Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang Pemolisian Pos Pol Duri Kepa merupakan interpretasi Kapospol dan anggotanya yang mengacu pada kebijakan dan perintah pimpinan berdasarkan aturan, norma, dan nilai yang berlaku dilingkungan Polri dan masyarakat sebagai subyek kegiatan Pemolisian.Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup situasi dan karakteristik wilayah Pos Pol Duri Kepa, komposisi dan karakteristik suku bangsa, situasi kamtibmas kelurahan Duri Kepa, masalah-masalah sosial yang menonjol, organisasi dan pengorganisasian Pos Pol Duri Kepa, serta pemolisian diwilayah Pos Pol Duri Kepa. Fokus penelitian ini tentang tindakan-tindakan petugas Pos P0l pada tingkat operasional dalam melaksanakan pemolisian. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalam mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen.Pemolisian merupakan tindakan yang dilakukan oleh Polisi sebagai institusi atau pranata adalah produk interpretasi petugas polisi terhadap perintah atau kebijakan pimpinan, seperangkat aturan, karakteristik wilayah dan budaya masyarakat setempat, untuk menghadapi, menangani berbagai gejala dan permasalahan yang dihadapinya dalam rangka memanfaatkan potensi atau sumber daya lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya balk secara institusi atau pribadi. Yang dilakukan secara berulang dan terus menerus dari waktu ke waktu melalui kegiatan preventif (pelayanan, penjagaan, patroli dan kunjungan warga), guna menciptakan keamanan dan mencegah timbulnya kejahatan atau kriminalitas dan masalah-masalah sosial.Wilayah Kebon Jeruk merupakan salah satu bagian kota di Jakarta dengan karakteristik wilayah yang berbeda dengan daerah diluar kota Jakarta. Wilayah ini memiliki penduduk yang padat dimana masyarakatnya terdiri dari bermacam kesukubangsaan dan kenyakinan agamanya, serta memiliki komunitas yang cukup banyak. Daerah Kebon Jeruk juga merupakan salah satu pusat perekonomian, perdagangan dan kebudayaan. Fakta ini menunjukan banyaknya permasalahan sosial dan tingkat kriminalitas yang berpengaruh terhadap situasi kamtibmas.Wilayah Duri Kepa adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kebon Jeruk yang memiliki penduduk terpadat dan memiliki komuniti yang paling beragam diantara Kelurahan-kelurahan diwilayah Kebon Jenak. Duri Kepa merupakan pusat perekonomian dan aktivitas masyarakatnya paling padat diwilayah Kebon Jeruk, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas, yang pada akhimya akan berpengaruh terhadap tugas polisi setempat. Pos pol Duri Kepa sebagai kesatuan polisi terdepan memiliki fungsi dan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Pos Pol akan berdampak kepada pemolisian diwilayah Duri Kepa dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas. Kenyataan ini berpengaruh terhadap strategi Kapospol dalam menjalankan pemolisian di wilayah Pos Pol, dengan cara melakukan pendekatan pada masyarakat untuk ikut membantu atau bekerja sama dalam menciptakan kamtibmas dilingkungannya.Pemolisian Pos Pol Duri Kepa merupakan tindakan-tindakan Kapospol beserta anggotanya yang mengacu pada kebijakan dan perintah pimpinan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dimiliki Pos Pol serta masyarakat Duri kepa. Strategi pemolisian yang dilakukan oleh Kapospol berupa rencana kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Rencana kegiatan tersebut dijabarkan melatui kegiatan-kegiatan berupa patroli, penyuluhan dan sambang/kunjungan ke kawasan dan hunian, Belum maksimalnya hasit dari kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh Pospol Duri Kepa dan meningkatnya ancaman kriminalitas dan permasalahan sosial maka Pos Pol dalam pemolisian di wilayah tugasnya melibatkan masyarakat setempat dalam suatu wadah yang dlnamaKan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Serta untuk keberhasilan perpolisian komuniti, di lakukan juga tindakan diskresi oleh petugas Pospol untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat.Kegiatan pemolisian yang telah dilakukan oleh Pospol mendapat respon yang beragam dari masyarakat Duri Kepa yang bersifat positif dan negatif. Pandangan negatif diberikan warga atas kegiatan pemolisian yang tidak merata atau masih tebang pilih. Kegiatan pemolisian yang tebang pilih dikarenakan keterbatasan kuantitas dan kualitas personal, prasarana dan anggaran yang dimiliki oleh Pospol Duri Kepa.

