Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia telah menggariskan kebijakan dengan menetapkan tahun 2003 sebagai tahun investasi. Presiden Megawati Soekarnoputri pads tanggal 27 Februari 2003, dengan harapan bahwa iklim investasi di Indonesia kembali bergairah setelah mengalami keterpurukan akibat krisis multidimensi sejak tahun 1997, sehingga para investor, baik investor lokal maupun investor asing tertarik kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini maka seluruh potensi pemerintah dan masyarakat, yang terkait perlu didayagunakan untuk dapat menyerap modal asing maupun modal dalam negeri.Sebenamya pencanangan Tabun 2003 sebagai Tahun Investasi dapat dilihat dari dua pendekatan: pendekatan pesimistis dan pendekatan optimistis. Yang pesimistis beranggapan tahun ini sulit untuk bisa menggaet investasi karena ada beberapa faktor penghambat masuknya investasi. Misalnya, masalah kenaikan harga yang mendongkrak biaya produksi yang tinggi, ketidakpastian jaminan keamanan karena menjelang agenda politik Pernilu 2004, adanya teror born di dalam negeri seperti di Bali, Bursa Efek Jakarta, Gedung MPRIDPR, dan terakhir Hotel JW Marriot.Sementara itu situasi luar negeri juga tidak menentu dengan adanya wabah penyakit SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), Perang Irak dengan Amerika Serikat yang baru saja selesai, Tragedi peruntuhan gedung WTC di Amerika Serikat, dan persaingan yang berat dengan Cina, Vietnam, Thailand, dan Asia. Tidak kompetitif karena faktual dan sentimen negatif bagi iklim investasi di Indonesia melalui melalui pemberitaan juga mengalir deras. Padahal investasi merupakan hal yang sangat panting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila mengharapkan ralcyat dapat bekerja dengan baik, dan lapangan pekerjaan dapat tersedia dengan baik. Persoalan panting yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dikerjakan, sekaligus didukung oleh kalangan dunia usaha dan masyarakat.Sementara dari sisi optimistis, semangat bahwa investasi harus terns meningkat, apa pun situasi dan kondisinya, seharusnya menjadi spirit dari semua prang. Dengan demikian, berbagai faktor penghambat investasi bisa dieliminasi.Menjadi tugas pemerintah, termasuk politisi dari DPR, untuk bisa membuat iklim yang kondusif sehingga Indonesia dapat menjadi pilihan investasi yang baik bagi pars investor asing. Bahkan, bukan hanya investor asing, investor lokal pun kelihatannya hams dirangkul agar pertumbuhan ekonomi terjadi dari investasi ini.Pemerintah berharap tahun 2003 jum.lah investasi yang rnasuk akan meningkat, balk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan segera menyelesaikan RTJU Investasi dan akan memberikan insentif bagi pars investor. Pemerintah memang harus berbenah din agar para investor, khususnya pemodal asing, tertarik menginvestasikan dananya ke Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis struktur sektor industri Manufaktur dalam perekonomian Indonesia; 2) mengidentifikasi sektor kunci pada sector industri Manufaktur; 3) menganalisis dampak investasi pada sektor industri Manufaktur terhadap pembentukan output, nilai tambah, pendapatan rumah tangga, dan penyerapan tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah Input Output yang dimuktahirkan dengan teknik RAS Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan efisiensi dimana tahun 2012 cenderung lebih inefisien dibandingkan tahun 2010. Sub sektor industri Makanan, Minuman, dan Tembakau merupakan sektor unggulan karena memiliki nilai yang paling besar dalam tiga kelompok angka pengganda, yaitu angka pengganda output, nilai tambah, dan penciptaan tenaga kerja, sedangkan angka pengganda pendapatan rumah tangga yang tertinggi berada pada industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam. Berdasarkan analisis sektor kunci, industri Makanan, Minuman, dan Tembakau; industri Produk Pupuk, Kimia, dan Karet; dan industri Peralatan, Mesin, dan Perlengkapan Transportasi merupakan sektor kunci pada industri Manufaktur. Simulasi dampak investasi sektor industri Manufaktur secara total berdampak positif pada perekonomian Indonesia dengan indikator berupa pembentukan pertumbuhan output sebesar 1,78 persen, nilai tambah sebesar 1,61 persen, pendapatan rumah tangga sebesar 1,35 persen, dan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,06 persen.

