Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"Perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan dengan tujuan mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Skripsi ini meneliti tentang kebijakan perpajakan yang dilakukan di PT ABC sebagai upaya mengefisiensikan beban pajaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan kebijakan pepajakan, namun kebijakan pajak yang dilakukan PT ABC kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan penerapan kebijakan pajak dikarenakan pengarsipan dokumen yang kurang baik dan karywan PT ABC yang kurang memahami peraturan perpajakan.

---

Implementation of tax policy is carried out by companies with the aim of

streamlining the payment of tax payable in accordance with applicable tax laws

and regulations. This study examines tax policy conducted at PT ABC in an effort

to streamline the tax burden. This research is qualitative descriptive with studies

in the literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that PT

ABC has implemented tax policy at its company, but the tax policy at PT ABC is

less effective and not in accordance with applicable tax regulations. Tax policy

barriers are due to poor document archiving and PT ABC employees who do not

understand tax regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena rendahnya kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi dan tidak efektifnya skema PPh Final meningkatkan kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi. PPh Final Skema PPh Final umumnya diterapkan pada penghasilan usaha sektor hard-to-tax dan penghasilan pasif. Landasan teori yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior and The "Slippery Slope" Framework. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumen penelitian wawancara yang bersifat semi terstruktur dan open-ended. Partisipan wawancara adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dari 11 (sebelas) partisipan, 9 (sembilan) merupakan Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) merupakan pejabat di bagian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan akar permasalahan kepatuhan pajak berasal dari Wajib Pajak, otoritas pajak, lingkungan ekternal Wajib Pajak, maupun dari sisi regulasi. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, skema PPh Final berdampak buruk terhadap norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian, kemudian mempengaruhi niat untuk patuh dan perilaku kepatuhan Wajib Pajak sektor jasa konstruksi. Berdasarkan The "Slippery Slope" Framework, skema PPh Final mengurangi persepsi Wajib Pajak akan kewenangan otoritas pajak, dan kemudian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi perlu dilakukan edukasi kepada Wajib Pajak sektor jasa konstruksi, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak, serta perubahan skema PPh Final jasa konstruksi.

---

This study aims to explore the phenomenon of low tax compliance in the construction sector and the ineffectiveness of the Final Income Tax to increase tax compliance in the construction sector. Final Income Tax schemes are usually applied to business income from the hard-to-tax sector and passive income. This study uses the Theory of Planned Behavior and The "Slippery Slope" Framework. This study uses a qualitative research method with semi-structured and open-ended interviews with tax officials. Of the eleven interviewees, nine are tax auditors, and two are policy makers. The results show that the root of the tax compliance problem comes from the taxpayer, tax authorities, the taxpayer's external environment, and the regulation. Based on the Theory of Planned Behavior, the Final Income Tax scheme harms subjective norms and perceived behavioral control so that it affects the intention to comply and the tax compliance behavior of contractor taxpayers. Based on The "Slippery Slope" Framework, the Final Income Tax reduces the Taxpayers' perception of the Tax Authority's power and impacts enforced tax compliance. To improve the construction sector's tax compliance, it is necessary to educate contractor taxpayers, increase supervision and tax audit probabilities, and change the Final Income Tax scheme for construction sector.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan PPh Badan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri manufaktur di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian dilakukan dengan unit analisis perusahaan menggunakan data survei industri besar dan sedang dari Badan Pusat Statistik. Estimasi dilakukan dengan teknik unbalanced panel fixed effect model. Secara umum hasil estimasi menunjukkan pajak penghasilan PPh Badan mempunyai hubungan negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja di industri manufaktur bersifat komplemen yang berarti kenaikan modal mengakibatkan kenaikan permintaan tenaga kerja. Tetapi secara statistik, pajak penghasilan PPh Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak penghasilan PPh Badan bukan merupakan pertimbangan penting bagi perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerjanya. Penurunan statutory tax rate berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tidak mengakibatkan perusahaan menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga pemerintah tidak perlu lagi menurunkan tarif pajak penghasilan PPh Badan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of corporate income tax CIT on labor demand in the manufacturing industry in Indonesia before and after the enactment of Law No.36 of 2008 about Income Tax. The study was conducted with a unit of company analysis using large and medium industry survey data from the Central Bureau of Statistics. Estimation is done unbalanced panel fixed effect model technique. In general, the estimation results show the corporate income tax CIT has negative relationship to labor demand. It shows that capital and labor in the manufacturing industry are complementary, which means the increase in capital causes an increase in labor demand. But statistically, corporate income tax CIT has no significant effect on labor demand. This indicates that corporate income tax CIT is not an important consideration for the company in determining the amount of its laborforce. Decrease in statutory tax rate based on Law No.36 of 2008 does not result in the company increase the number of its laborforce so that the government no longer need to lower the income tax rate CIT ."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh serta mengidentifikasi upaya-upaya KPP Pratama Jakarta Tebet dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Evaluasi ini ditinjau menggunakan salah satu tipe kritera evaluasi implementasi kebijakan William Dunn, yaitu efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma post-positivist deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur dan studi lapangan, yaitu dengan wawancara mendalam. Hasilnya adalah pada evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR tidak efektif meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh KPP Pratama Jakarta Tebet. Penyebabnya antara lain (1) minimnya SDM, (2) karyawan Wajib Pajak yang belum menguasai perpajakan, (3) Wajib Pajak belum memahami ketentuan perpajakan terkait penyampaian SPT Tahunan PPh dan cara pengisiannya, (4) data Wajib Pajak sudah tidak valid sehingga menyulitkan AR untuk menghubungi dan melakukan kunjungan (visit)., (5) kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, serta (6) masih terdapat job description diluar tugas dan fungsi yang telah ditentukan sehingga dengan adanya kebijakan pemisahan fungsi, AR yang menjalankan fungsi pengawasan tetap menjalankan fungsi pelayanan Upaya yang dilakukan AR dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah 1) memberikan kemudahan penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik (e-filing, e-spt), (2) melakukan upaya edukatif, (3) memberikan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh dengan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak dan (4) penegakan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh.

