mendapatkan usulan perencanaan dari daerah dengan tepat waktu, sulitnya melakukan penataan dan inventarisasi dokumen perencanaan untuk kebutuhan evaluasi, tidak maksimalnya proses umpan balik dan verifikasi usulan perencanaan.Tujuan penelitian ini adalah terbentuknya rancangan Sistem Informasi Perencanaan Program Bina Gizi dan KIA berbasis web guna membantu proses perencanaan Program Bina Gizi dan KIA, agar lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan pada Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA.Metode. Peneltian ini dikembangkan berdasarkan metode System Development Life Cycle/SDLC yaitu metoda kebutuhan bertahap dan interkatif yang terdiri dari
analisis sistem, desain konsep dan fisik, implementasi dan konversi, operasi dan pemeliharaan.Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan waktu yang signifikan antara proses usulan perencanaan melalui sistem yang ada dengan sistem informasi yang dikembangkan. Seluruh pengolahan data otomasi dan aplikasi mudah dioperasionalkan. Pada sistem informasi yang dikembangkan semua stakeholder terkait dapat melihat informasi proposal perencanaan berdasarkan sasaran kegiatan dan status proses perencanaan yang sedang berjalan.Kesimpulan. Sistem informasi yang dikembangkan lebih baik dibandingkan dengan sistem yang ada. Sangat dibutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan di Ditjen Bina Gizi dan KIA, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota dalam mendukung proses perencanaan secara online.

---

Background. In accordance with clause 31 of Regulation No. 25 of 2004 on SPPN, that planning should be based on the data and information that is relevant and accurate. The success of health development is determined in part by the quality of planning. Already, the existing information systems of planning nutrition and mother and child health program has not been optimal. Obstacles often happens is the difficulty of coordination and synchronization between the unit of work, especially between the Health Department and Head Office, difficulties in obtaining planning proposals from the area in a timely manner, the difficulty of structuring and inventory planning documents for the needs evaluation, feedback and verification process planning proposal goes no maximum.The purpose of this research is the formation of the draft Planning Information System Development of Nutrition and Maternal and Child Health program in order to assist the planning process, in order to more effectively and efficiently and in accordance with the needs of the Secretariat DG Nutrition and Maternal and Child Health.Methods. This study was developed based on the method System Development Life Cycle / SDLC is a method needs a gradual and interkatif which consists of systems analysis, design concepts and physical, implementation and conversion, operation and maintenance.Result. Research shows that there is a significant time difference between the process of planning proposals through the existing system with the information system developed. The whole data processing automation and easy application operationalized. In the information system developed all relevant stakeholders can view information planning proposals by objectives and status of activities ongoing planning process.Conclusions. In the information system developed all relevant stakeholders can view information planning proposals by objectives and status of activities ongoing planning process. Desperately needed the commitment of all leaders in DG Nutrition and Maternal and Child Health and the Provincial Health Office and district health authorities in support of the planning process online."

"Pengembangan Sistem Informasi PWS-KIA herbasis SIG ini adalah dihasilkannya Prototipe aplikasi Program KIA Puskesmas untuk Dlnas Kesehatan Kabupaten. Selaln itu dapat pula dilakukan pemetaan untuk melihat cakupan indikator KIA dan melihat wilayah prioritas herdasatkan cakupan indikator KIA, rasio tenaga Bidan terhadap desa binaan, jarak tempuh kecamatan ke ibu kota kabupaten dan persentase desa rawan per keeamatan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sistem yang terdiri dari analisis sistem yang dimulai dengan: menetapkan manalah sistem informasi yang ada, informasi peluang pengembangan, indikator dan data yang dibutuhkan. Kemudian membuat perancangan sistem yaitu membuat format input dan output. Selanjutnya dilakukan analisis dengan pemetaan. Diharapkan dengan tersusunnya prototipe PWS-KIA ini, dapat diterapkan dl Dinas Kesehatan dalam mempermudah pelaksanaan Evaluasi Program KIA.

---

Information system development of PWS-KlA with Geographic Information System (GIS) based produced prototype application KIA program in Public Health Centre for Public Health Office. The prototype can be conducted mapping to see coverage indicator and see priority region with indicator coverage based, personnel ratio of midwife fur building village. traveled distance from district to capital city sub-province and less village percentage by district. The methodology used is system approach that consist of system analysis started with: specify existing information system problem, information of development opportunity, indicator and data required. Then make system design that make input furmat and output. Furthermore is made analysis with mapping. The prototype result has been gotten information about the first priority Public Health Centre for intervention is Public Health Centre- with low coverage indicator KIA. personnel ratio of midwife for building village, less village percentage and traveled distance from district to capital city sub province that far is West Woyla Public Healt Center, East Woyla Public Health Center, Sungai Mas Public Health Center and Meutulang Public Health Center. Expectation from PWS-KIA prototype can help Public Health Office for monitoring and evaluating KIA Program."