---

This study was aimed to:1) analyze the structure of the manufacturing sector;2) identify the key sectors of the manufacturing sector; 3) analyze the impact of the investment on manufacturing sector in terms of output, value added, household income and labor force. The analysis on this research was based on Input Output Table 2010 which had been updated to Input Output Table 2012 by RAS technique. The result of research showed that there was a change in efficiency where 2012 is tend to be more inefficient compared to 2010. The Food, Beverage and Tobacco industry is a dominant industry in manufacturing sector for it has the three biggest multiplier of output, value added, and labor force while The Cement Product and Non Metallic Quarrying industry has the highest value on household multiplier. The key sectors of manufacturing industry are Food, Beverage, and Tobaco industry and Fertilizer, Chemical, and Rubber Product industry as well as Transportation Machinery and Tool industry. The simulation of the impact of investment in the manufacturing sector showed that investment on manufacturing sector had totally pushed Indonesian economy to grow up, indicated by the increasing of output (1,78 percent), the increasing of value added (1,61 percent), the increasing of household income (1,35 percent), and the increasing of labor absorption (0,06 percent)."

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), khususnya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi perbincangan menarik dan hangat diantara para pengelola negara dalam melaksanakan pemerintahan yang di amanatkan kepada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Perpu yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadi polemik bagi berbagai pihak. Jika dilihat dari lahirnya Perpu tersebut yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi, dalam hal ini kepentingan investasi. Untuk itu, menjadi hal yag menarik untuk dikaji lebih jauh apa latar belakang sesungguh dari dikeluarkannya Perpu tersebut. Apakah investasi di bidang pertambangan di Indonesia ini, memang dibutuhkan pengaturan dengan menggunakan PERPU. Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap hal di atas, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan lahirnya Perpu 1 Tahun 2004 dan kajian terhadap penggunaan kawasan Kehutanan untuk keperluan investasi dalam bidang pertambangan ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan. Untuk memperkuat dan validasi data juga dilakukan wawancara dengan informan, terutama yang berkaitan dengan penentu kebijakan dan pihak yang terkena kebijakan.Dari hasil studi ditemukan beberapa permasalahan berupa kegiatan usaha yang diperbolehkan di kawasan hutan (Hutan Lindung), usaha pertambangan pada kawasan hutan, tumpang tindih perizinan, dan kepastian investasi dalam bidang pertambangan. Perijinan usaha pertambangan di hutan lindung secara hukum dilarang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kehutanan No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun pada kenyataannya, penambangan di kawasan hutan sudah berjalan dengan sistem pinjam pakai kawasan hutan yang diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan. Lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut merupakan produk politik Pemerintah pada saat itu yang mempunyai pengaruh sangat kuat. Dampaknya, setelah posisi Pemerintah tidak kuat maka dalam semua Kontrak Pertambangan menjadi bermasalah dan investasi di bidang pertambangan tidak lagi menjadi investasi yang menarik bagi investor. Investor menjadi ragu akan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang pertambangan. Departemen Kehutanan sebagai pengelola hutan juga dalam keadaan yang tidak menguntungkan, karena hutan Indonesia saat ini dalam keadaan rusak dan berbahaya bagi lingkungan.Hutan tropis Indonesia bukan lagi menjadi milik bangsa Indonesia tetapi sudah menjadi bagian global dari sistem kehutanan dunia. Kerusakan hutan semakin bertambah dengan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Luas hutan semakin bertambah setelah adanya otonomi daerah. Daerah masih menganggap hutan dari sisi ekonomi yang harus di ekploitasi untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidaklah heran apabila semua investasi yang berkaitan dengan kawasan hutan akan mendapat sorotan yang tidak baik dari pemerhati lingkungan nasional maupun internasional. Akibatnya meskipun sudah ada Perpu ternyata belum menjamin kepastian hukum investasi usaha pertambangan di Indonesia. Sudah saatnya dilakukan amandemen terhadap aturan hukum pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang harmonis dan menarik bagi investor."