---

This study discusses the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions in an effort to improve taxpayer compliance in submitting Annual Income Tax Returns and identifies the efforts of KPP Pratama Jakarta Tebet to improve compliance with the submission of Annual Income Tax Returns. This evaluation is reviewed using one of the criteria for evaluating William Dunn's policy implementation, namely effectiveness. This research is a quantitative research with a descriptive post-positivist paradigm and data collection techniques by means of literature studies and field studies, namely by in-depth interviews. The result is that the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions is not effective in increasing the compliance of the submission of the Annual Tax Return of KPP Pratama Jakarta Tebet. The reasons include (1) lack of human resources, (2) Taxpayer employees who have not mastered taxation, (3) Taxpayers do not understand tax provisions related to submitting Annual Income Tax Returns and how to fill them, (4) Taxpayer data is no longer valid, making it difficult for AR to contact and make visits., (5) lack of awareness of taxpayers in submitting annual tax returns, and (6) there are still job descriptions outside the assigned duties and functions so that with the policy of segregation of functions, AR is carrying out a permanent supervisory function. carrying out service functions The efforts made by AR in improving taxpayer compliance are 1) providing convenience in submitting Annual Tax Returns through electronic media (e-filing, e-spt), (2) making educational efforts, (3) providing an appeal for submitting Annual Income Tax Returns with persuasive approach to taxpayers and (4) enforcement of sanctions for late reporting of Annual Income Tax Return."

"Income tax with references to Indonesian laws and regulations."

"Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Arnott's Indonesia (PT. AI) pada umumnya merupakan objek PPh pasal 23 antara lain biaya iklan, biaya promosi, biaya perawatan gedung, biaya kebersihan, biaya outsourcing, professional fee, biaya sewa mesin fotokopi, biaya sewa pallet, biaya sewa kendaraan dan biaya catering. Sedangkan biaya yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2) adalah sewa bangunan dan sewa space. PT. Arnott's Indonesia berkewajiban untuk memotong pajak kepada Vendor atas penghasilannya dan menyetorkannya kepada Pemerintah. Atas kewajiban tersebut, PT. AI perlu melakukan ekualisasi atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2) untuk dapat memastikan bahwa semua biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 (2) telah dipotong dan disetorkan kepada negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa transaksi biaya PT. AI yang tidak teralokasi dengan benar, sehingga mengakibatkan proses ekualisasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

---

Expenses incurred by PT. Arnott's Indonesia (PT AI) in general are objects of Income Tax Article 23, including, advertising expenses, promotion expenses, building maintenance expenses, cleaning expenses, outsourcing expenses, professional fees, copy machines rental expenses, rent pallet, vehicle rental fees and catering expenses. While objects of Income Tax Article 4 Paragraph (2), including, building rent and space rent. PT. Arnott's Indonesia is obliged to cut income tax to the vendor and deposit it to the government. For this obligation, PT. AI needs to make equalization on Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) in order to ensure all expenses that are object of Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) has been deducted and remitted to the Government. The analysis showed that there are some PT. AI?s transactions that are not allocated properly and makes this equalization process becomes more difficult to do."

