Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum Persaingan Usaha bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar adalah didasarkan pada prinsip-prinsip persaingan usaha. Di Indonesia, pengaturan mengenai persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini mengatur mengenai berbagai perjanjian dan kegiatan yang dilarang yang dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat. Di industri telekomunikasi, larangan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan mengac'i pada UU No.5 Tahun 1999.Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi yaitu perkara pemblokiran terhadap Sambungan Langsung Intemasional 001 dan 008 di beberapa Wartel oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Perkara ini telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan PT Telkom dinyatakan melakukan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999, sebagairnana diatur dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999; sedangkan penguasaan pasar mernipakan salah satu kegiatan yang dilarang, diatur dalam Pasal 19 UU No.5 Tahun 1999. Putusan KPPU ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.Dalam tulisan ini, Penulis akan memberikan kajian yuridis alas Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas perkara ini. Penulis juga akan menganalisa metode pendekatan yang digunakan KPPU dalam proses pembuktian perkara ini, sebagaimana dikenal dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat dua metode pendekatan yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Pada akhirnya, tulisan ini akan memberikan pemahaman dan penerapan UU No.5 Tahun 1999 dalam prakteknya, khususnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi."

"Adanya potensi yang sangat besar mendorong para pelaku usaha di bidang pasar retail hypemarket bersaing untuk mencari keuntungan dengan menguasai pasar seluasluasnya dan mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara. Mengingat para pelaku usaha di bidang retail hypemarket ini bersaing secara langsung di wilayah-wilayah tersebut, maka dalam prakteknya terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul, salah satunya adalah laporan pada tanggal 20 Oktober 2004 yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adapun laporan tersebut berisi mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia (Carrefour)."

"Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum di bidang persaingan usaha dan bagaimana pelaku usaha di bidang kepelabuhanan menerapkannya dalam praktek bisnis yang dilakukan. Hasil penelitian akan menjelaskan tentang proses bisnis yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebagai BUMN di bidang kepelabuhanan ditinjau dari aspek undang-undang persaingan usaha. Selain itu juga untuk memahami pertimbangan hukum KPPU dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum secara horizontal, dimana permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber/ bahan hukum berupa peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku, teori-teori hukum, buku/ literatur dan pendapat ahli. Dalam keputusannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan bahwa PT. Pelindo II (Persero) terbukti melakukan tying agreement dalam perjanjian penyewaan lahan pergudangan di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat, dimana lahan pergudangan sebagai tying product dan jasa bongkar muat sebagai tied product. Sedangkan dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa perjanjian mengikat yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) adalah tidak termasuk dan merupakan pengecualian penerapan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan pertimbangan bahwa dampak positif dari perjanjian mengikat yang dilakukan dalam perkara tersebut lebih besar dari dampak negatifnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik pertimbangan hukum atas fakta persidangan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan hukuman terhadap PT. Pelindo II (Persero) maupun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam membatalkan putusan KPPU dipandang kurang kuat, karena analisis terhadap data dan fakta dalam persidangan hanya dilakukan secara kualitatif dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang cenderung subjektif. Pada masa mendatang diperlukan peningkatan kompetensi Investigator KPPU, Majelis Komisi dan Majelis Hakim dalam menjalankan proses hukum terhadap kasus persaingan usaha, selain itu peraturan komisi terkait pedoman penerapan Pasal tertentu dalam Undang-undang Persaingan Usaha perlu dibuat secara jelas, sehingga mudah dipahami dan dapat dihindari adanya kesalahan penafsiran.

---

This research aims to increase the understanding of business competition law and how the business entity in port sector to implementation the regulation in business activities. The result of research is to clarify the business process by Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) branch Teluk Bayur Port as a State Owned Enterprise (BUMN) in related to business competition law aspect. Another aim is to clarify of legal judgment by Business Competition Supervision Commission and District Court to make decision of unfair business competition cases. This research use normative research method by examination of the cases based on business competition law, government regulations, text book/ literature and expert opinions. The results of this research is the Council of Commissioners of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided that Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) has doing the tying agreement in agreement of warehouse space rent in Teluk Bayur Port branch, warehouse space as a tying product and loading servicing as a tied product. This decision in accordance with the examination of evidence in court process. But the Judge of District Court decided that practicing tying agreement by PT. Pelindo II (Persero) is not a part of and is a exemption of Article 15 No. 2 Indonesian Law No.5/1999, because the tying agreement implementation have a more positive impact than negative impact. Final conclusion of District Court related existing cases is not clear enough, in particularly on the basis of consideration in making decisions. Furthermore, it is necessary to upgrading of competence of Investigator, Council of Commissioners and Judges of Court to do legal proceedings in Competition Business Law and all regulation of Commission related practices guidance of any article in Competition Business Law, need to be made clear and systematic to avoided misinterpretation in implementation."

