Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina merupakan masalah yang sangat pelik, bagi pemerintah Cina dan pemerintah di negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini muncul sebagai akibat dari adanya upaya pemerintah Cina, dari jaman dinasti Qing sampai jaman pemerintah RRC, untuk mengklaim potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, bagi kepentingan dalam negerinya. Maksudnya ini diwujudkan pemerintah Cina dalam bentuk peraturan dan hukum kewarganegaraan, yang berpegang pada asas ius sanguinis. Sedangkan pada saat yang bersamaan, etnis Cina tersebut, yang sudah menetap di Iuar Cina, terutama di negara-negara Asia Tenggara, juga sudah diklaim sebagai warganegara dari negara-negara di mana mereka menetap, melalui peraturan dan hukum kewarganegaraan di negara mereka masing-masing, yang juga berpedoman pada asas ius sanguinis. Akibat dari adanya peraturan-peraturan dan hukum kewarganegaraan ini ialah munculnya masalah dwi kewarganegaran bagi etnis Cina di luar Cina, yang kemudian menimbulkan benturan kepentingan antara pemerintah Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini akan semakin berlarut-Iarut, seandainya pemerintah RRC tidak terdesak oleh kepentingan luar negerinya, untuk membiarkan etnis Cina di luar Cina, memilih kewarganegaraan mereka, atas kemauan sendiri, melalui Perjanjian Dwi Kewarganegaraan 1955, yang kemudian lebih ditegaskan dalam bentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang Kewarganegaraan RRC. Karena dengan adanya Undang-Undang ini, berarti pemerintah RRC tidak dapat Iagi secara legal, memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, demi kepentingan dalam negerinya, sehingga masalah dwi kewarganegaraan dari etnis Cina di luar Cina, dapat dikatakan sudah teratasi.Namun, dilancarkannya gerakan modemisasi di RRC, yang merupakan dampak dari berkembangnya globalisasi ekonomi di dunia internasional, menyebabkan meningkatnya kebutuhan pemerintah RRC akan modal finansial serta sumber daya manusia yang potensial pula, bagi pembangunan dalam negerinya. Oleh karena itu, pemerintah RRC memutuskan untuk menjalankan dua kebijakan yang, saling bertentangan tetapi juga saling menguntungkan, pada saat bersamaan. Di satu pihak, pemerintah RRC tetap mempertahankan isi dari Undang-Undang Kewarganegaraannya. Namun di lain pihak, ia tetap mendorong etnis Cina di luar Cina, hingga scat ini, untuk terus mengkontribusikan potensi mereka bagi kepentingan dalam negeri RRC, melalui kcbijakan-kebijakan yang bersifat memupuk patriotisme yang tinggi di kalangan mcreka. Nampaknya, masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina ini, tidak akan pernah tuntas, selama pemerintah RRC, tidak dapat melepaskan anggapan mereka bahwa etnis Cina di luar Cina bukan lagi merupakan bagian integral dari bangsa Cina. Dengan kata lain, masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina, tidak akan berhenti menjadi masalah bagi hubungan RRC dengan negara-negara Asia Tenggara, selama pemerintah RRC tidak dapat melepaskan anggapannya bahwa etnis Cina di luar Cina adalah nationals-nya."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menekan etnis Cina di Melayu pada 1942-1645. Kebijakan tersebut adalah kebijakan Sook Ching yang bertujuan untuk membersihkan etnis Cina yang telah menjalankan gerakan anti _Jepang sehingga banyak etnis Cina menjadi korban pembantaian tentara Jepang. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan yang menekan etnis Cina diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang yaitu atas dasar permusuhan dan sebagai hukuman, karena etnis Cina telah menjalankan gerakan anti-Jepang sebelum masa pendudukan Jepang di Malaya.

---

AbstractThe Focus of this thesis is about Japanese occupation government's policy which repressed ethnic Chinese in Malaya in 1942-1945. The policy was Sook Ching which purposed to cleaned ethnic Chinese who had run anti-Japanese movement, so that many Chinese became victims of the Japanese military massacred. This study is a qualitative research with historical methods. The result of this research find that the repressed policy was carried out by Japanese occupation government towards Chinese was based on hostility and as a punishment, becaused the Chinese had run anti-Japanese movement before the Japanese occupation in Malaya."

"Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang berpenduduk multi etnis dan setiap etnis mempunyai perbedaan baik dari segi budaya, agama, kebiasaan maupun bahasa. Etnis itu sendiri tidak hanya dari penduduk asli tetapi juga dari para pendatang seperti imigran Cina, India, dan Arab. Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara serta burung garuda sebagai Lambang Negara yang didalarnnya terdapat semboyan Bhinneka'funggal Ika, secara teoritis seharusnya masalah rasial dan diskriminasi rasial tidak terjadi lagi di Indonesia. Apapun ras segolongan masyarakat semestinya dapat hidup berdampingan secara damai. Akan tetapi kenyataannya di Indonesia masalah rasial terus terjadi dari tahun ke tahun yang salah satunya adalah masalah etnis 'Cina . Menurut antropolog A.L. Krober, ada beberapa faktor yang menjadi latarbelakang munculnya diskriminasi rasial seperti: 1. Faktor Ekonomi Persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam yang bersifat ekonomis terjadi dari masa ke masa dan setiap lapisan masyarakat. Kebutuhan ekonomis dan persaingan yang sengit dapat menciptakan jurang pemisah dan kebencian yang"

"Orang Cina datang ke Indonesia sekitar abad ke-9, ketika utusan dari Cina menjalin kerja hubungan dengan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara. Pemukiman-pemukiman kecil mereka sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa datang, seperti di kota-kota pelabuhan perdagangan di sepanjang pantai utara Jawa, seperti Tuban, Gresik, Surabaya, dan Batavia. Pada tahun 1596 ketika Belanda datang ke Batavia sudah terdapat kampung yang didiami oleh orang-orang Cina di tepi sungai Ciliwung. Mereka adalah imigran-imigran generasi pertama yang datang secara berombongan, sebagian besar dari mereka adalah pekerja-pekerja bujangan yang kemudian berintegrasi dengan penduduk setempat, menikah dengan perempuan pribumi dan menetap. Kelompok inilah yang secara kultural makin jauh dari kultur asli negara leluhurnya dan bahasa yang mereka pergunakan pun merupakan bahasa campuran, atau lebih dikenal sebagai bahasa Melayu Cina. Maka terbentuklah suatu kelompok yang dalam banyak buku disebut "golongan peranakan"."

"The Usage of Hakka Chinese-Language at Singkawang West Kalimantan : A study towards Hakka Chinese-Language and Indonesian LanguageFocus of this sociolinguistic study is the usage of Hakka language at Singkawang, pointed out to the backgorund factors that resulting the language as daily language of Chinese ethnic bilingual society. At the local area, Hakka language is well known as Khek language, and the people also named themselves as Khek people. This ethnic group is already lived in Singkawang city by century, even, according to history they're already lived there since XVI century.Study towards the usage of language by Chinese bilingual, is being carried out by utilizing 'ranah' concept which first popularized by Fishman, covering the usage of language in family, education, working, goverment, neighbourhood, trade, and religious ranah. Things that need to be pointed out are: Do bilingual Chinese ethnic always use Hakka Chinese-language, more often talks in Chinese language, both use Chinese and Indonesia Ianguage in the same proportion, more often talks in Indonesia language or always use Indonesian language to communicate each other.Other factors that being considered as mind-influencing factor in choosing the language are sex, age, level of education, permanent-living time and homogeneity. Sex is divided into male and female; age is divided into less than 30 and more than 30. Level education can be broke down into Elementary, High School, and University level. Permanent-living time is seen from the time they start to live in the city, which is divided into two times : before aculturation process promoted by government in 1977 and after 1977. Homogenity covered the surrounding neighbourhood of Chinese ethnic group, do they all hang out with Chinese ethnic, Chinese friends are more than Indonesian, amount of Chinese friends are in equal with Indonesian, Chinese friends are lesser than Indonesian or all their friends are Indonesian?According to the study, the usage of Hakka Chinese-language and Indonesian language by Singkawang Chinese bilingual is generated by :1. The level of education (higher/lower)2. Permanent living time in the city3. HomogenityIf the Hakka Chinese ethnic bilingual person only enjoyed elementary-level education, living in the city before year 1977 and always get together with Chinese ethnic group, so he has a tendency to speak in Chinese rather than in Indonesia language, and vice versa. Those facts are being gathered from the questionnaire, interview and undercover observation data, which the result is being calculated qualitatively by using T. Student on level of confidence 95%."

"Penelitian ini mengenai bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendidikan etnik Cina di Malaysia 1945-1970. Etnik Cina merupakan etnik minoritas di Malaysia yang selalu berjuang mendapat hak-hak sebagai warga negara termasuk dalam aspek pendidikan. Kedatangan imigran-imigran Cina ke Malaysia adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Perkembangan komunitas Cina semakin stabil sehingga aspek-aspek sosial seperti pendidikan semakin diperhatikan.Sejak Zaman kolonial, Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdampak terhadap pendidikan etnik Cina. Pernerintah kolonial membatasi pendidikan etnik Cina karena ketakutan akan ideologi komunis dan anti-imperialisme. Kedatangan Jepang ke Malaysia membuat sekolah Cina di Cutup karena sentimen Jepang terhadap Cina.Pada saat Malaysia merdeka pun pendidikan untuk etnik Cina mendapat kendala dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan terutama dalam penggunaan bahasa. Ditetapkan bahasa nasional Malaysia yaitu bahasa Melayu, yang harus di implementasikan dalam seluruh sekolah sebagai bahasa pengantar utama. Kebijakan ini menimbulkan kontra dalam pendidikan etnik Cina di Malaysia. Pengumpulan bahan-bahan menggunakan studi literatur, sumber-sumber tertulis hanya ditemukan dalam buku-buku dan artikel-artikel. Sumber arsip, dokumen, tidak digunakan karena penulis mengambil kajian Asia tenggara (Malaysia) sehingga kesulitan untuk ditemukan."