"Administrasi pajak merupakan faktor yang berperan penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance). Dengan adanya administrasi pajak yang baik dapat mempermudah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (WP) dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap WP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan dengan kepatuhan PPh Pasal 25 Badan di KPP Jakarta Tamansari Dua.Teori-teori yang terkait dengan penelitian ini adalah teori tentang pajak secara umum, teori pajak penghasilan (PPh), teori pajak penghasilan badan (PPh Badan), teori angsuran PPh Badan, teori administrasi pajak, PPh dan PPh Badan, teori kepaluhan serta toeri tentang kaitan administrasi pajak dengan kepatuhan.Penelitian menggunakan desain korelasional dengan sampel penelitian sebanyak 173 responden yang diambil secara acak. Data primer dikumpulkan melalui kuisioner yang telah teruji validilas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan korelasi Rank Spearman's yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan (yang meliputi sistem dan prosedur, sosialisasi, bantuan dan pelayanan serta iklim perpajakan) di KPP Jakarta Tamansari Dua secara umum sudah baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang dinilai belum memuaskan. Sementara dari hasil pengujian diketahui bahwa pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan PPh Pasal 25 Badan, yang diperoleh dengan koefisien korelasi 0,494 dan signifikansi < 0,05.Pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan di KPP Jakarta Tamansari Dua perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, terutama untuk faktor-faktor yan belum memuaskan WP yaitu: reformasi sistem perpajakan, konsistensi penerapan sanksi administratif, keadilan tarif PPh Badan, undangan dari kantor pajak dalam rangka sosialisasi peraturan, sosialisasi peraturan perpajakan di media publik, upaya pemerintah dalam menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pajak, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal efisiensi dan efekiifitas penggunaan dana pajak serta manfaat fasilitas publik yang didapatkan / dirasakan masyarakat dari pemerintah melalui pajak yang mereka bayar.

---

Tax administration plays an important rule in order to increase tax compliance. With good tax administration, the tax administrators can do they jobs easier in order to control the the tax payers obligation and make the services to the tax payers better. The aim of this research is to analyze the relationship between the implementation of article 25 corporate income tax administration with the tax compliance of corporate income tax article 25 tax compliance at Tamansari Dua Tax Office. The theories which related to this research are the theory of tax generally, theory of corporate income tax and corporate income installment payment, theory of income tax and corporate income tax administration, theory of tax compliance and theory which shows the relationship between tax administration and tax compliance.

The design of this research is a correlasional design that use 173 samples of tax payers which choose randomly. Primary data is collected by quisionaire which has been tested whether its validity and reliability. That data is analyzed with Rank Spearmen?s correlation and the SPSS version 1.3 is the programe which use to analyze the data.

The descriptive analysis shows that the implementation of tax administration of corporate income tax article 25 ( system and procedure, information, services for the taxpayers and the climate of tax paying) in Tamansari Dua tax ofice are generally good enough, but there are still many aspects that the respondents are not satisfy with. From the empirical result is shown that the implementation of article 25 tax administration has a positive relation and significant with article 25 tax compliance, which has correlation coefficient 0,494 and the correlation is significant at the < 0,05 level.

The implementation of tax administration of corporate income tax article 25 in Tamansari Dua Tax Office is generally good enough but it?s still need to make it better, especially for the aspects that the taxpayers are not satisfy with such as tax reform that Indonesian government has made, penalty implementation consistency, fairness of the corporate income tax rate, invitation by the Tamansari Dua to inform the new rules of corporate income tax, publicity of tax rules at public channel, govemment programs to increase tax awareness, transparency of the use of the tax revenue by govemment, trust level from society / tax payers to the government ability to spend tax revenue in efticient and effective way and what the society get or feel about a public facilities from the tax they had paid to the government."

"Tesis ini membahas tinjauan perpajakan PPh dan PPN serta melakukan analisis jika terdapat peluang tax saving.Metode penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif aplikatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pemborosan kelebihan pembayaran pajak PPh Badan berdasarkan data koreksi fiskal dan hasil ekualisasi PPN ada kemungkinan risiko dikenakan sanksi 2% dari DPP PPN Keluaran terkait adanya book-tax gap. Dalam merencanakan tax saving harus jeli apakah mengubah biaya menjadi tunjangan karyawan lebih menguntungkan perusahaan. Hasil penelitan menyarankan ekualisasi PPN secara rutin dan mengubah metode pencatatan akuntansi atas pengakuan pendapatan, terkait kesamaan waktu dengan penerbitan Faktur Pajak dan terkait Faktur Pajak atas Nilai Lain.

---

This research discusses a review of corporate income tax and value added tax (VAT) as well as analysis of tax saving opportunity. The method of this research is descriptive analysis according to the study case application. The results show that there is overpayment corporate income tax. In addition, the result of VAT equalization shows that there is a risk of 2% penalty from tax base VAT out regarding book-tax-gap on the other hand. In managing tax saving the company should be aware regarding cost and benefit of changing the employee allowances. This research concludes that company should do VAT equalization regularly and change the accounting treatment for revenue recognition related with tax invoice issuance and other value."

"PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJPmengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporanpajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajibanperpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalamiperubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanyakewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknispenerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untukmenganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biayakepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biayayang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasildari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat daripenerapan aplikasi e-Bupot

---

PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued

a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting

from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs

will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations.

This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot

and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e-

Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs

related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of

this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot"