Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tesis ini mencoba menganalisis tingkat efisiensi teknis dari segi biaya bank devisa nasional Indonesia pada periode 1989 -- 1997. Model awal penelitian dikembangkan dari model Bettesse-Coelli yang ditulis kembali oleh Adreas Resti, mengunakan model translog cost function. Metode estimasi yang digunakan adalah metode full information maximum likelihood estimator/ FIMLE.Metode FIMLE ini jauh lebih baik dari metode informasi terbatas/limited information atau dikenal juga sebagai metode persamaan tunggal, seperti halnya metode OLS, ILS, Two LS, Dsb. Kelebihan metode FIMLE; sensitif dengan adanya kesalahan spesifikasi. Bila ada miss spesifikasi pada persamaan penelitian maka hasil estimasi dengan mengunakan metode ini tidak akan konvergent dan tidak dapat dinalisis. FIMLE merupakan persamaan sistim sehingga metode ini memandang persamaan sebagai suatu kesatuan, bukannya terpisah-pisah secara individu seperti halnya persamaan tunggal.Kelebihan lain metode FIMLE akan memberikan variance yang paling minimumdan paling efisien dibanding persamaan tunggal. Sehingga penaksir parameter yang dihasilkan akan memberikan probabilitas signifikan terbesar dibanding mengunakan metode persamaan tunggal lainnya.Tingkat inefisiensi teknis dari segi biaya didapat melalui dua tahap. Tahap pertama data yang ada diestimasi dengan metode FIMLE, hasil estimasi sebelum dianalisis dilakukan uji klasik, dan diperiksa pemenuhan restriksi biaya. Dari estimasi tahap pertama didapatkan Dari 20 variabel bebas yang diujikan 9 variabel bebas signifikan mempengaruhi vraibel terikatny yaitu: variabel output fee based income (Iogy3), Biaya Tenaga kerja (logwl), Biaya Modal (logw2), variabel Iogyl *logyl, vari abet logwl *Iogwl,variabel wl*logw2, variabel logyl *logy 2, variabel logyl *logy3, variabel logyl*logy2, dan variabel bebas Ioglogy3*logy3,Tahap kedua, hasil diatas dikeluarkan nilai residualnya dan dikelompokkan menurut bank. Nilai residual yang telah dikelompokkan kemudian diregesi dengan variabel bebas vektor waktu (0°, t', t2}, Persamaan hasil regresi yang didapat dimasukkan nilai vektor waktu untuk masing-masing tahun sehingga didapatkan "fitted value". Fitted value merupakan skor inefsiensi teknis bank perindividu untuk masing-masing tahun, yang kemudian dapat dicari nilai skor efsiensi teknis pembiayan perbankan secara rata-rata dari tahun 1989 - 1997.Deegan menerapkan metode pengujian tahap kedua, didapatkan skor inefisiensi teknis bank devisa nasional sebesar 0.177221, bank milik pemerintah 0,142867, dan bank swasta devisa sebesar 0,1881.18. Dui basil empiris tersebut terlihat skor inefisensi perbankan nasioanal adalah rendah, hal «L-aebut sebaliknya berarti tingkat efisiensi teknis dari segi biaya perbankan devisa nasioanal adalah tinggi.Dari hasil empiris diatas didapatkan tingkat efisiensi teknis dari segi biaya bank pemerintah lebih tinggi dari perbankan milik swasta. Hal tersebut diluar dugaan semula, adapun faktor penyebab diantaranya; masih banyak dana murah disimpan diperbankan pemerintah, karena "captive market" yang dijalankan perbankan pemerintah, dalam hal ini dana BUMN yang disimpan diperbankan pemerintah. Sehingga beban bunga yang harus dibayar perbankan pemerintah menjadi relatif lebih rendah. Akan tetapi walaupun balas jasa bunga yang tawarkan bank pemerintah relatif rendah namun masyarakat tetap menyimpan dananya di bank pemerintah karena adanya jaminan pemerintah bahwa bank pemerintah tidak akan pernah dibankrutkan. Faktor penyebab lainnya karena besarnya kredit macet yang dihapus bukukan setiap tahunnya.Hal yang menarik didapatkan dari penelitian empiris ini diantaranya; beberapa bank yang diambil alih pemerintah, bank yang likuidasildibekukan kegiatan usahanya, dalam hal ini diangap tidak efisien dalam operasionalnya, akan