---

The thesis is about community policing of Duri Kepa Police Post (DKPP) conducted based on the interpretation of the Chief and staff of DKPP. Such interpretation is, of course, based on the strategies and policies of the Indonesian National Police administrator. It is also based on the regulations, rules, norms and values existing in the community as the subject of the programs.The scope of this research includes the situation and the characteristic of the area of DKPP, the compositions and characteristic of various ethnic groups living in the area, the situation of security and public orders of Duri Kepa Political District (Kelurahan), the prominent social issues, the structure and organization of DKPP as well as community policing in the area of DKPP. The research focuses on the action DKPP police officers at the level of operational in implementing community policing. The writer employs qualitative approach and ethnography. Data is collected by using several methods such as observation, involved-observation, interview and document review.Policing is an action which is conducted by the police as an institution. Policing is also a product of police officers' interpretation of order or administrators' policies, a set of regulations, the characteristic of the area and local cultures in facing and handling various phenomenon and issues in order to make use of its potential or human resources in order to create security and public order as well as to prevent crimes and other disturbing social issues.Kebon Jeruk has different characteristic from other areas located out of Jakarta It is a densely populated area Its people have various ethnic groups and various beliefs_ It is also one of the economy, business and culture centers in Jakarta It goes without saying, such reality has influenced criminal situation as well as security and public order in Kebun Jeruk It is the most densely populated area and has the most various communities. It is the center of economy and business resulting in complex problems and threatening security and public order. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and budget are some of the problems faced by DKPP. All the problems clearly impact the community policing programs in the area in creating and maintaining public order and security.Policing strategies conducted by DKPP chief and staff include daily activity plan, weekly activity plan, and monthly activity plan that refer to their main duties and the police . ministrator's policies. The increasing criminal and social problems make DKPP involve their community to help them do their jobs by establishing an organization called Forum of Police and Community Partnership (FKPM). Policing activities conducted by DKPP officers has got either positive or negative response from their community. Those who give negative response have the opinion that policing activities are not evenly distributed. As a matter of fact, such distribution is because of DKPP personnel limitation and insufficient budget."

