Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Similar to many other countries in the world, Indonesia has been experiencing the increasing number of women workers participation both in formal and informal sectors. While in formal sector the number of female employees has increased from around 10 millions in 2008 to nearly 13 millions in 2011; in informal sector the figure is even doubled: more than 28 millions in 2008 to more than 30 millions in 2011. However to date, women workers are associated with low-skilled, lowwage workers who work in precarious working environment. Women are seldom hold managerial position both in public and private sector. The proportion of women in Indonesia who sit in the board of directors is only 6% from the entire women workers. Thus, this research aims to explore their development experience along the way. In order to obtain initial information, interviews with nine women managers from State-Owned Enterprises (SOEs) were conducted. SOEs were chosen for convenience reason. The research indicates the low ratio number of women in SOEs management team although there is an optimism that the number would increase. Key point discovered in this research is that development experience is mainly done by the participants own initiatives whereas organisational supports are found very limited. This findings will be further explored and confirmed by involving more women managers from various sectors."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi tindakan antipersaingan BUMN, tindakan antipersaingan BUMN merupakan suatu fungsi yang dilaksanakan BUMN untuk mencapai tujuan khusus yang dibebankan kepada BUMN, yaitu terpenuhinya kepentingan umum yang terutama dan di samping itu juga untuk meraih peningkatan pendapatan Negara Indonesia. Penyalahgunaan tindakan antipersaingan BUMN mengganggu persaingan dan pelaku usaha sektor swasta. Namun, penegakan hukum persaingan usaha terhadap BUMN dengan perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha sektor swasta lain dapat menghambat BUMN dalam memenuhi kepentingan umum. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penegakan hukum persaingan usaha terhadap tindakan antipersaingan BUMN harus memperhatikan dua tujuan yang berbeda dari BUMN (kepentingan umum dan meraih keuntungan) dan pengarahan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar bertindak dari BUMN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the function of anticompetitive actions of SOE’s, SOEs’s anticompetitive action is a function that is implemented by SOEs to achieve specific objectives assigned to SOEs, that is the fulfillment of public interest especially and in addition also for increase Indonesia’s (state’s) income. Abuse of anticompetitive action SOE disrupt competition and private sector entrepreneurs. However, competition law enforcement against SOEs with the same treatment to other private sector entrepreneurs can inhibit SOEs to fulfill the public interest. The results of this study suggest that in competition law enforcement action against anticompetitive action by SOEs must consider two different objectives of the SOE (public interest and profit) and direct government policies that became the basis for the action of SOEs."

"Proporsi wanita di Indonesia yang duduk di manajemen perusahaan hanya sekitar 6% dari jumlah total angkatan kerja. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) percaya bahwa wanita mampu menjadi pemimpin bahkan lebih baik dari laki-laki dan mempunyai aspirasi untuk melipatgandakan jumlah wanita di kalangan Direktur di BUMN. Pentingnya organisasi untuk mempertahankan dan mengembangkan pemimpin wanita dibahas pada tinjauan pustaka. Kemudian, komposisi gender pada manajemen BUMN dianalisa dan ditelaah.Pada penelitian ini ditemukan angka rasio wanita yang berada di manajemen BUMN rendah tetapi ada optimisme bahwa angka tersebut akan naik. Ditemukan bahwa program pengembangan experiential yang dilakukan para peserta penelitian dilakukan berdasarkan inisiatif mereka; dan investasi BUMN pada program pengembangan kepemimpinan karyawan wanita, rendah.

---

The proportion of women in Indonesia who sit in the board of directors was only 6% out of the entire women work force. The Minister for State-Owned Enterprise (BUMN) Republic of Indonesia believed that women were capable to be leaders as well or even better than men and had an aspiration to multiply the number of woman in the Director and CEO levels of BUMN. The importance of retaining and developing women leaders for organizations was demonstrated in the literature review. Subsequently, gender composition in BUMNs management and the leadership development of women leaders in BUMNs were explored and analyzed.In this research, low ratio number of women in BUMNs management team was found but there was optimism that the number will increase. Key points discovered in this research were experiential development programs done by the participantsown initiatives; and BUMNs poor investment on leadership development programs towards women employees."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap efisiensi perusahaan dalam melakukan investasi pada State-Owned Enterprises yang telah diprivatisasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan rasio interaksi antara persentase jumlah kepemilikan saham dari masing-masing pihak negara atau institusional asing dengan Tobin rsquo;s Q guna mengetahui keefisienan perusahaan dalam berinvestasi dilihat dari struktur kepemilikannya. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah mengurangi sensitivitas investasi Q, sehingga meningkatkan ketidakefisienan investasi. Ditemukan juga bahwa tingkat kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi perusahaan dalam berinvestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan meningkatkan kepemilikan negaranya atas perusahaan, maka akan semakin tidak efisien perusahaan dalam berinvestasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap efisiensi perusahaan dalam melakukan investasi pada State-Owned Enterprises yang telah diprivatisasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan rasio interaksi antara persentase jumlah kepemilikan saham dari masing-masing pihak negara atau institusional asing dengan Tobin rsquo;s Q guna mengetahui keefisienan perusahaan dalam berinvestasi dilihat dari struktur kepemilikannya. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah mengurangi sensitivitas investasi Q, sehingga meningkatkan ketidakefisienan investasi. Ditemukan juga bahwa tingkat kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi perusahaan dalam berinvestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan meningkatkan kepemilikan negaranya atas perusahaan, maka akan semakin tidak efisien perusahaan dalam berinvestasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap efisiensi perusahaan dalam melakukan investasi pada State-Owned Enterprises yang telah diprivatisasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan rasio interaksi antara persentase jumlah kepemilikan saham dari masing-masing pihak negara atau institusional asing dengan Tobin rsquo;s Q guna mengetahui keefisienan perusahaan dalam berinvestasi dilihat dari struktur kepemilikannya. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah mengurangi sensitivitas investasi Q, sehingga meningkatkan ketidakefisienan investasi. Ditemukan juga bahwa tingkat kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi perusahaan dalam berinvestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan meningkatkan kepemilikan negaranya atas perusahaan, maka akan semakin tidak efisien perusahaan dalam berinvestasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap efisiensi perusahaan dalam melakukan investasi pada State-Owned Enterprises yang telah diprivatisasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan rasio interaksi antara persentase jumlah kepemilikan saham dari masing-masing pihak negara atau institusional asing dengan Tobin rsquo;s Q guna mengetahui keefisienan perusahaan dalam berinvestasi dilihat dari struktur kepemilikannya. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah mengurangi sensitivitas investasi Q, sehingga meningkatkan ketidakefisienan investasi. Ditemukan juga bahwa tingkat kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi perusahaan dalam berinvestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan meningkatkan kepemilikan negaranya atas perusahaan, maka akan semakin tidak efisien perusahaan dalam berinvestasi.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the effect of ownership on firm rsquo s efficiency in investment of privatized State Owned Enterprises in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand in Period 2007 2016. This study uses interaction between percentage of shares held by a state or foreign institutional investors and Tobin rsquo s Q to measure the firm rsquo s efficiency in investment. Using panel data analysis, this study finds that that state ownership weakens investment Q sensitivity, thereby increasing investment inefficiency. This study also finds that state ownership has a significant negative relationship with the firm rsquo s investment efficiency. It shows that if the firm increases its government shares, then the firm rsquo s efficiency in investment will decrease."