tetapi dari segi biaya dari penelitian ini ternyata bank-bank tersebut efisien dengan skor inefsiensi teknis yang rendah, diantaranya; BCA 0,027631 (bank take over) dan bank dilikuidasi diantaranya; BU Servitia 0,044 , BUN 0,0610, Bank Papan 0, 0971, Bank Surya 0,109, BDNI 0,108.Dari basil empiris diatas berarti pengukuran efisiensi teknis perbankan dari segi biaya total ternyata tidak mampu menjelaskan adanya variasi dalam biaya bank itu sendiri, misalnya tidak mampu menjelaskan adanya pemborosan biaya, besamya biaya kd iena kredit macet, adanya mismanajemen dana, adanya praktek bank dalam bank.Faktor lain yang diperkirakan penyebab hasil empiris tersebut menjadi berbeda dari yang diharapkan, karena disisi lain kriteria penglikuidasian bank/pengambil alihan bank oleh pemerintah tidaklah konsisten antara suatu periode dengan periude iain. Pada awal penglikuidasian kriterianya adalah; besarnya dana BLBI yang belum dikembalikan, kemudian pemenuhan ketentuan CAR, dsbnya.,Rata-rata skor inefisiensi teknis 14 bank papan atas sebesar 0,1096945 yang berarti tingat efsiensi teknis dari segi biaya papan atas juga relatif tinggi. Dari penelitian itu juga tingkat inefisiensi perbankan pemerintah papan atas jauh lebih tinggi dibanding perbankan swasta papan atas yakni sebesar 0,142867 sedangkan perbankan swasta papan atas hanya 0,07652. Rata-rata inefisiensi perbankan swasta nasional papan menengah 0,182041 dan bank papan bawah sebesar 0,197991 Hal tersebut berarti secara rata-rata tingkat efsiensi bank devisa berdasarkan pengelompokkan assetnya juga tinggi. Dari basil empiris diatas juga didapat tingkat efisiesi bank papan atas yang relatif lebih tinggi, hal tersebut diperkirakan terutama karena bank papan atas dapat lebih menekan beban biayanya dengan semakin retaif lebih banyaknya kantor cabang, lebih luasnya daerah cakupan dan relatif tingginya tingkat teknologi perbankan yang diterapkan."

"Tesis ini bertujuan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai efisiensi pada bank-bank di Indonesia setelah peningkatan masuknya kepemilikan asing di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada cost efficiency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode parametrik Distribution Free Approach dengan fungsi translog. Titik tolak pada penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1999 yang mengakibatkan peningkatan kepemilikan asing pada bank-bank di Indonesia. Untuk melihat dampak peraturan tersebut maka penelitian ini terbagi pada tiga periode penelitian yaitu periode 2001-2006, 2005-2010, dan 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank dengan kepemilikan asing lebih efisien dalam hal biaya dibandingkan dengan bank-bank domestik. Namun secara keseluruhan, cost efficiency sampel bank-bank di Indonesia pada penelitian ini menurun. Sehingga dibutuhkan peraturan tambahan untuk mengatur masuknya kepemilikan asing pada bank-bank di Indonesia.

---

The purpose of this research is to calculate the efficiency of banks after the increase in foreign entry in Indonesia. The research is focusing on cost efficiency. Distribution Free Approach method with translog function is used to calculate the value of cost efficiency. The starting point of the foreign entry is Government Regulation no. 29 Year 1999, which caused the increase in foreign entry on some banks in Indonesia. The effect of the increasing entry can be seen by dividing the calculation into three periods, which are 2001-2006, 2005-2010, and 2001-2010. The result on these periods shows that banks with foreign entries have higher cost efficiency compared to domestic banks. Nevertheless, cost efficiency for all sample banks in Indonesia in this research generally has decreased. Therefore, modification on government regulation is needed to regulate the foreign entry on banks in Indonesia."

