Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinggi rendahnya tingkat default risk penjaminan pembiayaan syariah usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) sangat berpengaruh terhadap besaran imbal jasa penjaminan yang ditetapkan untuk nasabah penjaminan syariah ini. Imbal jasa penjaminan dibentuk dari komponen default risk dan biaya-biaya perolehan bisnis yang dikeluarkan lembaga penjamin kredit (LPK). Tingkat kredit macet (default risk) memberikan gambaran kualitas risiko poriofolio kredit yang dijaminkan. Oleh karena itu untuk menentukan imbal jasa penjaminan, terlebih dahulu harus mengetahui tingkat default risk dari kredit yang di-cover.Saat ini, Perum Sarana hanya mengambil rumusan imbal jasa dari penjaminan kredit konvensionalnya Karenanya diperlukan suatu evaluasi untuk mengetahui kebenaran kebijakan penetapan imbal jasa tersebut bagi penjaminan pembiayaan syariah UKMK. Hasil penelitian default risk dengan pendekatan CreditRisk+ membuktikan bahwa imbal jasa yang ditetapkan Perum Sarana tidak sebanding dengan kualitas portofolio penjaminan pembiayaan syariah UKMK. imbal jasa basil penelitian menunjukkan besaran yang jauh lebih kecil dari imbal jasa yang ditetapkan Perum Sarana.

---

Fluctuation of the rating of default risk on sharia financing guarantee for cooperative, small and medium enterprises (CSME) is really influenced by the amount of the guarantee service fee which is established for the customers of sharia financing. The service fee is composed by component of default risk and acquisition expenses which are spent by Credit Guarantee Corporation (CGC). Grading of default risk describes of the quality of credit guarantee portfolio. Therefore, for determining the service fee of guarantee, we must know the grading of the default risk first and also the credit being covered.This moment, Pet-urn Sarana is using the formulation of the service fee based on its conventional credit guarantee. Therefore, an evaluation to find out the right policy of the service fee is really needed. The outcome is that using default risk with CreditRisk+ approach demonstrates that service fee which is established by Perum Sarana is not appeal with the quality of the sharia financing guarantee's portfolio for CSME. The service fee of guarantee which is proved by this research is far below the service fee by which is established by Perum Sarana."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pada perusahaan perbankan di Indonesia terhadap kemampuan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) melalui rezim sistem Penjaminan Terbatas pada periode 2006-2012 dengan menggunakan 70 sampel bank umum konvensional di Indonesia. Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan adanya pengaruh positif antara kepemilikan negara dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, ditemukan bahwa perusahaan bank milik negara dapat meningkatkan jumlah dana pihak ketiga (DPK) dalam rezim sistem penjaminan terbatas yang berlaku di Indonesia. Peningkatan ini terbukti lebih kuat ketika jumlah simpanan yang dijamin sebesar Rp 2 miliar dibandingkan Rp 100 juta pada tahun 2006-2012.ABSTRACTThis study aims to determine the effect of ownership in banking companies in Indonesia on the ability of banks to collect third party funds (TPF) through the Limited Guarantee system regime in the period 2006-2012 using 70 samples of conventional commercial banks in Indonesia. Indonesia. In this study, it was found that there was a positive influence between state ownership and the amount of third party funds (DPK). In addition, it was found that state-owned bank companies could increase the amount of third party funds (DPK) under the limited guarantee system regime in effect in Indonesia. This increase proved to be stronger when the amount of guaranteed deposits was Rp. 2 billion compared to Rp. 100 million in 2006-2012."

"Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam hal Notaris telah mengembalikan jaminan Sertipikat kepada debitur tanpa sepengetahuan dan ijin kreditur, padahal hutang debitur kepada kreditur belum lunas dan telah lewatnya waktu pengembalian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak kreditur dalam akta dalam kasus tersebut yang merasa dirugikan oleh Notaris X yang melakukan wanprestasi atau cidera janji, karena akibat perbuatan yang dilakukan Notaris tersebut pihak kreditur mengalami kerugian immateril karena kreditur tidak dapat menggunakan Kuasa Jual yang telah diberikan kepadanya apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, sedangkan pihak debitur dan Notaris tidak dijatuhi hukuman apapun oleh pengadilan akibat perbuatannya. Dalam kasus ini, Notaris telah menunjuk dirinya untuk menyimpan barang jaminan berupa Sertipikat tersebut, namun pada kenyataannya Notaris dirasa tidak bertanggung jawab karena telah mengembalikan jaminan Sertipikat tersebut kepada debitur tanpa sepengetahuan dan ijin kreditur padahal hutang debitur belum lunas kepada kreditur. Bentuk penelitian yang digunakan Penulis adalah metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yakni menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya.Dari hasil penelitian ini, perbuatan yang dilanggar Notaris diantaranya tidak bertindak amanah, tidak jujur, telah memihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam kasus ini Notaris tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, padahal telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan serta perilaku Notaris yang menunjuk dirinya untuk menyimpan barang jaminan berupa Sertipikat tanah dalam kasus ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku (UUJN, Kode Etik Notaris, KUHPerdata).

---

Basically, this research conducted to clearly understand how the application of laws against abuse authority notary in implementing their duties and obligations. In terms of notary has returned the security certificates to debtor without permission and the knowledge of a creditors, even though debt of the debtors to the creditors has not paid off and the passing time of return as specified in Statement Letter of Indebtness. This research was also conducted to determine how the legal protection against creditors in the deed in such cases who feel aggrieved by The Notary X who performs event of defaults, as a result of acts committed Notary of the lenders suffered losses immaterial because creditors can not use Power Selling the has been given to him when debtors are not can pay off her debt, while The Debtors and The Notary not been sentenced by a court due to his actions. In this case, The Notary has appointed himself to keep the collateral in the form of the Certificate, but in reality the Notary deemed not responsible for bringing back The Certificate of Guarantee to The Debtors without consent and the knowledge of creditors when a debtor has not paid off debts to creditors. Regarding the writing in this research using a form of normative legal research, which focuses on regulations, and literature references as well as the implementation of the regulations in practice.The results of this research, what violated notary are not act mandate, dishonest, had followed and did not keep the interests of a party involved in legal action. In this case, notary cannot be responsible for what he had done, which had been causing loss for other people. Therefore it can be concluded, that the implementation of the law against abuse of authority Notaries in performing its duties and obligations related legal protection for the injured party and the behavior of notaries who refers to himself to keep the collateral in the form of Certificate of land in this case was not in accordance with applicable regulations (UUJN, Notary Code of Conduct, Civil code)."

"Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam mengelola risiko, Perusahaan Pembiayaan Konsumen melakukan pengaturan Jaminan Fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 mengenai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini memberikan suatu penegasan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur apabila tidak tercapai suatu kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur serta tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur. Skripsi ini akan membahas bagaimana pengaturan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 di PT. BCA Finance. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif ini penulis akan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. BCA Finance sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dalam hal konsumen melakukan perlawanan, BCA Finance meminta bantuan kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan objek fidusia berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2011. Saran yang diberikan yaitu PT. BCA Finance sebagai kreditur menambahkan pengaturan mengenai penanganan di lapangan dalam pengeksekusian objek Jaminan fidusia dan meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu dalam melaksanakan eksekusi. Lalu terhadap Peraturan kepala kepolisian No. 8 tahun 2011 mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan syarat yang dimana pemohon harus melampirkan penetapan pengadilan dalam melakukan eksekusi. Terhadap Konsumen Pemberi Fidusia agar memperhatikan kewajibannya dalam rangka pembayaran dan kooperatif terkait dengan kendala-kendala pemenuhan kewajibannya.

