Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media massa dan perempuan merupakan dua hal yang hampir tidak dapat dipisahkan. Hal ini terwujud melalui hadirnya sosok perempuan yang direpresentasikan di media massa. Melihat fenomena yang marak terkait dengan kemunculan sosok perempuan di media massa, pada umumnya perempuan hanya digambarkan sebagai alat pemanis atau sebuah komoditas demi kepentingan-kepentingan teltentu. Salah satu bentuk media massa yang membeii pengaruh sangat besar bagi khalayak adalah media televisi. Beragam bentuk paket program ditawarkan oleh media televisi. Namun maraknya program-program yang ditayangkan cenderung membentuk suatu eksploitasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Eksploitasi tersebut mengarah pada kondisi diskriminasi terhadap satu pihak. Salah satu bentuk terjadinya kondisi diskriminasi tersebul tergambar dalam tayangan berita kriminal. Program ini muncui seiring dengan kondisi realita sosial yang menunjukkan tingkat kriminalitas yang semakin hari semakin tinggi akibat banyak faktor. Diusungnya laporan investigasi daiam bentuk program hukum dan kriminal bertujuan untuk meningkatkan empati seria kewaspadaan masyarakat akan bahaya kejahatan yang dapat mengintai siapa saja. Namun hal yang mengganggu dan sekaiigus menarik uniuk diteiaah adaiah adanya prilaku ekspioitasi dan diskriminasi terhadap perempuan daiam pembentaan pada tayangan kriminal tersabut. Media teievisi seolah kian menjadi lahan subur bagi bentuk pendiskriminasian perempuan secara simbolik melalui pemberitaan-pemberitaan yang bombastis sehingga mampu menyedot perhatian khalayak, Perempuan yang mendapatkan prilaku diskriminatif berada dalam posisi sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan. Sementara itu, individu yang melakukan prilaku eksploitasi dan diskriminasi tersebut adalah Iaki-laki yang menjadikan perempuan sebagai korban kejahatan, atau bahkan pihak-pihak yang berwenang, ketika perempuan berada pada posisi sebagai pelaku kejahatan. Untuk itu, penelitian ini hendak mempermasalahkan sudut pandang jurnalis atau pengelola program Derap Hukum dari perspektif feminis sosialis, perihal bagaimana ideology-ideologi yang melatarbelakangi kerangka berpikir mereka sehingga tercermin dalam hasil produksi yang kemudian disalurkan ke ruang-ruang keluarga. Penelitian ini menggunakan perspektif feminis sosialis dalam kerangka ekonomi politik kritis. Data-data diperoleh dan hasil wawancara terhadap informan-informan penting di balik proses produksi program Derap Hukum. Selain itu, observasi terhadap tayangan episode-episode Derap Hukum sepanjang tahun 2006 juga dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan informan dengan hasil produksi mereka sendiri. Data sekunder sebagai pelengkap, diperoleh dari penelusuran berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menemukan adanya kepentingan-kepentingan ekonomi politik media yang menjadi kerangka konsep berpikir para pengelola program Derap Hukum tenitama sang pemegang wewenang dan keputusan tertinggi. Subordinasi temadap perempuan terlihat jelas dalam representasi tayangan. Hal tersebut ternyata merupakan strategi untuk menjangkau khalayak sebanyak-banyaknya demi peraihan keuntungan yang sebesar-besamya. Dengan demikian, ideology pairiarki dan budaya kapitalisme media masih mendominasi kinerja iumahs dalam memproduksi tayangan bagi khalayak yang tidak hanya dikhususkan oieh Iaki-laki. Ironisnya, tayangan tersebut justru menyajikan proporsi yang tidak seimbang dan cenderung menyudutkan perempuan. Dengan demikian, stigma perempuan yang rentan dengan tindak kekerasan diperkuat dengan representasi pelempuan dalam layar kaca yang tidak Iain dijadikan sebagai sebuah komoditas tersendiri bagi institusi media yang mendatangkan banyak keuntungan. Akhir penelitian ini berupaya