Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBesarnya jumlah TKI dari tahun ketahun banyak menimbulkan berbagai masalah. Sertifikasi profesi bagi para TKI sering banyak dilupakan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Produk hukum telah dibuat oleh pemerintah tapi penilis melihat kurang adanya monitoring oleh pemerintah. Jingga pada akhirnya pelanggaran dan penyelewengan dalam Iingkup ini banyak terjadi.Hal yang ironi yaitu, seorang Calon TKI yang akan bekerja keluar negeri dituntut untuk mempunyai keterampilan. Dapat di banyangkan apabila seorang Calon TKI yang akan bekerja tidak memiliki sama sekali keterampilan bekerja. Buakan hanya dapat dikembalikan namun tidak menutup kemungkinan kasuskasus penganiayaan yang terjadi terhadap Para TKI yang dilakukan oleh para majikan berawal dari kurang terampilnya TKI tersebut dalam bekerja.Untuk mencegah hal-hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah mewajibkan bagi para Calon TKI untuk memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperolehnya terlebih dahulu harilus menempuh pelatihan dan pendidikan. Namun karena kurangnya monitoring hal tersebut di jadikan proyek bisnis sehingga dengan mudahnya para agen penyalur dengan mullah membeli sertifikat tersebut.Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan proses kontrol yang ketat, khususnya dalam hal uji kompetensi, pelatihan dan sertifikasi. Penulis dalam tesis ini banyak membahas sistem peraturan yang ada dalam mengatur hal tersebut. Penulis juga akan memberikan beberapa data bukti bahwa telah banyak terjadi pelanggaran yang sangat fatal terjadi.Kajian produk hukum juga akan di bahas dalam tesis ini, dimana banyak terjadi kerancuan dalam setiap produk Undang-Undang yang mengaturnya sehingga menjadi celah bagi para oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas para Calon TKI."

"Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi, seperti penanaman modal asing secara laiigsung, maka jumlah tenaga kerja asing yang herkerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Apalgi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia seperti WTO, AFTA dan APEC semakin memperbesar peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Dalam World Ttrade Organisation yang salah satunya membahas perdagangan dalam sektor jasa (General Agreemnts on Trade in Services), mewajibkan kepada setiap negara anggotanya untuk membuka akses pasarnya bagi penyedia jasa asing. Indonesia yang telah ikut seta dalam WTO dan telah meratifikasi tentunya harus mengikuti kewajiban yang diamanatkan dalam perjanjian tersebut. Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih seratus persen, telah menimbulkan sikap pesimistis dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan dalam waktu dekat, khususnya menyangkut pemecahan masalah pengangguran dan menghadapi tantangan globalisasi di bidang ketenagakerjaan. Untuk itu perhatian terhadap aspek kualitas sumber daya manusia harus menjadi titk sentral. Selain itu pengaturan dari sektor perundang-undagan juga harus lebih dimaksimalkan demi terciptanya perlindungan dan pengawasan yang lebih baik bagi tenaga kerja asing."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk kekerasan terhadap perempuan buruh migran/PBM, dan bagaimana bentuk upaya survival PBM dalam menghadapi dan menyikapi kekerasan.Kemiskinan merupakan alasan utama yang mendorong perempuan desa tergerak untuk meninggalkan kampung halaman bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Masuknya perempuan dalam pasar kerja yang berarti telah terjadi pergeseran peran perempuan dari sektor domestik ke sektor publik, yang diasumsikan akan membawa kemajuan bagi perempuan, tidak serta membebaskan perempuan dari tindak kekerasan.Kekerasan terjadi sejak awal hingga akhir siklus kerja: masa persiapan di kampung halaman dan tempat penampungan PJTKI, masa penempatan di Arab Saudi, masa kepulangan di bandana Soekarno Hatta dan di kampung halaman. Kekerasan mengambil beragam bentuk, yakni ekonomi, psikologis, fisik, dan seksual. Kekerasan muncul tidak bersifat tunggal, melainkan multilapis. Artinya, seorang PBM dapat mengalami 2 hingga 4 bentuk kekerasan sekaligus. Kekerasan terjadi berkaitan dengan 3 faktor, yakni gender, kelas, dan ras, sebagaiman posisi PBM, yakni sebagai perempuan. pembantu rumah tangga, dan pendatang.Kekerasan bersifat interaktif dan struktural, karena pelaku kekerasan bisa individu, juga kolektif. Secara individual, pelaku adalah oknum aparat desa, calo/sponsor, suami atau ayah, majikan atau pegawai PJTKI, dan majikan. Secara kolektif atau kelembagaan, aktor yang terlibat adalah PJTKI, pemerintah dalam hal ini Depnaker dan KBRI atau Konsulat Jenderal, serta negara.Di balik duka nestapa akibat kekerasan yang dialami, PBM memiliki bentuk upaya survival. Bentuk upaya survival yang dilakukan adalah bertahan/coping dan perlawanan sehari-hari (everyday forms of resistance). Terdapat bentuk variasi coping, yaitu: diam, berlari atau bersembunyi, dan menghindari sumber kekerasan. Perlawanan sehari-hari dilakukan dengan cara sabotase, berpura-pura sakit/pingsan, memperlambat pekerjaan, menggosip, dan berkorespondensi secara sembunyi-sembuyi. Terkadang bentuk perlawanan sehari-hari bisa menunjukkan tingkat yang lebih serius, yakni perang mulut dan adu fisik diperlengkapi senjata ala kadarnya.Meskipun bentuk upaya survival tergolong parsial dan sederhana, tidak terwadahi dalam organisasi formal, dan tidak terkoordinasi dengan baik, namun secara nyata memiliki efek katarsist meringankan, memperbaiki posisi tawar dalam hubungan dengan PJTKI dan majikan, menumbuhkan kesadaran kritis dan militansi, mempertahankan semangat perlawanan kolektif dan organisasional, serta berkontribusi bagi lahirnya aktifis perempuan buruh migran di level grassroot.