"Penyelenggaraan telekomunikasi adalah wewenang tunggal pemerintah, sebagai konsekuensi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, undang-undang membuka kemungkinan untuk diadakan kerja sama dengan badan lain (pihak swasta). Demikian juga, penyelenggaraan warung telekomunikasi diadakan dengan me1alui kerja sama, yaitu dengan. Perjanjian Kerja Sama (KS). PKS menimbulkan masalah hukum, karena pihak swasta berada dalam posisi yang sangat lemah. Posisi yang lemah ini di sebabkan karena PKS. dibuat secara baku dan karena pihak yang dihadapi adalah P.T. TELKOM sebagai pemegang tunggal wewenang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia."

"Sebagai Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi di Indonesia khususnya dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri, PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM) dimungkinkan untuk bekerjasama dengan Badan lain dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pembangunan, penyediaan dan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara TELKOM dengan PT. PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PIN) yang akan bertindak sebagai Mitra Usaha TELKOM di Wilayah KSO I Sumatera.Dari Perjanjian KSO yang dilakukan oleh TELKOM dengan PIN kemudian ternyata terdapat berbagai permasalahan yaitu mengenai bentuk perjanjiannya itu sendiri, aspek hukum perjanjian, serta upaya yang dapat dilakukan oleh TELKOM dan PIN untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian KSO. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara TELKOM dengan PIN dapat digolongkan kedalam suatu bentuk Build, Operate and Transfer (BOT) di bidang telekomunikasi. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) yang dilakukan oleh TELKOM dan PIN juga telah menerapkan sebagian besar dari aspek-aspek hukum perjanjian yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang terdapat dalam Buku III Tentang Perikatan, dan upaya penyelesaian sengketa/perselisihan yang diambil oleh TELKOM untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara TELKOM dengan PIN ternyata diluar dari klausula penyelesaian sengketa yang diatur didalam Pasal 18 Perjanjian KSO yaitu diselesaikan dengan menerapkan Skema Penyelesaian Jangka Panjang Secara Menyeluruh. Kesalahpahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap suatu isi perjanjian merupakan penyebab terjadinya perselisihan/sengketa diantara para pihak. (RS)"

"ABSTRAKDengan adanya perubahan-peruhahan dilingkungan bisnis telekomunikasi diIndonesia yang ditandai dengan perubahan Undang Undang Telekomunikasi [1],tuntutan pasar bebas dan kebutuhan akan layanan telekomunikasi dengan teknologisesuai dengan kebutuhan masa depan (seperti internet, broadband, multimedia,seluler dan satelit). penyebaran fasilitas telekomunikasi, harga yang terjangkau,keragaman layanan dan sebagainya maka diperlukan suatu strategi bisnis dansumber dana yang memadai untuk pengelolaan dan investasi baru. Dalam hal ini BUMN (Badan Usaba Milik Negara) pengelola layanantelekomunikasi harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk dapat memenuhikebutuhan dan tuntutan tersebut diatas. Salah satu strategi bisnis yang dapatditerapkan adalah dengan merger / penggabungan secara horisontal antara PTTelekomunikasi Indonesia Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai PT Telkom) danPT Indosat. Dengan adanya penggabungan tersebut diharapkan akan terjadi suatupeningkatan efisiensi, peningkatan sinergi (bidang infrastruktur dan layanan),peningkatan struktur modal dan hal-hal lain yang akan menambah kemanfaatanbagi pemerintah, perusahaan, pemegang saham, karyawan ataupun masyarakatpengguna. Metode yang digunakan untuk menganalisa penggabungan PT Telkom danPT Indosat meliputi: Analisa Pendahuluan dan Analisa Penggabungan. Yangtermasuk dalam Analisa Pendahuluan adalah: analisa faktor-faktor yangberpengaruh pada penggabungan, analisa data histonis, analisa trend teknologitelekomunikasi masa depan, dan analisa perhitungan rencana investasi. Sedangkanyang termasuk dalam Analisa Penggabungan adalah Analisa PerbandinganKuantitatif, Analisa SW-SW (Strengths Weaknesses - Strengths Weaknesses),Analisa Untung Rugi dan Analisa Internal-Eksternal. Maksud dari penulisan inidiharapkan dapat memberikan masukan kepada pemenintah tentang kemungkinanapakah PT Telkom dan PT Indosat Iebih baik atau lebih menguntungkan jikadigabung / merger atau tetap berdiri sendiri seperti semula. Setelah dilakukan analisa maka secara keseluruhan merger dapat memberikansuatu peningkatan keragaman di bidang infrastruktur dan layanan, pemanfaatankekuatan yang ada pada salah satu perusahaan untuk menutupi kelemahan padaperusahan Iainnya, serta tambahan kemanfaatan bagi pemenintah dan perusahaan.Sedangkan merger kurang memberikan nilai tambah bagi costumer, pemegangsaham / investor dan sangat merugikan bagi keuangan PT Indosat dan karyawan dikedua perusahaan. Demikian juga strategi merger kurang sesuai untuk menghadapiberbagai ancaman eksternal yang ada. Sehingga sinergi atau tambahan keuntungan yang diharapkan denganmelakukan merger antara PT Telkom dan PT Indosat sulit dicapai, disebabkanadanya beberapa faktor yang tidak mendukungnya, karena seluruh faktor yangdianalisa diasumsikan saling berhubungan dan saling melengkapi untuk terciptanyasuatu sinergi baru.