"Sektor Jasa Perbankan yang dianggap sebagai nyawa dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kegiatan produksi sektor, faktor produksi dan institusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pembentukan PDRB Propinsi DKI tiga sektor dominan memberikan kontribusinya yaitu pertama sektor perdagangan, hotel, dan restoran, kedua, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, di mana sektor jasa perbankan merupakan konstributc; terbesar dalam sektor ini, dan ketiga sektor industri pengolahan.Besarnya kontribusi sektor jasa perbankan tersebut dapat dimaklumi selain karena peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara, di mana hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan juga karena propinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia sehingga membuat perputaran keuangan berpusat di DKI Jakarta.Sistem Neraca Sosial dan Ekonomi digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya peran dan jalur pengaruh sektor jasa perbankan tidak hanya pada faktor produksi, institusi tetapi juga terhadap kegiatan produksi dalam perekonomian DKI Jakarta.Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan diketahui bahwa pada blok Faktor Produksi, jasa perbankan sangat mempengaruhi pertama pada faktor produksi Kapital, kedua dan ketiga adalah pada faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji, dan Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji. Pada blok Institusi, jasa perbankan sangat mempengaruhi pendapatan institusi Perusahaan serta institusi Rumah Tangga golongan X dan Rumah Tangga golongan IX. Sedangkan pada blok Kegiatan Produksi sektor yang dipengaruhi secara global (tiga terbesar) oleh jasa perbankan adalah, pertama sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan; kedua, sektor Restoran; dan ketiga, sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi.Alur pengaruh sektor jasa perbankan pada blok Faktor Produksi yaitu secara langsung terhadap faktor produksi Kapital (Non tenaker), terhadap faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji dan terhadap faktor produksi Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji. Selain melaui jalur langsung, juga melalui 4 jalur tidak langsung yaitu melalui sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, melalui sektor Jasa Asuransi, melalui sektor Jasa Lembaga Keuangan bukan Bank dan melalui sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan.Sedangkan pada blok Institusi alur pengaruh sektor jasa perbankan adalah secara tidak langsung yaitu terhadap institusi Perusahaan, Rumah Tangga golongan X dan Rumah Tangga go!ongan IX, melalui faktor produksi Kapital (Non tenaker), faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji dan melalui faktor produksi Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji, kecuali terhadap institusi Perusahaan hanya terdapat satu jalur yaitu melalui faktor produksi Kapital.Alur pengaruh sektor jasa perbankan pada blok Kegiatan Produksi yaitu secara langsung terhadap sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan pengaruh secara tidak langsung yaitu melalui sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, melalui sektor Jasa Asuransi dan meiaiui sektor jasa Lembaga Keuangan bukan Bank. Sedangkan pengaruh terhadap sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, selain melalui jalur langsung, juga berpengaruh secara tidak langsung yaitu melalui sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan pengaruh terhadap sektor Restoran hanya melalui jalur langsung.Melihat adanya keterkaitan dan pengaruh yang cukup signifikan maka kiranya formulasi dan penerapan kebijakan pada sektor jasa perbankan tidak hanya memperhatikan pengaruh terhadap sektor jasa perbankan itu sendiri tetapi perlu mencemati ketekaitan dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain, khususnya pada sektor yang mempunyai besaran penganda neraca atau pengganda global besar baik pada blok Faktor Produksi, blok Institusi maupun blok Kegiatan Produksi."

