Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 147198 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Guntur Ferry Fathar
"ABSTRAK
Hutan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia selain hutan di Brazil, pada saat ini telah mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan yang terjadi salah satunya disebabkan pembakaran hutan oleh perusahaan pengolah hasil hutan dan perkebunan maupun masyarakat tradisional. Pembakaran tersebut biasanya dilakukan untuk membuka atau menyiapkan lahan untuk ditanarni. Akibat dari pembakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian yang mencakup seluruh bidang kehidupan politik, ekonorni, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (poleksosbudhankam). Memperhatikan akibat yang ditimbulkan begitu luas, sewajibnya pemerintah melindungi hutan dari kerusakan yang lebih parah. Pemerintah harus berani dan tegas menindak setiap pelaku pembakaran dengan hukuman seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera. Untuk mewujudkannya diperlukan penegakan hukum yang kuat berdasarkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Namun pada kenyataannya penegakan hukum masih lemah. Pemerintah masih terkesan tidak serius dalam menangani masalah yang membukt malu Indonesia terhadap negara-negara tetangga ini. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya pembakaran hutan setiap tahunnya. Masih terdapat kelemahan--kelemahan baik itu dari peraturan perundang-undangannya maupun lernbaga atau aparat penegak hukumnya. Pengenaan sanksi pidana yang tidak mengindahkan azas lex specialis derogat legi generalis dapat mengakibatkan "dipermainkannya" aturan hukum oleh penyidik dengan yang disidik. Disamping itu, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan perkebunan tidak bekerja secara optimal membantu pihak kepolisian menyidik terjadinya tindak pidana pembakaran yang terjadi diwilayah yurisdiksinya. Tidak seriusnya pemerintah jugs terlihat dari kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk memperlancar proses penegakan hukum yang dilakukan. Ini menyebabkan penanganan perkara menjadi lamban ditambah lagi dengan minimnya sumber daya rnanusia yang dimiliki oleh lembagalembaga yang memiliki kewenangan penyidikan disamping kepolisian. Yang terpenting dalam kasus pembakaran hutan ini adalah adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelaku karena menyidik satu kasus saja memerlukan biaya operasional yang besar.

ABSTRACT
Forest Indonesia as one of the world lung besides forest in Brazil, at the moment have experienced of hard damage. Damages that happened is one of them caused by combustion of forest by company of processor result of plantation and forest and traditional society. The combustion is usually done to open or prepare farm to be cultivated. Effect of combustion of the forest generates loss including all area life of politics, economic, social, cultural, security and defense. Considering generated effect so wide, is government's duty to protect forest from even bigger damage. Government should be brave and straight to put the man behind the bar with the smallest punishment that make people not going to do that again. To realize it needed the straightening of strong law pursuant to integrated criminal justice system. But practically the straightening of law still weaken. Government still impress not serious in handling problem making Indonesia shame to this neighbor countries. This proved by a large number of forest combustion each years. There are weakness from the law and regulation of and government officer or institute enforcers. Imposition of crime sanction which heedless of principality of "lex specialis derogat legi generalis" occur because the investigator can somehow make the rule by himself. Beside that, civil investigator of forest and land are not optimally work to help police to investigated the combustion in their jurisdiction region. Unserious of governmental also seen from the so small budget for process the straightening of law enforcement going smooth. There for, the case handling became slower and with the small number of person in these institution which have its own investigating duty beside police. The most important in forest combustion is the willingness from law enforcer to act to the person, because investigating a single case cost a lot of operational fee.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19284
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Dewasa ini berdasarkan beberapa data hasil pengujian Balai POM menyatakan bahwa di dalam makanan dan minuman yang beredar di pasaran ada yang mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Menurut UUPK NO.8 Tahun 1999 pelaku usaha yang melanggar undang-undang akan diberikan sanksi yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha makanan berbahaya yang melanggar undangundang dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha makanan berbahaya yang melanggar undang-undang adalah berupa teguran lisan dan tertulis, pengawasan dan pembinaan oleh Balai POM dan instansi terkait, hanya sebagian kecil yang diproses melalui kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Penegakan hukum pidana tersebut masih belum berjalan sebagaimana diharapkan undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: dari sudut perundang-undangan, aparat penegak hukum, tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat."