"Pada saat ini, kehadiran perusahaan-perusahaan asing dan produk-produk yang bersifat global sangat dirasakan keberadaannya. Investasi merupakan upaya untuk memperluas perusahaan ke negara lain agar dapat memanfaatkan sember daya yang dimiliki negara tersebut secara maksimal. Dalam pasar yang semakin bersifat global, kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan asing tidak mengenal batas negara. Arus investasi asing langsung (FDI) menjadi aliran modal terbesar dalam perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan taraf hidup di negara-negara berkembang membuka peluang untuk pengembangan pasar bagi perusahaan-perusahaan multinasional.Peningkatan kemudahan akses ke pasar modal dunia telah memacu perusahaan-perusahaan multinasional mengarahkan investasi mereka ke negara-negara berkembang. Liberalisasi yang didukung oleh kebijakan investasi asing yang lebih berorientasi pasar di negara-negara berkembang menciptakan iklim investasi yang lebih menarik FDI. Berkurangnya hambatan dalam kegiatan investasi di negara-negara berkembang turut memperbaiki iklim investasi. Bhagwati (1978) berpendapat bahwa manfaat yang diperoleh dari kehadiran investor-investor asing sangat ditentukan oleh kebijakan yang ditempuh pemerintah setempat. Manfaat kehadiran investasi-investasi asing lebih dapat dirasakan jika pemerintah menerapkan strategi yang berorientasi ekspor dengan persaingan yang lebih terbuka daripada jika menerapkan strategi substitusi import dengan memberikan perlindungan yang berlebihan kepada perusahaan-perusahaan lokal.Kajian ini akan membahas dampak yang dihasilkan dalam penerapan kedua strategi tersebut di Indonesia. Semula pemerintah Indonesia menganut kebijakan substitusi import yang didukung oleh harga minyak yang tinggi hingga sekitar akhir tahun 1981. Kemudian, jatuhnya harga minyak dunia dan beberapa pendapatan penting lainnya memaksa pemerintah untuk beralih pada kebijakan yang berorientasi ekspor. Untuk menilai dampak dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing, selain memperhatikan kondisi perekonomian secara makro juga perlu melihat kondisi mikro dan perbaikan iklim investasi secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan asing tersebut menj adi sumber pengembangan teknologi dan inovasi produk sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan lokal dan iklim industri domestik dalam menghadapi persaingan di dunia internasional."

