Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu langkah untuk mengatur dan memelihara sistem pembayaran dalam transaksi kiriman uang (transfer) antara bank dalam jumlah besar dan dengan cara yang real time, Iembaga perbankan di beberapa negara telah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan sistem RTGS.Di Indonesia, Bank Indonesia sejak tanggal 17 November 2000 telah mengimplementasikan sistem RTGS yang merupakan sistem penyelesaian gross yang secara elektronis mempunyai hubungan on-line antara Bank Indonesia dengan bank-bank peserta yang dikenal dengan nama BI-RTGS. Keanggotaan bank-bank komersial dalam BI-RTGS diakomodasi dengan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dengan bank peserta yang merupakan hubungan kontraktual dalam pelaksanaan BI-RTGS antara Bank Indonesia sebagai provider BI-RTGS dengan bank-bank peserta sebagai user BI-RTGS.Namun, mengingat di Indonesia belum ads Undang-undang Electronic Fund Transfer, maka untuk mengakomodasi pelaksanaan transaksi BI-RTGS tersebut, bank-bank peserta dengan difasilitasi Bank Indonesia sepakat untuk membuat Lndonesian Bankers Bye-Laws & Regulation (Bye-Laws) sebagai acuan dan pedoman bagi-bagi peserta serta terdapat pedoman yang disebut dengan Bye-Laws Committee Guidelines (Pedoman Komite Bye-Laws) dimana berdasarkan pedoman tersebut dibentuk Komite Bye-Laws yang akan memeriksa dan memutus sengketa BI-RTGS yang diajukan oleh bank-bank peserta."

"Perdagangan elektronik -- yaitu penerapan transaksi bisnis dalam berbagai bentuk dan jenisnya secara elektronis - merupakan suatu trend dan berkembang pesat serta tidak dapat dihindari penggunaannya dalam era globalisasi sekarang ini. Salah satu inovasi terbaru dari perdagangan elektronik adalah penggunaan smartcard sebagai uang elektronik. Thesis ini akan melakukan analisis terhadap sistem uang elektronik yang ada dan membuat desain sistem uang elektronik untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian melakukan studi kasus terhadap sistem uang elektronis yang memiliki jaringan maupun perkembangan global untuk rnengetahui struktur, cara kerja. arsitektur pembayaran, serta keamananya. Dari studi kasus ini, penelitian dilakukan untuk mendesain sistem uang elektronik yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Studi kasus yang dilakukan menunjukkan adanya dua sistem utama yang mendominasi uang elektronik di dunia, yaitu Mondex dan Proton. Perbedaan utama kedua sistem ini ada pada arsitektur pembayarannya. Mondex menggunakan arsitektur Independent - dimana pembayaran tidak memerlukan pihak ketiga, sedangkan Proton menggunakan arsitektur Closed loop - dimana pembayaran melibatkan pihak ketiga untuk melakukan settlement. Dari studi kasus tersebut, penelitian melakukan analisis uang elektronik dengan metoda SWOT Analysis dan Five Forces Analysis, untuk kemudian menentukan Critical Success Factors.

---

Electronic commerce - which means conducting transaction in any form and any type electronically - is becoming a trend and it is growing very fast that nobody can avoid to use it in this globalization era. One of the latest innovation in electronic commerce is the usage of smart card as electronic money.

This thesis will analyze currently available electronic money systems dan design a new systems to be implemented in Indonesia. Research will conduct case studies of electronic money systems which have global network and development in order to know the structure, how it works, payment architecture, and security. From these case studies, research is conducted to design an electronic money system which is suitable to be implemented in Indonesia.

The case studies show that there are two systems which dominate global electronic money systems, i.e. Mondex and Proton. The main difference between these two systems is the payment architecture. Mondex use "Independent" architecture - where there is no need for third party during payment transaction, while Proton use "Closed loop" architecture - where a third party is needed for payment settlement.

From the case studies, this research will analyze electronic money system using SWOT Analysis and Five Forces Analysis, afterward Critical Success Factors can be determined."

"Uang elektronik berbasis server dapat meningkatkan pengalaman bagi pelanggan yang mencari sistem pembayaran yang efisien dalam perihal kelancaran, kenyamanan, dan aksesibilitas multi-channel. Dalam jangka panjang, transaksi elektronik dapat menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal sehingga dapat memperluas akses finansial kepada unbanked population di Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mendorong perubahan sistem pembayaran melaui gerakan nasional non-tunai GNNT. Namun, mekanisme jangka panjang untuk meningkatkan adopsi uang elektronik berbasis server dianggap belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu adopsi uang elektronik berbasis server. Sebuah model penelitian yang menggabungkan unified theory of acceptance and use of technology UTAUT2, diffusion of innovations theory DOI, dan perceived risk digunakan. Penelitian ini menggunakan 211 tanggapan dari survey yang dilakukan di Indonesia, sedangkan data dianalisis menggunakan structural equation modeling, khususnya metode partial least square SmartPLS 3.0. Temuan dari penelitian ini menunjukkan performance expectancy, social influence, facilitating conditions, compatibility, dan perceived risk memiliki efek langsung yang signifikan terhadap adopsi uang elektronik berbasis server, sementara effort expectancy dan innovativeness memiliki efek tidak langsung.

