Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif perempuan yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokus perhatian utama. Kajian ini dilakukan di lima kabupaten di Jawa Timur dengan melibatkan tujuh perempuan sebagai informan utama. Penelitian ini mengkaji dua hal; yaitu dasar hukum ijbar dalam kitab-kitab fikih dan pengalaman perempuan dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah pembentukan konsep ijbar dalam hukum Islam dan apa implikasinya bagi kehidupan perempuan?Penelitian ini menghasilkan tiga hal, pertama, konsep ijbar dalam perkawinan Islam telah menyimpang dari konsep ijbar yang ada dalam fikih muamalah serta jauh dari prinsip dasar ajaran Islam. Penyimpangan ini terjadi karena adanya kepentingan patriarkhi dan stereotipe perempuan yang masih menghegemoni pandangan ulama fikih. Kedua, praktik Ijbar pada perempuan dilakukan karena adanya kepentingan kuasa wali di baliknya, sehingga perempuan disubordinasi dan dijadikan "yang lain" dalam perkawinannya sendiri. Ketiga, Ijbar membawa dampak terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan disharmoni perempuan dengan keluarga. Selain itu IJbar berakibat pada hilangnya rasa percaya perempuan terhadap keadilan Allah.

---

This qualitative research has been completed using women's perspectives which based on women's experiences. This Research has been done in five districts in East Java, Indonesia involving seven women as the main informants and based on their experiences. Using field observation and depth interview, the research has been purposely made to analyze two main problems. There are: the legal base of concepts of Ijbar in Qur'an, hadits and yellow book (kitab kuning) and the implication to women's life related to the practice of ijbar.The research leads to the answers of the problems which are first, the concepts of ijbar in Moslem marriage has been irrelevant from the nature of its concept we can see in mu'amalah fiqyh and irrelevant from the spirit of Islam. This is caused by patriarchal domination over women's life and the stereotype that has influenced fiqh ulama's point of views toward women. Secondly, the practice of Ijbar to women shows that guardian has power to intervene women's life which subordinate women and place women as "the other" in their own marriage. Finally, the practice of Ijbar often brings negative implications to women and this obviously violates women's right. The study also shows that the practice of Mbar could cause the disharmony between women and their family, and women often feel the lack of trust in God's justice."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kejadian dan waktu migrasi dengan perkawinan pada perempuan umur 15 tahun keatas di Indonesia. Studi ini menganalisis data Sakerti 2007 dan 2014 menggunakan Model Hazard Waktu Diskrit. Hasil penelitian menunjukkan kejadian perkawinan berhubungan signifikan dengan migrasi. Perempuan yang mengalami kejadian perkawinan cenderung lebih cepat bermigrasi (hazard migrasi lebih tinggi) dibandingkan perempuan yang melajang sepanjang periode pengamatan. Perbedaan hazard migrasi antara perempuan kawin dan melajang mengecil seiring dengan meningkatnya otonomi perempuan, sehingga perempuan bisa memutuskan untuk pindah jika hal itu dapat meningkatkan kesejahteraannya. Hubungan antara migrasi dan perkawinan tetap signifikan setelah dikontrol dengan dengan karakteristik individu, rumah tangga dan wilayah.

---

This study aimed to examine the relationship between the timing of marriage and event of migration among females aged 15 year and over in Indonesia. This study analyzed IFLS 2007 and 2014 using Discrete Time Hazard Model. The result shows that marriage timing is a significant predictor of migration among female in Indonesia. Married women are more likely to migrate (hazard migration is higher) than single women during the observation period. The difference of migration hazard decreases between married and unmarried women in line with the increasing of women autonomy. Women can decide to move if it can improve their welfare. The relationship between migration and marriage remained significant after controlling for the characteristics of individuals, households as well as regions."

"Tesis ini diarahkan untuk menganalisa pengaruh kesempatan kerja bagi wanita di luar sektor tradisional terhadap ketidakstabilan lembaga perkawinan. Masalah ini menjadi menrik untuk diteliti mengingat adanya kecendrungan meningkatnya angka perceraian yang justru digugat oleh istri.Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui kesempatan kerja bagi wanita di luar sektor tradisional, 2) Untuk mengetahui kondisi perceraian di Jepang, 3) untuk mengetahui seberapa jauh kesempatan kerja di luar sektor tradisional mempengaruhi ketidakstabilan kembaga perkawinan tahun 1990-2000an, 4) untuk mengetahui dampak perceraian terhadap wanita bekerja di luar sektor tradisional tahun 1990-2000an."

