Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSaudi Arabia merupakan Negara Islam Monarki dengan landasan undangundang berdasarkan hukum Islam. Dengan menempatkan A1-Qur'an sebagai paradigms berpikir, Kerajaan Saudi Arabia mencoba menggagas konsep kenegaraan yang bersifat sempurna dan tanpa campur tangan pemikiran sekuler lainnya.Paradigma konstitusional Islam yang digunakan oleh Kerajaan Saudi Arabia ini telah banyak dipengaruhi pola pikir keislaman wahabi sebagaimana yang digagas dan dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 1-1I1701 M - 1206 HI1793 M). Kemitraan Muhammad bin Abdul Wahhab berawal ketika perkenalannya dengan Muhammad bin Sa'ud (pendiri kerajaan Saudi Arabia) pada tahun 1744 M yang kemudian lewat upacara sumpah menetapkan Muhammad ibn Sa'ud sebagai Amir (pemimpin) dan Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi imam. Kongsi politik ini kemudian juga diperkuat dengan prosesi pernikahan putra tertua Muhammad bin Sa'ud, Abdul Aziz bin Sa'ud dengan puff Muhammad bin Abdul Wahhab.Peran dan pengaruh paham keagamaan wahabi ini terus berlanjut hingga sepeninggal para tokohnya itu, Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Sa'ud. Banyaknya keturunan dan murid seta. Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjadi Qadi (hakim) dan pejabat pemerintah, baik pada masa Saudi I maupun Saudi II, dapat menjadi bukti bahwa roda pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia diwarnai oleh paradigma-paradigma wahabi dalam menentukan sistem dan kebijakan politiknya. Paradigma-paradigma wahabi inilah yang kemudian mengidentitaskan politik Kerajaan Saudi Arabia sebagai bagian integral dari ideologi wahabi.

---

ABSTRACT

Saudi Arabia is the Monarchic Islam State by the based on Islam law. By taking Al-Qur'an as paradigm of thinking, Saudi Arabia tries to concept the perfect politic without secular idea intervention.

Islamic constitutional paradigm is used by Saudi Arabia have influenced by Islamic mindset of Wahabi as well as developed by Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 W1701 M - 1206 HI1793 M). The first partnering of Muhammad bin Abdul Wahhab and Muhammad bin Sa'ud (founder of Saudi Arabia) is 1744 M which the curse ceremony to specify Muhammad bin Sa'ud as Amir (Leader) and Muhammad bin Abdul Wahhab become the imam (Religion Leader), This political combination is strengthened with the eldest nuptials procession of Muhammad bin Sa'ud son, Abdul Ariz bin Sa'ud with Muhammad bin Abdul Wahhab girl.

The role and influences of Wahabi religious understanding is still going until that figure died, Muhammad bin Abdul Wahhab and Muhammad bin Sa'ud. Many clan and pupil of Muhammad bin Abdul Wahhab is becoming Qadi (governmental judge) and official government, Saudi I period nor Saudi II period, can become the evidence that monarchic governance of Saudi Arabia is influenced by Wahabi paradigm in its determining system and political policy. This Wahabi paradigm is becoming political identity of Saudi Arabia as integral part of Wahabi ideology."

"Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana proses reproduksi patriarki berjalan melalui penguatan identitas perempuan peranakan Arab, interseksi identitas, gender dan etnik pada perempuan peranakan Arab menghasilkan keragaman derajat oppresi, serta strategi perempuan peranakan Arab untuk melawan derajat keragaman oppresi terhadap dirinya dengan beragam latar. Penelitian ini akan menggunakan 2 kerangka teori utama, yakni teori interseksi dan identitas. Serta, menggunakan 2 konsep tambahan yakni gender interseksi dan patriarki. Penelitian desertasi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi terlibat dan data sekunder. Informan di dalam penelitian ini berjumlah 26 orang dengan beragam karaktersitik dan kategori, yakni 17 perempuan peranakan Arab dan 9 orang laki-laki Arab. Pemilihan perempuan Arab berdasarkan keragaman umur (lintas generasi), orientasi pernikahan (endogami/eksogami), keragaman profesi, lokasi tempat tinggal (kampung Arab Condet dan Empang Bogor), serta faktor ketokohan. Kesembilan laki-laki Arab yang dijadikan informan merupakan data pelengkap sekaligus sebagai triangulasi data. Temuan penting penelitian ini adalah semakin menguatnya identitas perempuan peranakan Arab mengakibatkan reproduksi patriarki. Peran perempuan (Ummi) menjadi sentral karena fungsi perempuan tidak hanya sebatas reproduksi biologis tetapi juga reproduksi sosio-kultural. Hal tersebut berkaitan dengan pemurnian darah leluhur (purityness) dari garis keturunan Alawiyyin. Kedua, Perbedaan narasi sejarah dan narasi keagamaan kelompok Alawiyyin dan Al-Irsyad disebabkan oleh faktor ideologi organisasi. Pergerakan dan ketokohan kaum perempuan Al-Irsyad yang beraliran Islam pembaharuan (modernis) lebih terlihat dibandingkan Rabithah. Berdasarkan temuan ini maka penulis menggunakan teori interseksi untuk melihat irisan antara identitas, etnisitas dan gender. Penguatan identitas kaum perempuan Arab Alawiyyin dengan penikahan sekufu (endogami) melanggengkan budaya patriarki. Bentuk reproduksi patriarki tradisional masih tetap dipertahankan dan betransformasi menjadi neopatriarki berbasis media sosial digital. Interseksi etnik dan agama menjadi double oppression bagi kaum perempuan Alawiyyin namun menjadi social prestige bagi kaum laki-laki Arab Alawiyyin. Strategi yang dilakukan oleh kaum perempuan Arab di dalam mengubah kultur patriarki adalah melakukan protes secara frontal, semi frontal, dan moderat (negosiasi). Perempuan yang dapat melakukan ketiga bentuk strategi tersebut memiliki karakteristik perempuan Arab terdidik, menikah eksogami, serta berafiliasi dengan organisasi yang beraliran pembaharuan.

---

The purpose of this study described the process of patriarchal reproduction through peranakan Arab women, how the intersection of identity, sex and ethnicity in peranakan Arab women produced on diversified level of oppression, and how they defined strategies for negotiating their culture in different fields. This study using 2 major theoretical backgorund , the theory of intersection and identity theories, and 2 additional concepts namely gender intersection and patriarchy.

This research used qualitative research by collecting in-depth interview data, involved observation and secondary data. The informant in this study consists of 26 people with various characteristics : 17 person peranakan Arab women and 9 person Arab men. The selection of Arab women based on age diversity (across generations), marriage typology (endogamy / exogamy), professional backgorud, and residencial areas (Arabian Condet and Empang Bogor). Finally, The nine Arab men who were being interviewed also in order to get validity and triangulation datas.

The main findings of this research that strengthening identity on peranakan Arab women produced patriarchal cultures. The role of women (ummi) is central because women's functions are not only limited to biological reproduction but also socio-cultural reproduction. This is connected to the purityness issues from the Alawiyyin family. Second, the differences in historical narratives of the Alawiyyin and Al-Irshad religious groups are influenced by organizational ideology. The women movement from Al-Irsyad women are more visible than Rabithah.

Based on these findings, the authors used intersection theory to see the fields between identity, ethnicity and gender. Strengthening the identity of Alawiyyin Arab women by sekufu married (endogamy) produced patriarchal culture. Traditional patriarchy still consist but also transform into neopatriarchy on digital social media. Ethnic and religious intersection became a double oppression for Alawiyyin women but produce social prestige for Alawiyyin men. The strategy of Arab women to contesting patriarchal culture through frontal, semi-frontal protest and moderate negotiation. The Arab women who use these strategies characterized by higher educated women, married to non Arab men, and affiliated in modernist organizations."