---

Server based electronic money has the ability to improve the experience for customers who look for a streamlined payment experience in terms of speed, convenience, and multi channel accessibility. In the long term, electronic transactions would create and maintain an efficient, secure, and reliable payment system that broadens the access to previously unbanked populations and presumably increase financial inclusion. Indonesia is currently committed to reinforcing changes to existing payment systems through the national non cash movement. However, a long term mechanism to increase the adoption of server based electronic money is yet to be seen.

This study aims to identify the main determinants of server based electronic money adoption. In doing so, a research model combining two theories, the unified theory of acceptance and use of technology UTAUT2 and diffusion of innovations theory DOI, was used along with perceived risk. The research was tested using 211 responses from a survey conducted in Indonesia while data was analyzed using structural equation modeling, specifically partial least square method Smart PLS 3.0.

The findings of this research show performance expectancy, social influence, facilitating conditions, compatibility, and perceived risk have significant direct effects toward the adoption of server based electronic money, while effort expectancy and innovativeness have indirect effects."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dua bias perilaku trader di pasar cryptocurrency bitcoin yaitu disposition effect dan herding. Menggunakan analisis round trip dan survival, diamati reverse disposition effect dalam kondisi pasar menaik dan positive disposition effect dalam kondisi pasar menurun. Perilaku herding dijumpai dengan model regresi sebaran return CSAD, terutama di data harian dan meningkat saat: 1) harga bitcoin menurun di pasar bearish; 2) harga bitcoin naik di pasar bullish; 3) volume trading lebih rendah; dan 4) volatilitas trader lebih rendah.

---

This paper investigates two behavioral biases-the disposition effect and herding using the Mt. Gox data between 2011-2013 in the bitcoin cryptocurrency market. Using trade round-trip and survival analysis, it shows the market exhibits a reverse disposition effect in bullish periods and the usual positive disposition effect in bearish periods. It finds evidence of herding in bearish as well as bullish periods using a return dispersion model. Additionally, it shows that herding moves along the market trend. Herding increases in both bullish and bearish periods when the bitcoin price increases and decreases, respectively."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Kesiapan UMKM menggunakan e-billing untuk pembayaran pajak serta faktor-faktor UMKM menggunakan atau tidak menggunakan e-billing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan survey lapangan meggunakan kuesioner. Adapaun Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 70 UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan dimensi role clarity dan dimensi ability, UMKM di Kabupaten Bogor tidak siap menggunakan e-billing, namun apabila berdasarkan dimensi motivation UMKM di Kabupaten Bogor siap menggunakan e-billing. Sehingga dapat disimpulkan UMKM di Kabupaten Bogor tidak siap menggunakan e-billing untuk pembayaran pajak. Sedangakan faktor UMKM menggunakan e-billing adalah karena mudah, cepat dan praktis. Sedangkan faktor UMKM tidak menggunakan e-billing adalah karena kurang familiarnya UMKM di Kabupaten Bogor terhadap e-billing serta beberapa responden menyebutkan bahwa kurang familiar terhadap pengguanaan internet.

---

ABSTRACTThis study discusses about the readiness of MSMEs using e billing for tax payment and factors of MSMEs to use or not use e billing. The research method use descriptive quantitative research method. Data collection techniques by distribute questionnaires. Number of respondents in this study are 70 MSMEs in Bogor Regency area. The result of this research is based on role clarity and ability dimentions, MSMEs in Bogor Regency is not ready to use e billing, but if based on the dimension of motivation MSMEs in Bogor Regency ready to use e billing. So it can beconcluded MSMEs in Bogor Regency is not ready to use e billing for tax payment. Factors of MSMEs to use e billing because easy, fast and practical. While factors of MSMEs to not use e billing because MSMEs in Bogor regency of less familiar to e billing and some respondents mentioned that less familiar to using internet."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan sistem pembuktian di Indonesia dan di Amerika Serikat, khususnya mengenai alat bukti dan beban pembuktian. Alat bukti dan beban pembuktian dalam penelitian ini dikhususkan pada aspek mengenai transfer dana. Amerika Serikat sebagai negara adi daya dijadikan perbandingan dikarenakan pengaturan transfer dana di Indonesia dilatar belakangi dengan kegiatan transfer dana di Amerika Serikat. Dalam hal ini pengaturan mengenai transfer dana di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, hal tersebut sebagai bukti pengaturan secara materi mengenai transfer dana. Dan Electronic Fund Transfer Act sebagai pengaturan secara materi mengenai transfer dana di Amerika Serikat. Dimana ketentuan tersebut mengatur mengenai alat bukti yang sah dan beban pembuktian. Dalam pengaturan di kedua negara tersebut, alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.Adapun dalam beban pembuktiannya, kedua negara tersebut sama-sama menganut mengenai beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya kedua produk hukum tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah atau para pihak dari penyelenggara transfer dana.