"Dalam disertasi ini saya ingin menunjukan pola-pola pemolisian di Polres Batang adalah produk saling mempengaruhi secara timbal balik antara polisi dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang didorong adanya kekuatan polisi untuk melaksanakan pemolisian maupun adanya dorongan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman atau keamanan; dan corak pemo1isiannya bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat Iainnya di wilayah Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah.Suatu masyarakat dapat bertahan dan berkembang bila ada produktititas. Yaitu warganya dapat menghasilkan sesuatu produk atau setidak-tidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri. Dan bagi yang tidak produktif akan menjadi benalu. Dalam proses produktivitas tersebut ada berbagai ancaman, gangguan yang dapai mengganggu bahkan mematikan produktivitas. Untuk melindungi atau menjaga warga masyarakat dalam melaksanakan produktivitasnya diperlukan adanya aturan, hukum maupun norma-norma. Untuk menegakkannya Serta mengajak warga masyarakat untuk mentaatinya diperlukan institusi yang menanganinya salah satunya adalah polisi.Hubungan polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan sehingga pola-pola pemolisiannya bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pola-pola pemolisian tersebut merupakan tindakan berpola yaitu cara kerja pemolisian yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu untuk menangani berbagai masalah yang sama yang mengacu dari corak masyarakat dan kebudayaannya sebagai pola tindakan. Pola tindakan yang digunakan sebagai acuan pemolisian adalah undang-undang, petunjuk pelaksanaan maupun corak masyarakat dan kebudayaan yang diinterpretasi oleh pimpinan kesatuan dalam kebijakan-kebijakan maupun strategi-strategi pemolisian. Kebijakan dan strategi pemolisian terwujud dalam bentuk operasi kepolisian yang mencakup operasi rutin, operasi khusus maupun operasi insidentiI. Masing-masing dari ketiga operasi tersebut dilaksanakan dalam tingkat manajemen maupun tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana. Pemolisian tingkat manajemen berhubungan dengan cara bagaimana tingkat operasional dirumuskan dan dilaksanakan Adapun pemolisian tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana adalah tindakan-tindakan untuk melayani atau merespon kebutuhan masyarakat, maupun menagani berbagai masalah sosialyang berkaitan dengan keamanan.Pemolisian di Polres Batang dalam disertasi ini dikategorikan dalam pemolisian tingkat Polres maupun tingkat Polsek. Pemolisian tingkat Polres yang diteliti adaiah pola tindakan dan tindakan-tindakan berpola dari para petugas kepolisian dalam melaksanakan operasi kepoIisian, baik tingkat manajemen maupun tingkat operasional. Yang dilaksanakan dalam Satun Fungsi Teknis Kepolisian (Intelejen keamanan, Reserse kriminil, Samapta, Lalu lintas) maupun Bagian (Bagian Operasi dan Bagian Pembinaan Kemitraan). Pemolisian tingkat Polsek dalam disertasi ini adalah pemolisian lokal yang melihat hubungan polisi dengan corak masyarakat dan kebudayannya di daerah kecamatan sebagai studi kasus. Yang dikategorikan berdasarkan corak lingkungan masyarakat yang dilayaninya yang mencakup daerah : kota, pantai, pertanian dan perkebunan maupun sekitar hutan.Pemolisian di Polres Batang adalah produk interpretasi Kapolres terhadap kebijakan-kebijakan, perintah-perintah pimpinan, undang-undang, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, corak masyarakat dan kebudayaannya maupun gangguan kamtibmas yang terjadi dalam masyarakat. Interpretasi Kapolres tersebut merupakan kebijakan Kapolres yang digunakan sebagai pola tindakan dan dilaksanakan melalui operasi kepolisian baik operasi rutin, operasi khusus maupun operasi insidentil yang coraknya reaktif atau pemolisian untuk jangka pendek yang dikategorikan pemolisian konvensional dalam birokrasi yang Iebih menekankan ciri patrimonial daripada ciri modern dan kebudayaan organisasi yang menjadi pola tindakan para petugas kepolisian ditandai adanya nubungan patron-klien dengan corak hubungan kepercayaan secara personal.Secara garis besar hubungan antara polisi dengan masyarakat yang berkaitan dengan pernoiisian di Polres Batang, gejala-gejala yang dapat digunakan untuk memahami pola-polanya adalah melalui hubungan polisi dengan masyarakat Panama; hubungan polisi dengan masyarakat yang mempunyai posisi relatif seimbang. Di mana antara polisi dengan masyarakat bisa bersama-sama atau bekerja sama umuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pada posisi yang tidak seimbang, di mana polisi lebih mendominasi kehidupan rnasyarakat atau sebaliknya masyarakat mendominasi tugas-tugas polisi. Dalam posisi yang tidak seimbang tersebut yang ada adalah kesewenang-wenangan dari satuan yang mendominasi, dan hubungan yang ada hanya bersifat superisial atau pura-pura saja dan cenderung korup.Polisi adalah produk dari masyarakatnya. Bila masyarakatnya menekankan pentingnya hubungan patron-klien yang bercorak antar-pribadi maka kebudayaan polisi akan ditandai oleh patron-klien yang berdasar pada hubungan personal. Korupsi dan kolusi serta nepotisme yang berlaku dalam masyarakat akan berlaku juga dalam polisi. Dan bagi anggota polisi yang menentangnya akan tergusur dan tidak dapat mengembangkan karier serta kesejahteraan hidupnya."

"Kompleks Permata or so-called Kampung Ambon is well known as a drugs related place. There was tending violent crime also presence of cock-fight gambling. On March 2009, there were build a police station right in the middle of Kompleks Permata. This research provides a description about policing implementation in Kompleks Permata. Researcher applies qualitative approach, quasi-experimental methods with before and after design. There are three indicators which researcher utilizes in purpose to compare policing in time before and after the police station have been built; (1) society partnership, (2) crime prevention, (3) problem solving. This research discover that there are no significant difference in policing between before and after time the police station have been built. Here is an advice related to policing implementation problems in Kompleks Permata, there is should be held an effective community development in order to solves existing problems together."