"Bank adalah suatu institusi yang salah satu bidang usahanya adalah penghimpunan dana masyarakat, maka terdapat persyaratan dimana suatu Bank harus mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking). Oleh karena itu industri Perbankan di Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu bidang usaha yang sarat dengan peraturan-peraturan (heavy regulated business) yang sengaja diterbitkan oleh pemerintah untuk mencegah terulangnya kebobrokan perbankan yang pernah menyeret Indonesia kedalam krisis berkepanjangan. Perbankan juga diharapkan ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Kebijakan prinsip kehati-hatian Bank. Perbaikan dalam industri perbankan ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada dunia perbankan. Adapun pengaturan di bidang perbankan akan mencakup diantaranya kaidah-kaidah kedudukan pelaku di bidang perbankan, Mengingat hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bentuk badan hukum yang paling ideal dan bank. Dalam tulisan ini akan dianalisis mengenai kaitan antara karakteristik usaha perbankan dengan karakteristik dari masing-masing bentuk badan hukum dari Bank (Koperasi, Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas/PT) dengan menggunakan parameter prinsip dasar, cara pendirian dan permodalan serta struktur organisasinya yang tujuan akhirnya adalah untuk menelaah bentuk badan hukum yang paling tepat untuk suatu Bank. Setelah penelaahan bentuk badan hukum PT memiliki kelebihan-kelebihan dibanding bentuk badan hukum yang lain, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini bentuk badan hukum untuk suatu Bank yang ideal adalah Perseroan Terbatas."

"Proses pemberian independensi bank sentral di Indonesia dimulai dengan ditandatanganinya letter of intent kepada IMF tanggal 15 Januari 1998 oleh Presiden Soeharto. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keppres No.23/1998 tentang pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia 031) yang memberikan kebebasan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian moneter, penentuan suku bunga, kurs, dan kebijakan devisa. Langkah itu diikuti dengan keputusan untuk tidak lagi memasukkan Gubernur BI di dalam Kabinet Reforrnasi Presiden Habibie, akhir Mei 1998. Akhirnya pada bulan Mei 1999 dikeluarkan UU No.23 Tahun 1999 tentang BI yang secara resmi memberikan status BI sebagai lembaga yang independen.Pemberian status independen kepada BI ternyata menimbulkan kontroversi karena independensi BI dinilai berlebihan bahkan muncul pendapat keberadaan BI seperti negara dalam negara. Gleh karena itu karya akhir ini berupaya untuk menjelaskan seberapa besar tingkat independensi BI saat ini (berdasarkan UU No.23 Tahun 1999) dibandingkan dengan independensi BI di masa lalu (berdasarkan UU No.13 Tahun 1968) serta membandingkannya dengan independensi bank sentral negara-negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, karya akhir ini akan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat independensi BI berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 lebih besar dibandingkan dengan tingkat independensi BI berdasarkan UU No.13 Tahun 1968.Metode yang akan digunakan dalam pengukuran tingkat independensi BI adalah metode Cukiennan, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap 16 variabel dari 4 aspek independensi yang terkandung dalam UU BI yaitu aspek : (1) prosedur pengangkatan dan masa jabatan dewan gubernur; (2) formulasi kebijakan dan anggaran; (3) tujuan bank sentral; dan (4) pembatasan pemberian kredit kepada pemerintah. Masing-masing variabel akan dinilai dari angka 0 sampai dengan angka 1, semakin besar nilai variabel menunjukkan adanya tingkat independensi yang semakin tinggi. Cukierman mengakui bahwa penggunaan independensi legal saja sebagai indikator tingkat independensi bank sentral memiliki kelemalian yaitu, pertama, independensi legal tidak lengkap dan tidak dapat menjelaskan kondisi riil batasan wewenang antara bank sentral dan penguasa politik di suatu negara, kedua, apabila independensi legal menjelaskan cukup tegas dalam prakteknya mungkin berbeda.Namun demikian independensi legal dapat digunakan sebagai indikator yang panting dengan alasan, pertama, independensi legal mengindikasikan tingkat independensi yang diberikan legislatif kepada bank sentral, kedua, hampir semua penelitian sistematis mengenai independensi bank sentral yang telah dilakukan para ahli mempercayakan semata-mata pada indikator independensi legal.Selain pengukuran secara kuantitatif, karya akhir ini juga akan menganalisis secara kualitatif terhadap beberapa variabel independensi BI berdasarkan UU No.23 Tabun 1999 dengan menggunakan, pertama, pendekatan teoritis yang digunakan oleh Amtenbrink yaitu dengan menganalisis independensi bank sentral dari 4 (empat) aspek yaitu aspek institusional, fungsional, organisasional, dan keuangan. Kedua, interpretasi secara sistematis terhadap beberapa issue dalam UU BI yang menjadi bahan perdebatan publik.Berdasarkan hasil pengukuran dengan metode Cukierman, tingkat independensi BI berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 memperoleh nilai 0.67 sedangkan berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 hanya memperoleh nilai 0.21. Kenaikan tingkat independensi yang signifikan terutama disebabkan adanya peningkatan independensi dalam penentuan kebijakan moneter dan independensi dewan gubernur BI.Tingkat independensi BI berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 relatif rendah dibandingkan negara berkembang atau negara maju Iainnya. Bahkan urutan Indonesia masih di bawah Philipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun demikian berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, tingkat independensi BI hampir sama dengan tingkat independensi negara Jarman dan melampaui tingkat independensi negara Amerika Serikat yang dianggap negara pelopor dalam independensi bank sentralnya.Kenaikan independensi yang sangat signifikan dalam penentuan kebijakan moneter tercantum dalam Pasal 10 UU No.23 Tahun 1999 yang menyatakan bawwa BI menentukan laju inflasi sebagai sasaran kestabilan nilai rupiah. Sasaran ini harus diumumkan dan kemudian menjadi goal untuk dicapai. Menurut penjelasannya, sasaran ini ditentukan secara tahunan menurut tahun kalender dan dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang digunakan pemerintah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di sini dapat menimbulkan masalah bagaimana kalau terjadi perbedaan tingkat inflasi yang dijadikan sasaran kebijakan moneter BI dengan asumsi pemerintah. Perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dan dunia usaha serta menambah ketidakpastian pasar yang justru harus dijaga.Selain hal tersebut di atas, sistem yang memberikan kebebasan bank sentral menentukan sendiri sasaran yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya juga mengandung kelemahan yaitu dapat mengurangi rasa tanggung jawab bank sentral dan membuka kemungkinan kurang cermatnya lembaga tersebut rnenentukan sasarannya. Bank sentral dapat saja menentukan sasaran yang gampang dicapai, akan tetapi belum tentu sasaran yang ditentukan itu relevan bagi pasar.Alternatif yang terbuka adalah bahwa sasaran laju inflasi ditentukan oleh pemerintah. Ini tidak menghilangkan independensi BI hanya saja independensinya bukan dalam penentuan sasaran tetapi dalam cara atau teknik mencapai sasaran termasuk menentukan sasaran antara dan pemilihan sarana (instrumen moneter) yang digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jadi BI bebas menentukan sasaran antara dan teknik bagaimana mencapai sasaran laju inflasi yang telah ditentukan pemerintah. Sistem ini telah diterapkan di Selandia Baru. Blinder mengatakan bahwa independensi bank sentral berarti bahwa lembaga ini bebas menentukan bagaimana cara mencapai sasaran yang telah ditentukan, dan keputusan-keputusan yang sudah dibuatnya sangat sukar bagi lembaga lain di dalam pemerintahan untuk mengubahnya. Akan tetapi kebebasan menentukan cara mencapai sasaran tidak berarti bank sentral menentukan sendiri sasaran tersebut. Sasaran ini ditentukan dalam sistem demokrasi oleh pejabat yang dipilih rakyat dan bank sentral menundukkan diri pada keinginan publik.Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, presiden yang dipilih rakyat yang menentukan sasaran inflasi. Sistem penentuan sasaran moneter oleh presiden tetap memberikan kedudukan independen kepada bank sentral. Kebebasan yang diberikan kepada bank sentral bukan dalam menentukan sasaran moneter, tetapi dalam menentukan bagaimana cara mencapai sasaran tersebut. Fischer menyebutkan posisi bank sentral yang dernikian disebut sebagai instrument independence tetapi bukan goal independence.Dalam menentukan sasaran tunggal laju inflasi tersebut hendaknya BI dan pemerintah secara tegas menerapkan kerangka .kerja inflation targeting framework. Hal ini terutama untuk menciptakan kredibilitas bank sentral dengan mengumumkan target inflasi secara eksplisit dan diumumkan kepada publik sehingga masyarakat akan mengetahui sejauh mana usaha bank sentral mencapai target yang sudah diumumkan tersebut. Kredibilitas bank sentral ini penting karena akan mempengaruhi publik dalam membuat ekspektasi inflasi. Jika publik percaya bahwa bank sentral akan memegang janjinya untuk mencapai target inflasi, publik akan mengkalkulasi kegiatan usahanya berdasarkan tingkat inflasi yang sudah dijanjikan yang pada gilirannya akan membantu usaha bank sentral untuk menjaga kestabilan harga."

