Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pelayanan pertanahan di daerah yang mempunyai Dinas Pertanahan dan Kantor Pertanahan. Pemilihan Kota Tangerang sebagai Iokasi penelitian karena kedekatannya dengan Ibukota negara sehingga menghemat biaya dan waktu.Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif karena dianggap Iebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan perilaku organisasi yang dikaitkan dengan efektivitas kebijakan pemerintah yang sebelumnya tidak diduga. Analisa dilakukan terhadap aspek keiembagaan, SDM, dan sistim/prosedur pelayanan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peiaksanaan pelayanan pertanahan di Kota Tangerang didominasi oleh BPN. Dinas Pertanahan yang dibentuk sejak tahun 2000, sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diindikasikan dengan tidak adanya Kantor Dinas dan belum diisinya personil sebagaimana yang ada pada struktur organisasi Aparat Pemda Kota Tangerang yang definitif sebagai aparat Dinas Pertanahan hanya berjumlah 6 (enam) orang dan tidak ada yang berkualifikasi teknis pertanahan.Kondisi yang demikian menjadi masalah bagi aparat Pemda karena mereka berkantor di Kantor instansi pusat tetapi status adaiah pegawai daerah. Tidak ada kejelasan atas tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Di samping itu, anggaran yang disediakan pada APBD untuk Dinas Pertanahan tidak pernah direalisasikan sehingga pelayanan pertanahan belum menghasilkan retribusi.Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pelayanan yang menjadi tugas BPN mengacu pada Instruksi Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan, sedangkan tugas Dinas Pertanahan (Pemda) mengacu pada Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Meski ada pembagian tugas, dalam pelaksanaannya seluruh pelayanan dilakukan aparat BPN.Tidak diperoleh data tentang kegiatan yang telah dilakukan Dinas Pertanahan. Staf yang ada bersifat pasif dan hanya sebatas mengagendakan surat yang ditujukan kepada Dinas tanpa mengetahui tindak lanjutnya. Pelaksanaan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Kinerja aparat BPN pada umumnya sudah baik, ditandai dengan adanya akuntabilitas dan responsibilitas serta pembinaan dari pimpinan secara rutin. Pelayanan sudah transparan, terbuka dan setiap informasi bisa diperoleh dengan mudah. Prosedur pelayanan sudah jelas dengan sistem Ioket. Tertib administrasi sudah sangat maju mengingat Kota Tangerang merupakan daerah percontohan pelayanan pertanahan, yang ditandai dengan adanya Mosaik Foto Udara.Masalah yang dihadapi dalam pemberian pelayanan adalah kekurangan tenaga ukur. Hal ini terjadi karena profesi tenaga ukur membutuhkan keahlian tersendiri, tetapi penerimaan pegawai BPN sangat terbatas. Untuk mengatasinya, BPN Kota Tangerang memakai tenaga pengukur berlisensi. Masaiah Iain adalah kebiasaan masyarakat untuk menyuruh orang Iain (calo). Hal ini menyebabkan imej yang kurang baik bagi BPN. BPN sudah mempunyai kerangka waktu dan biaya yang pasti, namun calo sering memberikan Informasi seolah-olah pelayanan itu sulit. Untuk itu, sangat diharapkan kesadaran masyarakat untuk mau mengurus sendiri keperluannya dengan mendatangi Kantor Pertanahan.Kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah Dinas Pertanahan belum melaksanakan tugasnya dan tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Pelaksanaan pelayanan di KPKT cukup baik, transparan, prosedur yang jeias dan sederhana serta tertib administrasi. Sedangkan rekomendasi yang dapat disampaikan adalah perlunya Pemda Kota Tangerang untuk memberdayakan Dinas Pertanahan karena pelayanan pertanahan dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

