Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transmigrasi sebagai program redistribusi penduduk, merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang masih terjadi di Indonesia sampai saat ini, baik dalam hal pembangunan fisik maupun pembangunan sumberdaya manusia. Dalam perjalanannya program ini selalu menuai kontroversi dalam penilaian mengenai keberhasilan dan kegagalan yang telah dicapainya. Ketiadaan instrumen sebagai pengukur tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi merupakan salah satu kendala dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan dalam penyelenggaraan program tersebut.Tesis ini bertujuan menyusun suatu indeks komposit yang diharapkan bisa menjadi instrumen pengukur keberhasilan pembangunan transmigrasi, yang selanjutnya disebut Indeks Keberhasilan Transmigrasi (IKT). Melalui representasi dari indikatorindikator yang membangun indeks tersebut dapat dilakukan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan penyelenggaraan transmigrasi, sehingga hasil evaluasi dan analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan informasi pendukung dalam perencanaan pembangunan transmigrasi agar lebih terarah dan tepat sasaran.Penggunaan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang didukung oleh metode penghitungan lain dalam menentukan rumusan IKT dan proses penghitungannya untuk menentukan tingkat keberhasilan pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan, ternyata cukup mampu merepresentasikan pencapalan basil pembangunan transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi yang ada di kabupaten tersebut. Tingkat keberhasilan Pembangunan Transmigrasi yang "cukup berhasil" di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat ditangkap dengan cukup jelas oleh indikator-indikator yang membangun Indeks tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data, menganalisis dan membahas tentang visi, misi, sasaran dan strategi yang sesuai dengan pembangunan transmigrasi pasca reformasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kasus. Untuk mendapatkan data yang diperlukan diambil sampel responden dari Para ahli yang berkaitan dengan pelaksanaan transmigrasi sebanyak 5 orang yang terdiri Kepala Biro Perencanaan Departemen Transmigrasi dan PPH, Kepala Bagian Rencana Departemen Transmigrasi dan PPH, Staf Ahli Menteri Departemen Transmigrasi dan PPH, Kepala Puslitbang Departemen Transmigrasi dan PPH, dan Kepala Pusat Data dan Ieformasi Departemen Transmigrasi dan PPH. Data dikumpulkan melalul angket dan wawancara. Data yang terkumpul diolah dengan Analysis Hirearchy Process dan analisis SWOT. Teknik analisis data dibantu dengan menggunakan program Expert Choice.Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Faktor-faktor yang menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi adalah; sumberdaya manusia, lahan yang tersedia,krisis ekonomi, persepsi masyarakat tentang transmigrasi, kerjasama dengan pihak swasta, otonomi daerah, lembaga ekonomi, dan globalisasi.2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi adalah persepsi yang negatif dari masyarakat tentang transmigrasi, citra negatif pembangunan transmigrasi, persepsi dunia internasional yang salah tentang transmigrasi, kelestarian iingkungan, bencana alam, perubahan sumber dana, dan kurangnya koordinasi lintas sektor.3. Visi yang paling sesuai untuk pembangunan transmigrasi pada masa pasca reformasi adalah visi nomor I yang berbunyi "Pembangunan Transmigrasi Merupakan Tulang Punggung bagi Upaya Pemerataan dan Peningkatan Pembangunan Daerah yang mampu mendukung Konsolidasi Kekuatan sinergi dan seluruh potensi pembangunan nasional agar Indonesia dapat menjadi Negara Industri Maju di Tabun 2020"4. Prioritas misi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Arti Seluas-Iuasnya di Daerah Transmigrasi (Misi 1 dengan nilai 0,252)b. Modernisasi Pertanian di Daerah Pedesaan Melalui Pengintegrasian Pendekatan Agribisnis dalam Kegiatan Usaha (Misi 3 dengan nilai 0,0129)c. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Usaha di Wilayah Pengembangan Transmigrasi Melalui Pengintegrasian dan Pengintensifan Kegiatan Usaha (Misi 2 dengan nilai 0,102)d. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pembukaan Peluang Berusaha di Wilayah Pengembangan Transmigrasi (Misi 4 dengan nilai 0,089)e. Peningkatan Pendayagunaan Potensi Sektor Swasta (Non Pemerintah) bagi Pembangunan Transmigrasi (Misi 5 dengan nilai 0,083)5. Prioritas sasaran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :a. Mengembangkan Pusat Pertumbuhan Baru dan Mendukung Peningkatan Pusat Pertumbuhan yang Sedang Berkembang (Sasaran 3 dengan nilai 0,096).b. Meningkatkan Proses Integrasi Masyarakat dan Akulturasi Budaya Bangsa (Sasaran 2 dengan nilai 0,066).c. Meningkatkan Pendapatan Transmigrasi (Sasaran 1 dengan nilai 0,052).d. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Penduduk Lokal Melalaui Pola Usaha Transmigrasi (Sasaran 4 dengan nilai 0,038).6. Adapun strategi-strategi yang ditemukan untuk peningkatan keberhasilan transmigrasi adalah strategi SO yaitu meningkatkan peluang (opportunity) untuk memanfaatkan kekuatan (strength) yang ada.7. Pada pelaksanaan transmigrasi di PIR Trans Tania Selatan masih ada yang belum sesuai dengan misi tersebut. Hal ini ditandai oleh belum sepenuhnya melaksanakan modernisasi pertanian melalui pengintegrasian pendekatan agribisnis dalam kegiatan usaha dan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi yang ada beium dilembagakan secara maksimal. Kemudian pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha di wilayah pengembangan transmigrasi melalui pengintegrasian dan pengintensifan kegiatan usaha di Tania Selatan belum lagi dikembangkan. Dan belum mengarahkan dalam peningkatan kesempatan kerja dan pembukaan peluang berusaha di wilayah pengembangan transmigrasi.8. PIR Trans Tania Selatan telah dilakukan kerjasama dengan pihak swasta namun ada kerjasama yang melembaga dengan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat seperti KUD atau koperasi lainnya sehingga penyaluran hasil usaha petani masih dikuasai pihak tertentu saja sehingga harga yang diharapkan belum memenuhi harapan petani.9. Pola transmigrasi disesuaikan dengan potensi daerah. Pada PIR Tania Selatan sasaran belum dapat terlaksana. Hal ini terlihat dari jenis tanaman yang ditanam hanya kelapa sawit, padahal di daerah Tania Selatan juga sangat cocok dengan tanaman lain seperti coklat.10. Keterkaitan antara kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi dengan pembangunan daerah sekitarnya perlu dikembangkan dalam rangka pertumbuhan perekonomian rakyat yang bersemangat swadaya. Sasaran ini belum sepenuhnya terlaksana pada PIR Tania Selatan, sebab pelaksanaan transmigrasi masih tergantung kepada sumber dana yang disesuaikan pemerintah.11. Otonomi daerah pada transmigrasi PIR Tania Selatan masih dikelola oleh pusat dan belum dikelola oleh Pemda setempat, jadi otonomi transmigrasi di Tania Selatan belum terlaksana.12. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas subsektor transmigrasi sejak dari perencanaan , pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan wilayah pembangunan transmigrasi. Koordinasi ini di Tania Selatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat belum padunya kerjasama antara badan-badan yang terlibat dalam organisasi transmigrasi dengan lembaga-lembaga penunjang transmigrasi.13. Kesenjangan analisa Iingkungan ekstemal antara Top Down dengan Bottom Up yaitu adanya otonomi daerah menjadikan peluang yang dapat Iebih dioptimalkan bagi pemerintah daerah.14. Kesenjangan analisa internal antara Top Down dengan Bottom Up, Pernda akan