"Tesis ini memfokuskan perhatian pada penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dalam kurun waktu 1993-1998 (masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton), serta menjelaskan pentingnya interaksi antara faktor-faktor domestik (internal) dengan faktor-faktor internasional (eksternal) dalam dihasilkannya keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak.Keputusan tersebut, dipicu juga oleh serangkaian perilaku atau tindakan Irak di bawah rejim Saddam Hussein, yang bersifat agresif dan dianggap cenderung melanggar norma-norma internasional serta mengancam kestabilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Presiden dan Kongres pada masa ini, masih mengaggap perlu perpanjangan sanksi ekonomi terhadap Irak berdasarkan sejumlah alasan. Namun pada dasarnya, AS tetap menganggap Irak sebagai negara yang mengancam kepentingan (nasional) AS, khususnya di kawasan Timur Tengah (berkaitan dengan masalah Israel dan minyak). Lobi pro-Israel, AIPAC, dalam hal ini juga memainkan peran cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan perpanjangan sanksi ini. Dunia internasional, melalui PBB, juga mengeluarkan sejumlah resolusi yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi ekonomi terhadap rejim Saddam Hussein.Pembahasan mengenai kasus ini, dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran/teori sebagai alat analitis. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan antara faktor-faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi keluarnya kebijakan perpanjangan sanksi ekonomi atas Irak, 1993-1998.Konsep Rosenau mengenai linkage theory digunakan untuk membahas interaksi dan keterkaitan antara faktor-faktor domestik dengan internasional. Konsep-konsep lain yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri juga digunakan untuk menganalisa kasus yang diajukan.Tesis ini menyimpulkan bahwa tetap dipertahankannya penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak bertujuan agar terjadi pergantian rejim pemerintahan di Irak. Namun seperti diketahui, tujuan ini tidak berhasil karena Saddam Hussein masih berkuasa di Irak. Selain itu, tulisan ini juga melihat adanya kerjasama antara Presiden Clinton dan Kongres (yang dipengaruhi oleh lobi pro-Israel, AIPAC) dalam keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak, 1993-1998."

"Penelitian ini membahas partisipasi politik jemaah Salafi di DKI Jakarta pada PemilihanPresiden 2019. Penelitian ini menggunakan konsep ideologi dan teori partisipasi politik.Penelitian ini menjelaskan Islam dengan pemahaman para salaf yaitu generasi terbaik umatIslam sebagai ideologi yang dapat mempengaruhi tindakan politik jemaah Salafi. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperolehdata primer serta data sekunder melalui buku, artikel jurnal, dan media daring. Temuan daripenelitian ini adalah terdapat beberapa ustaz Salafi yang membolehkan jemaah untukmengikuti pemilihan umum dengan membawakan dalil agama. Peneliti juga menemukanjemaah Salafi yang berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2019. Bahkan terdapat ustaz yangmenganjurkan jemaah untuk memilih dalam pemilihan umum dibandingkan tidak memilih.Jemaah Salafi menilai pada saat Pemilihan Presiden 2019 terjadi polarisasi dalam masyarakatmenjadi dua kubu. Dalam memilih di antara kedua calon, jemaah tidak hanya memperhatikanprofil calon presiden saja melainkan juga memperhatikan pendukung dari calon presiden yangakan dipilih. Mereka memiliki kecenderungan untuk memilih calon presiden yang mayoritaspendukungnya adalah muslim, yaitu Prabowo Subianto. Jemaah Salafi juga menerima hasilakhir suara dan menekankan untuk tetap taat kepada presiden terpilih yang memimpinpemerintahan, selama bukan untuk melanggar syariat agama.

---

This study discusses the political participation of Salafi in DKI Jakarta in the 2019

Presidential Election. This study uses the concept of ideology and political participation theory.

This study explains Islam with the understanding of the salaf, namely the best generation of

Muslims as an ideology that can influence the political actions of Salafi congregation. This

study uses a qualitative method by conducting in-depth interviews to obtain primary and

secondary data through books, journal articles, and online media. The findings of this study are

that there are several Salafi ustadh who allow congregations to take part in general elections

by presenting religious arguments. The researcher also found Salafi congregation participating

in the 2019 Presidential Election. There were even ustadh who suggested the congregation to

vote in general elections instead of not voting. The Salafi congregation views that during the

2019 Presidential Election there was polarization in society into two camps. In choosing

between the two candidates, the congregation does not only pay attention to the profile of the

presidential candidate but also pays attention to the supporters of the presidential candidate to

be elected. They have a tendency to vote for a presidential candidate whose majority of

supporters are Muslims, namely Prabowo Subianto. The Salafi congregation also accept the

final results and an appeal to remain obedient to the elected president who leads the

government, as long as it does not violate religious law."