---

Women Migrants Workers in the Midst of Violence: Study on Survival of Women Migrant Workers as Maidservant in Confronting and Reacting ViolenceIn brief, this research explain violence against women of migrant labor (PBM) and what the survival effort of PBM in confronting and reacting violence.

Poverty is major basic that motives village women to leave their home to work as maidservant in Arab Saudi. Women's participation in the job market mean that there is occurred a forward movement of women's role from domestic to public sector and it is assumed that it would bring any progress for women; however, that freedom of violence not come all of a sudden for women.

Violence against women is existed since the beginning to the end of the job cycle i.e. during the preparation phase in the homegrown and in the accommodating place of PJTKI, during the locating phase in Arab Saudi, the returning phase in Airport of Soekarno-Hatta and at their homegrown again. Violence against women takes any shape such as economy, psychological, physical, and sexual. Violence not emerge in one-man doer, but multilevel. Meaning, a PBM could face two or four kind of violence all at once. Violence is occurred in related to three factor i.e. gender, class, and race as well as the women's role as women, maidservant and newcomer.

Violence against women is interactive and structural because the doer of violence could be individual or collective. Individually, the doer of violence is the village staff with bad manner, sponsor, husband or father, the employer or staff of PJTKI, and the boss. Meanwhile, the involved actors collectively or institutionally are PJTKI, the government in this case is Depnaker (Ministry of Men-power) and the representative office of RI or General Consulates, and the country.

Behind the miserable as result of violence, PBM has such survival effort i.e. coping and everyday forms of resistance. Coping includes silent, run or hidden, and stay away the sources of violence. Everyday forms of resistance are such as sabotage, pretend to be ill or unconscious, slow down works, disseminate rumor and chitchat, secret correspondence. Occasionally, such everyday forms of resistance could show a more serious i.e. verbal dispute and trial of physical, completed with any of available weapon.

Although such survival effort are partial and simple, not including in formal organization, and not coordinate well, however, it has effect of catharsis to relieve, improve the bargaining position in relation to PJTKI and the employer, develop ethical awareness and militancy, maintain the spirit of collective resistance and organizational and contribute the emergence of PBM activist at grassroots level."

