Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the right holder is not allowed, including duress in using the institution of "payment offer followed by contingency at District Court". The implementation of land acquittal by PT. Jasa Marga (Persero) at Sub-district of Pesanggrahan, District of Pesanggrahan, South Jakarta, is deemed necessary to be examined since it has arisen a question whether it is conducted based on the applicable laws and regulations and how the protection is for the land right holder whose land is still on dispute. The research makes use empirical normative method and constitutes a fact finding research with explanatory research typology since it is aimed to find the fact on the problem that arises, and then the problem is explained and described in more detail. This research is expected to give solution to the existing problem by providing several suggestions to the stakeholders, so from the viewpoint of its form, it is also a prescriptive research. Data collecting is conducted through literature study and interview using judgmental sampling method. Following examination against the problem that arises, the data obtained are then analyzed using qualitative. analysis method. The outcome of the research reveals that the land acquittal conducted by PT. Jasa Marga (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations, and the right holders of land that is still on dispute are given protection in the form of guarantee that compensation will be given to the right holders and in sufficient amount. It is recommended that the government determine land price in an objective and actual manner, not only when conducting land procurement for public interest, and give compensation by considering social, economic, and cultural factors of the community whose land is acquitted."

"ABSTRAKPengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Kegiatanmenyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adilkepada pihak yang berhak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitisdengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian iniUndang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak memberikan jaminan perlindunganhukum bagi pemegang hak atas tanah, baik dari mekanisme pembebasan tanah,maupun dari manipulasi makna ?kepentingan umum? telah menyebabkanpemerintah memiliki catatan buruk dalam pengaturan pengadaan tanah. DalamUndang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ini sangat otoriter dan memungkinkanNegara mengabaikan penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap hakasasi warga Negara, sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 huruf h ayat 4, bahwasetiap orang orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan gantikerugian. Ganti kerugian tersebut selain pembayaran dengan nilai uang juga harusdapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupansosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, sehingga menghasilkan suatuganti rugi yang seimbang.

---

ABSTRACTLand acquisition for the development public interest to provide land by means ofgiving compensation. This study analyzed by descriptive analysis using a juridicalnormative approach. From the results of this study Law Number. 2 of 2012doesn?t give guarantee and legal protection for the title rights, both from themechanism of the land acquisition, and the manipulation intrensleting the costthe government not having good record in stipulating and acquisition. This can beconcquered public interest has to voluntary and mandatory way. but theimplementation is carried out by way of intimidation, terasment, and threats andother form. In Law No. 2 of 2012 was very authoritarian and allows the State toignore the enforcement, protection and respect for citizen rights, as stipulated inArticle 28 paragraph 4 letter h, that everyone has the right to private property andproperty rights are not be taken arbitrarily and should be offset by compensation.In addition to compensation payments with a value of money should also be ableto provide a better survival than the level of social and economic life before it hitland acquisition, resulting in a balanced compensation."

"Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan mutu pelayanan publik di bidang perhubungan dan transportasi, yang bertujuan untuk kesejahteraan Warga Negara Republik Indonesia, maka perlu ditingkatkan pelayanan jasa perhubungan internasional. Dengan demikian perlu diadakan pembangunan Bandara Soekarno Hatta, untuk itu diadakan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Perluasan Areal Bandara Soekarno Hatta. Pengadaan Tanah ini banyak mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Hambatanhambatan tersebut ada yang ditimbulkan dari masyarakat dan ada juga ditimbulkan dari Pihak PT.(PERSERO) ANGKASA PURA II selaku pengelola managemen Bandara Soekarno Hatta. Tidak adanya sosialisasi hukum larangan untuk mendirikan bangunan baru setelah ijin lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang ditetapkan Walikota Tangerang menjadi faktor penghambat Pengadaan Tanah. Kondisi sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi faktor dominan lancarnya pelaksanaan pengadaan Tanah Dalam Rangka Perluasan Areal Bandara Soekarno Hatta. Jadi PT.(PERSERO) ANGKASA PURA II harus melaksanakan sosialisasi ulang adanya larangan untuk mendirikan bangunan baru. Dengan demikian dapat tercapai pelaksanaan pengadaan tanah yang sesuai dengan hukum normatif, sehingga pelayanan publik di bidang perhubungan dan trasportasi dapat tercapai yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia."