"Skripsi ini membahas mengenai wacana politik berupa peran semantis dan pragmatik yang terdapat di dalam Pidato Raja Yordania Abdullah II Pasca Arab Spring sejak 2011 sampai dengan 2015. Penelitian ini memfokuskan kepada analisis relasi semantis dan analisis tindak tutur ilokusi yang digunakan Raja Abdullah II pasca Arab Spring. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif. Adapun teori yang digunakan berupa teori relasi makna dan teori tindak tutur Searle (1979) yang meliputi ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Pidato Raja Yordania yang menjadi korpus data, adalah pidato politik Parlemen yang memuat permasalahan bangsa Yordania pasca Arab Spring antara tahun 2011-2015. Penelitian ini menemukan bahwa tindak tutur yang dilakukan oleh Raja Yordania Abdullah II mengacu kepada konteks pragmatik yang ditimbulkan dari permasalahan politik di negara Yordania seperti permasalahan demokrasi, ekonomi, keamanan, reformasi politik, dan hubungan internasional. Salah satu karakteristik bentuk tindak tutur direktif yang digunakan oleh Raja Abdullah II adalah penggunaan tekanan ilokusi dengan menggunakan partikel لا بد، إنّ، أكّد، يجب، أشدّد، الضروري . Selain partikel tersebut penggunaan tindak tutur direktif juga dilakukan dengan penggunaan retorika bahasa Arab Al Iqtibas. Dalam ujaran ekspresif pujian, Raja Abdullah II juga menggunakan makna reflektif sebagai bentuk pujian. Sedangkan konteks Arab Spring antara tahun 2011-2015, sangat jelas mempengaruhi tindak tutur yang berkaitan dengan topik Palestina, Suriah, Terorisme dan Fanatisme serta Dewan Kerjasama Teluk. Relasi makna yang dibangun Raja Abdullah II terbentuk atas pengaruh dimensi konteks yang ada pada ujarannya.

---

This undergraduate thesis is discussed about political discourse that concentrated with the semantic relational and pragmatic (speech act of discourse). Therefore, this topic was focussed on the analysis semantic and pragmatic from political discourse on Speeches of King Abdullah II Kingdom of Hashemite of Jordan Post Arab Spring (2011-2015).This thesis undergraduate used a method of qualitative description. The theory of Speech Act of Searle (1979) and theory of semantic relational is main theory. The Speech Act of Searle (1979) to including of Assertive, Directive, Commisive, Expressive, and Declarative. The speeches of King Abdullah II to be main corpus data which subject of political issues of Jordan after Arab Spring on 2011-2015. This research was founded Abdullah II?s speech act using utterance pragmatics that have relation with Jordan political issues as democracy, economy, security, politic reformation, and international relationship. On the speech act of King Abdullah II have characteristic on his utterance. One of characteristic of King Abdullah utterance is directive illocution that using the particles of لا بدّ /la>budda/, إنّ /inna/, أكّد /akkad/ , يجب /yajibu/, أشدّد /usyaddidu/, and الضروري /ad} daru>riyy/. In addition to this particles, on King Abdullah II?s directive illocution, he did utterance with the Al Iqtibas (Arabic Rhetoric). For praise illocution (expressive), King Abdullah II occasionally, he used reflective meaning as praising. The Arab Spring Influence (2011-2015) effected his illocutions on the topic Palestine, Syria, terrorism, fanaticism, and Gulf Cooperation Council (GCC). And on his utterance founded of semantic relational which influenced dimension of political context on his utterances."

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan digital hak-hak perempuan Saudi untuk mengakhiri sistem perwalian laki-laki (mahram). Kampanye ini berawal di media sosial Twitter dengan tagar #EndMaleGuardianship pada tahun 2016. Maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah bagaimana gerakan digital End Male Guardianship sebagai bentuk aktivisme digital dapat menyuarakan hak perempuan di Arab Saudi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini terbagi menjadi tiga tahapan, terdiri dari tahap pengumpulan data, analisis data, interpretasi atau pemaknaan akan data yang sudah didapat, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya gerakan sosial End Male Guardianship sebagai bentuk aktivisme digital, tepatnya media sosial, dapat menyuarakan hak perempuan di Arab Saudi. Aktivis Saudi memulai gerakan digital End Male Guardianship dengan harapan dapat memiliki kebebasan dalam tiga hal, yaitu kebebasan berpergian, memperoleh pendidikan tinggi, dan pernikahan. Temuan dari penelitian ini adalah gerakan ini berhasil menyampaikan pesan perjuangan perempuan Saudi dan direspon oleh pemerintah dengan tanggapan positif, meskipun tidak semua kebijakan dapat dihapuskan.

---

This research discusses the digital movement of Saudi women's rights to end the male guardianship system (mahram). This campaign started on social media Twitter with the hashtag #EndMaleGuardianship in 2016. This paper aims to examines how the digital movement End Male Guardianship as a form of digital activism can speak for the rights of women in Saudi Arabia. The research method that the author uses is a qualitative research method, where this method is divided into three stages. Consisting of the stages of data collection, data analysis, interpretation or meaning of the data that has been obtained, and ends with drawing conclusions. The purpose of this research is to determine the efforts of the End Male Guardianship social movement as a form of digital activism, specifically social media, to voice women's rights in Saudi Arabia. Saudi activists started the digital movement End Male Guardianship with the hope of having freedom in three aspects, namely freedom of travel, obtaining higher education, and marriage. The result of this research are that this movement succeeded in conveying the message of the struggle of Saudi women and the government responded positively to it, although not all policies could be abolished."

"ABSTRAKPada jurnal yang berjudul Perkembangan Sepakbola Mesir ini, dibahas beberapa hal yang menjadikan sepakbola Mesir terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dimulai dari terbentuknya Asosiasi Sepakbola Mesir pada tahun 1921, lalu penjelasan sistematika liga antarklub di Mesir, informasi tentang klub sepakbola di Mesir, sejarah tentang tim nasional Mesir, dan atlet-atlet terbaik di sepakbola Mesir. Pada penyusunan Jurnal ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dari beberapa buku teks dan e-book dan juga situs resmi yang terkait. Teori pada penulisan ini adalah sejarah sepakbola. Mesir adalah salah satu negara yang sedang mengembangkan bidang sepakbola. Perlahan Mesir mulai berbenah diri dan membentuk badan administrasi sepakbola yang bertugas untuk menaungi serta mengawasi kegiatan sepakbola yang ada di Mesir. Setelah terbentuknya Asosiasi Sepakbola Mesir, perlahan Mesir menjadi salah satu negara yang ditakuti di Benua Afrika. Tim nasional Mesir juga terus meraih prestasi baik di Piala Afrika maupun pencapaiannya di Piala Dunia.

---

ABSTRACTIn a journal entitled The Development of Egyptian Football, discussed several things that make Egyptian football continues to grow over time. Starting from the establishment of the Egyptian Football Association in 1921, then the systematic explanation of league clubs in Egypt, information about football clubs in Egypt, history of the national team of Egypt, and the best athletes in Egyptian football. In the preparation of this Journal the method used is a qualitative method by using literature review of several textbooks and e-books and also related official website. The theory at this writing is the history of football. Egypt is one country that is developing the field of football. Slowly Egypt began to improve itself and form a football administration body that served to oversee and oversee the activities of football in Egypt. After the formation of the Egyptian Football Association, Egypt slowly became one of the dreaded countries on the African Continent. The Egyptian national team also continues to achieve good performances in the African Nations Cup and its achievements in the World Cup."

"Skripsi ini membahas fungsi ideologi PDI Perjuangan dalam perumusan UU BPJS. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan penelitian yang diperoleh bahwa UU BPJS ini adalah manifestasi nilai keadilan sosial dan gotong royong dari ideologi Pancasila PDI Perjuangan. Selain ideologi, landasan perjuangan PDI Perjuangan dalam UU ini adalah Dasa Prasetya partai sebagai ideologi kerja partai dan perintah Rakornas III di Bali. Pembuktian adanya fungsi ideologi dalam perumusan UU ini terlihat dari usulan pasal dan perdebatan pasal yang mengandung nilai ideologi partai. Selain itu,terdapat kekuatan ekstra parlementer yaitu Komite Aksi Jaminan Sosial yang mendorong disahkannya UU ini. Berdasarkan temuan tersebut terbukti bahwa PDI Perjuangan merupakan partai ideologis. Hal ini karena ideologi mempengaruhi strategi pemikiran aktor-aktor partai ini dalam perumusan UU BPJS.

---

This research explains the function of PDI Perjuangan (Indonesian Democratic Struggle Party) in BPJS (Social Welfare Caretaker Body) Law making process. The method used in this research is qualitative with in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research founds that BPJS Law is the manifestation of social equality and communality of Pancasila, the ideology of PDI Perjuangan. In addition, the struggle foundation of PDI Perjuangan is DasaPrasetyaPartai (10 party's paradigm) as their working ideology, which is derived from 3rd National Congress in Bali to strengthening the ideology of the party. In the BPJS Law making process, PDI Perjuangan sounds their demands, which contains ideological value on each demands. Beside of that, there are driving force outside parliament, which is KAJS (Social Walfare Action Committee), who always influencing the goal of this law making process. Based on that founding, thesis that PDI Perjuangan is the ideological party in the BPJS Law making process has been proven."

"Piagam Madinah sebagai salah satu dokumen konstitusi dalam nomokrasi Islam di negara Madinah memiliki prinsip-prinsip konsitusionalisme. Konstitusionalisme inilah yang menghendaki adanya pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Piagam Madinah inilah yang memiliki prinsip-prinsip yang memiliki karakter khas jika dibandingkan dengan hak asasi manusia kontemporer. Karakter hakikat asal hak asasi manusia, universalisme Islam, proporsionalitas hak dan tanggung jawab serta kewajiban asasi manusia menjadi khas hak asasi manusia dalam nomokrasi Islam yang ada di Piagam Madinah. Hak asasi manusia kontemporer yang lahir dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diinisiasi oleh negara barat dinilai memiliki perbedaan prinsipil dengan perspektif nomokrasi Islam sehingga melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Kairo yang berlandaskan nilai Islam. Komparasi hak asasi manusia antara nomokrasi Islam dan kontemporer menjadi diskursus yang membangun titik temu yang dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar dunia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diimplementasikan secara substansial dan formal. Implementasi inilah yang selanjutnya menjadi upaya untuk memperkuat hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan cita negara dalam pembukaan konstitusi.

---

The Medina Charter as one of the constitutional documents in Islamic nomocracy in the Medina state has constitutionalist principles. This constitutionalism requires the regulation and protection of human rights. The constitutionalization of human rights in the Medina Charter has principles that have a distinctive character when compared to contemporary human rights. The character of the nature of the origin of human rights, Islamic universalism, proportionality of rights and responsibilities as well as human obligations are typical of human rights in Islamic nomocracy in the Medina Charter. Contemporary human rights born from the declaration of Human Rights initiated by western countries are considered to have principal differences from the perspective of Islamic nomocracy, thus giving birth to the Cairo Declaration of Human Rights which is based on Islamic values. The comparison of human rights between Islamic nomocracy and contemporary point of view becomes a constructive discourse that can be an important lesson for Indonesia as a democracy with the largest Muslim population in the world. The constitutionalization of human rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be implemented substantially and formally. This implementation then becomes an effort to strengthen human rights in Indonesia in accordance with the ideals of the state in the opening of the constitution."

"Dunia Islam di Asia dan Afrika di wilayah Timur Tengah adalah wilayah-wilayah yang secara geografis dan kultural sangat kaya dan menjanjikan. Bagi imperialis jalur perdagangan ini sangat baik untuk menopang pembangunan ekonomi dunia Islam yang sejak abad 18 menjadi mitra dagang Eropa dijadikan koloni pada abad 19. Kolonialisme dan Imperialisme barat dimulai dan ini berlangsung sampai dengan abad 20.Sumber-sumber kekayaan alam di dunia Islam hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, yaitu kalangan elit pemerintahan, elit ekonomi serta para imperialis dan sebagian besar sumber-sumber vital dikuasakan kepada lembaga-lembaga asing. Keadaan seperti itu telah mengkristal menjadi sebuah struktur sehingga perubahan harus dilakukan baik secara ideologis maupun struktural dalam rangka memperbaiki nasib rakyat secara keseluruhan.Munculnya Gamal Abdul Nasser pada pertengahan abad 20 merupakan mata rantai diujung lingkaran perjuangan di wilayah Islam, terutama di di timur tengah Arab. Ideologi perjuangan dan sepak terjang politik Gamal Abdul Nasser yang kemudian dikenal dengan sebutan Nasserisme, telah menimbulkan perhatian yang sangat besar, bukan hanya kalangan timur tengah arab tetapi juga didunia internasional. Hal ini karena timur tengah, terutama wilayah Arabnya merupakan wilayah yang menduduki posisi strategis bagi percaturan politik internasional dimana negara-negara besar yang berkepentingan memperbesar pengaruh dan kekuasaannya menjadikan wilayah ini sebagai incaran untuk dikuasai dan dieksploitasi sumber-sumbernya.Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberi kejelasan mengenai sejarah dan karakteristik Nasserisme sebagai ideologi politik yang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk mengarahkan penelitian selanjutnya penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana sejarah dan karakteristik Ideologi Politik Pan Arabisme, politik dan ekonomi sosialisme arab yang dikembangkan Gamal Abdul Nasser".Agar jawaban pokok permasalahan tersebut lebih terarah, selanjutnya penulis memperinci tujuan penelitian ini yang mencakup menganalisis dan mendeskripsikan sejarah dan karakteristik ideologi politik Pan Arabisme, ideologi politik ekonomi sosialisme arab yang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser di timur tengah Arab.Dari data yang telah di analisa diperoleh suatu kesimpulan bahwa karakteristik Pan Arabisme dan sosialisme Arab Nasser dapat dimengerti dari berbagai pernyataan persatuan arab untuk menjaga identitas, berkat martabat, dan kepentingan regional arab dan menghapus pengaruh-pengaruh imperialisme ekonomi barat yang kapitalistik.

---

By the cultural and geography the Islamic world in Africa and Asia on middle east territory was the territories which was very rich and promising for the imperialist, this trade way was very good to hold the economic development, since the 18th century the Islamic world got Europe trading company was become a colony in the 19th century. West Imperialism and Colonialism was begun and this is happening until the 20th century.

Natural resources in the Islamic world was only felt by a little part of people, such as government elite society, economy elite and Imperialism and a big part of vita, resources was held to foreign institutions. The situation was like be done not only ideologies but also structural in order to repair people destinies entirety.

Gamal Abdul Nasser appeared in the middle of the 20th century as a link in the end of struggle circle in the Islamic territory, especially in Middle East. Struggle Ideology and Politic of Carnal Abdul Nasser, which was known as Nasserism. It had appeared attention that is very big, not only in Middle east but also International. It was because middle east, especially its Arab territory, was a territory which held a strategy position to international politic, where big countries authority to be large their power and influence became this territory as a target to be held and exploitation their resources.

This thesis research aimed to give an explicit about Nasserism Characteristic and history as a politic Ideology that was developed by Gamal Abdul Nasser. Based of matters above, so that, to direct next research, the writer formulates subject of problem: "How characteristic and history of Arabism Pan Politic Ideology, Arab Socialism Economic and Politic which expanded by Carnal Abdul Nasser".

In order problem subject answer is more direction, the writer explains this research aim, which scope history description and analyze and characteristic of Arabism Pan Politic Ideology, Arab Socialism economy politic ideology that was expanded by Gamal Abdul Nasser in Middle East.

This research thesis is a history research category is observed from complex problem which is researched, and is observed from research sources is literature research.

From date, which had analyzed it, got a conclusion that the characteristic of Arabism Pan and Nasser Arab Socialism can be understood from all kinds of Arab society statement to keep identity, dignity and Arab Regional importance and deleting of Capitalistic west economy Imperialism influences."