---

This research aims to examine the implementation of land affair services in the local government which has District Office or Local Oflice of Land Affair. The selection of Tangerang as the location of the research is based on its location which is close to the capital city, hence it will reduce cost and time.The method of research in the research is qualitative because easier to adapt in facing the problem of behaviour of organization relates to the etfectiveness of policies made previously. Analysis is examined on aspects of institutional, human resources, and procedure of services.The result shows that the implementation of land affair services in the city of Tangerang from 2000, has not implemented well. It is indicated by the absence of Local Office of Land Affair and there is no staff positioned in the structure of the local govemrnent. The definitive functionaries in the local govemment are only 6 staffs and they do not have specific skill on land affair.That condition generates problem for the local officers because they work in central office, but their status is local apparatus. There is no clear job description for them to do their job. Besides that, available budget for the services is never realized, hence the service has not generated retribution.Base on the regulation, the services is managed by BPN based on the Instruction of Land Affair Minister/Head of BPN number 3 year 1998 on The Advancement of Efficiently and Quality of Public Service in Land Affair. The duty of Local Office is based on Keppres number 34 year 2003 on National Policy on Land Affair. Even there is a division of responsibility, the implementation of all services of land affairs are managed by BPN.There is no data on activities done by the Local Office. The staffs are passive and their activities only make timetable and registered letters for the office without knowing how to respond it.The services are running well. The performance of BPN is generally fine. It is proven by the accountability and responsibility and also routine supervision from the leader. The services are transparent, open and information can be acquired easily. The procedure of services has been clear using partial and specific service system. Administration is advance and orderly implemented because the city of Tangerang is a model for the land affair services proved by Air-Photograph Mosaic.The problem faced in giving land affair services is lack of skilful labour for measuring. It is because the profession of land measuring needs special skill. To solve the problem, BPN Tangerang uses licensed worker. Other problem is the culture of the citizen to ask certain people to handle the process or broker. It generates bad image to the institution. The institution has its ovlm exact timeframe and cost, however the broker usually makes it complicated and time-consuming.The conclusion of the research is that the Local Office of Land Affair has not implemented its duties and it is handled by District Office of Land Affair. The implementation of KPKT is fair, transparent, clear, simple and orderly administered. The recommendation that can propose here is that there is a need for the local government of Tangerang to empower the Local Office of Land Aifair because the services can be potential income. The citizen is also suggested not to use broker and come by themselves to the office."

"Pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik wajib dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan sejak 8 Juli 2020. Adanya sistem layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik, secara tidak langsung berdampak pada PPAT yang memiliki peran penting dalam pendaftaran Hak Tanggungan sehingga menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan dan dokumen lainnya dilakukan melalui sistem elektronik dan dalam bentuk dokumen elektronik. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah pelayanan hak tanggungan secara elektronik di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten dan tanggung jawab PPAT dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih mendalam suatu gejala dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada. Hasil analisis penelitian ini yaitu dalam hal penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan berbentuk dokumen elektronik dan kelengkapan persyaratan kepada Kantor Pertanahan tetap menjadi tugas dari PPAT. Tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik mengakibatkan adanya suatu tanggung jawab khususnya berhubungan dengan tanggung jawab terhadap berkas dan dokumen yang diunggah dan yang disimpan oleh PPAT. Dalam hal ini PPAT harus selalu memperbaharui semua informasi mengenai regulasi Teknologi Informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari serta harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

---

The implementation of electronic integrated Mortgage services must be carried out in all Land Offices since July 8, 2020. The existence of an electronic integrated Mortgage Service system, indirectly impacts PPAT which has an important role in the registration of Mortgage Rights, giving rise to a responsibility. Mortgage registration is carried out electronically, so the Deed Granting Mortgage and other documents is carried out through the electronic system and in the form of electronic documents. The problem with this study is the electronic mortgage service in the Tangerang City area of Banten Province and the PPAT's responsibility in the electronic mortgage registration process. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a statutory approach is used. The data analysis used qualitatively with the type of explanatory research which aims to describe or explain more deeply a symptom and is to reinforce the existing hypothesis. The results of the analysis of this study are that in terms of submitting the Deed Granting Mortgage in the form of an electronic document and the completeness of the requirements of the Land Office, it remains the task of the PPAT. PPAT's responsibility in registering Mortgage electronically results in a responsibility, especially in relation to the responsibility for files and documents uploaded and stored by PPAT. In this case, the PPAT must always update all information regarding Information Technology regulations related to the implementation of his daily duties and must be careful in carrying out his position so that problems do not occur in the future."

"Skripsi ini membahas implementasi administrasi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan dikota Tangerang. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi administrasi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan dikota Tangerang dan kendala serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dengan menggunakan teori administrasi pendapatan oleh Mc Master. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan studi lapangan, studi literatur dan observasi dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi administrasi pendapatan di Kota Tangerang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi adalah tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis sebagai turunan peraturan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.Upaya yang dilakukan meliputi perumusan petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk peraturan daerah retribusi pelayanan kebersihan yang akan datang, penambahan dan perawatan sarana prasarana kebersihan, pelatihan sumber daya manusia serta evaluasi rutin.