Iebih optimal karena membangun di daerah sendiri, perubahan organisasi dilihat dengan Iebih positif oleh Pemda karena otonomi Iebih banyak, namun kualitas SDM dan pengelolaan transmigrasi di daerah menjadi kendala.15. Kesenjangan alternatif strategi yang ditemukan menurut Top Down dan Bottom Up adalah sebagai berikut :a) Kesenjangan pada startegi SO (Strength - Opportunity) yaitu tidak berbeda antara Top Down dengan Bottom Up, dimana strateginya adalah memanfaatkan lembaga ekonomi, penyesuaian dengan potensi daerah dan kerjasama antara pusat dan daerah.b) Kesenjangan pada strategi ST (Strength -- Threats) yaitu strategi Top Down cenderung mengarah pada penyesuaian dengan keragaman wilayah, sedangkan Bottom Up cenderung mengarah pada pelaksanaan transmigrasi dengan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.c) Kesenjangan pada strategi WO (Weaknesses - Opportunity) yaitu menurut Top Down dan Bottom Up tidak begitu berbeda, hanya saja Bottom Up (Pemda) cenderung mengarah pada pelaksanaan transmigrasi melalui otonomi daerah.d) Kesenjangan pada strategi WT (Weaknesses - Threats) yaitu menurut Top Down mengarahkan strategi WT kepada perbaikan citra transmigrasi pada dunia luar dan pembukaan lapangan kerja, sedangkan menurut Bottom Up, cenderung mengarah kepada peningkatan pelestarian lingkungan dan mempertimbangkan bencana alam.Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:1. Perlu adanya pendmpatan transmigran yang berorientasi agribisnis dengan diversifikasi pola usaha. Dalam kaitan ini diupayakan untuk dikerjasamakan dengan pihak investor.2. Perlunya mengintegrasikan daerah pemukiman transmigrasi dengan desa setempat.3. Pola transmigrasi hendaknya disesuaikan dengan potensi daerah.4. Pilihan komoditas yang dikembangkan di setiap wilayah seyogyanya mengacu pada keunggulan komparatif wilayah dan peluang pasar, baik pasar lokal, regional, maupun international.5. Pembangunan kawasan transmigrasi sebaiknya diarahkan ke wilayah¬wilayah yang penduduknya masih relatif jarang dan masih membutuhkan tambahan penduduk, baik untuk memenuhi permintaan tenaga kerja maupun untuk pengembangan wilayah.6. Keterkaitan antara kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi dengan pembangunan daerah sekitarnya perlu dikembangkan dalam rangka pertumbuhan perekonomian rakyat yang bersemangat swadaya.7. Pengembangan wilayah pembangunan transmigrasi hendaknya dilakukan secara seksama dengan memperhatikan keragaman antara wilayah serta keunikan wilayah tertentu, khususnya potensi sumber daya, agroekologi, selaras dan seimbang.8. Pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi sebaiknya ditekankan pada peningkatan pendapatan rumah tangga transmigran wilayah, sehingga keseimbangan pendapatan dan taraf hidup rumah tangga antar wilayah dapat diperkecil.9. Karena minimnya sumber dana APBN diupayakan menarik investor baik investor dalam negeri maupun asing.10. Perlu meningkatkan peran lembaga ekonomi khususnya yang ada pada wilayah transmigrasi.11. Sistem perencanaan sebaiknya berorientasi memanfaatkan otonomi daerah.12. Perlu peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas subsektor transmigrasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan wilayah pembangunan transmigrasi.13. Perlu usaha - usaha informasi untuk memberi citra pada dunia luar bahwa program transmigrasi justru membangun dan melestarikan Iingkungan hidup (hutan tropis) dan pembinaan sumberdaya manusia.14. Perlu adanya penyiapan informasi tentang peluang kerja dan kesempatan berusaha di daerah tujuan transmigrasi, terutama di sektor ekonomi sekunder dan tertier.15. Perlu adanya usaha pengembangan sistem informasi antar daerah tujuan transmigrasi (peluang kerja dan kegiatan usaha yang tersedia) dengan daerah sasaran pengarahan sebagai sumber talon transmigran atau penduduk yang berminat."