"Pajak merupakan salah satu komponen penting sumber penerimaan negara. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pemerintah berasal dari penghasilan yang diperoleh penduduknya, baik penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing. Kebutuhan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang akan tenaga kerja asing adalah tidak dapat dihindarkan. Salah satu sisi yang dapat dilihat dari masuknya tenaga kerja asing ini adalah pajak, dimana tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia pasti memperoleh penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan asas sumber, pemerintah Indonesia berhak untuk memungut pajak atas penghasilan tenaga kerja asing yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia. Berkaitan dengan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja asing, pemerintah Indonesia membagi tenaga kerja asing menjadi dua kategori yang didasarkan atas jangka waktu mereka berada di Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah negara asal si tenaga kerja asing juga berhak untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh tenaga kerja asing tersebut, sehingga tenaga kerja asing yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia dikenakan beban dua kali pemungutan pajak, yaitu pemungutan pajak di negara asalnya dan di Indonesia. Pembebanan dua kali pungutan pajak ini dikenal dengan istilah pajak berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing dari terjadinya pajak berganda yang diterapkan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan belum memadai, karena perlindungan dan kepastian hukum tersebut hanya diberikan kepada tenaga kerja asing yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, sedangkan bagi tenaga kerja asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri tidak ada perlindungan hukum karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan pemerintah sebagai upaya pencegahan dari terjadinya pajak berganda."

"Dalam rangka penyusunan skripsi ini, ada beberapa hal yang telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masa Jah-masalah yang dihadapi dalam rangka kegiatan pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar neger1, baik yang dirasakan oleh pengusaha pengerah tenaga kerja maupun tenaga kerja yang dikerahkan, yaitu 1) bahwa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan swasta untuk memperluas kesempatan kerja 2) bahwa pengusaha pengerah tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri, tidak dapat sepenuhnya membantu usaha pemerintah tersebut, dikarenakan kemungkinan akan dihadapi olehnya 3) bahwa tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan tidak semmanya dapat dikerahkan ke luar negeri 4) bahwa ternyata masalah-masalah yang terjadi dapat menghambat kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri yang berarti menghambat usaha pemerintah dalam memperluas lapangan kerja, oleh karena itu melalui penelitian dan pengamatan, penulis berharap dapat mengetahui sebab-sebab tinbulnya masalah tersebut, agar dapat ditemukan dan diambil langkah untuk menanggulanginya. Dengan demkian usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri benar-benar dapat berfungsi sebagai usaha untuk memberi kesempatan kerja bagi yang memerlukannya. Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah mempelajari hukum perburuhan, khususnya mengenai pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja, hukum perjanjian, perlindungan sosial dan hukum perdata Internasional. Data-data yang diperoleh untuk penulisan ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian lapangan memperlihatkan bahwa usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri mengalami berbagai hambatan, oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran akan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, serta kurangnya informasi dan pengetahuan tentang situasi, kondisi dan hukum yang berlaku di tempat tenaga kerja bekerja. Selain itu peraturan-peraturan yang ada belum memberikan kepastian dan jaminan perlinndungan hukum yang cukup. Dengan demikian untuk peningkatannya diperlukan kesadaran dari semua pihak serta peran pemerintah."

"Tugas akhir ini berisi tentang rancangan proses seleksi dan pelatihan pada tenaga kerja wanita yang akan bekerja di sektor informal atau sektor rumah tangga pada jenis pekerjaan Penata Laksana Rumah Tangga/Pembantu Rumah Tangga, Pengasuh bayi, Pengasuh balita, Pengurus Orang tua/jompo di Arab Saudi yang ditempatkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Rancangan yang dibuat itu didasarkan pada analisis terhadap kondisi tenaga kerja wanita dan kondisi pekerjaan di Arab Saudi. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa seleksi terhadap calon tenaga kerja wanita perlu dilakukan bertahap, dimulai dengan seleksi administrasi dan kesehatan serta wawancara terfokus untuk mengetahui kuat/tidaknya motivasi, kemampuan penyesuaian diri, sikap asertif dan kesadaran akan resiko yang mungkin dihadapi. Pelatihan bagi calon tenaga kerja wanita meliputi teori dan praktek ketrampilan mengurus rumah,memasak,mencuci disamping kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab dan pemantapan sikap mental, pengetahuan norma/adat istiadat masyarakat Arab Saudi. Dengan disusunnya rancangan seleksi dan pelatihan bagi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi ini diharapkan diperoleh tenaga kerja wanita yang memiliki kesiapan mental, ketrampilan, mampu berkomunikasi, sesuai dengan kondisi pekerjaan dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna, sehingga akan berdampak positif pada menurunnya akses negatif penempatan tenaga kerja wanita di Arab Saudi."

