Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang didahului dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat di hadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara terjadi pengelakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan (BPHTB). Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yakni mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian, pengelakan terhadap pemungutan PPh dan BPHTB dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan membuat akta/surat kuasa jual, akta/surat kuasa jual tersebut dibuat secara terpisah dengan PPJB, dan dijadikan dasar untuk transaksi jual bell tanah dan/atau bangunan berikutnya dengan pihak lain. Pengelakan diatasi dengan menandatangani surat pernyataan dan diketahui oleh Notaris yang berisi pernyataan bahwa kuasa menjual yang diberikan kepada penerima kuasa belum pernah dibatalkan/cabut dan masih tetap berlaku sampai dibuat dan ditandatanganinya Akta PPAT; bahwa antara pernberi dan penerima kuasa belum/tidak pernah membuat/melakukan/ melaksanakan PPJB di hadapan Notaris; dan bahwa pemilik dan pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan bersedia dan sanggup bertanggung jawab sepenuhnya serta bersedia ditindak dan dituntut di hadapan pihak-pihak yang berwenang tanpa meliuatkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara. Penulis menyarankan perlunya penyadaran mengenai pentingnya pajak, diharapkan dengan tingginya kesadaran masyarakat, maka akan meminimalisasi pengelakan pajak; upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara dapat diikuti oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya lainnya; dan Notaris sebaiknya tidak membuatkan akta/surat kuasa yang dibuat secara terpisah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Bell guna menghindari terjadinya pengelakan terhadap pemungutan PPh dan BPHTB.

---

In land or building sales that was made initiated by The Installment Sale Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Bell) with selling authorization that was made in front of North Jakarta Notary, there was evasion made on Income Tax (Pajak Penghasilan) and Land Tenure Income Tax (Bea Perolehan Hak Atas Tanah an/atau Bangunan) exaction.

The research method is juristic normative method that refers to legal norms in the prevailing laws and regulations. Based on the research, evasion towards PPh and BPHTB in land and/or building sales made with Authorization Selling Letter, it was made separately with PPJB, and was made as a base for the next land and/or building selling transaction with other parties.

Evasion was handled by signing a Statement Letter and known by the Notary that said about the statement that the selling authorization given to the appointed has never been nullified/erased and was still in effect until it is made and signed in front of the PPAT; that between the appointer and the appointed has never been made/done/performed a PPJB in front of the Notary; and that the owner and holder of land and/or building is willing and can be hold responsible and willing to be charged and punished by the authorities without involving the North Jakarta Land Registry Office.

The author advises about the awareness to the importance of tax, hoping for society's awareness, therefore minimizing the tax evasion; the effort made by the North Jakarta Land Registry Office can be followed by the other Land Registry Offices; and Notary should not made Letter of Authorization that was made separately with Installment Sale Agreement to avoid the evasion of PPh dan BPHTB exaction."

"Indonesia sebagai Negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan rumah tinggal untuk masyaratnya. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan atas rumah tinggal Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2016. Dimana dalam Peraturan tersebut Pemerintah pemangkas tarif PPh final dari 5 persen menjadi 2,5 persen dan menambah objek pajak dari hanya atas peralihan hak bertambah juga atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Tujuan penelitian ini untuk melihat dasar pengenaan pajak terhadap PPh final atas PPJB , dimana PPJB mungkin batal sebelum Akad Jual Beli (AJB) sehingga dapat menimbulkan implikasi dari sisi perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak terhadap PPh final atas PPJB, yaitu atas penghasilan. Selanjutnya implikasi yang timbul bila PPJB batal dilakukan berupa munculnya pemindahbukuan pajak dan meningkatnya risk of doing business. Saran dari peneliti yaitu pembuatan kebiajakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah agar lebih luas cakupannya, tidak hanya bertitik berat pada penjual merupakan developer, namun juga bila penjual merupakan perorangan dimana peralihan hak bukan usaha utamanya.