"Ketidakmerataan pembangunan kesehatan tennasuk didalamnya pemerataan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan sudah menjadi masalah yang menahun di Kabupaten Tasikmalaya. Pengangkatan tenaga dan pembangunan sarana sejatinya harus melalui perencanaan yang matang dengan memperbatikan faktor kependudukan. wilayah dan tenaga serta fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Keadaan ini menjadikan masyarakat kurang akses terhadap tenaga dan fasilitas kesehatan. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak sedikir masyarakat menempuhjarak yangjauh dan mengeluarkan uang yang banyak karena diwilayahnya sangat minim akan tenaga dan fasilitas kesehatan. Kebijakan Dinas Kesehatan terhadap pemberian izin sarana. pelayanan kesehatan swasta seperti halnya masalah diatas, tidak dilakukan atas petirnbangan Sistem infonnasi yang ada saat ini belum mampu menyediakan informasi yang akurat, efektif dan efisien dalam mcmberikan data dan infurmasl mengenai perizinan kepada pengambU kebijakan. Untuk itu diper1ukatl pengembangan sistem infonnasi yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi perizinan sarana pelayanan kesehatan, dises-uaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan pendukung yang dimiliki. Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan mengkaji sistem yang ada saat ini kernudian mengidentifikasi permasalahan sistem informasi serta mengk:aji kebutuhan infonnasi dari para pengguna informasi dalam rangka manajemen pemecahan masaiah. Hasil kajian ini menjadi dasar dalam mendisain sistem yang baru. Hasil pengembangan sistem informasi yaitu terbangunnya prototype yang diharapkan menjadi solusi masalahan sistem informasi perizinan sehingga infonnasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mernecahkan masalah kesehatan. Beberapa keunggutan dari prototype yang dihasilkan antara lain adalah kemampuan prototype penghasiikan infonnasi yang dibutuhkan, kemudahan dan kecepatan dalam pengeloiaan dan penyajian data, penyajian infonnasi dalam bentuk tabei dan peta serta penggunaan basis data sehingga menghasilkan analisis yang sangat bennanfaat bagi pengambil kebijakan terutama da!am pengangkatan.

---

Uneven distribution of health development including health professionals and health care facilities distribution is one of health issues in Tasikmalaya District. Recruitment of health professional and development of health care facilities ideally have to be done in a good planning by taking demography, geography and professional and the existing government and private health care facilities factors Into account. The consequences is that the public have test access to health professional and facilities. order to obtain health care, they have to take a long distant and spend much money.

Tasikmalaya district health office policy on licensing for private health care Current existing information system is unable to provide accurate. effective and efficient information in providing data and information considering licensing to regional autorities and head of health office, Therefor. a development of infonnation system from old system is needed that fitted health care facilities licensing information requirement, and fits the availability of existing human resource and support equipment.

Development of information system was conducted by assessing the existing system and then identify lssues in information system and assess information need from information user in management of problem solving. The output is used as a basis in new system design.

The purpose of this information system development was to produce a prototype that is hoped to be a solution in licensing infonnation system issue, thus produced information can be used as a basis for decision makers to solve health issues specially in distribution of professional and health care facilities.

Advantages from this prototype are its ability in producing required infom1ation, simplicity, and its speed in data processing and presentation, percentation of information in tabel fonn and communicative map and data base utilization so it can be a very useful analysis for policy maker mainly in recruitment and distribution of health professional and as a consideration in giving license to private health facilities founding applicant The author hopes that the utilization of the purposed prototype is followed."

"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

---

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.

The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.

The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.

The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information."

"ABSTRAKJumlah kasus campak di propinsi Lampung tahun 2010 sebanyak 573 kasus dengan IR=0,75/10.000 populasi dan kejadian luar biasa sebanyak 135 kasus. Di kabupaten Lampung Tengah kasus campak dari periode 2005-2011 cenderung fluktuatif, peningkatan tajam angka incidence rate terjadi pada tahun 2011 sebesar 2,36/1000 balita. Tujuan umum penelitian ini adalah menghasilkan model sistem informasi surveilan campak yang menampilkan hasil perhitungan surveilan campak. Pendekatan studi kualitatif digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pengembangan sistem informasi surveilan campak. Model pengembangan sistem menggunakan metode rapid application development (RAD) system prototyping yang bertujuan untuk menyusun model aplikasi surveilan penyakit campak. Dari hasil analisa kelayakan disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi surveilan campak dapat dilaksanakan dengan menghasilkan hasil perhitungan indikator surveilan campak berupa grafik attack rate kasus tidak campak dan tidak diketahui status imunisasi, grafik distribusi proporsi kasus campak, grafik attack rate campak yang diimunisasi, grafik efikasi vaksin, dan case fatality rate yang berguna untuk peningkatan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit campak. Kehandalan sistem dapat dilihat dengan melakukan implementasi dan penelitian lanjut selama lebih kurang 6 bulan pada dinas kesehatan kabupaten Lampung Tengah dan puskesmas dengan melakukan asessment tentang aspek determinan.

---

ABSTRACTThe number of cases of measles in the province of Lampung in 2010 as many as 573 cases with IR = 0.75 / 10,000 population and extraordinary events as much as 135 cases. In Lampung Tengah district regency measles cases tend to fluctuate from period 2005-2011, a sharp increase in numbers occurred in the incidence rate of 2.36 in 2011/1000 toddler. The general objective of this research is to produce a model of measles surveillance information system that displays the results of the calculation of measles surveillance. Qualitative study approach is used to evaluate the need for measles surveillance information system development. Model of system development using rapid application development (RAD) prototyping system that aims to create a model for measles surveillance applications. From the results of the feasibility analysis concluded that the measles surveillance information system development can be carried out with the calculation result of measles surveillance indicators in the form of graphs attack rate of measles cases and unknown immunization status, the proportion of cases of measles distribution charts, charts are immunized against measles attack rate, vaccine efficacy graphs, and the case fatality rate is useful for the improvement of early warning system and measles outbreaks. System reliability can be seen with the implementation and conduct further research for about 6 months in Lampung Tengah district health offices and health centers to conduct assessment and on aspects of the determinants."

"Meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Banda Aceh yang mencapai 242 kasus pada tahun 2006 dan 851 kasus pada tahun 2007 dengan angka kematian mencapai 4 kasus yang sering terabaikan dan pencegahan serta penatalaksaan yang tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga berdampak terhadap tidak efektifnya sistem pengamatan jentik (surveillance). Hal ini terbentur oleh karena cara pendekatan pengamatannya lebih menitikberatkan pada penemuan kasus baru DBD dan belum memanfaatkan kondisi lingkungan secara maksimal.Sistem informasi DBD belum menghasilkan informasi yang dapat mendukung program pencegahan dan pemberantasan DBD di wilayah kerja Dinkes Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan belum adanya analisis lebih lanjut daerah KLB DBD. Pengolahan dan analisis data yang tersedia masih menggunakan grafik dan tabel, belum menggunakan penyajian data yang menggambarkan status kerawanan daerah berdasarkan geografis, sehingga kebutuhan informasi secara cepat, akurat, dan efisien belum dapat dilaksanakan secara komprehensif.Rancangan penelitian ini menggunakan metodologi pengembangan sistem dengan metode model incremental yaitu menggabungkan elemen-elemen dalam model berurutan linear dengan filosofi iteratif dari metode prototipe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ouput yang merupakan rekapitulasi data dari puskesmas tidak dapat memberikan gambaran yang detail tentang kegiatan surveilans epidemilogi penyakit karena hanya menggambarkan waktu dan orang, belum menggambarkan tempat. Wilayah administrasi terkecil kota Banda Aceh adalah Kecamatan, namun pada output yang ada saat ini tidak bisa mengetahui gambaran penyebaran DBD menurut wilayah administasi terkecil tersebut. Selain mengetahui jumlah kasus, informasi yang diharapkan juga berupa grafik perkembangan DBD, pola penyebaran DBD, dan frekuensi DBD seperti angka insiden, angka prevalen, dan case fatality rate. Dengan Prototipe ini diharapkan data sebaran DBD itu menggunakan kecamatan sebagai wilayah administrasi terkecil, sehingga informasi yang ada dapat menjadi early warning system untuk kejadian DBD. Informasi ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penetapan anggaran dari APBD daerah untuk bidang kesehatan.Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, bahwa 1) Sistem informasi DBD di Kota Banda Aceh yang ada saat ini belum menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan program. Hal itu disebabkan adanya masalah pada level input, proses dan output sistem itu sendiri. 2) Prototype sistem informasi DBD berbasis SIG yang dikembangkan menghasilkan informasi berupa angka insiden, angka prevalen, case fatality rate dan peta sebaran DBD menurut wilayah administratif terkecil yaitu kecamatan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajemen kesehatan sebagai decision support system dalam perencanaan program, karena telah memberikan kemungkinan pada stake holder Dinas Kesehatan untuk melihat dampak yang mungkin timbul dari program pencegahan yang telah dilaksanakan.

---

The number of Dengue Hemorrhage Fever (DHF) case in Banda Aceh increased by 242 on 2006 and 851 on 2007 with the mortality cases up to 4. These figures were often being unawared. The prevention as well as the implementation were incomprehensively done which impacted to the ineffectiveness of surveillance system. Of the reasons, it impeded by the surveillance approach that only emphasized on the new cases of DBD and not considered to make benefit of environment.The recently usage of DBD infomation system has not yet provided the sufficient information to support the prevention and the elimination of DBD cases in the working area of Public Health Service in Banda Aceh. It was due to the unavailibility of further analysis at the area where the occurance cases happened.The process and analysis of existing data had the final result in forms of graphics and tables, or in other words, not in forms of specific and geographic descriptions in the crisis areas. Thus, the information which should be quick, accurate and efficient was not incomprehensively applied."