Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFokus penelitian ini adalah pada program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek di Lapas Anak Pria dan Lapas Anak Wanita Tangerang. Selama ini program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan diberlakukan sama dengan narapidana dewasa. Oleh sebab itu dalam tesis ini penulis membuat program pembinaan alternatif bagi anak didik pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan anak, tugas dan tahap perkernbangannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimanakah program perencanaan pembinaan dan implementasi pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek serta bagaimanakah program pembinaan alternatif bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan pembinaan dan implementasi pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek serta untuk memperoleh gambaran program pembinaan alternatif bagi anak didik pemasyarakatan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Focus group discussion juga penulis gunakan dalam rangka memperoleh masukan dan kritikan terhadap program yang dibuat dari basil wawancara.Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses perencanaan pembinaan dilakukan dalam sidang TPP lapas. Assessment dilakukan untuk memperoleh informasi tentang latar belakang pendidikan anak, latar belakang pekerjaan orang tua dan minat anak terhadap kegiatan yang akan diikuti. Proses pembinaan dilakukan setelah anak menjalani masa pengenalan lingkungan (mapenaling) yang dilaksanakan sekitar satu sampai dengan dua minggu. Program pembinaan yang diberikan terbagi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian lebih mengutamakan kepada kemampuan life skill (keterampilan). Program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek masih diberlakukan sama dengan narapidana dewasa. Oleh sebab itu perlu kiranya untuk dibuat suatu program pembinaan yang khusus bagi anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan anak, tugas dan tahap perkembangan anak."

"ABSTRAKAnak sebagai penerus cita-cita bangsa, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya.. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, seringkali terjadi pelanggaran hukum dan anak terpaksa hams berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.Penempatan seorang anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan menghadapkan anak pada sejumlah masalah. Anak tidak hanya sekedar kehilngan kemerdekaan tetapi juga rentan terhadap berbagai eksploitasi dan stigmatisasi. Untuk itu selama berada di dal am Lapas, anak perlu mendapatkan perawatan rohani dan jasmani secara terns menerus agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. lingkungan sebaiknya tetap terjaga agar anak merasa tentram dan aman sehingga terwujud suatu kondisi Lapas Anak yang "Ramah Anak"Upaya-upaya pemenuhan perawatan rohani dan jasmani anak didik di Lapas Anak Wanita Tangerang dilakukan melalui berbagai program pembinaan yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Namun di dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi antara lain dalam bidang manajeman organisasi, keterbatan saran dan prasarana, Sumber Daya Manusia, peran serta masyarakat dan partisipasi anak.Pelaksanaan pemenuhan hak perawatan rohani dan jasmani anak didik di Lapas anak Wanita belum maksimal, sehingga perlu peningkatan di berbagai bidang.

---

ABSTRACT

Child is the next generation for nation, that needs the building and protecting to guarantee the growth and development both physically and mentally. In building and protecting the child, it has been happened the law break frequently, so then it forces child stays in correction institution. It happens to anybody without considerating social or economic status.

Placing a child in correction institution makes some problems occur. Child not only losses of freedom but also closes to any exploitation and stigma. For this reason, during staying in the correctional institution, child needs mental and physic care continuosly for growing and developing well. It hopes that environtment can keep the child feels comfort and safe, so the juvenile correctional institution condition that "Friendly for children" could be created.

The effortsto fullfil the mental and physic care for juvenile in female juvenile correctional institution in Tangerang could be done by doing some building programs. They are character building program and independence building program. We face some obstacles in doing these, for example, problems in organization management, limited infrastructures, human resources problem, and the involvement of society and child participate.

The program implementation to fullfil the juvenile rights for mental and physic care in Tangerang-Female Juvenile Correctional Institution does not maximize yet, so that it needs some improvements in all aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan Rehabilitasi Sosiai Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi dengan menggunakan konsep Service Quality selain itu juga menganalisis pelaksanaan yang telah dicapai oleh Rehabilitasi Sosiai Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi. Di samping itu ingin diketahui tingkat pelaksanaan peiayanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan serta ingin mengetahui penilaian Pegawai Rehabiiitasi Sosiai Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi terhadap aspek kualitas pelayanan menurut modei 7s McKinsey.Pada penelitian ini metode penilaian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 12.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Sosial. Dalam rangka menyiapkan diri menghadapi tuntutan stakeholder-nya, Rehabilitasi Sosiai Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi dengan segenap sumber daya yang dimiliki memandang Shared Vision and Values, Strategy, Structure, System, Staff, Skill and Style sebagai aspek-aspek penting dalam kualitas pelayanan sesuai dengan pendapat McKinsey dalam model 7"S-nya.Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi berbagai pihak di Rehabilitasi Sosiai BKS Pamardi Siwi BNN untuk dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian lanjutan, akan tetapi dalam cangkupan analisis yang Iebih luas dan komprehensif. Secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi Rehabilitasi Sosial BKS Pamardi Siwi BNN dalam menyusun strategi pengambilan keputusan yang tepat mengenai kualitas pelayanan dan kinerjanya dengan memperhatikan dimensi dan aspek-aspek kualitas pelayanan yang dianggap penting oleh Stakeholdernya.

