Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasyarakat adat adalah kelompok yang paling rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak terkendali yang terjadi selama ini di Indonesia, pada hal Indonesia memiliki kearifan lingkungan yang tersebar pada hampir seluruh suku-suku bangsa yang ada di daerah. Kearifan lingkungan atau sering juga disebut kearifan tradisional/lokal telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, seperti yang dimiliki masyarakat Kampung Kuta, Kebupaten Ciamis, ]awa Barat. Mat istiadat dan kearifan lingkungannya masyarakat Kuta dalam menjaga SDA dan lingkungan menjadi daya tarik bagi pendatang (wisatawan budaya dan pendidikan) sehingga dapat menjadi ancaman dan peluang yang dihadapi masyarakat Kuta untuk melestarikan nilai-nilai kearifan ingkungan mereka. Tekanan dad pihak !liar tersebut cenderung akan mengakibatkan terjadi degradasi SDA dan nilai kearifan lingkungan yang selama ini telah dilestarikan masyarakat Kuta, apalagi setelah terbukanya akses transportasi dan informasi. Tujuan penelitian adalah untuk: menganalisis nilainifai kearifan yang dimiliki masyarakat Kuta dalam mengelola SDA; menganalisis ancaman dan peluang yang dihadapi; menganalisis upaya dan peran pemerintah daerah; dan mengevaluasi keberhasilan masyarakat Kuta dalam mengelola SDA.Kearifan lingkungan Kampung Kuta terlihat dart kepatuhan dan ketaatan rnasyarakatnya dalam menjalankan tradisi leluhur, yaitu: menjaga/melestarikan hutan adat dan mata air, budidaya tanaman di kebun dan pekarangan rumah, pelarangan menggali tanah untuk pembuatan sumur dan penguburan jenaxah, aturan pembuatan rumah panggung (tidak boleh rumah batu), dan meneruskan tradisi gotong royong. Kearifan lingkungan masyarakat Kuta yang didasarkan kepatuhan pada tradisi leluhur, kepercayaan pada kekuatan gaib, dan ketakutan pada sangsi, yang telah ditetapkan menjadi aturan-aturan adat, menyebabkan kelestarian (SDA) dapat dipertahankan sampai saat ini. Hal itu menunjukkan bahwa nenek moyang Kampung Kuta mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap gejala alam dan kondisi lingkungannya. Kearifan ingkungan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan SDA yang mereka akukan, secara ekonomi, sosial budaya, dan ekologi telah berlangsung secara seimbang, tanpa merugikan kepentingan generasi mendatang. Masyarakat Kuta telah melakukan pengamanan kekayaan dan keindahan bumi, melindungi keanekaragaman hayati, mencegah kerusakan SDA, dengan tetap melaksanakan kearifan lingkungan yang mereka miliki."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perspektif masyarakat lokal terhadap satuan-satuan lanskap serta mengungkap pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya hayati, terutama sumber daya tumbuhan, oleh masyarakat lokal Pulau Serangan, Bali. Metode penelitian ini diadaptasi dari Multidisiplinary Landscape Assessment (MLA). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, diskusi kelompok fokus (FGD-Focus Group Discussion), metode distribusi kerikil (PDM-Pebble Distribution Method), serta analisis Local User?s Value Index (LUVI). Terdapat 146 spesies dari 55 famili tumbuhan yang dikenali masyarakat yang tersebar di berbagai satuan lanskap. Satuan-satuan lanskap tersebut yaitu karang/natah (80 spesies tumbuhan), bet muda (54 spesies tumbuhan), bet tua (79 spesies tumbuhan), padang-padang (11 spesies tumbuhan), pasih (7 spesies tumbuhan), kanal, lagun, danau, dan segara. Satuan lanskap pasih memperoleh nilai LUVI tertinggi (24 %). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 132 spesies tumbuhan yang dikenali masyarakat di Pulau Serangan, yang diketahui memiliki manfaat sebagai makanan (9,25 %), obat-obatan (6,94 %), kayu bakar (4,31 %). teknologi lokal dan seni (5,38 %), pewarna (3,50 %), sumber penghasilan (8,625 %), ritual/adat (6 %), bahan pakan ternak (5,31 %), dan penunjang rekreasi/wisata (6,75 %). Selain tumbuhan, masyarakat juga memanfaatkan sumber daya lain seperti fauna pesisir dan laut serta makroalga. Untuk pemanfaatan sumber daya hayati pulau secara keseluruhan, dua kategori pemanfaatan dengan nilai LUVI tertinggi berturut-turut yakni sumber penghasilan (19 %) dan bahan makanan (18 %).

---

This research attempts to reveal the relationship of the Serangan local people and their landscape, as well as their utilization of biological resources. Data were collected by conducting interview, direct observation in the site of the research, Focus Group Discussion (FGD), Pebble Distribution Method (PDM) and Local User?s Value Index (LUVI) analysis. A total of 146 plant species, distributed in 55 families were cited. The result also showed that Serangan local people identified nine landscape units, namely karang/natah (80 plant species), bet muda (54 plant species), bet tua (79 plant species), padang-padang (11 plant species), pasih (7 plant species), kanal, lagun, danau, and segara. Pasih, kanal, lagun, danau, and segara generally have potential in coastal and marine natural resources. Since each landscape unit differs in biological resources composition, the local people utilize and manage each of them differently. According to the local people?s perspective, the pasih landscape unit gained the highest LUVI score (24 %). The result also showed that a total of 132 useful plant species were used by Serangan people for food (9.25%), medicinal plant (6.94 %), firewood (4.31 %), local technology and art (5.38 %), food-coloring (3,50 %), revenue (8.625 %), ritual/tradition (6 %), livestock fodder (5.31 %), and recreation/tourism (6.75 %). Serangan people also utilize other biological resources such as coastal and marine fauna as well as macroalgae. In terms of utilization of the whole biological resources, two categories with the highest LUVI score respectively are revenue (19 %) and food (18 %)."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum internasional dalam hal ini adalah draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dibandingkan dengan aturan dalam CBD, TRIPs, dan RUU PTEBT yang dapat memenuhi rasa keadilan atas hak ekonomi maupun dari segi keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat serta upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional. Pembahasan mengacu pada perbandingan antara keempat peraturan yang berkaitan dengan pengaturan pengetahuan tradisional tersebut dan pembahasan tentang langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional melalui pendekatan organisasi internasional WIPO, ICTSD, SC dan LMCM-GRTKF. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aturan dalam WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPs dan RUU PTEBT tentang pengetahuan tradisional melalui pendekatan terhadap rasa keadilan atas hak ekonomi dan rasa keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat masih jauh dari sebuah aturan yang dapat dikatakan ideal bagi perlindungan pengetahuan tradisional. Serta upaya-upaya yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional secara keseluruhan adalah melalui lembaga internasional yang memiliki komitmen dalam hal perlindungan pengetahuan tradisional yaitu; WIPO, ICTSD, SC dan LMCM-GRTKF.

---

This thesis discusses about the protection of traditional knowledge in international law, which is comparing the draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 with the rules in the CBD, TRIPS, and the bill PTEBT that can cater the justice of the economic rights and the justice in terms of property rights in traditional knowledge itself, also any efforts that can be taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge. The discussion refers to the comparison among the four regulations that corespond to the regulation of traditional knowledge also the discussion of the steps taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge through international organization, especially WIPO, ICTSD, SC and LMCM-GRTKF. This study uses a qualitative descriptive method.

The result of this research show that the rules of traditional knowledge in WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPS and RUU PTEBT through the approach of the sense of economic justice and the sense of justice for the rights of indigenous people's traditional knowledge are still far from an ideal rule for the protection of traditional knowledge. Furthermore, the result also shows that the efforts that can be taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge is through the international institutions that are committed in terms of protection of traditional knowledge, namely: WIPO, ICTSD, SC and LMCM-GRTKF. "

"Kearifan tradisional merupakan kebiasaan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok masyarakat dengan kekhasan sendiri di masing-masing daerah yang ada di Indonesia."

"Kian derasnya arus budaya industri saat ini membuat pemahaman masyarakat terhadap sistcm pertanian tradisional kian menipis, bahkan cenderung semakin ditinggalkan bila clibandingkan dengan sistem pertanian modem yang dirasa mampu memberikan harapan bagi pcningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian. Petani dapat melakukan penanaman kapan saja disertai limpahan berbagai fasilitas kemudahan melalui teknologi pertanian yang maju, tetapi di sisi lain temyata berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup. Sistem pertanian tradisional Jawa yang bertumpu kepada konvensi yang disebut Pranatamangsa, dinilai mampu memberi sumbangan positif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Di Kabupaten Wonogiri yang terletak di wilayah selatan Propinsi Jawa Tengah, masih banyak petani yang dalam kegiatan bertaninya merujuk kepada sistem pertanian tradisional Jawa yang berpedoman pada Pranatamangsa Masih diterapkannya Pranatamangsa olqh petani di Wonogiri khususnya di Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipurno, setidaknya disebabkan oleh dua faktor: (1) kondisi geograiis Wonogiri yang sebagian besar terdiri atas lahan petbukitan dan lahan pertanian yang ada sebagian besar adalah lahan tadah hujan, (2) nilai-nilai budaya tradisi masih mengakar dalam kehidupan masyarakat Wonogiri. Pranaramangsa memuat adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan serta kearifan dalarn memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam agar kelestariannya terjaga dengan baik. Keberadaan pranatamangsa dan faktor-faktor sosio-budaya pendukung kegiatan bertani merupakan upaya pendekatan orang Jawa kepada alam. Berdasarkan pemikiran di atas maka peneiiti melakukan studi kasus pmnaramangsa pada petani pengelola Iahan tadah hujan (PPLTH) di Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri yang masih menggunakan pranaramangsa sebagai pedoman kegiatan bertani mereka. Tujuan secara umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung penerapan pranammangsa dan sosio-budaya pendukung pada petani pengelola lahan tada11 hujan di desa penelitian dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan hidup. Alasan penentuan Desa Jatipurwo tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena petani di desa Jatipurwo dominan dengan pengguna pranatamangsa dan masyarakatnya relatif masih kuat mcmpertahankan khasanah sosio-budayanya. Di samping itu, penulis lebih mengenal wilayah Kabupaten Wonogiri daripada wilayah lain yang mungkin representalif juga sebagai lokasi penelitian. Pada penelitian ini selain lokasi penelitian diaclakan pula Iokasi pembanding atau desa kontrol yaitu Desa Pondok, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Penulis menyadari bahwa kondisi pcnulis mempunyai berbagai keterbatasan, baik tenaga, waktu maupun biaya. Namun kriteria-kriteria dasar penentuan yang digunakan pada penelitian ini cukup mengarah pada desa kontrol yang representatif. Cakupan masalah yang diadikan fokus penelitian ini adalah persepsi masyarakat di Desa Jatipurwo terhaclap pranatamangsa, dan variabel-variabel sosio budaya yang meliputi: adat-istiadat, kearcayaan, tradisi dan pola kebiasaan yang berlaku, proses akulturasi, dan perubahan-perubahan sosial yang tengah berlangsung. Knteria yang dijadikan dasar penentuan desa kontrol adalah mayoritas petani pengelola lahan tadah hujan di desa tersebut sudah tidak lagi menggunakan pranatamangsa sebagai pedoman tani, dan secara fisiograiis maupun kultural kemiripan dengan desa penelitian. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode survei, dengan pengambilan data pokok dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yang mengacu pada variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian ini. Fokus utama penelitian ini adalah penerapan pranaramangsa oleh petani pengelola lahan tadah hujan di Desa Jatipurwo, sebagai variabel terlkat (dependen); dan faktor- faktor sosio-budaya yang mempengaruhi penerapan pranaramangsa yang meliputi persepsi masyarakat terhadap lingkungan, adat-istiadat, tradisi atau pola kebiasaan, sistem kepercayaan, tata nilai dan norma budaya, yang dinyatakan sebagai variabel bebas (independen). Di samping data primer, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa catatan-catatan atau literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian.

---

The strong attack of industrial culture at present highly degrades the people?s understanding oftraditional agriculture makes people shift to modern system which is considered more promising in terms ofquality and quantity. Though planting can be made at any time with abundant facilities advanced technology, negative impacts on the environment are inevitable. A number of experts consider Pranatamangsa-a guidelines of Javanese traditional agriculture is able to contribute positively to environment management. Many farmers nowadays still apply this system in Wonogiri District, Central Java because of at least 2 (two) factors, to wit, (1) by geographic condition, Wonogiri is mostly hilly and the tields there are mostly rain-fed, (2) local traditions are still strong among the local community. Pranatamangsa contains prudence and wisdom in exploiting and managing natural resources for sustainability. Pranatamcmgsa and socio cultural aspects supporting agricultural activities being the way how they approach mother nature become an integral part oflavanese cosmic perception. Based on the foregoing, the researcher made a case study of farm-workers of rain-fed iield in Desa Jalipurwo, Sub-district of Jatipurno, District of Wonogiri adopting Pranatamangsa for their agricultural activities. This research is generally aimed at learning factors supporting application ofPranaramangsa and supporting socio-cultural aspects there and effect thereof on environment preservation. Dem Jaripurwo is selected to be a sample area since the dominantly apply the method and the village people there still maintain their local socio-cultural value. In addition the researcher knows the representative area in District of Wonogiri well for survey. Comparison is also made to a control village, to wit, Desa Pondok, Sub-district oflllgadirojo, District of Wonogiri. The researcher realizes that it is necessary to include topographic and bioclimatologic factors to attain more representative control site- To that end, a long process is needed, while the researcher?s resources are limited in terms of energy, time and fund. However, basic criteria adopted in this reseach sufficiently lead to representative control village. The researcher focuses on attitude and perception of the people in Desc: Jatipurwo towards Pranaramangsa and socio-cultural variables which include belief, tradition and custom, acculturation process and on-going social changes. Determination ofcontrol village is based on the fact that the majority of rain-fed rice lield workers no longer apply Pranatamangsa and physiographically and culturally they have similarities to the researched-village. This research is designed to adopt empirical method by referring to variable being the focus of this survey. The major focus is application of Pranatamangsa by rain-fed rice field workers in Desc: Jatipurwo as dependent variable and socio-cultural aspects altecting application of Pranatamangsa which include attitude and perception of local people towards environment, custom, tradition, belief, value System and cultural norms as independent variable."

"ABSTRAKIndonesia memiliki sangat banyak PTEBT yang bersumber dari keanekaragaman budaya rakyatnya, namun pada faktanya Indonesia tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi PTEBT-nya pada saat pihak asing menggunakan tanpa ijin, diantaranya lagu daerah Maluku yang berjudul Rasa Sayange, Reog Ponorogo, dan Tari Pendet yang digunakan Malaysia untuk mempromosikan pariwisatanya, motif bunga (fleur) milik masyarakat Bali yang diklaim menjadi milik PT. Karya Tangan Indah yang mengalihkan hak-haknya kepada John Hardy Limited, dan ukiran Jepara yang diklaim milik PT. Harrison & Gil-Java. Indonesia telah menjadi anggota beberapa organisasi internasional dan meratifikasi konvensi-konvensi intenasional yang berkaitan dengan perlindungan PTEBT, namun demikian hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem perlindungan yang tepat untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Indonesia hanya mengatur mengenai perlindungan PTEBT dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Sekalipun UUHC telah beberapa kali diubah namun pengaturan mengenai hal tersebut tetap saja sangat minim. Lebih jauh lagi, meskipun Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana undang-undang dan membentuk instansi terkait sebagai suatu perwakilan untuk memberikan ijin kepada pihak asing yang ingin menggunakan PTEBT milik Indonesia, serta Peraturan Pemeritah yang mengaturnya, namun hingga saat ini belum terealisasikan. Permasalahan yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pencegahan penggunaan secara melawan hukum PTEBT milik Indonesia oleh pihak asing terutama yang terjadi di luar Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap PTEBT milik Indonesia dan menganalisa penanganan terhadap penyalahgunaan PTEBT milik Indonesia oleh pihak asing, terutama yang terjadi di luar Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan mengenai perlindungan PTEBT yang ada di India, Australia, dan Filipina yang telah memiliki peraturan yang berhasil menyelesaikan beberapa kasus mengenai pelanggaran PTEBT untuk dapat dijadikan bahan bagi Indonesia untuk membentuk suatu pengaturan khusus tentang PTEBT. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berpendapat bahwa Indonesia perlu memiliki peraturan perundang-undangan sui generis yang mengatur tentang PTEBT secara lebih fokus dan terinci, termasuk mekanisme pemberian ijin penggunaan, instansi pemerintah yang khusus menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan PTEBT, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.

---

ABSTRACTIndonesia have so many TK and TCEs derived from cultural diversity of its people, but in fact Indonesia cannot do much to protect its TK and TCEs when foreign party use them without permission. Some of those violation cases such as when Malaysia used the folk song titled ?Rasa Sayange? from Maluku, the folk performance ?Reog? from Ponorogo, and the folk dance ?Pendet? from Bali which are use to promote its tourism; the flower pattern (fleur) belongs to Balinese which claimed to be owned by PT. Karya Tangan Indahwhich transferred its rights to John Hardy Limited; and, the Jepara carvings that claimed by PT. Harrison & Gil-Java. Indonesia has been a member of several international organizations and ratifying International Conventions to the protection TK and TCEs. However, until now Indonesia has not had proper protection system to prevent and resolve the violations occured. Indonesia merely produces the regulation of TK and TCEs protection under Copyright Act. Although Copyright Act has been amended several times but the regulation relating the subject is still very minimal and unsatisfactory. Furthermore, although Article 10 of Act No. 19 year 2002 regarding Copyright states that the Government should establish related regulations and law enforcement agencies as a representative to give permission for other foreign party who want to use TK and TCEs owned by Indonesia, and Government regulations that govern it, which until now has not been materialized. The problem discussed in this study is how to handle TK and TCEs abuse which owned by Indonesia and done by foreigners, especially with the cases which emerge outside of Indonesia. The purpose of this research is to know about legal protection of TK and TCEs belongs to Indonesia and analyze the handling of TK and TCEs abuse belongs to Indonesia by foreigners, mainly TK and TCEs abuse that occurred outside of Indonesia. this research uses the comparative approach, which is comparing the TK and TCEs protection that exist in India, Australia, and the Philippines, who have been successfully completed several regulations regarding infringements cases of TK and TCEs to be used as material for Indonesia to establish a special regulation concerning TK and TCEs. Based on the research result, the author argue that Indonesia needs to have more focused and detailed sui generis laws and regulations governing TK and TCEs, including the mechanism of granting licenses of TK and TCEs, the government agency that specialized in handling everything related to TK and TCEs, and dispute resolution mechanism."

"This paper is aimed at providing description of the current emergence of knowledge economy ,knowledge management (KM) ,challnges facing accounting discipline and ande for future accounting development . The dynamics of contemporary and sosial changes has created the condations of possibility leading to the emergence of knowledge economy and consequently knowledge management....."