"Tesis ini tentang pelayanan dan perlindungan kepolisian oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa. Kegiatan massa yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar, baik yang berijin maupun yang tidak berijin, kegiatan massa yang sifatnya rutin maupun insidentil.Perhatian utama tesis ini adalah manajemen pelayanan dan perlindungan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa khususnya yang bersifat insidentil, dengan fokus pada kesimpangsiuran dan overlapping dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian. Dalam kajian tesis ini, kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan dalam proses manajemen maupun peran petugas kepolisian dalam kegiatan massa disesuaikan dengan fungsinya.Penelitian dilakukan di wilayah Polres Metro Jakarta Barat karena berdasarkan data yang di dapat bahwa, di wilayah tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat atau lokasi untuk kegiatan massa, baik yang bersifat lokal maupun nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan menggunakan tehnik pengamatan, wawancara dengan pedoman, serta pengamatan terlibat guna mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dalam menangani kegiatan massa khususnya yang besifat insidentil.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada kejelasan dalam hal pemberian pelayanan perijinan atau overlapping dalam pemberian pelayanan kepolisian serta tindakan tanpa proses manajemen dalam hal pemberian perlindungan kepolisian khususnya dalam menangani kegiatan massa, baik itu oleh Polda, Polres, atau pun Polsek. sehingga, seringkali dijadikan lahan atau dimanfaatkan oleh anggota dilapangan untuk mencari keuntungan pribadi. Kegiatan perlindungan kepolisian lebih didasarkan pada kebiasaan yang seringkali telah dilakukan atau berdasarkan pada petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tehnis yang seringkali kurang-relevan untuk dijadikan patokan. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota di lapangan. Khususnya jika tidak ada dana atau anggaran dalam kegiatan perlindungan kepolisian tersebut."

"ABSTRAKTesis ini adalah tentang Penanganan Pos Polisi Pulomas terhadap para pengemis di persimpangan Coca Cola. Yang menjadi fokus adalah penanganan petugas Pos Polisi Pulomas untuk melibatkan para pengemis dalam membantu tugas-tugas Kepolisian.Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, pedoman wawancara, serta kajian dokumen untuk memahami dan mendalami bentuk penanganan yang dilakukan dalam membantu tugas-tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban umum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengemis oleh Pos Polisi Pulomas dilakukan dengan cara mengkoordinir keberadaan mereka, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara polisi dengan pengemis melalui hubungan interaksi patron Mien. Hubungan patron Mien yang terjadi antara petugas dengan para pengemis -bersifat temporer artinya-secara sosiologis-hubungan-tersebut digambarkan terjadi antara petugas dengan para pengemis. Sebenarnya hubungan seperti ini tidak diatur dalam pelaksanaan tugas kepolisian, namun dalam kenyataan bahwa pengemis membantu petugas dalam mewujudkan keamanan di lokasi tersebut. Selain patron Mien, Pos Polisi Pulomas juga menerapkan sistem pemolisian komuniti. Hal ini dilakukan oleh petugas dalam sebagai upaya agar masyarakat mau bekerjasama dengan polisi dalam mencegah terjadinya kejahatan.Implikasi teoritis dari bahasan tesis ini adalah : pertama, perlunya optimalisasi pemolisian komuniti untuk membangun kemitraan polisi dengan masyarakat. Kedua, perlu pelatihan pemolisian komuniti pads unsur pimpinan kepolisian, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor keinginan dan harapan masyarakat. Ketiga, perlu diberikan materi pemolisian komuniti pada setiap lembaga pendidikan kepolisian termasuk pendidikan tingkat dasar. Keempat, perlu dukungan anggaran operasional Pos Polisi agar idealisme dan motivasi anggota tidak hilang dalam menjalankan program pemolisian komuniti. Kelima, perlu dibuat kesepakatan kerjasama melalui MoU antar instansi pemerintah seperti Suku Dimas Ketentraman dan Ketertiban, Suku Dinas Pembinaan Mentas dan Kesejahteraan Sosial, Panti Sosial yang menangani masalah pengemis. Keenam, pemerintah perlu memberi subsidi pendidikan terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ketujuh, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PT. Pulomas Jaya dengan warga agar permasalahan tidak berlarut-larut. Kedelapan, penerapan sanksi hukum bagi para pengemis sebaiknya tetap mengaeu pads Pemerintah Pemerintah maupun Peraturan Daerah, narnun apabila wibawa hukum dirasakan mulai menurun maka pasal 504 KUHP dapat kembali diterapkan.