"Sebagai salah satu faktor produksi, keberadaan tenaga kerja sangat penting dalam menentukan besaran output yang dapat di produksi. Walaupun sejalan dengan perkembangan tehnologi yang semakin maju, namun tetap diperlukan adanya tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan beraneka jenis barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Khususnya bila ditinjau secara mikro, komposisi penduduk yang bekerja dalam struktur kependudukan secara umum sangat penting khususnya dalam melihat distribusi output yang tercipta di tingkat nasional. Karena kurang berartilah kiranya apabila output nasional meningkat tetapi di lain pihak juga bertambah banyak jumlah penduduk non produktif yang harus menerima bagian dari total output tersebut. Indonesia termasuk dalam negara yang mempunyai populasi penduduk yang besar. Sejalan dengan hal tersebut, banyak pula penduduk yang terkategori sebagai angkatan kerja. Namur banyak dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun tidak terserap dalam lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri. Tersedianya kelebihan tenaga kerja ini diantisipasi oleh pemerintah, yang salah satunya adalah dengan mengatur suatu bentuk ekspor jasa tenaga kerja ke luar negeri. Namun tenaga kerja yang lebih banyak berkecimpung dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini adalah berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sehingga pada negara tujuan, mereka lebih banyak mengisi lowongan yang ada pada sektor informal. Yang mana tingkat upah pada sektor tersebut lebih rendah dari yang tersedia pada sektor formal. Padahal peluang kerja baik untuk sektor formal maupun informal keduanya banyak didapati pada pasar kerja internasional. Walaupun demikian upaya penempatan TKI terampil untuk mengisi lapangan kerja formal sesuai dengan pangsa pasar yang ada. Disamping dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah di dalam negeri, dengan keberadaan TKI ini juga memberikan masukan devisa yang bermanfaat dalain ketersediaan mata uang asing di dalam negeri yang akan digunakan sebagai alat transaksi dalam interaksi di tingkat internasional. Penerimaan devisa negara melalui TKI ini tentunya tidak terlepas dari berapa besar jumlah TKI yang beroperasi di luar negeri. Sementara baik penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI itu sendiri diperkirakan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan motivasi individu untuk ikut serta dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini. Hal-hal tersebut diantaranya adalah rasio gaji antara bekerja di dalam negeri dengan menjadi TKl di luar negeri, alokasi anggaran pemerintah terhadap program ini dan besarnya biaya untuk mulai beroperasi sebagai TKI. Dengan melakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan metode regresi dalam ilmu statistik, maka dapat di perkirakan bagaimana kepekaan penerimaan devisa dari TKI dan jumlah TKI terhadap perubahan rasio gaji, alokasi anggaran pemerintah dan biaya akses. Disamping itu bila diperhatikan dari sembilan tahun observasi yang dilakukan, maka baik plot data penerimaan devisa dari TKI maupun plot data jumlah TKI akan membentuk suatu pola tertentu yang dapat diwakili oleh suatu persamaan matematis (juga diperoleh dengan metode regresi). Sehingga dapat diduga kemungkinan besarnya penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI pada masa yang akan datang (atau pada suatu waktu tertentu). Sehingga bagi pengambil kebijakan akan mempunyai alternatif pertimbangan yang lebih komfrehensif. "