---

Indonesia as the fourth country with the largest population in the world has a problem in meeting the needs of housing for its people. In answering these problems the Government launched a one million house program, which intends to encourage housing development more massively so that people are easier to own a house. To support the program the Government issued Government Regulation number 34 of 2016. Where in this Regulation the Government cuts the final income tax rate from 5 percent to 2.5 percent and adds the tax object from only the increase in right of entitlements also to the Land and/or Building Sale and Purchase Agreement (PPJB). The purpose of this study is to see the tax base on final income taxe on PPJB, where PPJB may be canceled before the increase in right of entitlements (AJB) so that it can have taxation implications. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive research types. The results of the study concluded that the basis for imposing tax on final PPhB on PPJB, is income base. Furthermore, there will be implications that arise if PPJB is canceled in the form of the emergence of tax transfer and increased risk of doing business. Suggestions from researchers are the making of tax policies carried out by the government so that they are broader in scope, not only focusing on sellers as developers, but also if the seller is an individual whose rights are not the main business."

"Perjanjian pengikatan jual beli atas unit properti yang meningkat diindikasikan terjadinya penghindaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di ibukota Jakarta. Upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan atas perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli sebagai kredit pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pengikatan jual beli ditinjau dari kepastian hukum, serta dampaknya bagi masyarakat dan pengembang properti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil analisis menemukan ketidakpastian hukum atas kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pengikatan jual beli karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lex speialis les generalis) berimplikasi tidak dapat mewujudkan fungsi budgetair, tidak memenuhi prinsip fleksibilitas administrasi sebagai Kredit Pajak Daerah, tidak memenuhi prinsip keberterimaan secara politis karena pendefinisiannya mengandung multi interpretasi dan tidak memenuhi substansi dasar pengenaan pajak terutang. Dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat secara ekonomis menjadi beban dan tidak adil, sedangkan bagi pengembang properti akan mengalami kesulitan menerapkan ketentuan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan saat ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak calon pembeli karena kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan.

---

The increase in the sale and purchase agreement on property units is an indication of the avoidance of taxes on the acquisition of land and building rights in the capital city of Jakarta. In an effort to prevent such tax evasion, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued a tax policy on the acquisition of land and/or building rights on the preliminary agreement for binding sale and purchase as a local tax credit. This study aims to analyze the policy for the acquisition of land and building rights for binding sale and purchase agreements in terms of legal certainty, as well as its impact on the community and property developers. This research uses descriptive qualitative method. The results of the analysis found legal uncertainty over the policy of land and building rights acquisition fees for binding sale and purchase agreements because it was contrary to higher regulations (lex speialis les generalis) which had implications for not being able to realize the budgetair function, not meeting the principle of administrative flexibility as a Regional Tax Credit, fulfills the principle of political acceptance because its definition contains multiple interpretations and does not meet the basic substance of the imposition of tax payable. The impact of this policy on the community is economically burdensome and unfair, while property developers will have difficulty implementing the provisions for imposing duties on the acquisition of land and building rights when the sale and purchase agreement is signed with the prospective buyer because the policy is contrary to the Taxation Law."

"PPAT adalah Pejabat Umum yang bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai perbuatan hukum tersebut, selain PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, maka PPAT hanya dapat membuat akta pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun setelah Wajib Pajak menyerahkan tembusan Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP) dan BPHTB (SSB). Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB)? dan: Apakah hambatan dalam penagihan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif; data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka berupa studi dokumen, dimana tipologi dalam penelitian ini bersifat evaluatif yakni menganalisa mengenai prosedur pelaksanaan pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan BPTHB serta hambatan dalam penagihan PPh dan BPHTB bagi PPAT. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan BPTHB hanya dapat melalui bank-bank tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan meminta validasi terhadap bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditunjuk membutuhkan waktu yang lama. Hal ini merupakan salah satu hambatan bagi PPAT untuk melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan, sehingga PPAT menyerahkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan, kemudian menyerahkan tembusan SSP dan SSB setelah mendapat validasi.

---

Land Deed Official is the General Official, who has duty to perform part of Land Registration Activities by iss uing deeds as legal proof of certain lawful acts conceming land and ownership rights on property, which will be used as Standard for land registration amendment resulting from such acts. Before issuing the deeds conceming such acts, official other than Land Deed Official, shall assess the actuality of the land and ownership rights certificate to the Land Office, afterwards Land Deed Official may issue the deed after the Taxpayer has submitted a copy of Tax Payment Slip (SSP) and Acquisition Duty of Right on Land and Building Payment Slip (SSB). The main issue that the writer desires to bring to this research is: what is the procedure of Income Tax Payment in respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB)? and: what is the barrier to land deed official in collecting income tax relating to such issue?. This research constitutes juridical normative research; using a secondary data obtained through materials such as documents. The typology in this research is evaluative, that is to analyze procedures of Income Tax Payment in respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) and the barrier in collecting income tax by Land Deed Official relating thereto. By doing this research, it can be concluded that the payment of Income Tax in respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) can only be made through certain banks appointed by the Directorate General of Taxation, and validation from the Tax Office generally takes a long period. This is one of the barriers to Land Deed Official in registering land to land Office, causing the copy of validation tax Payment Slip has to be submitted later after relating documents have been submitted."

"Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jenis Apartemen Melalui Jual Beli Dengan Surat Pemesanan, dari tinjauan konsep Ease of Administration dan tinjauan prinsip kebijakan pajak yang baik dari American Institute of Certified Public Accountants. Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan hasil evaluasi kebijakan pajak penghasilan tersebut dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya yang ditinjau berdasarkan konsep Ease of Administration dan konsep kebijakan pajak yang baik dari American Institute of Certified Public Accountants. Metode yang digunakan adalah adalah metode kuantitatif deskriptif dengan cara berpikir deduktif dengan melihat pola yang umum ke khusus. Hasil penelitian ini adalah ketentuan perpajakan atas pengalihan apartemen dengan surat pemesanan belum berjalan dengan baik. Kelemahan ketentuan terutama adalah dalam hal kepastian hukum, kesederhanaan dan belum terstruktur untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran serta tidak ada langkah penegakan hukum sehingga menyebabkan peraturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

---

This study discusses the Evaluation of Income Tax Policy on Tranfer of Land and / or Building Rights On Apartment Type Through Sale and Purchase by Order Letter Based on The Ease of Administration Concept and A Good Tax Policy Principle from American Institute of Certified Public Accountants. The purpose of this study is to describe the results of the income tax policy evaluation by providing an overview of its implementation based on Ease of Administration and a good tax policy principle of the American Institute of Certified Public Accountants. The using method is descriptive quantitative method with deductive way of thinking by looking from the common thing to the specific patterns. The results of this study shows that the taxation clause of transfer of apartments rights’ with order letter is not going well. The weakness of this taxation clause, primarily in terms of legal certainty, simplicity and unstructured clause in minimizing tax avoidance and no law enforcement measures."

"Notaris selaku PPAT selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, dalam hal melaksanakan sistem self assessment pemungutan pajak BPHTB tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terbit sebagai akibat amanat perkembangan pengaturan otonomi daerah di Indonesia. Tesis ini memakai Metode Yuridis Empiris dan menggunakan Teknik Analisa Data Kualitatif, menganalisa secara teoritis apa saja perubahan yang timbul akibat berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi peran Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan BPHTB terhadap transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara dan Notaris selaku PPAT di wilayah kotamadya Jakarta Utara agar diketahui hambatan dan kesulitan yang ditemui pada tataran praktek. Dari hasil analisa tersebut didapatkan simpulan bahwa peran Notaris selaku PPAT menjadi semakin serta banyak ditemui hambatan terutama masalah teknis pemungutan BPHTB oleh Pemerintah Daerah sehingga memperlambat kerja Notaris selaku PPAT dalam menerapkan sistem self assessment pada pemungutan BPHTB terhadap transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Saran yang dapat diberikan adalah agar Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini dengan memperjuangkan penghargaan materiil dan moril bagi peran Notaris selaku PPAT dalam hal pemungutan BPHTB ini bahkan jika perlu secara tegas menolak ketentuan yang memberatkan Notaris selaku PPAT namun tidak memberikan sedikit pun penghargaan kepada Notaris selaku PPAT. Pemerintah Daerah di sisi lain harus tanggap pula kepada keluhan Notaris selaku PPAT ini dan membenahi diri, mulai dari tataran peraturan daerah dengan memasukkan penghargaan kepada Notaris selaku PPAT dan juga pada tataran praktek dengan membenahi seluruh kinerja pelayanan pajak BPHTB kepada masyarakat.