---

This thesis discusses the implementation of the levy revenue administration In the city of Tangerang Janitorial Services. This thesis raised two issues, namely how the implementation of levy revenue administration in the city of Tangerang janitorial services and constraints as well as the efforts made by the Tangerang municipal administration using the theory of income by Mc.Master. This study uses a qualitative approach to data collection methods with field studies , literature studies , and observation with qualitative data analysis techniques. This result of this study stated that the implementation of the Administration of the city of Tangerang income is not in accordance with the applicable regulations. Constraints faced is the lack of guidelines and regulatio as a derivative of Perda No.1 Tahun 2011. The effortd include the formulation and implementation of technical guidance to local the regulation retribution cleaning services to come, additions and suggestions hygiene infrastructure , human resource training and regular evaluation."

"PTSL merupakan program pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat serta menambah jumlah pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Selain untuk mempercepat laju pendaftaran tanah di Indonesia PTSL juga difungsikan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta kesejahteraan hak atas tanah masyarakat. Dalam prakteknya, PTSL khususnya di Tangerang Selatan terdapat beberapa permasalahan. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi tersebut maka dalam penelitian ini diangkat dua rumusan yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan PTSL di Tangerang Selatan, yang kedua, upaya yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan PTSL di Tangerang Selatan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan dukungan data empiris berupa wawancara kepada Pejabat Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan serta masyarakat yang mengikuti kegiatan PTSL. Hasil analisis dalam penelitian ini yaitu penyebab permasalahan yang terjadi dalam PTSL di Kota Tangerang Selatan adalah karena kurangnya kelengkapan berkas, alas hak atas tanah yang belum jelas, adanya syarat biaya PPH dan BPHTB yang tidak dapat terpenuhi, syarat pembuatan akta tanah yang tidak dapat terpenuhi, kendala sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Tangerang Selatan yang bertugas menangani PTSL, banyaknya tanah yang terlantar, serta belum optimal nya penerapan asas Contradictur Delimitatie. Kemudian upaya yang diperlukan adalah mengoptimalkan pelaksanaan dari segi substansi hukum, budaya hukum dan struktur hukum yang terlibat dalam PTSL di Tangerang Selatan. Kemudian saran yang diberikan adalah rekonstruksi Permen PTSL terkait aturan jangka waktu pelaksanaan, jumlah pelaksana PTSL dan terkait aturan Pajak PPH serta BPHTB, menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat serta memperbaiki kualitas serta kuantitas anggota pelaksana PTSL.

---

PTSL is a land registration program implemented by the government in order to accelerate and increase the number of land registrations throughout Indonesia. In addition to accelerating the pace of land registration in Indonesia, PTSL also functions to provide guarantees of legal certainty and the welfare of community land rights. In practice, PTSL, especially in South Tangerang, has several problems. To analyze the problems that occur, in this study two formulations are raised, namely the factors that cause problems in the implementation of PTSL in South Tangerang, second, the efforts needed to solve PTSL problems in South Tangerang. To answer the formulation of the problem, normative research methods were used with the support of empirical data in the form of interviews with South Tangerang City Land Office officials and the community participating in PTSL activities. The results of the analysis in this study are that the causes of the problems that occur in PTSL in South Tangerang City are due to a lack of completeness of files, the grounds for land rights are not yet clear, there are requirements for PPH and BPHTB fees that cannot be fulfilled, requirements for making land deeds that cannot be fulfilled, human resource constraints at the South Tangerang Land Office in charge of handling PTSL, the large amount of abandoned land, and the not yet optimal application of the Contradictur Delimitatie principle. Then the effort needed is to optimize the implementation in terms of legal substance, legal culture and legal structure involved in PTSL in South Tangerang. Then the advice given was the reconstruction of the PTSL Ministerial Regulation related to the rules for the implementation period, the number of PTSL implementers and related to the PPH and BPHTB Tax rules, intensifying outreach to the community and improving the quality and quantity of PTSL implementing members."