"Tenaga keria di pulau Jawa berkembang sesuai dengan perkembangan penduduk. Menurut BPS pertumbuhan penduduk di Indonesia rata-rata pertahun 2,13 %. Perkembangan penduduk den perkernbangan tenaga kerja memerlukan usaha penyediaan lapangan kerja dan kesempatan keria. Karena sebahagian besar penduduk bermukim di desa-desa, make masalah tenaqa kerie dan lapanqan kane juga melanda perkembanqan desa. Untuk men qatasi hal tersebut ditetapkan kebijakan tentang tenaga kerla. Dalam kenyataannya masih ada kesenjanqan antara upaya dan hasil yang dicapai dafam pelaksanaan kebijakan tersebut. lniIah yang menarik kami untuk mencoba menqadakan suetu anahsis tentang kebihakan tenaga kane khususnya tenaga kerta pedesaan denqan mengambil kasus di pulau Jawa. Untuk dapat melakukan kegiatan analisis, diperlukan berbagai data yang dapat diqunakan sebaqai alat untuk menqindikasikan dan membandinqkan antara kebijakan yang sedang benlaku denqan berbaqal kemunqkinan perkembanqan situasi dan kondisi masyarakat pedesean sekarang ml. Kebijakankebijakan tentana tenaqa kerja ditetapkan melalui GBHN dan REPELITA serta keputusan keputusan pemerintah Iahnnya. Data tentanq ketenagakerjaan penulis himpun dan Biro Pusat Statistik ( BPS ); denqan memilih dan memilah-milah data ketenaqakerjaan khususnya di pedesaan pulau Jawa. Selain itu, diusahakan pula untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanakan kebijakan tentang pembinaan tenaga kerja pedesaan. Masalah tenaga kerja bukan hanya mempengaruhi bidang kependudukan tetapi lebih luas dari pada itu. Pertumbuhan kebutuhan lapangan kerja yang diperlukan tidak seimbang dengan pertumbuhan tenaga kerja. Faktor-faktor kriminalitas clan penyakit sosial lainnya dapat merupakan dampak negatif dan tidak teratasinya masalah pengangguran. lroninya, tenaga kerja di pulau Jawa berlimpah tetapi ketersediaan lapangan kerja yang ada tumbuh sangat terbatas, sedangkan di luar pulau Jawa kemungkinan lapangan kerja terbuka luas tetapi tenaga kerja tumbuh sangat lambat. Memindahkan tenaga kerja melalui program transmigrasi atau bentuk migrasi lainnya tidaklah mudah karena memerlukan biaya clan fasilitas yang akan menelan jumlah rupiah yang sangat besar. Kami berusaha untuk menganalisis masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa dengan menggunakan analisis yang komprehensif dengan pendekatan yang interdisipliner. Sesuai pilihan, analisis itu dilakukan dengan menggunakan teori-teori dari DUNN clan KUNTORO MANGKUSUBROTO serta C. LESTIARINI. Dari hasil analisis itu kami menemukan pokok masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa mi adalah karena tidak mampunya disediakan lapangan kerja bagi para penganggur yang membutuhkannya. Sekaligus kami mengemukakan adanya 3 ( tiga ) kemungkinan terpilih dari beberapa alternatif yang tersusun untuk mengatasi masalah tersebut (1) peningkatan pengetahuan tenaga kerja melalui pendidikan, penyuluhan, latihan clan teknologi (peningkatan Sumber Daya Manusia ), (2) penyediaan lapangan kerja, clan (3) penyebaran tenaga kenja. Ketiga alternatif terpilih itu kami uji dengan " model diagram keputusan dengan mengkaji sampai kepada nilai kejadian yang diusahakan dinilai dengan rupiah, apakah positif atau negatif. Dari pengujian tersebut ternyata bahwa alternatif yang paling positif adalah upaya mengatasi masalah tenaga kerja pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja. Upaya Iainnya dapat merupakan suplemen dari upaya terpilih tersebut. Dengan demikian Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat kebijakan ketenagakerjaan untuk 5 ( lima ) tahun mendatang, atau mengkaitkan semua kegiatan instansi-instansi pemenintah, yang dapat memenuhi upaya penyediaan lapangan kerja tersebut."