---

Notary as PPAT besides subject to the Act No. 30 of 2004 concerning Notary and Government Regulation No. 37 of 1998 on Regulation of Land Title Deed makers, in terms of performing self-assessment system of BPHTB also subject to Law Number 28 Year 2009 on Local Taxes and Levies which appeared from the mandate of the development of regional autonomy arrangements in Indonesia. This thesis is using Juridical Empirical Methods and using the Qualitative Data Analysis Technique, theoretically identify changes resulting from the enactment of the Regional Province Rule of Jakarta Capital Special Region No. 18 of 2010 on Bea Acquisition Of Land and Buildings considering the role of Notary as PPAT to imply the self assessment when voting the BPHTB of buying and selling of land and buildings. Further, interviews were conducted against the North Jakarta Revenue Department officials and North Jakarta Municipal Notary PPAT to know the obstacles and difficulties encountered at the level of practice.

After analyzing the datas we can obtain conclusion that the role of the Notary as PPAT is heavier and found many barriers, especially in technical problems of BPHTB collection by the local government. Advice can be given is that the Indonesian Notaries Association and the Association of Land Deed Officer give special attention on this issue and fight for the respect in the material and moral form and support for the right of Notary as PPAT in this collection of BPHTB and if it is necesarry to be done, should be explicitly reject the burdensome provisions of Notary as a PPAT in this BPHTB matters because there is no award at all. Local Government, on the other side, must respond to these complaints and reorganize themselves, ranging from the level of local regulations by entering a tribute to the Notary as PPAT and also at the level of practice by fixed up the entire performance BPHTB tax services to the community."

"Skripsi ini membahas tentang Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Skripsi ini di latarbelakangi dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur bahwa layanan penginapan beserta akomodasinya bukanlah merupakan suatu objek pajak pajak penghasilan final atas usaha persewaan tanah dan/atau bangunan .Penilitian ini dilakukan di kota Tangerang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penilitian ini menemukan terdapat kendala dalam pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dikarenakan sistem pemungutan pajak dengan self assessment system.

---

This thesis discusses the Collection of Income Tax on Income from Land and / or Building Rental Business which is associated with the principle of legal certainty. This thesis is based on the arrangement in Government Regulation Number 34 of 2017 which stipulates that lodging services and their accommodations are not an object of final income tax tax on land and / or building rental business This research was conducted in the city of Tangerang. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study found that there were obstacles in collecting Income Tax on Income from Land and / or Building Rental Business due to the tax collection system with the self assessment system."

"Terhadap transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan terdapat kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayarkan bagi penjual yaitu PPh Pajak Penghasilan Final dan bagi pembeli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB . PPh Final diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Sedangkan BPHTB diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa terhadap PPh Final dan BPHTB dalam peraturan tersebut di atas, terdapat perbedaan dasar pengenaan pajak atas 1 satu objek yang sama. PPh Final dasar pengenaannya yaitu jumlah bruto dari nilai pengalihan hak/PPJB, sedangkan BPHTB dasar pengenaannya dari nilai perolehan objek pajak harga transaksi atau Nilai Jual Objek Pajak NJOP Pajak Bumi dan Bangunan PBB pada tahun terjadinya perolehan. Selain itu pada saat baru dibuat dan ditandatangani PPJB sudah dikenakan PPh Final, padahal PPJB baru berjanji antara penjual dan pembeli, belum beralihnya kepemilikan yang sah. Antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prakteknya tidak sejalan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak PPh Final sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal di dalam Pasal 23 ayat A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

---

AbstractAs for the sale and purchase transaction of land and or building containing the tax which must be incurred for the seller that is Final Income Tax and for the buyer of Land Acquisition Rights BPHTB . The Final Income issued under Act Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 Year 1983 concerning Income Tax and Government Regulation Number 34 of 2016 concerning Income Tax on Income from Transfer of Land andor Buildings and Binding Agreement Buy and Sell Land and or Buildings and their Changes. While BPHTB Act No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Levies. Against Final Income and BPHTB in such arrangements, there are many tax bases on 1 one same object. The basis of income tax is the gross amount of the transfer value PPJB, while the BPHTB is the basis for the imposition of the property tax NJOP tax on Land and Building Tax PBB in the year of the acquisition. Besides that, when PPJB has just been created and signed is subject to Final Income Tax, whereas the new PPJB is ready between the seller and the buyer, the legitimate ownership has not changed over yet. Between the rules that apply to the practice is not in the context of the tax base. In Article 23 Paragraph A of the 1945 Constitution states that taxes and other levies that are specific to the purposes of the state are prepared by law."