"Skripsi ini membahas analisis implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang dan kendala-kendala yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang jika dilihat dari tiga tahapan, yaitu: identifikasi, penetapan dan pemungutan, belum berjalan dengan optimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang, terdapat berbagai macam kendala. Adapun kendala tersebut diantaranya yaitu rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat maupun juru parkir, juru parkir tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, adanya parkir liar, keterbatasan sarana dan prasarana perparkiran, sistem setoran retribusi parkir yang tidak tetap, lemahnya penegakan hukum, kendala koordinasi, di mana tidak adanya koordinasi antara masyarakat, Polisi dan pihak Dinas Perhubungan Kota Tangerang, serta kendala lemahnya pengawasan.

---

This thesis explains the analysis of the implementation of parking charge collection in Tangerang municipality. Core issues raised within this thesis are related to the implementation of parking charge collection in Tangerang municipality, and constraints which are existed at the process of collecting user charge. The research applies qualitative approach, and uses literature studies, observation and in-depth interview as data collection technique.

Results of this study indicate that the collection of parking charge in Tangerang municipality in practice is not done optimally and has not yet in accordance with applied local regulations. As for the implementation of parking charge collection in Tangerang municipality, researcher found various kind of constraints, such as low initiative and knowledge between citizens and parking attendants, improper duty implementation by parking attendants, illegal parking spaces, limited parking sources, unfixed parking charge deposit, weak law enforcement, coordination problems between polices, citizens, and Department of Transportation in Tangerang municipality. And other constraints related to supervision."

"Skripsi ini membahas analisis implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu terkait dengan implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang dan kendala ndash; kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang, jika dilihat dari tiga tahapan, yaitu identifikasi, penetapan dan pemungutan, belum berjalan optimal. Terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang, yang terbagi menjadi dua, yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

---

This thesis explains the analysis implementation of groundwater tax collection in Tangerang municipality. Core issues raised within this thesis are related to the implementation of groundwater tax collection in Tangerang, and constraints which are existed. The research applies quantitative approach, and uses literature studies and field research observation and in depth interview as data collection technique.

Results of this research indicate that the collection of groundwater tax in Tangerang municipality, if viewed from three phases i.e identification, assessment, and collection, in practice is not done optimally. Thera are various constraints on collection of groundwater tax, that is internal and external constraints. "

"[Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem informasi manajemenpelayanan terpadu (SIMYANDU) terintegrasi di Badan Pelayanan PerizinanTerpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan, sebagai salah satu upaya pemanfaatanteknologi informasi dalam meningkatkan penyelenggaraan layanan perizinan.Namun dalam implementasinya, sistem ini dianggap masih belum baik yang dapatdilihat dari terdapat beberapa permasalahan. Penelitian ini dilakukan denganmenggunakan pendekatan Post Positivist yang didasarkan pada teoriImplementasi Sistem Informasi oleh James Wetherbe (1989, dalam Whitten dkk)dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu melaluiwawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapanSimyandu terintegrasi ini masih ditemui beberapa kendala dari sisi efisiensi outputyang tidak paperless, masih maraknya pratik calo, adanya ketidaksinkronan dalamproses mutasi berkas serta kurangnya sosialisasi layanan SMS Centre dan Websitekepada masyarakat yang termasuk ke dalam Aplikasi Simyandu untuk mengecekstatus perizinan., This thesis discusses about Implementation of Application Integrated SistemInformasi Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) at Badan PelayananTerpadu (BP2T) of South Tangerang. The Application is one of the effort to useInformation Technology (IT) in order to increase the services. However, theapplication of this system is not good enough, considering the number of problemthat came up in the process. This research used the Post-Positivist approach,which based on James Wetherbe (1989 in Jeffrey Whiten, 2001) theory ofinformation system implementation, with descriptive designed text and qualitativemethod through in-depth interview. The result shows that the application ofintegrated Simyandu still facing several problems, such as output efficiency,numerous case of calo, the in-synchronizes data digitalization, and also lack ofpublication of Sms Centre and Web service available in Simyandu Application.]"

"Pemerataan pelayanan bagi seluruh kalangan merupakan sebuah topik yang sering diperbincangkan di tingkat internasional dan juga nasional. Kerentanan lansia membuat percepatan akan vaksinasi diperlukan untuk mencegah Covid-19. Dalam pelaksanaannya diperlukan akses yang baik dan kebijakan yang memadai untuk lansia dalam proses vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses lansia pada program vaksinasi Covid-19 di Kota Tangerang, dengan menggunakan teori akses dari Saurman (2016) yang membagi akses menjadi 6 dimensi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan post positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akses pelayanan vaksinasi lansia sudah tersedia dengan baik secara fisik maupun akses non fisik, namun, terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan terutama dalam hal sumber daya pemerintah maupun terkait koordinasi antar elemen agar pelayanan dapat diakses dengan baik oleh masyarakat lansia. Kemudian diperlukan ketersediaan lansia dalam mengakses pelayanan tersebut dengan baik, hal tersebut disebabkan terdapat ketimpangan antara masyarakat yang bersedia untuk mencari informasi mengenai pelayanan dan mendapatkan pelayanan tersebut dengan masyarakat yang tidak memiliki keperdulian atau kemauan dalam mengakses pelayanan vaksinasi Covid-19

---

Equitable distribution of services for all circles is a topic that is often discussed at the international and national level. The vulnerability of the elderly makes the acceleration of vaccination necessary to prevent Covid-19. In its implementation, it is necessary to have good access and adequate policies for the elderly in the vaccination process. This study aims to analyze the access of the elderly to the Covid-19 vaccination program in Tangerang City, using the access theory from Saurman (2016) which divides access into 6 dimensions. This research is a descriptive research, with a post-positivist approach through data collection techniques in-depth interviews and literature study. The results in this study indicate that access to vaccination services for the elderly is available both physically and non-physically, however, there are several things that need to be optimized, especially in terms of government resources and related to coordination between elements so that services can be accessed properly by the elderly community. Then the availability of the elderly is needed in accessing these services properly, this is because there is an imbalance between the elderly community who are willing to seek information about services and get these services and the elderly people who do not have the concern or willingness to access Covid-19 vaccination services."

"Potensi yang terdapat di daerah harus dapat didukung dengan pelayanan publik yang memuaskan. Pengintegrasian pelayanan publik sering kali menjadi pilihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan demi perubahan pada bidang integrasi pelayanan telah banyak dilakukan. Sampai akhirnya dibentuklah Mal Pelayanan Publik pada April 2021. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan teori One Stop Shop dari Askim (2011) yang dibagi ke dalam lima isntrumen, yaitu: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur partisipan pada Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan cukup beragam. Akan tetapi, masing-masing penyedia belum memberikan task portofolio pelayanan yang lengkap. Selain itu, partisipan tidak terlalu terikat dengan MPP karena belum memiliki keterkaitan proses atau pun pengelolaan, masih bersifat co-located. Terakhir, beberapa pelayanan online sulit difahami pelanggan. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan melalkukan sosialisasi infromasi pelayanan online, penyediaan form pendaftaran manual, data yang terintegrasi, dan kemudahan penyelesaian produk di tempat yang sama.

---

The potential contained in the area must be supported by satisfactory public services. The integration of public services is often the choice of the South Tangerang City Government as an effort to improve the quality of public services. Change after change in the field of service integration has been done a lot. Until finally formed a Public Service Mall in April 2021. This research aims to analyze the integration of public services in South Tangerang Public Service Mall. Approach study in this research is using post-positivist, by collecting data through in-depth interviews, literature studies, and observation. The analysis is conducted using the Theory of One Stop Shop from Askim (2011) which is divided into five components, namely: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. The result of this research shows that the structure of participants in the South Tangerang Public Service Mall is quite diverse. However, each participant does not provide a complete service portfolio task. In addition, participants are not too attached to MPP because it does not have a process link or management, only co-located. Lastly, some online services are difficult for customers to understand. Recommendations given in this research is to socialize the information of online services, provide the manual registration forms, do incorporation data, and give the ease of product completion in the same place."

"Skrispi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012. Penulisan ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pajak. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan serta hambatan yang terjadi di dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan perizinan yang berbelit, memakan waktu yang cukup lama, proses perizinan yang dipungut biaya padahal seharusnya tidak dan perbedaan pemahaman antara aparat pemerintah daerah dengan peraturan daerah perihal dasar penerimaan pajak parkir.

---

This thesis discusses the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City in 2010-2012. This writing departs from the author's interest in South Tangerang City as a new autonomous region in implementing a tax policy. This thesis raises two problems, namely how to implement the parking tax policy in South Tangerang City and the obstacles that occur in this implementation. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City as a whole can be said to be not good. This is because licensing is complicated, takes quite a long time, the licensing process is charged when it shouldn't be and differences in understanding between local government officials and regional regulations regarding the basis of parking tax revenue."