---

ABSTRACT

This Thesis is concerning handling all beggars by Pulomas Police Station in Coca Cola intersection. Becoming focus is handling by officer of Pulomas Police Station to entangle all beggars in assisting Police duties.

Method Research in this thesis use qualitative approach with collecting data technically in the form of perception, involve observation, interview guidance, and also document study to comprehend and deepen handling performed within assisting police duties to look after security and orderliness of public.

The result of research indicate that handling of beggars by Pulomas Police Station conducted by coordinating existence of them, so that happened mutualism symbiosis between police and beggars through the relation of patron client. The character relation of patron client between the officers with all beggars happened is temporary, it means in sociological that the relation is depicted happen between officers with all beggars. This relation is not arranged in police duties, but in fact that beggars assist the officers in realizing security in that location. Besides the patron client relation, Pulomas Police Station using the Community Policing. This matter is conducted by officer as effort so that the society is willing to work along with police in preventing the crimes.

Theoretical implication of this thesis discussion is: The first, the Community Policing is important to be developed to build partnership between police and society. The second, it needs to give Community Policing training for the leader police element, so they know the desire factors and society expectation. The third require to be given Community Policing items in all institute education of police including in elementary education level. The fourth, it needs to support operational budget op Police Station so that motivation and idealism of the officers do not lose in running the program Community Policing. The fifth require to be made agreement of cooperation through memorandum of understanding between governmental institution like Sub-Service of Tranquility and Orderliness, Sub-Service of Mental and Social Prosperity Construction, Social Home in handling the problem of beggars. The sixth, the government requires to subsidize the education especially for children coming from family which was indigent. The seventh, the government needs immediately to take the action to finish the dispute land between PT. Pulomas Jaya with citizen, so that the problem do not long draw out. The eight, applying the of sanction punishment to all beggars better remain to relate the Government Regulation, but if the law enforcement felt to start downhill, the hence section of 504 in Criminal Code is earn to be applied."

"This research discusses deterrent theory (Zimring and Hawkins) particularly general deterrence that is the prevention measures by way of enforcing criminal law system which brings about fear. In relation to the existing criminal law system for Indonesian police, the writer seeks the relationship between the influence on behavior and Attitude of the police officers and the data collecting method quantitatively and qualitatively. However, the result shows that there is no change of attitude, because the anticipated threat of deterrence does not really occur or just in imagination, as it is stated by Collins concerning the Perception and risk which determines the degree of such deterrent effect..."