---

.In carrying out business activities and managing risk, Financing Companies carry out Fiduciary Guarantee regulations on consumer goods. The Constitutional Court issued a decision No. 2/PUU-XIX/2021 concerning Law Number 42 of 1999. This decision provides that the execution of the fiduciary guarantee must be submitted to the District Court by the creditor if an agreement on default between the parties is not reached and no voluntary submission of the object by the debtor. This thesis will discuss how the regulation of consumer financing with fiduciary guarantees in Indonesia and how the implementation of fiduciary guarantees before and after Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021 at PT. BCA Finance. This research uses normative juridical research and analyzes the execution of fiduciary guarantees at PT. BCA Finance before and after the Constitutional Court's Decision. From this research, the results are after the Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021, in the case of involuntary, BCA Finance requests assistance from the police to secure the object based on the Police Regulation No. 8 of 2011. The suggestion is PT. BCA Finance as a creditor added arrangements regarding the handling in the field and requested a court order in advance to carry out the execution. Then against Police Regulation No. 8 of 2011 concerning fiduciary execution protection, it is necessary to make adjustments in which the applicant must attach a court order in carrying out the execution. To the Consumers Fiduciary Grantor to pay attention and be cooperative with their obligations in the context of payments."

"Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Metode penclitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (starute approach), pendekatan konscp dan pendekatan analitis kualitatif. Dalam melakukan analisa dan konstruksi, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sckunder dan bahan non hukum. Selain itu juga dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan pihak Perum JAMKRINDO untuk mendapatkan data primer yang digunakan mendukung data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum sistem penjaminan kredit di beberapa negara termasuk Indonesia, peranan Pemerintah dalam sistem penjaminan kredit, dan aspek hukum pelaksanaan penjaminan kredit yang dilakukan oleh Perum JAMKRINDO. Sebagai hasil penelitian, disimpulkan bahwa di negara Indonesia, Jepang dan Korea sistem penjaminan kredit terus mengalami perkembangan, tujuannya untuk membantu UKM mengakses permodalan dari lembaga keuangan selaras dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state)

---

This law reseanch is using nomative juridicinl research. The methods using in this rescarch is statute approach, conceptual approach, and a qualitative analysis. On analized and construction, this research used secondary data like primary law materials, secondary law materials, and non laws materials. In addition, to support to support secondary materials, researcher using primary materials which is obtaining from discussion and interview whith Perum JAMKRINDO party. The problem in this research is first, How the credit guarantee sytem look likes in a few country, second, How the government role in credit guarantee system, third, How the legal aspect at Perum JAMKRINDO business activities expecially in Credit Guarantee Activities. As the result of this research it can be concluded that in Indonesia, Japan and Korea credit guarantce system on developing process, the system mission is to belping SMEs getting modality from financial institution inheren with welfare state concept."

"Dalam memperoleh modal kerja untuk kegiatan usaha, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing, PT Hidup Anugerah Rejeki melakukan peminjaman melalui perjanjian kredit kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Kredit diberikan sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan jaminan berupa invoice yaitu tagihan atas nama dengan nominal tertentu. Invoice merupakan bagian dari benda yang dapat diikat dengan pembebanan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap jaminan invoice perlu diperhatikan mengenai kedudukannya dalam proses pengikatan jaminan dan asumsi dilakukan eksekusi dalam hal terjadi wanprestasi.