"ABSTRAKThe National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the right holder is not allowed, including duress in using the institution of "payment offer followed by contingency at District Court". The implementation of land acquittal by PT. Jasa Marga (Persero) at Sub-district of Pesanggrahan, District of Pesanggrahan, South Jakarta, is deemed necessary to be examined since it has arisen a question whether it is conducted based on the applicable laws and regulations and how the protection is for the land right holder whose land is still on dispute. The research makes use empirical normative method and constitutes a fact finding research with explanatory research typology since it is aimed to find the fact on the problem that arises, and then the problem is explained and described in more detail. This research is expected to give solution to the existing problem by providing several suggestions to the stakeholders, so from the viewpoint of its form, it is also a prescriptive research. Data collecting is conducted through literature study and interview using judgmental sampling method. Following examination against the problem that arises, the data obtained are then analyzed using qualitative. analysis method. The outcome of the research reveals that the land acquittal conducted by PT. Jasa Marga (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations, and the right holders of land that is still on dispute are given protection in the form of guarantee that compensation will be given to the right holders and in sufficient amount. It is recommended that the government determine land price in an objective and actual manner, not only when conducting land procurement for public interest, and give compensation by considering social, economic, and cultural factors of the community whose land is acquitted."

"Tanah di dalam hukum adat Minangkabau merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat sebagai satu-kesatuan suku ataupun kaum. Tanah ulayat di dalam wilayah tersebut terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, dan merupakan tanah milik bersama dari anggota kaum tersebut meskipun demikian anggota dari masyarakat hukum adat itu dapat memakai secara pribadi. Dalam arti, bahwa suatu keluarga untuk kepentingannya atau untuk kepentingan anggota keluarga matrilinealnya dapat menguasai tanah ulayat tersebut dengan hak pengelolaan yang disebut dengan istilah ganggam bauntuak.Dewasa ini, tanah ganggam bauntuak banyak yang telah didaftarkan. Alat bukti atas pendaftarannya adalah sertipikat Hak Milik. Hal ini berbeda dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dimana Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA disebutkan bahwa ganggam bauntuak di konversi menjadi Hak Pakai. Dengan demikian terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara UUPA dengan kenyataan yang terjadi di Sumatera Barat. Permasalahannya adalah, mengapa hal ini dapat terjadi, dalam arti bahwa praktek yang terjadi dilapangan berbeda dengan hukum yang berlaku? Prosedur apakah yang harus ditempuh atau bagaimana caranya agar tanah ganggam bauntuak itu dapat dibuatkan sertipikat Hak Milik atas tanahnya dan bukannya Hak Pakai, dan konsekuensi hukum apakah yang kemudian timbul karenanya?"

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di DKI Jakarta, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan instrumen perizinan sebagai salah satu instrumen teknis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum."

"Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) bertujuan menciptakan lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri antara lain mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan tujuan ini adalah Kreditor. Tesis ini ditulis dengan maksud untuk meneliti apakah ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan menjamin kepastian hukum kepada Kreditor apabila debitor wanprestasi; serta syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar hak-hak istimewa yang melekat pada Hak Tanggungan dapat diperoleh oleh Pemegang Hak Tanggungan. Setelah dilakukan kajian hukum eksekusi Hak Tanggungan, baik dari sudut Teori Hukum Perjanjian maupun secara Yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah secara yuridis normatif dan yuridis teoritis menjamin kepastian hukum kepada Kreditor apabila debitor wanprestasi, dan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hak-hak istimewa yang melekat pada Hak Tanggungan dapat diperoleh oleh Pemegang Hak Tanggungan."