memberi solusi pada permasalahan yang ada melalui implikasi peneiitian. Panama. media televisi hendaknya mampu melakukan suatu gebrakan untuk mengangkat derajat penempuan dari keterpurukan yang semakin diperparah dengan representasinya seoara simbolik dalam tayangan hukum dan kriminal. Hal tersebut mampu membuktikan bahwa perempuan memang rentan kejahatan namun bukan berarti perempuan kayak didiskriminasikan dalam segi apapun yang tidak setara dengan laki-laki. Kedua, peran negara untuk berintegrasi dengan media dapat dilakukan dengan terus-menerus melakukan sosialisasi zero tolerance policy of violence against woman, tanpa melakukan intervensi berlebihan pada institusi media. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk Iebih mengupas secara lebih lengkap dan komperhensif mengenai praktek kapitalisme dalam kepentingan ekonomi politik media di balik representasi muatan tayangan yang diproduksinya dalam konsep ekonomi politik media yang lain yaitu spasialisasi dan strukturasi. Karena pengaruh kepentingan ekonomi poiitik dalam tubuh institusi media tersebut memberi penetrasi yang sangat kuat kepada khalayak sebagai konsumen. Di samping itu, penelitian-penelitian seputar representasi sosok perempuan dalam media masse perlu dilakukan seoara berkesinambungan sebagai upaya memberi penyadaran bagi jurnalis rnengingat dunia jurnalis masih didominasi oleh ideologi patriarki yang teramat kuat."

"Media massa adalah agen sosial yang seringkali dianggap pula sebagai agen perubahan. Ada beberapa fungsi yang diperankan oleh media massa salah satunya dan juga menjadi fungsi awalnya adalah informasi. Berita adalah salah satu produk dari media massa yang menjalankan fungsi informatif ini. Sebagai suatu informasi, berita awalnya hanya berbentuk pelaporan suatu peristiwa. Dalam perkembangannya kemudian, berita tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki kekuatan politis tertentu yang dapat mengubah sistem politik suatu negara ataupun membentuk opini umum. Kini sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan struktur organisasi yang semakin kompleks, berita tidak hanya memiliki kekuatan politis tetapi juga kekuatan ekonomi. Dikemas dengan gaya penyampaian yang menarik, sebuah berita dapat menjadi komoditi yang layak dijual. Berita sebagai komoditas dalam sistem kapitalisme media terdiri dari tanda-tanda yang dikomoditaskan dan diciptakan dengan tujuan akhir menghasilkan keuntungan bagi pihak media. Di sini, berita bukanlah kekuatan terpisah, di luar dari hubungan sosial yang ada, tetapi merupakan bagian dari mereka. Televisi — dengan karakteristik medium audiovisual dapat secara maksimal mengeksploitasi tanda-tanda yang ada dalam suatu peristiwa hingga menarik perhatian. Struktur berita yang naratif disertai dengan gambar-gambar yang dramatis dapat merepresentasikan suatu drama kehidupan yang terjadi pada sekelompok manusia menjadi bentuk opera sabun dalam medium televisi. Konflik antar manusia dieksploitasi, pelaku-pelaku peristiwa ditonjolkan disertai dengan penekanan pada karakterkarakternya. Semua ini ditujukan tidak sekedar untuk menyampaikan informasi mengenai suatu isu, tetapi juga untuk menyenangkan khalayak dengan cerita dan gambar dramatis yang pada kahirnya adalah untuk keuntungan media. Di sini berita diposisikan sebagai nilai tukar dalam hubungan antara media dan khalayak. Dalam proses pembentukan teks di kamar berita, rutinitas media lebih dekat kepada khalayak daripada sumber. Walaupun bentuk hubungannya abstrak karena media tidak berhubungan langsung dengan khalayak tetapi dalam setiap rutinitas yang dilakukan mulai dari perencanaan, produksi teks dan gambar sampai editing semuanya ditujukan untuk kepuasan khalayak. Sementara sumber atau pelaku-pelaku yang ada dalam berita tersebut hanya dianggap sebagai ordinary people yang dieksploitasi kisahnya untuk kepentingan tertentu, yaitu keuntungan media. Karena hal ini berhubungan dengan sistem kapitalisme media terutama berlaku pada televisi swasta yang berorientasi pada pencarian keuntungan. Salah satu yang paling menguntungkan dalam dunia kapitalisme modern ini adalah ketertarikan khalayak karena dengan begitu akan mendatangkan banyak pengiklan yang pada akhirnya mendatangkan banyak keuntungan pula bagi media. Berita sebagai salah satu produk dari organisasi media yang berada dalam sistem kapitalis juga pada akhirnya dijadikan komoditas. Berita tidak hanya berita yang menyandang fungsi informasi dan menyajikan suatu peristiwa apa adanya, tetapi juga menyandang beban ekonomi di mana berita juga harus menghasilkan keuntungan bagi pihak media. Karena itulah pertimbangan wacana hiburan dalam sebuah pemberitaan juga dianggap sebagai elemen penting agar berita tetap ditonton."

"Kejahatan perkosaan adalah satu bentuk kejahatan kekerasan yang sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat, apalagi beberapa tahun terakhir ini perkosaan meningkat terus di Indonesia tak terkecuali di Daerah Kotamadya Kupang. Hal seperti itu akan membahayakan perkembangan sosial perempuan, tentu rintangan bagi pembangunan. Oleh sebab itu kejahatan perkosaan harus dicegah. Salah satu upaya pencegahan adalah melalui ketentuan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Namun hukum pidana yang berlaku sekarang masih kurang memperhatikan kepentingan korban perkosaan, karena itu perlu dibentuk kebijakan kriminal melalui hukum pidana yang bersifat integral. Membentuk kebijakan kriminal yang bersifat integral harus sesuai dengan budaya, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan hukum Internasional, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia, implementasinya di Kotamadya Kupang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Kotamadya Kupang, serta mencari perspektif kebijakan hukum yang tepat dalam upaya perlindungan hukum korban perkosaan di Indonesia agar niiai keadilan terwujud dalam ketentuan hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan belum diatur secara layak dan wajar dalam hukum pidana sebagaimana nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD' 1945. Pelaksanaan perlindungan hak-hak korban perkosaan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana belum semua diterapkan di Kotamadya Kupang. Faktor belum diterapkannya karena Undang-Undang, aparat penegak hukum, budaya masyarakat dan faktor sarana atau fasilitasnya. Berdasarkan keadaan itu hak-hak korban perkosaan yang harus diatur dan terintegrasi dalam kebijakan kriminal melalui hukum pidana Indonesia adalah hak mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, bantuan hukum, psikolog, psikiater, ahli agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan kepercayaan korban, mengembalikan nama baik korban, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan kasusnya, hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi saksi."

"Penelitan ini adalah sebuah analisis diskursus kritis yang dilakukan dengan menggambarkanbagaimana kapitalisme media membentuk representasi perempuan dalam "gambar hidup" di televisidari segi karakter dan peran. Kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah FTV (Film Televisi),sebuah program yang ditayangkan oleh S01V sejak 4 Oktober 2000A sew memaksudRan programini sebagai tontonan altematif di tengah sinetron yang menyesaki daftar acara televisi-televisi swastadi Indonesia. Sinetron sendiri sering dikeluhkan karena dianggap melanggengkan nilai-nilai patriarkisdi masyarakat.Representasi perempuan dalam "gambar hidup" selama ini tidak pemah jauh keluar darinilai-nilai yang erkandung dalam ideologi gender, yang selama ini membatasi ang gerakperempuan dalam bentuk pembingkaian yang ber1