"Permasalahan yang saya angkat dalam penulisan tesis ini adalah system embinaan kamtibnas di desa Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang. Tesis ini saya fokuskan dengan mendeskripsikan tentang corak kegiatan Babin Kamtibnas dalam memberikan pelayanan keamanan kepada warga masyarakat. Permasalahan ni muncul bila ditinjau dari piranti lunak tentang pola pembinaan kamtibnas oleh Polri yang diselenggarakan di desa atau kelurahan sangat ideal untuk dpat lebih memberdayakan masyarakat. Namun realitas di lapangan menunjukkan terjadinya penyimpangan dalam prosedur dan system penugaan, khususnya dalam program Babin Kamtibnas.Dalam penelitian ini saya melakukan pengamatan kepada pola-pola khusus dari Babin Kamtibnas dalam memberikan pelayanan keamanan kepada warga masyarakat di desa Jurang Mangu terutama bila ditinjau dari proses interaksi social Babing Kamtibnas dengan warga, pola operasional kepolisian, penerapan Diskresi kepolisian, dan efektivitas tugasnya.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada pendekatan kualitatif yang ditekankan pada penerapan metode Etnografi melalui kegiatan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman agar dapat memahami dialektika dan dinamika tugas Babin Kamtibnas. Penelitian lapangan terhadap corak kegiatan Babin Kamtibmas menunjukkan, telah terjadi pembedaan pelayanan terhadap warga mesyarakat yang tinggal di pemukiman tradisional dan warga masyarakat yang tinggal di komplek pemukiman baru. Akibatnya dari warga masyarakat yang tinggal di perkampungan muncul ketidakpercayaan terhadap tugas yang dilaksanakan Babin Kamtibmas. Sedangkan dari warga masyarakat yang tinggal di komplek pemukiman baru memberikan apresiasi yang tinggi atas pelayanan yang diberikan Babin Kamtibmas kepada mereka, sehingga pengelolaan sistem pengamanan di lingkungannya dipertanggungjawabkan kepadanya.Walaupun demikian dari hasil pengamatan yang saya lakukan selama penelitian diketahui, bhwa corak kegiatan Babin Kamtibmas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhastian strategi operasional kepolisian yang berbasis kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hat tersebut, Babin Kamtibmas mempunyai kewenangan yang melekat pada dirinya dan sangat fungsionalsebagai personel polisi, yaitu Kewenangan Diskresi Kepolisian.elanjatnya untuk menge ahui tingkat efektivitas tugasnya selaku Babin kamtibmas dapat dilihat pada kemampuannya untuk bertindak sebagai fasilitator, motivator. aan komunikator me alui respon masyarak'at pada saat memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Jadi, tolok ukur efektivitas bukan sekedar dapat menggunakan sumber daya sekecil-kecilnya dalam keberhasilannya mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi harus secara proporsional dan rasional dapat dinilai dari tingkat kepatutan antara sumber daya yang digunakan dengan tugas yang akan dilakukannya."

"Tesis ini adalah tentang perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri yang dilaksanakan oleh Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah Proses/manajemen pencarian calon Bintara Polri yang memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat.Tesis ini ingin menunjukkan bahwa pola kegiatan perekrutan Bintara Polri diwilayah Jakarta Barat Polda Metro Jaya tidak didukung oleh pemahaman yang tepat tentang konsep putra daerah pada masyarakat heterogen. Selain itu Kelemahan mendasar pada sistem desentralisasi tidak diantisipasi oleh pimpinan Polri di daerah.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah kegiatan pencarian untuk memperoleh calon Bintara Polri yang memiliki kemampuan memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat dalam penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A 2004 yang dilakukan secara profesional bersih dan objektif. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah Mengapa Polda Metro Jaya merekrut putra daerah pada masyarakatnya yang heterogen untuk menjadi Bintara Polri dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?Dalam tesis ini, perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri dilihat dari perspektif Panda selaku pembuat kebijakan dan pelaksana, calon peserta seleksi dan unsur pelaksana tingkat Panbanrim Jakarta Barat secara timbal balik. Oleh sebab itu saya menggunakan pendekatan etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan proses pengelolaan strategi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, serta tindakan Panbanrim wilayah Jakarta Barat dalam menerima pendaftaran dan seleksi calon Bintara Polri.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendefinisian putra daerah oleh Polda Metro Jaya menggunakan pendekatan kesukubangsaan dan seluruh rangkaian kegiatan perekrutan belum berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Mencari Bintara Polri berkualitas dan mehamami karakteristik dan orientasi masyarakat diharapkan dapat diperoleh apabila yang bersangkutan berasal dari masyarakat setempat atau dimana ia akan ditugaskan. Pemilihan manusia yang baik dapat dilakukan melalui sistem perekrutan yang bersih dan objektif. Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Polres Jakarta Barat berani mengambil terobosan yang positif untuk merekrut putra daerah dengan membuat kriteria putra daerah dan program Bintara Polri rekrutan Polsek. Kebijakan yang berusaha melibatkan masyarakat dan para petugas Polri terdepan akan lebih berhasil bila dikelola melalui perencanaan yang matang, sistem kontrol yang baik dan analisa serta evaluasi yang lebih mendalam. Perbaikan pengelolaan pelaksanaan perekrutan akan dapat menghilangkan kesan bahwa kebijakan yang dibuat hanya baik diatas "kertas" namun sulit atau tidak dapat dioperasionalkan.Implikasi dari tesis ini adalah perlu adanya pendefinisian ulang putra daerah pada masyarakat Jakarta yang bersifat heterogen. Panitia penerimaan hendaknya bekerja secara professional, untuk itu seluruh unsur pelaksana harus memilki pengetahuan dan keterampilan dibidang menejemen sumberdaya manusia Polri secara menyeluruh. Selain itu, peran konkrit masyarakat dan optimalisasi fungsi kontrol sangat diperlukan dalam proses penerimaan Bintara Polri."