"Tesis ini menyajikan hasil penelitian mengenai kinerja investasi etis, khususnya investasi syariah, di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah investasi syariah yang melakukan proses screening (mengeluarkan saham-saham yang dinilai tidak sesuai dengan syariah) dalam pembentukan portofolionya dapat memberikan kinerja yang sama baiknya dengan investasi konvensional yang tidak melakukan proses screening.Perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan tiga hal, yaitu membandingkan kinerja indeks, kinerja reksadana dan kinerja portofolio. Sebagai ukuran kinerja digunakan rata-rata return bulanan. Pada perbandingan kinerja indeks, dilakukan uji-t antara rata-rata return bulanan yang dihasilkan oleh indeks LQ 45 dengan rata-rata return bulanan yang dihasilkan oleh Jakarta Islamic Index (JII). Walaupun rata-rata return bulanan LQ 45 (0.73% per bulan) lebih basal dibandingkan rata-rata return bulanan Jll (031% per bulan), tetapi hasil uji-t menunjukkan nilai yang tidak signifikan (probabilitas untuk menerima Ho sebesar 99.5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata return bulanan indeks LQ45 dengan rata-rata return bulanan JII. Hasil yang sama (tidak signifikan) juga diperoleh pada perbandingan dengan menggunakan rata-rata return mingguan dan return harian.Selain dibandingkan dengan indeks LQ45 sebagai proxi dari indeks konvensional, dilakukan juga perbandingan dengan Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) sebagai proxi kinerja pasar. Dari uji-t yang dilakukan, diperoleh basil yang tidak signifikan (probabilitas untuk menerima HO sebesar 86%), sehingga dapat disimpulkan juga bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata return bulanan yang dihasilkan JII dengan return bulanan yang dihasilkan MSG. Demikian pula, jika digunakan rata-rata return mingguan dan rata-rata return harian. Kesimpulan umum yang dapat diambil dari perbandingan kinerja indeks ini adalah, tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara investasi syariah dengan investasi konvensional dan tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara investasi syariah dengan kinerja pasar.Selanjutnya dilakukan perbandingan kinerja reksadana antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Untuk menghindari bias yang disebabkan perbedaan kemarnpuan rnanajer investasi dalam menghasilkan abnormal return, maka perbandingan dilakukan antara rekasadana syariah dengan reksadana konvensional yang dikelola oleh satu manajer investasi. Reksadana terpilih adalah Danareksa Syariah sebagai wakil reksadana syariah dengan Danareksa Mawar sebagai wakil dari reksadana konvensional yang keduanya dikelola oleh PT. Danareksa Investment Management. Perbandingan pertama dilakukan dengan melihat rata-rata return bulanan yang dihasilkan oleh kedua reksadana. Terlihat bahwa Danareksa Syariah, selama periode 2001-2002 dapat menghasilkan rata-rata return bulanan yang lebih balk dari Danareksa Mawar. Rata-rata return bulanan Danareksa Syariah adalah berapa 0.6% per bulan sedangkan rata-rata return bulanan Danareksa Mawar adalah berapa 0.04% per bulan. Dari uji-t yang dilakukan ternyata hasilnya tidak signifikan (probabilitas untuk menerima Ho sebesar 76.7%) sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata return bulanan yang dihasilkan oleh kedua reksadana ini secara statistik tidak berbeda. Dari hasil perbandingan rata-rata return bulanan, secara umum dapat dikatakan bahwa reksadana syariah menunjukkan kinerja yang tidak berbeda dengan reksadana konvensional.Perbandingan kedua dilakukan dengan menggunakan model Jensen's alpha. Pada perbandingan ini akan dilihat perbedaan kinerja reksadana syariah dengan kinerja pasar. Dari hasil regresi yang dilakukan terlihat bahwa nilai alpha yang dihasilkan Danareksa Syariah lebih besar dibanding nilai alpha Danareksa Mawar. Tetapi karena kedua alpha tidak signifikan pada tingkat 5%, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja kedua reksadana. Nilai alpha yang tidak signifikan juga menunjukkan bahwa kinerja Danareksa Syariah sama dengan kinerja pasar.Selain menggunakan model Jensen's alpha juga dilakukan perbandingan dengan menggunakan model Carhart. Dengan menggunakan model ini dapat diketahui juga gaya manajer investasi dalam rnemilih saham-saham untuk portofolio reksadana. Perbandingan kinerja dengan menggunakan Carhart model menunjukkan bahwa nilai alpha reksadana syariah lebih baik dari reksadana konvensional. Tetapi karena kedua alpha juga tidak signifikan pada tingkat 5% maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja kedua reksadana. Selain itu terlihat bahwa hanya variabel pasar saja yang signifikan mempengaruhi excess return reksadana syariah sedangkan variabel-variabel size, book-to-market rasio dan momentum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap excess return reksadana syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan portofolionya, manajer investasi baru mempertimbangkan faktor pasar saja.Terakhir dilakukan perbandingan antara kinerja portofolio syariah dengan portofolio konvensional. Portofolio syariah dibentuk dari saham-saham anggota Jakarta Islamic Index sedangkan untuk portofolio konvensional dibentuk dari saham-saham anggota LQ 45. Dari perbandingan kinerja ini juga akan dilihat kriteria apa saja yang dapat digunakan dalam pemilihan saham sehingga investasi syariah dapat memberikan kinerja yang lebih baik atau sama baiknya dengan investasi konvensionaI.Adapun kriteria yang dipertimbangkan mengacu pada model Carhart, yaitu kriteria size, rasio book-to-market, rasio earnings per price dan kriteria momentum. Pada pembentukan portofolio dengan menggunakan kriteria size, kinerja terbaik ditunjukkan oleh portofolio syariah dengan size besar, sedangkan pada pembentukan portofolio dengan menggunakan kriteria rasio book-to-market, kinerja terbaik diperlihatkan oleh portofolio syariah dengan rasio book-to-market rendah. Kinerja portofolio konvensional yang sedikit lebih baik dibandingkan kinerja portofolio syariah terlihat pada pembentukan portofolio dengan kriteria rasio earnings per price rendah. Sedangkan dengan menggunakan strategi momentum, portofolio syariah yang dibentuk dari saham-saham winner menunjukkan kinerja yang paling baik. Tiga dari empat kriteria yang digunakan menunjukkan bahwa, portofolio syariah dapat memberikan kinerja yang lebih baik dari portofolio konvensional."