"Lambatnya perbankan Indonesia menurunkan suku bunga dalam menyalurkan kredit ke sektor riil menimbulkan kecurigaan terjadi praktek kartel di perbankan kita. Tesis ini meneliti apakah, benar-benar terbukti ada praktek kartel di sistem perbankan kita. Dengan mengaplikasikan model kompetisi Bresnahan dan Lau, model ini lebih baik dibandingkan model Panzar dan Rosse. Pengujian ekonometrika dilakukan dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag untuk mengestimasi Error Correction Model. Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa perbankan Indonesia tidak dalam keadaan kartel sempurna, walaupun demikian tidak kompetisi sempurna. Perbankan kita memiliki respon yang lebih dekat ke kompetisi dalam jangka pendek, tetapi lebih dekat ke oligopoli dalam jangka panjang.

---

Slow rate of Indonesia's banking in decreasing's interest rate for real sector credit leads to cartel's existence. This applied Bresnahan and Lau which is better than Panzar and Rosso gain an information about cartel's existence in Indonesia's banking. Error Correction model is evaluated be using Autoregressive Distributed Lag. The result shown that although not as a perfect competition, Indonesia' banking was not a perfect cartel. There existed a positive respond for competition in short run and closed to oligopoly in long run."

"Value at Risk pada penelitian ini digunakan dalam rangka meneari tingkat ratio dari risiko masing-masing komponen assets dan liabilities. Sedangkan Linear Programming digabungkan penggunaannya untuk memperhitungkan kendala-kendala yang ada untuk mencari nilai optimal dari komponen tersebut,. Penelitian ini mengumpulkan data assets dan liabilities (exposures) BNI dalam kurun waktu tertentu khususnya yang mempunyai sensitive assets dan sensitive Iiabilities. Selain datanya, interest masing-masing komponen yang diteliti juga diperoleh. Setelah data dikumpulkan, diperoleh nilai rata-rata dan return yield atau cost rate-nya. Hasil kali antara nilai exposures dengan interest-nya diperoleh return nominal untuk assets dan cost nominal untuk liabilities. Nilai ini kemudian dikenal dengan nilai kondisi saat ini. Setelah itu peneliti mengelompokkan sesuai posisi keuangan dan mata uang. Hasil dari pengelompokkan ini diperoleh nilai persentase komposisi saat ini. Selanjutnya risk volatility diperoleh dari hasil kali perubahan interest yang ada dalam kurun waktu penelitian dengan nilai t-table pada nilai confidence level 99%, yaitu 2,33. Risk volatility ini dikalikan dengan nilai exposures diperoleh Value at Risk. Untuk mendapatkan risk ratio, peneliti membagi return nominal atau cost nominal dengan Value at Risk. Risk ratio digunakan sebagai koefisien dari model pada Linear Programming yaitu untuk memaksimalkan risk ratio on assets dan meminimalkan risk ratio on liabilities.Hasil pengolahan dengan menggunakan linear programming menunjukkan nilai yang diharapkan (expected I optimum value). Hasil dari nilai optimum ini berbeda dengan nilai kondisi saat ini. Untuk membuktikan apakah kondisi assets dan liabilities Bank BNI belum mempunyai kondisi optimal dilakukan dengan membandingkan nilai nominal pada optimal condition dengan existing condition yang dikenal dengan room available. Hal yang penting adalah membandingkan nilai return nominal (assets) atau cost nominal (liabilities) dari optimal condition dengan existing condition untuk memperoleh return benefit dan cost saving. Diversifikasi benefit untuk Rupiah diperoleh nilai sebesar Rp 732 milyar per tahun, sedangkan untuk Valuta Asing diperoleh nilai sebesar US$ 9,69 juta per tahun.Hasil analisa