---

In obtaining working capital for business, outsourcing provider company, PT Hidup Anugerah Rejeki borrows through a credit agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk. Loans granted in accordance with Article 6 point b of Law Number 10 Year 1998 about Banking bail invoice form the bill on behalf of a particular nominal. Invoice is part of the object that is bound to the imposition of fiduciary due o the provisions of Article 1 paragraph 4 jo. Article 9 of Law No. 42 Year 1999 about Fiduciary. The guarantee of invoices need to be considered regarding its position in the binding process execution guarantees and assumptions made in the event of default."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pola hubungan antara tingkat imbal hasil tabungan dan deposito mudharabah 1 bulan. 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan di Bank Muamlat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan suku bunga tabungan dan deposito perbankan konvensional. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kaleem dan Isa (2003) di Malaysia. Dengan menggunakan Granger Causality Test. diketahui bahwa tidak ada hubungan antara produk /iending di kedua bank umum syariah tersebut dengan produk simpanan perbankan konvensional. lni artinya bahwa suku bunga tidak memberikan dampak terhadap tingkat imbal hasil BMI dan BSM. Kemudian, hasil uji tersebut diperkuat dengan hasil regresi model distribusi lag, dimana outputnya menunjukkan pengaruh yang sangat rendah di antara obyek penelitian ini. Persamaan-persarnaan tersebut memiliki koefisien determinasi yang sangat rendah dan tidak signifikannya variabel independen baik secara individu maupun secara bersama-sama. Meskipun hasil ini diharapkan tetapi dalam kenyataannya manajemen bank syariah masih mempertimbangkan suku bunga simpanan bank konvensional. Sehingga, kesimpulan penelitian ini perlu ditanggapi secara hail-hati. Meskipun demikian. tingkat imbal hasil simpanan pada bank syariah dan suku bunga simpanan pada bank konvensional tidak dapat diperbandingkan sebagaimana yang berkembang di masvarakal. Ketika manajemen bank syariah menetapkan tingkat imbal hasil tersebut, ia tengah bertindak rasional karena pihak manajemen tidak hanya mempertimbangkan unsur dunia tetapi juga akhirat.

---

The purpose of this research is to analyze the causal relationship between rate of return of mudharabah saving deposit and mudharabah term deposit under four different categories i.e. I month. 3 months_ 6 months, and 12 months in Bank Muamalat Indonesia (BMI) and Bank Syariah Mandiri (BSM) and interest rate of saving accounts and time deposit in conventional banking. The approach used in this study is similar to the econometric procedure used on Kaleem and lsa (2003) study in Malaysia. According to the Granger causality test, this research indicates that there is no causal relationship between rate of return (pricing) and interest rate of both savings and deposit. It means that interest rate doesn't have impact in all cases on the Islamic rate of return (BMI and BSNi). Afterward, the outputs of distributed-lag models strengthen the Granger test result. Each models has low coefficient of determination and repressors whether individually or jointly semi to be statistically insignificant. Nevertheless this is the expected result; in fact Islamic banking management still considers interest rate of funding at conventional banking. That is why the conclusion of this research should be responded cautiously. However, both rate of return and interest rate have different pricing mechanism. Islamic banking management acts in a rational way when determining its rate of return because it not only considers the immediate financial returns but also the return in the hereafter."

"[ABSTRAKLembaga jaminan fidusia sudah sangat tua dan telah dikenal dalam hukum Romawi,lembaga ini dikenal dengan fiduciare eigendom overdracht. Lembaga ini timbulkarena peraturan perundang-undangan yang mengatur gadai tidak dapat lagimengakomodasi kepentingan masyarakat.Lembaga ini diakui oleh yurisprudensi Belanda tahun 1929. Dalam perkembanganyurisprudensi Indonesia dijumpai keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 1 September 1971 yang isinya menyatakan bahwa hanya benda-benda yangbergerak saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.Melihat prospek perkembangan dari lembaga ini kemudia pada tahun 1999 secarakhusus dibuatlah Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. DalamUndang-Undang ini tidak hanya benda bergerak saja yang dapat dijadikan jaminantetapi juga benda tak bergerak dengan perkecualian benda tersebut tidak dapatdijadikan jaminan dengan menggunakan Hak Tanggungan. Hal ini sebenarnya untukmengantisipasi dari banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mencari modal,dikarenakan tidak semua orang mempunyai benda yang bisa dijaminkan denganlembaga jaminan yang lain selain fidusia.