" ABSTRAK

Sebagai bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia, Propinsi Jawa Tengah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilaksanakan disemua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah merencanakan pertumbuhan ekonomi regional rata-rata 7% per-tahun pada Repelita VI.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar diperkirakan adanya investasi sebesar Rp. 63.18 triliun, dan 76% (Rp. 18,132 triliun) dari total investasi diperoleh dari sektor swasta (non pemerintah), sedangkan sisanya yang 24% (Rp. 15,05 triliun) dari pemerintah. Secara nasional angka pertumbuhan yang direncanakan tersebut cukup beralasan, Pada Pelita V angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah 7,02%, dan lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7%.

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang memiliki daya tarik bagi investor. Pada tahun 1993, daerah seluas 34.503 km2 ini dihuni oleh 29.093,507 orang penduduk, yang tersebar di 35 Daerah Tingkat II (29 Kabupaten dan 6 Kotamadya). Kepadatan penduduk 843 orang/km2, dan menempati papan atas dalam hal kepadatan penduduk (angka nasional adalah 105 orang/ km2). Jumlah perduduk yang tergolong padat ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti urbanisasi, kemiskinan, dan berbagai gangguan kamtibmas lainnya. Kondisi ini tentu kurang mendukung upaya pembangunan di Jawa Tengah, dan kurang menguntungkan bagi ketahanan regional serta pada gilirannya akan berdampak pula pada ketahanan nasional.

Masalah ketenagakerjaan berupa pengangguran merupakan faktor pendorong Pemda Jawa Tengah untuk meningkatkan investasi. Proyek-proyek baru yang diminati khususnya bersifat padat karya (labour intensive). Laju pertambahan penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu 1980-1990 sebesar 1,18% per-tahun, Angka yang besar ini membutuhkan investasi yang besar pula, agar tersedia lapangan kerja yang cukup.

Dari segi ketersediaan lahan, potensi pertanian tidak mungkin lagi dikembangkan dengan cara ekstensifikasi. Salah satu upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan sektor industri. Sektor industri ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang sangat banyak, sehingga tingkat pengganguran dapat ditekan, sumber daya alam dapat dimanfaatkan, serta terwujud pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

"