menunjukkan bahwa tingkat optimal komponen Assets dan Liabilities pada Bank BNI dengan menggunakan model Value at Risk dan Linear Programmming masih menunjukkan kondisi yang kurang optimum dan dari basil proses diperoleh suatu komposisi yang lebih menguntungkan. Besarnya potensi risiko (Value at Risk) dapat dijadikan referensi bagi manajemen dalam mengukur potensi risiko dirnasa mendatang. Komposisi baru yang diharapkan akan memperoleh diversifikasi benefit yang lebih baik. Walaupun salah satu komponen, yaitu Iiabilities valas menunjukkan hasil yang lebih merugi, namun bila kita bandingkan dengan hasil yang diperoleh pada assets valas secara bersama-sama masih dapat menunjukkan hasil benefit yang lebih baik."

"banking liberalization process has begun since retification of General Agreement on Trade in Services (GATS) Possibly access for foreign investor into Indonesia banking open through such ways as: establishing a new bank, purchasing of bank's share and erecting of bank's branch and representative. According to current regulation foreigners who want to open a new bank should not be in form of bank as formerly regulated, but it can be as individual and as foreign non-bank entity. No more restriction regarding foreign ownership of mayority bank's shareholder. Through Government Regulation No. 29 year of 1999 concerning of purchasing general bank's share and Bank of Indonesia regulation No.2/27/PBI/2000 regarding general bank have arranged that maximum foreign ownership over general bank is 99% of the capital paid by general bank. The foreign ownership of bank is not only open through stock market but also by direct purchasing of share. Foreign domination on national bank is now rampant through such ways as acquisition, merger and or consolidation. The question is what's the relevancy amongst banking consolidation policy, single presence policy and foreign domination on Indonesia national bank?"

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan kinerja Perbankan sebelum dan sesudah deregulasi paket Oktober 1988, melalui studi perbandingan antara periode sesudah deregulasi (1989,1990,1991,1992) dan periode sebelum deregulasi (1984,1985,1986,1987 dan 1988) dengan cut off period tahun 1988.Sebagai responden dari penelitian ini adalah Bank Devisa yang sudah ada sejak tahun 1984 dan masih ada sampai dengan tahun 1992. Jumlah bank yang terpilih menjadi sample sebanyak 23 Bank atau 80 % dari populasi. Analisis data dilakukan dengan analisa silang (cross Sectional Analysis) dan Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan (difference between means: paired observation).Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi perubahan tingkat kinerja Perbankan sebelum deregulasi dibanding tingkat kinerja sesudah deregulasi. Ditinjau dari jumlah Bank yang mengalami penurunan kinerja (57%) lebih besar dibanding yang meningkat, (43%). Maka bisa dikatakan terjadi penurunan kinerja pada perbankan di Indonesia sesudah deregulasi Pakto 1988.Kelompok Bank Swasta Nasional Devisa berhasil meningkatkan pangsa pasarnya dengan merebut pangsa pasar Bank Pemerintah, porsi kelompok Bank Pemerintah masih teratas namun seluruh Bank Pemerintah mengalami penurunan kinerja.Hasil uji beda dua rata-rata menunjukan bahwa variabel yang dominan membedakan tingkat kinerja usaha perbankan sebelum dan sesudah deregulasi adalah varibel-variabel;(1) interest margin, (2) Cost Of Fund, (3) Burden rasio dan, (4) Biaya operasional.Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah tahun penelitian dan memperluas ruang lingkup penelitian pada kinerja bukan keuangan."