---

ABSTRACTThe fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in RomeImperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. Thisconstitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford thesociety needs again.This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In theirprosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 thatonly the movable things which can be the object of the fiduciary warrant.Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe innumber 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable thingsas a warranty but also for immovables with an exception, that things can?t be able tobe guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people whichhave a problem to have a money capital. Because not every person have a things totake a place as a guarantee thing in other place except the fiducias.;The fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in RomeImperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. Thisconstitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford thesociety needs again.This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In theirprosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 thatonly the movable things which can be the object of the fiduciary warrant.Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe innumber 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable thingsas a warranty but also for immovables with an exception, that things can?t be able tobe guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people whichhave a problem to have a money capital. Because not every person have a things totake a place as a guarantee thing in other place except the fiducias.;The fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in RomeImperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. Thisconstitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford thesociety needs again.This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In theirprosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 thatonly the movable things which can be the object of the fiduciary warrant.Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe innumber 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable thingsas a warranty but also for immovables with an exception, that things can?t be able tobe guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people whichhave a problem to have a money capital. Because not every person have a things totake a place as a guarantee thing in other place except the fiducias., The fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in RomeImperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. Thisconstitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford thesociety needs again.This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In theirprosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 thatonly the movable things which can be the object of the fiduciary warrant.Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe innumber 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable thingsas a warranty but also for immovables with an exception, that things can’t be able tobe guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people whichhave a problem to have a money capital. Because not every person have a things totake a place as a guarantee thing in other place except the fiducias.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan return bagi hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah, tingkat bunga deposito bank konvensional, tingkat Financing to Deposit Ratio, tigkat Non Performing Finance, serta effective rate pendapatan bank.Penelitian dilakukan pada Unit Usaha Syariah Bank X, data yang digunakan dalam penelitian adalah data internal Unit Usaha Syariah Bank X, meliputi Equivalent rate atau return bagi hasil deposito 1 bulan, tingkat FOR, tingkat NPF, effective rate pendapatan periode Juni 2002 sampai dengan Desember 2004. Data eksternal adalah tingkat bunga deposito Bank Swasta Nasional jangka waktu 1 bulan selama periode Juni 2002 sampai dengan Desember 2004.Hasil penelitian pada unit syariah Bank X ini, yang mengambil data-data keuangan dan perkembangan usaha pada Unit Usaha Syariah di Jakarta, menunjukan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi return bagi hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah pada Unit Usaha Syariah Bank X adalah bunga deposito bank konvensional.

---

The objective of this research is identifying the prime factors in the determination of return of mudharabah muthlaqah fixed deposit. The assumed factors of the rate of return are as follows: interest rate of conventional bank's fixed deposit, rate of Financing to Deposit Ratio (FDR), rate of Non Reforming Finance (NPF), and effective rate of earnings.

The research was performed upon Islamic Business Unit of Bank X and used its internal data, included equivalent rate of return of 1-month fixed deposit, rate of FDR, rate of NPF, effective rate of earnings from June 2002 to December 2004. Meanwhile, the external data used in the research is the interest rate of 1-month deposit of National Private Bank from June 2002 to December 2004.

The result of research upon Islamic Business Unit of Bank X using financial data and growth of Islamic business unit in Jakarta, indicates that the interest rate of conventional Bank's is the prime factor in the determination of return of mudharabah muthlaqah fixed deposit at Islamic business unit of Bank X."

"Perbuatan melawan hukum adalah suatu setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Skripsi ini membahas mengenai penerapan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Bank sehubungan dengan terjadinya pembobolan SDB milik Bank yang disewa oleh nasabah. Analisis terhadap perbuatan melawan hukum yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada kentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, khususnya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, sewa - menyewa, dan penitipan barang, dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, khususnya mengatur mengatur mengenai SDB. Atas hal ini, penulis berpendapat bahwa Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada nasabah atas terjadinya pembobolan SDB milik Bank.

---

An Illegal Act is every actions by a party that against the law causing damage towards other party shall be oblige to compensate the damage towards other party. This Thesis is focusing on the implementation of an illegal Act that Bank has been done in connection with the burglary of SDB. The analysis of the illegal act in this thesis refers to Indonesian Civil Code, focusing on the article that regulate about tort, lease agreement, and deposits agreement, and Law Number 7 Year 1992 in Banking, focusing on the article that regulate about SDB. Therefore, authors consider that Bank has commited an illegal act causing damage towards the client in connection with the burglary of SDB."