"Realitas gejala perkawinan anak mengekspos ketidaksetaraan gender yang dipertahankan melalui struktur patriarki yang mendominasi, memperkuat pola kekerasan struktural, dan menciptakan kerentanan perempuan terhadap viktimisasi berganda. Perkawinan anak masih menjadi isu yang signifikan, tidak terkecuali di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam konteks perkawinan anak dengan menggunakan perspektif kriminologi feminis radikal, serta peran multi-agensi di Kota Semarang yang dijelaskan dalam kerangka konsep the square of crime. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara untuk memahami realitas gejala perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan. Hasil dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum untuk melindungi anak perempuan. Namun, selama dispensasi usia perkawinan masih dapat diajukan, upaya yang dilakukan oleh multi-agensi tidak akan sepenuhnya menghentikan praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan berpihak pada perlindungan anak serta penekanan pada upaya rekonstruksi sosial di masyarakat, sehingga perkawinan anak tidak lagi menjadi pilihan atau praktik yang dapat diterima dalam masyarakat.

---

The reality of child marriage exposes gender inequality within the dominating patriarchal structure, reinforces patterns of structural violence, and creating vulnerability for girls to multiple victimizations. Child marriage remains a significant issue, including in the city of Semarang. This research aims to analyze the factors causing violence against women in the context of child marriage using the perspective of radical feminist criminology, and the role of multi-agency in Semarang explained within the framework of the concept of the square of crime. This research is a qualitative study that uses literature review and interviews to understand the reality of the child marriage and violence against women. The findings of this study highlight the importance of a holistic approach that integrates prevention, protection, and law enforcement efforts to safeguard girls. However, as long as marriage age dispensations can still be requested, the efforts by multi-agency initiatives will not completely stop the practice of child marriage. Therefore, stricter policies are needed to protect girls by prioritizing child protection and emphasize social reconstruction efforts within the community, so that child marriage is no longer a choice or an acceptable practice in society."

"Dalam pranata masyarakat yang berifat patrilinial pada umumnya seorang perempuan yang menyandang predikat sebagai seorang istri dibebani oleh berbagai kewajiban yang dilandasi suatu konsep pengabdian terhadap suami (laki-laki). Dimana budaya dan penafsiran agama mendukukung hal itu. Dalam suatu perkawinan ada suatu sikap menerima dan memberi yang berlangsung secara terus menerus dimana struktur kekuasaan memainkan peranan penting dalam hal ini. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut juga sebagai penelitian normatif atau kepustakaan Serta data empiris berupa kasus-kasus dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK). Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana perlindungan terhadap perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang nomor 1 tahun 1974 mencakup Pasal 5. 6, 9. 10, 13. 14. 15, 16. 20. 21. 23 . 24. 27. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 41. 43 . 45 dan PP nomor 9/1975. Dalam Komp ilasi Hukum Islam. Pasal 16 . 55, 56, !5 8. 59. 1 65. 30, 39. 41. 42. 43 . 45 . 60 . 70 . 71 . 73 . 75 . 77 . 80 . 81 . 85 . 105 . 116 . Dari tiga kasus yang dianalisi telah terjadi pelanggaran -pelanggaran yang fatal dalam penerapan undang-undang. Yaitu Pasal 57.79.80.83.116 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 31. 34. 41. 45 . Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Disamping itu tingkat pendidikan dan budaya suku tertentu juga menentukan akan kesadaran perempuan atas hak-haknya."

"Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pernikahan usia muda dengan riwayat reproduksi pada wanita usia subur di Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Desain penelitian dengan cross sectional dan menggunakan data sekunder Improving Contraceptive Method Mix 2013.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pendidikan, penggunaan KB dan status ekonomi terhadap usia nikah pertama, namun tidak berhubungan antara pengambilan keputusan keluarga terhadap usia nikah pertama. Terdapat perbedaan rata-rata lama penundaan kehamilan pertama, rata-rata jumlah paritas terhadap usia nikah pertama, akan tetapi tidak ada perbedaan rata-rata jumlah abortus terhadap usia nikah pertama.

---

This is a quantitative research study which aim to know the association between early marriage with child bearing women?s reproductive history in East Java on 2013. This research used crossectional study design and the data was collected from secunder data?s of Improving Contraceptive Method Mix 2013.