---

The purposes of this research are to compare, to analyze, and to explai the syste, of evidence, particulary on evidence and burden of proof used on fund transfer between Indonesia and United States of America. Using United States if America law as comparison variable to Indonesia law in this research is regarding to the superpower status of America and its difference to the Indonesia law system. The most recent law that enacted by Indonesia goverment concerning fund transfer is Law Number 3 Year 2011. According to this research, researcher compared the Law Number 3 Year 2011 to Electronic Fund Transfer Act. Both regulations regulate transfer of fund in each country and consider that electronic evidence as a legitimate evidence to be used in court. Both regulations use common burden of prood and reversed burden of proof. At least, both regulations were enacted ti protec customer from the service provider of fund transfer."

"ABSTRAKDengan seiring perkembangan zaman, kemunculan gagasan mengenai non-tunai dalam sistem pembayaran, diawali dengan adanya kebutuhan masyarakat untuk memberikan uang dalam jumlah yang besar sedangkan uang mereka telah tersimpan di tempat penyimpanan yang dikenal dengan bank. Perkembangan teknologi melalui komputer dan internet membuat kegiatan pembayaran non-tunai semakin berkembang pesat dengan sistem-sistem baru yang diimplementasikan di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan sebuah metode di dalam masyarakat dimana mereka diarahkan untuk mengurangi penggunaan uang cash (tunai) dan mulai mencoba untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mencoba untuk merasakan janji manis yang diberikan oleh teknologi tersebut. Kebijakan sistem pembayaran non-tunai diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran non-tunai agar dapat diselenggarakan dengan lebih aman, efisien, dan andal, sehingga mampu mendukung upaya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta memperlancar aktivitas perekonomian nasional. Sistem pembayaran berbasis teknologi yang dikenal dalam masyarakat memiliki beragam bentuk dalam implementasinya yang seluruhnya memiliki satu tujuan dalam melakukan transaksi pembayaran baik secara sukarela maupun timbal balik. Perkembangan tren teknologi pada sistem pembayaran masa kini, setidaknya dikenal teknologi Electronic / Mobile Commerce; teknologi metode pembayaran menggunakan Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); hingga teknologi penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dalam bidang sistem pembayaran tersebut, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum yang dapat mengakomodir GNNT sebagai implementasi sistem pembayaran berbasis teknologi, khususnya dalam hukum perbankan, maupun yang terkait lainnya. Sehubungan dengan pelaksanaan instrumen hukum yang telah ada dalam mendukung GNNT, peran Bank Indonesia dan Pemerintah diharapkan dapat lebih optimal dalam implementasinya maupun penegakannya. Hal ini mengingat sistem pembayaran merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian tujuan utama bank sentral, yaitu stabilitas moneter dan keuangan

---

ABSTRACTIn accordance to the era development, the implementation of non cash payment system has been initiated by the society needs to hand over some cashes in a huge amount but their money has been kept in a bank. The technology development of computer and internet has create a brand new non cash payment activities rapidly into a newer systems that has been implemented in most of the countries all over the world, including Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) is a method in society where they are directed to minimize the usance of cash money and star to adapt with the tecnology development and try a better service with that kind of technology. The non cash payment system policy is intended to strengthen the non cash payment system so that it could be implemented more securely, efficiently, and reliably in order to support the effort on maintaining monetary stability, financial system and national economic activities. The technology-based payment system amongst the society has various kinds of form in their implementation on which they have one target to achieve here in performing a better payment transaction either voluntarily or mutually. The technology development trend in payment system nowadays, at least has Electronic / Mobile Commerce; payment system technology using Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); until the utilization of digital currency like Bitcoin. In encountering such tecnology improvement in payment system, Indonesia has in fact formulated various legal instruments to accommodate GNNT as the implementation of technology-based payment system, especially in banking law and other related ones. In connection with such legal instruments implementation, the role of Bank Indonesia and Government is expected to be more optimal either in the implementation and or enforcement, as the payment system shall be considered as on of the requirement to achive the central bank main purpose, which is monetary and financial stability"

