Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas suatu sengketa TUN terdiri dari (1) keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya klausul kepentingan umum dalam pembatasan tersebut. Hal ini terkait erat dengan kewenangan diskresi Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (freies ermessen). Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktekpraktek diskresi di Indonesia selama ini dalam kaitannya dengan legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan mengenai praktek diskresi yang terjadi selama ini di Indonesia dan menjelaskan kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi yang transparan dan akuntabel akan menyebabkan terwujudnya good governance. Namun apabila penggunaan diskresi itu tidak transparan dan tidak akuntabel maka yang terjadi adalah bad governance."

"Kewenangan Diskresi bagi pemerintah dalam prakteknya menimbulkan kontroversial Disatu sisi pemerintah gamang untuk menggunakan diskresi namun disisi lain dipandang sebagai bentuk ldquo kemerdekaan rdquo atau ldquo kebebasan bertindak rdquo tanpa batas hingga akhirnya mengakibatkan banyaknya pejabat pemerintah yang tersandung kasus hukum Hal ini dikarenakan pada saat itu belum adanya ketentuan yang menjadi dasar pedoman bagi pemerintah untuk menggunakan diskresi Hingga pada Tahun 2014 setelah melalui proses yang panjang lahirlah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya mengatur mengenai diskresi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadi hukum materil dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Kajian ini menelaah kewenangan diskresi pemerintah pasca lahirnya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan keterkaitan kewenangan diskresi dengan prinsip prinsip good governance dan implikasi kewenangan diskresi terhadap perlindungan bagi masyarakat dan bagi pemerintah Kajian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder guna menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif Hasil kajian menyatakan bahwa kewenangan diskresi bagi pemerintah pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah lebih tegas mengatur batasan prosedur dan akibat hukum diskresi dan mewajibkan pemerintah untuk berpedoman kepada prinsip prinsip good governance Undang Undang ini juga telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemerintah karena menjadi dasar hukum materiil di bidang Administrasi Pemerintahan.

---

Principles In practice discretion for the government raises some controversy Basically the government is still in doubt for taking such a discretion but in the other side they see it as the independency or ldquo freedom to act rdquo which lead some of government officers into legal case This thing is caused by the inexistence of rules and guidance for the government in the implementation of discretion Until 2014 and after a long way process Indonesian government has published the Law Number 30 of 2014 on Government Administration to become the material law in the enforcement of government duty This study analyze discretion after the enforcement of Law Number 30 of 2014 on Government Administration the link between discretion with the good governance principle and the implication of discretion towards the protection for society and government This study uses both of primary and secondary data for obtaining more comprehensive result of research The result of study states that discretion for the government after the enforcement of Law Number 30 of 2014 on Government Administration has regulated the limitation procedure and legal consequences in firmer basis towards of discretions and obliges the government to follow the good governance principles This regulation also gives legal protection for society and government for being the substantive legal basis in the field of Public Administration."

"Skripsi ini membahas mengenai kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan konsultan internal bagi Kementerian Pertanian, dan halhal lain yang mendukung kegiatan tersebut, seperti sistem sumber daya manusia, whistleblowing system, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam Inspektorat Jenderal dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Pembahasan akan berisi analisis mengenai prosedur pelaksanaan audit, baik audit kinerja maupun audit investigatif, dan kegiatan lainnya yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal di Kementerian Pertanian yang akan dibandingkan dengan perundang-undangangan yang berlaku dan best-practice pelaksanaan audit internal. Pembahasan kemudian akan dikaitkan dengan peran Inspektorat Jenderal dalam penerapan Good Public Governance di Kementerian Pertanian.

---

This study examined the activities of the Inspectorate General of the Ministry of Agriculture, which has a function as internal auditor and internal consultant for the Ministry of Agriculture. It also discussed other related activities such as whistleblowing systems, human resources systems and values prevailing in the Inspectorate General in relation with the implementation of Good Public Governance.

The discussion will also include an analysis of the audit procedures, both performance and investigative audit, and other activities of the Inspectorate General as an internal supervisor in Ministry of Agriculture which will be compared with the applicable law and best-practice model of internal audit. The discussion will then be linked to the role of the Inspectorate General in the implementation of Good Public Governance in the Ministry of Agriculture."

"ABSTRAKKarya Akhir ini membahas penerapan good governance pada Unit Pelayanan Publik UPP Kementerian. Penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip good governance yang dibuat oleh United Nation Developmen Program UNDP dengan pendekatan positivis. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap prinsip-prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukan bahwa Unit Pelayanan Publik UPP Kementerian Perindustrian belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam memberikan pelayanan rekomendasi kepada para pemohon. Permasalahan utama dalam pelayanan yang diberikan adalah waktu pemrosesan melebihi dari SOP yang telah ditentukan. Masukan dari para pemohon untuk melakukan perubahan menjadi permohonan secara online telah dilakukan oleh UPP. Namun, program tersebut baru diberlakukan pada 18 November 2016 sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap efektfitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada para pemohon sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal.

---

ABSTRAKthesis discussed about the implementation of Good Governance in Unit Pelayanan Publik UPP in the ministry. The theory used in this study is the principles of good governance made by the United Nations Development Program UNDP with positivist approach. Data were analyzed using descriptive analysis of the principles of good governance. The results showed that the Public Service Unit UPP The Ministry of Industry has not meet the principles of good governance in providing services recommendation to the applicant. The main problems in the provided services is the processing time exceeds a predetermined SOP. Input from the applicant to make changes into an online recomendation has been carried out by the UPP. However, these programs will be effective on 18 November 2016, so the evaluation of the effectiveness of the services cannot be done. Therefore, innovation needs to be done to improve the service to the applicant so that the service can be maximized. "

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya berbagai permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah walaupun telah ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi indikator adanya penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Rumusan permasalahan penelitian bagaimana penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dengan model deskriptif analitif. Hasil yang diperoleh adalah prinsip good governance diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan good governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya terwujud karena adanya berbagai permasalahan.

---

This thesis was motivated by occurrence of various problems in the procurement of government goods / services although there has been Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. This Presidential Decree becomes an indicator of good governance in the procurement of government goods / services. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. Problem formulation about how is implementation good governance principles in goods and service Procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle.Purpose of this research is to analyze about implementation good governance principles in goods and service procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution to solve the obstacle. The methodology used is a normat ive study wi th analitif descriptive models. The results obtained that good governance principles are applied in the procurement of government goods/services in several conditions. Implementation of good governance in the procurement of government goods / services in the Ministry of Forestry has not been fully realized because of various problems."