"Implementasi strategi akan menberikan hasil yang diharapkan jika organisasi bisnis yang melakukan mampu menciptakan keunggulan bersaing disemua sisi dan saling terkait, sebagaimana dikatakan Porter, mulai dari mendesain produk; membuat; memasarkan atau mendistribusikan; hingga pada faktor-faktor pendukungnya. Hal ini mengisyaratkan semua sumber daya organisasi harus berperan aktif di dalamnya, yang oleh Pearce disebut sebagai key internal factors, sedang dalam teori Grant dikenal dengan sebutan resource based strategy (strategi yang didasarkan pada sumber daya internal atau kapabilitas internal perusahaan).Implementasi strategi inilah yang menjadi tema sentral penelitian. Penelitian ini bertolak dari realita bahwa semenjak diluncurkannya Pakto 1988, persaingan menperebutkan dana masyarakat makin bertambah ketat sehingga permasalahan yang hendak dicari jawabnya adalah bagaimana implementasi strategi bersaing BRI pasca pakto 1988 dalan pengerahan dana masyarakat serta implikasi yang ditimbulkan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan unit analisis PT. BRI. Informasi yang dibutuhkan sebagian besar bersifat kualitatif. Data kuantitatif yang ada hanya sebagai pendukung analisis. Teknik penggalian informasi nenggunakan wawancara mendalam pengamatan tidak terlibat dan studi pustaka.Hasil penelitian nenunjukkan pada inplementasi kebijakan fungsional, pada aspek pemasaran. PT. BRI menerapkan strategi pertumbuhan dengan sub strategi konsentrasi, dengan variasinya penetrasi pasar; pengembangan produk; dan perluasan pasar. Di padu pula dengan nenerapkan strategi generik Porter, yaitu overall cost leadership (misal skala ekononi); differentiation (misal Simpedes dan Sinaskot); fokus (misal Simpedes), selain menerapkan kebijakan ALBA dalam menentukan harga produk.Peningkatan kualitas tenaga peneliti dengan tugas belajar (dalam maupun luar negeri) agar mampu melakukan riset sendiri, baik nenyangkut produk maupun pelayanan merupakan sasaran penting untuk menumbuhkan keunggulan sumber daya manusia dari bagian penelitian dan pengembangan. Pengenbangan ini dilengkapi pula dengan adanya in house training di setiap kantor wilayah merupakan wujud lain dari bagian sumber daya manusia.Pengkomputerisasian di semua kantor cabang dan unit, penggantian sistem kasir menjadi sister teler, pembentukkan all round teller system, customer service group adalah ditujukan pula untuk membangun keunggulan bersaing di bagian back office dan front office.Demikian pula penyempurnaan struktur dengan membentuk RGH, Desk Retail Banking, RBH, UBH, HLO, UDO pada implementasi organisasional dan perekayasaan gaya kepempimpinan serta budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai kedisiplinan dalan menjalankan tugasnya pada implementasi, kepemimpinan dimaksudkan pula kearah keunggulan bersaing.Jelas, konsep value chain Porter dan resource based strategy Grant diupayakan diterapkan sebaik mungkin. Namun implikasi dari implementasi strategy bersaing yang dikembangkan oleh BRI masih terdapat beberapa kelemahan yang secara jangka panjang akan menghambat berjalannya rantai nilai tersebut, yaitu pada sistem insentif pengerahan dana; perluasan jaringan kantor cabang dan sistem pengembangan sumber daya manusia.Walau demikian, dari beroperasinya rantai nilai yang ada saat ini kinerja (pangsa pasar) pengerahan dana PT. BRI menunjukkan hasil yang menggembirakan karena terjadi peningkatan di setiap tahunnya, yaitu tahun 1989:7,30 % ; tahun 1990 : 7,75 %; tahun 1991 : 7,54 %; dan tahun 1992 : 8,18 %."