"Tesis ini tentang sistem pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Samapta Poltabes Yogyakarta dan warga komuniti lainnya di kawasan Malioboro. Perhatian utama tesis ini adalah mengenai corak kegiatan pengamanan dengan pendekatan pemolisian komuniti, terhadap komuniti-komuniti yang melakukan sistem pengamanan secara swakarsa di kawasan Malioboro. Dalam kajian ini menekankan kepada tindakan pengamanan dan penerapan konsep pemolisian, bertujuan adanya kemitraan, pemberdayaan, dan peran serta warga komuniti untuk membantu Polri melaksanakan fungsi kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamanan terlibat dan wawancara dengan pedoman.Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pengamanan belum menunjukan adanya suatu keterpaduan dalam satu sistem, antara pengamanan formal oleh polisi maupun pengamanan swakarsa oleh warga komuniti. Petugas Sat Samapta mengalami kesulitan dalam menerapkan gaya pemolisian untuk mendekatkan diri dengan warganya, sehingga tujuan pemolisian belum mendapat respon warga. Beberapa faktor yang mempengaruhi gaya pemolisian petugas dilapangan adalah faktor konsep pemolisian komuniti (community policing) yang diterapkan, kebijaksanaan pimpinan kesatuan, sumber daya personal, budaya polisi, dan budaya warga komuniti setempat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pengamanan dalam satu sistem karena masing-masing pelaksana pengamanan belum memahami peran masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepolisian.Fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tidak hanya diemban oleh Polri semata, tetapi Polri dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai mana diamanatkan dalam pasal 3 UU Polri. Satuan Samapta Poltabes Yogyakarta adalah salah satu kesatuan yang berperan melakukan fungsi tersebut di kawasan Malioboro Yogyakarta.Kawasan Malioboro adalah salah satu tujuan wisata dan perdagangan yang paling ramai dikunjungi para wisatawan dalam dan luar negeri. Sehinggga citra baik dan buruknya Yogyakarta dilihat dari aman dan nyamannya para wisatawan tersebut. Warga Paguyuban Pedagang Kakilima (PKL), Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), dan Paguyuban Petugas Parkir, adalah komunitikomuniti yang melakukan pengamanan secara swakarsa untuk melindungi diri dan lingkungannya dengan melibatkan warga sendiri, menggunakan Satpam, maupun dengan membayar penjaga malam.Satuan Samapta bertugas mengamankan dan menertibkan kawasan Malioboro melalui kegiatan patroli, penjagaan, pengaturan, pengawalan dan pengendalian massa di beberapa sasaran yaitu pengamanan terhadap individu, komuniti maupun lembaga negara yang ada di kawasan Malioboro. Bersamaan dengan itu juga melaksanakan kegiatan pemolisian terhadap warganya agar dapat bekerjasama dengan polisi untuk bersama-sama merencanakan dan memutuskan cara mengatasi masalah warga oleh mereka sendiri. Kehadiran polisi di tengah-tengah warganya berpengaruh terhadap gaya pemolisian yang diterapkan dan keberhasilan pemolisian terhadap warga komuniti setempat.Kegiatan community policing yang dilakukan oleh personal Sat Samapta dipengaruhi oleh gaya pemolisian yang masih bersifat reaktif dan formalitas. Faktor yang mempengaruhi gaya pemolisian tersebut adalah konsep community policing yang diterapkan, kebijaksanaan pimpinan, sumber daya personelnya, budaya polisi dan budaya warga setempat. Oleh sebab itu sistem pengamanan di kawasan Malioboro belum terwujud dan sesuai dengan konsep pemolisian komuniti. Pengamanan dan penertiban, berjalan menurut program kegiatan masing-masing instansi, tidak menyertakan warga komuniti sebagai pelaksana pengamanan swakarsa dalam menentuan kebijakan serta mengambil keputusan yang sesuai aspirasi warga sendiri.Daftar Kepustakaan: 42 Buku, dan 9 Dokumen"