The result showed that there was a significant associations between education, contraceptive use and economic status, toward first age of married. However, there were no association between decision maker in family toward first age of married. There are differences on rate of first pregnancy delayed and rate of parity toward first age of married. However, there are no different on rate of abortus event toward first age of married."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh DPR dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas tahun 2010-2014. Penelitian ini membangun argumen bahwa substansi dalam UU Perkawinan tersebut bias gender dan bermuatan diskriminatif terhadap hak perempuan dalam ikatan perkawinan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan What rsquo;s the Problem Represented to be WPR oleh Carol Lee Bacchi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggumpulkan data melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Temuan dari penelitian ini, terdapat tiga faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi UU Perkawinan dalam Prolegnas tahun 2010-2014. Pertama, faktor prosedural yaitu terhambat dalam tahap pembentukan kebijakan. Kedua, faktor konteks politik karena terdapat dua kekuatan kelompok yang memiliki pandangan bertentangan dalam menilai UU Perkawinan. Ketiga, faktor ideologis yaitu adanya pengaruh yang didominasi atas tafsir agama Islam dan budaya patriarki. Dari ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa gagalnya revisi UU Perkawinan oleh DPR RI periode 2009-2014 karena secara ideologis pemerintah memihak pada kepentingan yang menguntungkan mereka dalam hal ini hanya mengakomodasi dominasi patriarki sehingga mengorbankan kepentingan perempuan sebagai subjek dalam lembaga perkawinan.Kata kunci: UU Perkawinan, Analisis Kebijakan, Diskriminasi Perempuan, Prolegnas, dan DPR RI.

---

ABSTRACTThis study looks into a number of factors that contribute to hinder the process of revising Law Number 1 1974 on Marriage by the National Parliament Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI as it could no proceed further after it entered the National Legislation Program Prolegnas 2010 2014. This study argues that the substance of Marriage Law is gender bias with a number of discriminative clauses that deny womens rights in marriage. In order to analyze the problems, this study adopts Carol Lee Bacchi rsquo s theory and feminist approach that scrutinizes public policy making processes throught a central question What 39 s the Problem Represented to be or also knows as the WPR approach. Qualitative methodoly is applied in this study with in depth interview and literature study as data collection technique. This study identifies three factors that influence Marriage Law revision process. First, procedural factor that stall the revision process due the incomplete documents as required by the legislation procedure. Second, political settings within the Parliament as well as outside where two significant pressure groups having an opposite view in examining the Marriage Law revision proposal. Third, ideological factors that can be identified as predominantly persisting patriarchal values and literal interpretation of Islamic teachings that reject the content of Marriage Law revision proposal. Based on the three aforementioned factors, the failure of Marriage Law amendment by DPR RI during the period of 2009 2014 is due to the overall political leaning of the members of Parliament that seem to be ignorant of womens rights in marriages and the fear of compromising political supports from wider consitutents who by and large are against the idea of the Marriage Law amendment."

"ABSTRACTThis paper aims to explain the dimensions of inequality power relations and revictimization that occurred in a rape case by seduction in dating violence context. Using the case study of court decisions and radical feminist theory as a tool of analysis, the author argue that the narrative in the name of love used by perpetrators of sexual violence in personal relations is actually another manifestation of the inequality of power relations and become site of female body subjugation. Therefore, forms of exploitation that use a proof of love narrative in cases of forced sexual intercourse should be identified as part of sexual violence."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tingkat pencapaian pendidikan dan usia menikah pertama di kalangan wanita Jepang masa kini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan konsep pilihan rasional yang berkaitan dengan pernikahan dari Hamplova 2003 , Becker 1996 , dan Tsuya dan Mason 1995 . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia pernikahan pertama wanita Jepang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini berkaitan dengan semakin bertambahnya wanita Jepang yang melanjutkan penidikan tinggi, memasuki dunia kerja, serta pandangan terhadap pernikahan wanita Jepang masa kini.

---

ABSTRACTThis study focused on educational attainment and age of first marriage among Contemporary Japanese woman. The analysis of this study uses rational choice concept from Hamplova 2003 , Becker 1996 , and Tsuya and Mason 1995 . This study used qualitative descriptive method with literature review. The result of this research showed that age of first marriage among Japanese woman today is increasing from year to year, this is related to the increasing number of Japanese women who continue with higher education, entering the workforce, as well as the views of contemporary Japanese women towards marriage."