---

ABSTRACTTelecommunIcation business environment in Indonesia have been transformed,signify by enactment of new Telecommunication Law[1], demands for free market,necessity on telecommunication services agree with new future technology (such asinternet, broadband multimedia, celular, and satellite), dissemination oftelecommunication facilities, reachable fare and financial support to manage newinvestment. Telecommunication stated-owned company has to anticipate in addition to fulfilabove necessities and demands. One of business strategic can applied is the mergerbetween PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT Telkom) and PT indosat. Theexpectation of the merger is to enlargement of efficiency, synergy, capital structure, etcand benefits improvement to government, investor, employees, company and customer.The method that was applied to analyze the merger between PT Telkom and PTIndosat included The Preparation Analysis and The Merger Analysis. The PreparationAnalysis included analysis on factors that influential on the merger, analysis on historicaldata, analysis on new ftiture telecommunication technology and analysis of planninginvestment calculation. The Merger Analysis included: Quantitative ComparisonAnalysis, SW-SW (Strengths Weaknesses- Strengths Weaknesses) Analysis, Advantage-Disadvantage Analysis and Internal-External Analysis. The direction of this thesis is togive input to government on the possibility or impossibility on the merger between PTTelkom and PT Indosat. The analysis has come out with a conclusion that in overall, the merger can provideinfrastructure and services variety enhancement, strengths utilization of one party tocover the other party?s weaknesses, and benefits improvement for government andcompany. On the other hand, the merger is not so beneficial from the costumer?s andinvestor?s point of view, and is not so adventegous for PT Indosat finance, and bothparties empolyees either. Moreover, the merger strategy is not so suitable to overcomethe external threats. After all, the expected synergy and benefits improvement from executing the mergerbetween PT Telkom and PT Indosat will hard to achieved, because there are manyUnsupporting factors (assumed that all analyzed factor are corresponding andimplementing to each other for creating of new synergy). "

"Skripsi ini membahas mengenai rencana merger yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan PT Bakrie Telecom, Tbk. Kedua perusahaan ini mempunyai produk yaitu Flexi dan Esia yang sama-sama bersaing di dalam pasar penyelenggaraan layanan telekomunikasi telepon tetap nirkabel (fixed wireless access) yang berbasis teknologi CDMA. Merger yang akan dilakukan oleh kedua perusahaan ini berbentuk merger horizontal. Rencana merger yang dilakukan oleh kedua pesaing ini diindikasikan akan memberikan dampak pada persaingan di dalam pasar tersebut. Indikasi tersebut muncul karena tingginya pangsa pasar dari kedua pelaku usaha ini. Skripsi yang dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif ini menganalisis mengenai potensi yang akan muncul dari merger ini terhadap persaingan di dalam pasar tersebut.

---

This thesis discusses the merger plan by PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk and PT Bakrie Telecom, Tbk. Both companies have products which Flexi and Esia are equally compete in fixed wireless access telecomunications service based on CDMA technology. The merger by two companies form a horizontal merger. This competitor merger plans indicated will have an impact on competition in that market. Indications are emerging due to the high market share of both companies. This thesis prepared by the method of juridical normative study analyzes the potential that would arise from this merger with competitor on that market."