340 JHPJ 24:1 (2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Barda Nawawi Arief, 1943-
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
345 BAR m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Burhanudin
"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan Bering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "mega-biodiversity". Dengan tingginya keanekaragaman hayati, maka terbuka peluang yang besar bagi upaya memanfaatkan sumber-sumber gen penting yang ada untuk program pemuliaan, untuk merakit varietas unggul masa depan, namun tanpa kita sadari terbuka peluang mudah untuk dicuri, dipindahkan, dan diperbaiki oleh pihak asing serta diakui sebagai milik meraka. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, memberikan hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama; untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Undang-undang ini, diharapkan akan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan industri benih, dan dengan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT, maka apabila ada pihak lain yang menggunakan varietas hasil pemuliaan atau varietas loka1 sebagai benih sumber untuk mendapatkan turunannya tanpa ijin dari pihak yang berhak, maka dapat diketahui oleh pemegang hak atau kantor PVT bahwa telah terjadi pencurian varietas tanaman. Di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap perlindungan varietas tanaman seperti sertifikasi benih tanpa ijin. Sebagian besar diberi pembinaan dan hanya sedikit yang diajukan ke pengadilan. Penegakan hukum terhadap perlindungan varietas tanaman tidak semata-mata menjadi tanggungjawab criminal justice system yang dalam hal ini aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum belum berhasil maka perlu dukungan dari Kantor Pusat PVT, Departemen Pertanian dan masyarakat.

Indonesia is one of the countries in the world which has various biological resources, and is frequently called a "mega-biodiversity" country. Then, by height such biodiversity, it had opened opportunity to get benefit from important gene resources being available for superiority program such as assembling of leading variety for the future, nevertheless, unintentionally, also it had opened opportunity to be stolen, removed and repaired by foreigners and acknowledges as their property. By enactment of Laws No. 29 year 2000 on Plant Variety Protection, it had given right to breed improver pertaining to resulted plantation variety having new characteristic, unique, stable, uniform, and named; to produce or proliferate seeds, prepare for propagation objective, advertises offer, sell or trade, export, and import. It is given twenty {20) years for one season plantation or twenty five (25) years for annual plantation upon obtaining certificate of PVT right. This legislation is wished will motivate the involvement of private sector to develop seed industry and then, by Documentation System and PVT Information Network, other party who use variety derived from breed improvement or local variety as source seeds to get its generation without permission from authorized party then, it will be known by right holder or office of PMT upon stalling of plantation variety. In the field, so many violation is still found against protected plantation variety as certification without permission. Largely, those had been given building and some of them had been brought to the court. Solely, the enactment of protected plantation variety is not responsible of criminal justice system in this case is police apparatus, attorney's office, court and correctional facility. Law enforcement had not been realized succesfully, but, it requires support from head Office of PVT, Department of Agriculture and society."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19283
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devi Dian Sari
"ABSTRAK Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, salah satu diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak dalam bentuk obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak imunitas, yakni hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya hak imunitas tersebut seperti tidak ada gunanya selama perbuatan advokat memenuhi unsur-unsur pasal dalam suatu ketentuan pidana seperti obstruction of justice, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan penerapan hak imunitas advokat sebagai pelaku obstruction of justice, serta praktik penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah segala perbuatan yang dimaksudkan dengan mencegah, mengganggu, menghalangi, atau menggagalkan proses peradilan. Hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 16 Undang-Undang Advokat, akan tetapi dalam praktiknya advokat sebagai pelaku obstruction of justice tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya terlepas dari hak imunitas yang dimilikinya. Serta penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan di Indonesia, dapat dilihat dari kasus Manatap Ambarita, M. Hasan bin Khusi Mohammad, R. Azmi bin Moh. Yusof dan Fredrich Yunadi. 

ABSTRACT
Eradication of corruption in Indonesia still faces many obstacles, one of them is resistance from various parties in the form of obstruction of justice carried out by advocates. Advocates in carrying out their professional duties have the right to immunity, namely the right not to be prosecuted both in civil or criminal terms. However, in practice the right of immunity is useless as long as an advocate's actions fulfill the elements of the article in a criminal provision such as obstruction of justice, so that it creates legal uncertainty for advocates in carrying out their professional duties. This research is aimed at knowing and understanding forms of obstruction of justice in Indonesian laws and regulations, especially in eradicating criminal acts of corruption, regulation and the application of the rights of immunity of advocates as subject of obstruction of justice, as well as law enforcement practices against lawyers as subject of criminal acts of obstruction of justice in cases of corruption. In this study, the type of research used was normative juridical using a historical, legal and conceptual approach. The results of the study concluded that the form of obstruction of justice in the laws and regulations in Indonesia is all actions intended to prevent, interfere, obstruct, or frustrate the judicial process. The rights of the advocate's immunity are regulated in Article 14 to Article 16 of the Law on Advocates, but in practice advocates as subject of obstruction of justice can still be held accountable regardless of the right of immunity they have. And law enforcement for lawyers as obstruction of justice subject in cases of corruption has been committed in Indonesia, can be seen from the case of Manatap Ambarita, M. Hasan bin Khusi Mohammad, R. Azmi bin Moh. Yusof and Fredrich Yunadi.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52136
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Topo Santoso
Jakarta: Gema Insani Press, 2003
297.44 TOP m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dengan tegas fungsi institusi kepolisian sebagai bagian dari kekuasaan negara yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan alat penegak hukum. Institusi kepolisian adalah bagian dari kekuasaan negara di bidang eksekutif. Secara teoretis, kekuasaan negara yang diemban oleh institusi kepolisian adalah bagian dari kekuasaan pada umumnya. "
JUKE 4:2 (2005/2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rodliyah
"ABSTRAK
Berbicara tentang perempuan haruslah dimulai dengan menempatkan mereka, pertama-tama sebagai manusia. Barulah setelah itu kita bisa lebih arif melihat lakon khusus yang rnereka perankan dalam masyarakat. Hanya dengan kerangka dari dimensi manusianya secara utuh, kajian mengenai perempuan dapat tiba pada terminal pengertian yang memuaskan.
Lebih lanjut dikatakan oleh Marwah Daud Ibrahim bahwa dengan bertumpu pada titik pandang kemanusiaan, kitaakan melihat perempuan dan lelaki pada dasarnya sama cerdas otaknya, sama mulia budinya, dan sama luhur cita-ci-tanya. Mereka juga sama-sama memiliki impian dan harapan, juga sama-sama di dera oleh kekhawatiran dan ketakutan. Keduanya mempunyai beban alamiah untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup, sama-sama butuh makan dan minum, tidur dan pergaulan, cinta dan penghargaan.
Dengan beranjak pada pemikiran di atas, maka (masalah) wanita dalam masyarakat mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan kaum pria. Hanya ada hal-hal yang spesifik atau khusus dalam diri perempuan atau wanita. Hal ini berkaitan dengan sifat dan kodrat pada wanita sebagai ibu yang akan melahi rkan anak-anak nantinya.
Namun demikian dalam masyarakat sama-sama mempunyai peranan yang penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam era globalisasi informasi di akhir abad ke-20 ini. Isu mengenai perempuan atau wanita dalam peranan, fungsi dan masalahnya, merupakan isu yang tidak hanya menarik untuk dibicarakan akan tetapi juga sangat relevan untuk dikaji dan disimak lebih dalam.
John Naisbiti dan Patricia Aburdene dalam bukunya Meqatrends, 2000 (1990) mengatakan bahwa dasawarsa 1990-an menjelang abad ke-21 akan menjadi dasawarsa yang paling menantang yang pernah di hadapi oleh inasyarakat bisnis, dan peranan wanita akan semakin menonjol dan sangat dibutuhkan baik sebagai sumber daya manusia yang penting dalam pemikiran maupun pengambiI keputusan.
Dari pendapat tersebut, di atas dapat diketahui bahwa dalam dasawarsa I990-an ini perempuan atau wanita akan muncul sebagai pemimpin di segala bidang dan turut meningkatkan perhatian terhadap berbagai masalah dalam bisnis ekonomi, politik, social budaya, dan lain sebagainya, sehingga dasawarsa tersebut merupakan dasawarsa yang sangat penting bagi wanita.
Kartini Syahrir mengatakan bahwa perempuan Indonesia dengan wawasan pemikiran yang luas, dengan atau tanpa pendidikan formal yang tinggi, semakin banyak jumlahnya dewasa ini. Keiikutsertaan perempuan Indonesia dalam berbagai aktivitas social, ekonomi, politik, menjadikan mereka lebih tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekelilingnya.
Di samping itu, perubahan teknologi yang begitu cepat memungkinkan terjadinya pertukaran arus informasi yang cepat, sehingga mau tidak mau mendorong semakin terbukanya wawasan pemikiran kaum wanita di Indonesia?.
"
1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>