"Dinamika program transmigrasi sejak zaman kolonial hingga memasuki era desentralisasi (otonomi daerah) banyak memberikan output dan outcome baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Pada level implementasi program transmigrasi masih ditemui kendala dan persoalan di lapangan. Diperlukan upaya untuk mengkaji kembali mengenai strategi yang komprehensif dan lintas sektor agar implementasi program transmigrasi tidak mengalami kendala. Sebagai upaya pertahanan negara maka ke depan lokasi transmigrasi dapat ditempatkan pada wilayah-wilayah perbatasan negara. Tulisan ini berupaya mengulas perubahan dan peran strategis ketransmigrasian dengan berdasarkan pada paradigma baru."

"Transmigrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk membuat agar persebaran penduduk Indonesia merata. Untuk itu dicarilah lahan-lahan potensial yang bisa dipakai untuk areal pemukiman dan usaha tani bagi para transmigran. Tetapi daerah potensial dan subur itu makin lama makin sulit ditemukan. Daerah marginal pasang surut Sumatera Selatan merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk dijadikan pemukiman transmigran. Dalam suasana Orde Baru di mana korupsi merebak ke segala bidang kehidupan, muncul suatu pertanyaan bagaimana masyarakat yang biasa hidup bertani di daerah subur pada lahan kering dengan sistem pengairan irigasi dapat mempertahankan eksistensinya pada lahan basah pasang surut? Dalam antropologi pertanyaan seperti itu bisa dijawab melalui studi adaptasi manusia dengan lingkungannya. Studi adaptasi, (Bennet, 1976; Geertz, 1976; Fox, 1996; Steward, 1955; Rappaport, 1984; Wolf, 1983) banyak memperbincangkan bagaimana manusia menyesuaikan diri bila kondisi lingkungannya berubah. Melalui pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian etnografi, terbukti bahwa setelah mempelajari lingkungan fisik dan sosial, penduduk perlahan-lahan merubah sistem bertani yang sudah biasa dilakukan selama di Jawa dengan sistem baru yang cocok dengan kondisi pasang surut. Meninggalkan cara lama dan memilih cara baru adalah bentuk strategi yang dipilih oleh penduduk. Penduduk juga merubah, merombak tanaman yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Penduduk yang kreatif memelihara sapi yang hasilnya bisa digunakan untuk membangun atau memperbaiki rumahnya. Tidak semua transmigran mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, artinya mereka tidak mampu mengolah dan memanfaatkan lingkungannya untuk mendukung kehidupannya. Pulang ke daerah asal adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh penduduk yang tidak berhasil. Merantau adalah pilihan lain selain pulang ke Jawa. Jumlah perantau di desa ini mencapai sekitar 40% tersebar ke berbagai daerah dan berbagai jenis pekerjaan termasuk sebagai buruh tani dan menyewa lahan pertanian. Merantau adalah salah satu bentuk strategi yang dipilih penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya para perantau memperluas radius eksploitasi lingkungannya. Banyaknya transmigran yang gagal dalam mengolah tanah karena biaya produksi yang tinggi pada gilirannya membuat kita bertanya pada kejujuran studi kelayakan dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan transmigrasi terutama dalam persiapan, penempatan dan pengelolaannya."

"The study was aimed to assess the carrying capacity of wetar island, Maluku Tenggara Barat, in relation with trnasmigration plan in the island...."

"Pelaksanaan program transmigrasi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan dan keswadayaan masyarakat sebagai dampak dari program transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi secara umum berada diatas rata-rata dari desa lainya yang ada di wilayah ini baik untuk kategori desa tradisional maupun desa sejenis (desa transmigrasi), namun hal ini tidak merata terjadi pada masing-masing unit di Pemukiman Transmigrasi Sungai Bahar ini, dimana masih di temukan Unit Pemukiman yang memiliki perkembangan yang sangat lamban dari unit lainnya meskipun fasilitas yang diberikan adalah dengan pet-khan yang sama. Perkembangan yang terjadi pada unit-unit ini setidaknya juga berpengaruh pada pelaksanaan dan wujud keswadayaan yang di hasilkan oleh masyarakat di Unit/desa yang ada di kawasan pemukiman ini.Untuk memahami dan menjawab perbedaan yang terjadi, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi, melihat perubahan sosial ekonomi sebagai dampak dari program tersebut serta penemuan model keswadayaan yang berlaku di kawasan pemukiman lid, dilakukan suatu kajian mengenai teori dan konsep keswadayaan yang dibangun oleh para ahlinya seperti, David Caftan, David Morris, covey, Soedjatmoko, Dawan Rahardjo, Soetjipto Wiryosarjono dan Bambang Ismawan. Dengan memperhatikan fenomena yang terjadi dilapangan dilakukan pengelompokkan terhadap konsep dan teori keswadayaan tersebut menjadi keswadayaan internal, keswadayaan internal kolektif dan keswadayaan eksternal.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan wujud keswadayaan yang terjadi dapat diketahui dengan menelusuri kembali proses pemberdayaan yang dialami oleh masyarakat, pengalaman dan upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan yang diberikan melalui program ini serta motivasi untuk mengubah tingkat kehidupan berdasarkan motif keikutsertaan mereka. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai keswadayaan masyarakat desa rnaka dilakukan wawancara mendalam tak terstuktur kepada informan yang dianggap relevan, dan pengamatan tak terlibat kepada institusi kelembagaan yang ada sebagai upaya pengumpulan data primer. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan. Untuk melihat perbedaan tingkat keswadayaan di unit pemukiman ini maka di lakukan komparasi terhadap desa yang merniliki tingkat keswadayaan tinggi (Desa Suka Makmur) dan keswadayaan rendah (Desa Jenang) yang di tetapkan secara purporsive berdasarkan identifikasi perkembangan sarana dan prasanan secara fisik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan program transmigrasi belum secara optimal memberikan dampak pada proses pemberdayaan masyarakat, hal ini terlihat dari pola hubungan yang masih bersifat patron client pada hubungan dan plasma dan berlakunya monopoli kapitalistik pada hubungan tersebut. Disamping itu pengembangan wilayah yang seharusnya di dukung oleh pengembangan terhadap fasilitas penunjang, tidak dilakukan pada unit-unit di kawasan ini. Ketiadaan dukungan ini disebabkan oleh tidak kontinyunya proses monitoring dan evaluasi program dan lepasnya peran leading sector (c.q.pihak transmigrasi), dan ketiadaan lembaga independent yang berperan sebagai perekat antara Tim TP3D dengan pihak perkebunan sebagai pemodal sehingga menghilangkan posisi tawar-menawar bagi petani plasma. Pelaksanaan program hanya mengejar target semata sehingga peserta yang diikutsertakan tidak terseleksi sesuai dengan tujuan program, pembinaan yang dilakukan menjadi tidak optimal karena adanya penduduk yang tidak menetap dan tidak terpenuhinya persyaratan tugas dan unsur pembina yang terjadi di Desa Jenang.Temuan lainnya memperlihatkan bahwa keswadayaan masyarakat desa di pemukiman transmigrasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : Motivasi untuk mengubah hidup, Stabilitas dan manajemen kepemimpinan Kepala Desa, berfungsi tidaknya Lembaga Ekonomi Desa dan aktifitas Kelompok Tani. Interaksi sosial antara masyarakat didalam Kelompok Tani di kedua desa ini di pengaruhi oleh aktifitas mereka dan keterlibatan dari masing-masing kelompok serta lestari tidaknya ikatan awal proses penempatan mereka. Namun secara lebih luas interaksi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro sepeni adanya dukungan dari kestabilan pemerintahan desa dan dukungan otoritas desa, perkembangan KUD dan peran lembaga sosial. Dari tingkat pendapatan jika dibandingkan sebelum mereka mengikuti program ini, dari beberapa informan, terjadi peningkatan pendapatan. Kondisi ekonomi keluarga peserta dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketrampilan yang dimiliki, jiwa kewiraswastaan, biaya pemeliharaan kebun, biaya sekolah anak pada level SLTA dan bantuan buat keluarga dekat. Semakin dominan biaya yang di keluarkan tanpa diikuti dengan ketrampilan dan jiwa kewiraswastaan maka semakin kurang baik kondisi ekonomi keluarga mereka. Perubahan lingkungan pemukiman penduduk yang juga merupakan wujud keswadayaan internal terlihat dari perubahan rumah standar menjadi permanen yang hanya II, 75% terjadi di Desa Jenang dan 85 % di Desa Suka Makmur. Model faktor internal dari temuan penelitian ini adalah merupakan motivasi yang didasarkan pada motif keikusertaan yang diiringi oleh motivasi untuk mengubah hidup, kemampuan adaptasi dan kesadaran untuk mengembangkan fasilitas yang diberikan. Model faktor internal kolektif dari temuan penelitian ini adalah merupakan hubungan antara kelompok tani sebagai wadah keswadayan di tingkat mikro dan KUD sebagai wadah keswadayan di tingkat makro sedang model faktor eksternal merupakan hubungan antara unsur internal kolektif dengan pihak outsider (PTP dan Bank).Rekomendasi terhadap hasil temuan penelitian ini dalam rangka pengaplikasian perencanaan strategis pada desa transmigrasi yang berbasis keswadayaan disarankan dengan mengupayakan : lebih menekankan kepada pendekatan swadaya internal, internal kolektif dan eksternal, melakukan indentifikasi hasil studi kelayakan berdasarkan target calon transmigran dan lokasi transmigrasi, indentifikasi isu-isu prioritas kebutuhan masyarakat setempat, menetapkan misi program dengan cara menentukan transmigrasi yang akan dilayani dan mekanisme pelaksanaannya secara mikro dan makro, menetapkan visi program dengan cara menentukan situasi ideal program transmigrasi yang ingin dicapai berdasarkan nilai yang berlaku, menetapkan tujuan program dengan memperhatikan gambaran program yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan."

"Badan Pusat Statistik mencatat bahwa hingga tahun 2010, 57% penduduk Indonesia berada di pulau Jawa dan Bali. Program Transmigrasi adalah salah satu strategi untuk mengatasi ketimpangan persebaran penduduk tersebut. Data menunjukan bahwa pelaksanaan program Transmigrasi tidak diimbangi dengan mitigasi dampak lingkungan sebagaimana ketentuan yang seharusnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tren daya dukung lingkungan di Kawasan Transmigrasi Salimbatu (KTSb), Provinsi Kalimantan Utara beserta prediksinya pada tahun 2032. Metode riset yang digunakan adalah kombinasi antara metode analisis spasial, analisis statistik, pemodelan system dynamics dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pada tahun 2020 daya dukung lingkungan KTSb masih berada pada ambang batas aman, namun telah menunjukkan adanya tanda-tanda tekanan lingkungan yang dengan indikator daya dukung lingkungan yang semakin mendekati titik optimal dan diprediksi akan melampaui daya dukungnya setelah tahun 2021.

---

The Central Bureau of Statistics noted that up to 2010, 57% of Indonesia's population was on the islands of Java and Bali. The Transmigration Program is one of the strategies to overcome this imbalance in population distribution. Data shows that the implementation of the Transmigration program is not balanced with mitigating environmental impacts as required. This research was conducted to get an overview of the trend of environmental carrying capacity in the Salimbatu Transmigration Area (KTSb), North Kalimantan Province and its predictions in 2032. The research method used is a combination of spatial analysis methods, statistical analysis, dynamic system modeling and in-depth interviews. The results show that although in 2020 the environmental carrying capacity of KTSb is still at the safe threshold, it has shown signs of environmental pressure with indicators of environmental carrying capacity that are getting closer to the optimal point and are predicted to exceed their carrying capacity after 2021."