"Latar Belakang: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan transaksi nontunai pada penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah termasuk pembayaran honor surveyor jentik DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen yang diperkuat dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Didapatkan informan sebanyak 20 orang dari latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk cross check data informan. Analisis disajikan dalam bentuk empirical problem tree.Hasil: Evaluasi transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD mengalami keterlambatan hingga 6 bulan. Penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya hambatan komunikasi pada un-fully information, sehingga terjadi panic disorder dan denial mechanism. Pada aspek birokrasi ditemukan perubahan SOP pola dan cara pembayaran berdampak berkas-berkas SPJ in-complete, data penerima invalid, dan nomor rekening inactive, serta multi-level verification yang lama. Aspek sumber daya ditemukan kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, sehingga terjadi high workload. Adanya fasilitas internet banking corporate (IBC) dapat mempercepat proses pembayaran, namun masih kekurangan fitur saving, verification, dan validation, serta jumlah ATM yang kurang. Aspek disposisi ditemukan kecenderungan kebijakan Pemkot tanpa tahapan atau zero cashless transaction dan honor surveyor DBD yang rendah. Aspek kondisi lingkungan ditemukan dukungan infrastruktur teknologi, kondisi geografis, dan bank BJB, namun menghadapi hambatan pada poor banking habits. Pada capaian program penanggulangan DBD diketahui terjadi incidence rate penyakit DBD secara signifikan, meskipun capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) telah diraih dengan baik.Kesimpulan: Transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD belum berjalan secara efektif yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan aplikasi berbasis android atau financial technology (fintech) agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan mudah digunakan, serta menyiapkan support system-nya.

---

Background: To realize good governance, the Government of South Tangerang City implements cashless transaction in revenues and expenditures of regional finance including honorarium payments of dengue larvae surveyor. This study aims to evaluate the implementation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larva surveyors in South Tangerang City in 2018.Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which was strengthened by in-depth interviews and focus group discussion. It was found 20 informants from different backgrounds. It use the techniques of source and method triangulations to cross check the informants data. The analysis was presented by form of empirical problem tree.Result: The evaluation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larvae surveyors has been delayed for 6 months. The advanced searching was found communication problem un-fully information, inducing the panic disorder and denial mechanism. Bureaucratic aspects were found procedure changes of pattern and method payment affecting in-complete SPJ files, invalid recipient data, inactive account numbers, and long-time of multi-level verification. Resource aspects were found inadequate on the quantity and quality of human resources, resulting in high workload. The facility of internet banking corporate (IBC) can speed up the payment process, but lacks of saving, verification, and validation features, and less number of automated machine teller (ATM). Disposition aspects were found Government tendency on zero cashless transaction and low of honorarium of dengue larvae surveyor honorariums. Environmental aspects were found the supports of technology infrastructure, geographical conditions, and BJB bank, but faced obstacles up in poor banking habits. The DHF prevention program were achieve a significant incidence rates of dengue disease, even though larva free amount (ABJ) has been achieved well.

Conclusion: Cashless transactions on honorarium payments of dengue larvae surveyors have not implemented yet effectively which happen delay payments. The recommendation for Government of South Tangerang City to use an Android-based application or financial technology, so that the transactions can be implemented faster and easier to use, and prepare the support system."

"Uang elektronik adalah salah satu bentuk mata uang yang memungkinkan transaksi tunai melalui jaringan komunikasi di bawah perlindungan privasi, dimana pada prosesnya uang elektronik membutuhkan verifikasi identitas pengguna untuk menentukan apakah pengguna yang memakai uang elektronik tersebut valid atau tidak. Metode verifikasi identitas ada berbagai macam, salah satunya adalah Groth-Sahai proof. Pada penelitian ini digunakan Groth-Sahai proof dengan menambahkan tahapan proses batch verification untuk verifikasi identitas pengguna. Metode ini diperkenalkan oleh Blazy dkk pada tahun 2010. Proses metode batch Groth-Sahai diterapkan pada proses verifikasi untuk uang elektronik.

---

Electronic cash is a form of electronic currency, which allows cash transactions through communication networks under the protection of privacy. The process of electronic money requires verification of the user's identity to determine whether a user of electronic money is valid or not. There are various types of identity verification methods, one of which is Groth-Sahai proof. In this study, the Groth-Sahai proof is used by adding the processing steps of batch verification for identity of user verification. This method was introduced by Blazy dkk in 2010. The results of the batch Groth-Sahai method process were applied to the verification process for electronic money."