"Tanah merupakan titik awal dan titik akhir kehidupan manusia khususnya dan kehidupan di dunia ini pada umumnya. Tanah merupakan titik awal dan titik akhir karena tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebagian besar dari kehidupannya bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang _mempunyai sifat "permanent" sebagai modal kehidupan di masa mendatang, Tanah juga merupakan tempat pemukiman bagi manusia dan juga sebagai sumber mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya. Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) memberikan landasan hukum bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang dibentuknya guna mengurus serta menyelesaikan semua kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar inilah kemudian seluruh rakyat kembali melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada negara selaku Badan Hukum Penguasa untuk berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur, mengurus serta menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan dengan kehidupan bernegara termasuk pengelolaan fungsi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang khususnya, merupakan sebagian kecil dari wilayah Republik Indonesia, memiliki berbagai macam masalah yang menyangkut tanah, agraria, pertanian, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya yang memerlukan perhatian secara serius baik oleh Pemerintah maupun masyarakatnya jika ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, mengingat bahwa sebagian besar masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Di samping itu sebagian besar penduduk. Kabupaten Kupang sumber penghidupannya tergantung dari usaha tani sehingga masalah tanah dan masalah pertanian serta pembangunan fisik pada umumnya yang berkaitan dengan tanah perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah dalam menangani masalah pertanahan di dalam usaha meningkatkantaraf hidup masyarakat secara keseluruhan, khususnya dalam sektor pertanian yang sampai sekarang ini masih dilakukan utama secara berpindah-pindah."

"Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat ternpat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Dari pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ditentukan tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang kuat. Notaris oleh undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang kuat, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Semenjak tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Notaris tidak lagi berhak membuat Akta Jual Bell tanah. Wewenang itu selanjutnya diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang khusus diangkat oleh dahulu Menteri Agraria, sekarang oleh Menteri Dalam Negeri dan para Camat juga diberi wewenang sebagai PPAT. Para Notaris pada umumnya juga meran_gkap jabatan PEAT sesudah menempuh ujian khusus untuk itu. Dengan demikian maka Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT berwenang pula membuat akta-akta peinindahan hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 37 tahun 1997, seseorang berhak atas tanah jika dapat dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Jual beli yang telah dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 maka jual beli tersebut adalah sah menurut hukum dan karenanya adalah tidak benar jika dianggap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena jual beli itu tidak dapat dimintakan pembatalannya, kecuali dapat dibuktikan apabila jual beli tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan. Perihal adanya kekeliruan identitas para penghadap yang tercantum dalam akta, bank sengaja maupun tidak sengaja, maka terjadilah suatu kekeliruan atau penipuan, yang dapat menimbulkan tidak syahnya akta Notaris sebagai akta otentik."

"Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa rumah dan bangunan merupakan salah satu perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab ketujuh Buku Ketiga KUH Perdata.Penulisan tesis mengambil judul "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dan Bangunan (Analisis Terhadap Akta Notariil Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan)" dengan mengangkat kasus 2 (dua) perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dibuat dengan Akta Notariil.Pokok permasalahannya adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pihak dalam perjanjian sewa menyewa serta bagaimana klausul perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dianalisis dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier serta pengkajian terhadap kasus melalui observasi dan wawancara. Hasilnya mendapatkan kesimpulan bahwa ketentuan hukum tentang sewa menyewa dalam KUHPerdata telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dan seimbang bagi para pihak. Dalam kasus yang dianalisis ditemukan klausul-klausul yang dapat memberi perlindungan kepada masing-masing pihak tetapi masih ditemukan beberapa klausul yang harus disempurnakan termasuk kejelasan data benda yang disewakan dan resiko yang mungkin terjadi serta akibat hukum bagi masing-masing pihak jika melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati sebagaimana tersajikan selengkapnya dalam tesis ini."