---

The objective of this research is to determine the Customer Perception on the implemented services at Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi, National Narcotics Board. Aside from that, researcher will determine the level of service implementation towards the five dimension of service quality and the judgement of the employees of Social Rehabilitation department of Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi towards the aspects of service quality according to the 7s McKinsey Model.

The method used in this research is descriptive and data gathered is primary and secondary data. The primary data gathered is through questionnaire and in-depth interview. While secondary data is gathered through library reading and documentation. Analysis of data gathered is through SPSS version 12.

In regards to face the demand of the stakeholder, Social Rehabilitation department of Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi with all its resources has a vision towards Shared Vision and Values, Strategy, Structure, System, Staff, Skill and Style as important aspects in delivering service quality according to the 7s McKinsey framework.

Theoritically this research result is useful to various personnel involved in Social Rehabilitation department of Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi. Through this research it is hoped that the result is of reference for further broader and comprehensive research. Practically, this research is an input to the Social Rehabilitation department of Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi in formulating decisive strategies on service quality and performance by considering the dimensions and aspects of service quality which is of importance to the stakeholders."

"Anak Kasus Terorisme yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Jakarta akan kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana. Seyogyanya negara hadir untuk melakukan intervensi sosial berbasis bukti bagi AKT di LPKA Jakarta yang mengarah pada deradikalisasi dalam rangka reintegrasi sosial yang sukses. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model pembinaan deradikalisasi AKT yang idealnya dilaksanakan di LPKA Jakarta dengan menggunakan Program Theory dari Funnel dan Rogers (2011), strengths perspective, desistance, dan konsep deradikalisai. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan focus group discussion dengan mantan AKT, para petugas LPKA Jakarta dan stakeholder terkait, serta studi dokumen dan kajian literatur. Terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian, yakni bahwa pelibatan AKT dalam terorisme dimulai dari keluarga dan peran mereka pada umumnya masih terbatas pada kategori simpatisan. Kemudian, penelitian juga menemukan bahwa pembinaan AKT di LPKA Jakarta yang ada saat ini belum optimal. Berdasarkan pada analisis komponen theory of change dalam program theory, penelitian ini merumuskan outcome chain yang menghubungkan antara tujuan langsung dari tujuh mode rehabilitasi, deradikalisasi sebagai tujuan antara, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir. Pada theory of action, penelitian ini merumuskan berbagai atribut dari masing-masing kegiatan sampai dengan indikator keberhasilan dalam masing-masing mode rehabilitasi. Model pembinaan deradikalisasi AKT direpresentasikan dalam bentuk logic model, menggambarkan keterkaitan antara input, mode rehabilitasi, dan outcome chain untuk mencapai tujuan akhir pemasyarakatan, serta tahapan pembinaannya. Implikasi penelitian ini adalah bahwa model pembinaan deradikalisasi AKT memberikan kerangka kerja yang jelas, eksplisit, dan terukur, sehingga dapat menjustifikasi implementasinya di LPKA Jakarta. Selain itu, pembahasan mengenai aktor program memberikan justifikasi pada aplikasi pekerjaan sosial dan pelibatan pekerja sosial dalam rangka pembinaan deradikalisasi AKT di LPKA Jakarta di masa yang akan datang.

---

Children involved in terrorism (or Anak Kasus Terorisme or AKT) in Jakarta Juvenile Correctional Center will return to the community after serving their sentene. The state should be present to provide evidence-based social interventions for AKT in LPKA Jakarta that lead to deradicalization for smooth and successful social reintegration. The purpose of this study is to formulate an ideal deradicalization rehabilitation model for AKT to be implemented in LPKA Jakarta using Funnel and Rogers' Program Theory (2011), strengths perspective, desistance, and the concept of deradicalization. Data was obtained through semi-structured interviews and focus group discussions with former AKTs, LPKA Jakarta officers and stakeholders, as well as document studies and literature reviews. There are several findings in the research. First, the involvement of AKT in terrorism starts from the family and their role is generally still limited to the category of sympathizers. Furthermore, the research also found that the current treatment for AKT in LPKA Jakarta has not been optimal. Based on the analysis of the theory of change component in the program theory, this research formulates an outcome chain that connects the direct objectives of the seven rehabilitation modes, deradicalization as an intermediate goal, and social reintegration as the final goal. In the theory of action, this research formulates various attributes of each activity, as well as the success indicators in each rehabilitation mode. The model of deradicalization treatment in LPKA Jakarta is represented in the form of a logic model, describing the relationship between inputs, rehabilitation modes, and outcome chains to achieve social reintegration as ultimate goal of corrections, as well as the treatment process. The implication of this research is that the deradicalization treatment model for AKT provides a clear, explicit, and measurable framework, thus justifying its implementation in LPKA Jakarta. In addition, the discussion of program actors provides justification for the application of social work and the involvement of social workers in the proposed deradicalization rehabilitation for AKT in LPKA Jakarta."

"Athabasca’s going unmanned is set in a youth offender jail in Alberta, Canada and tells the story of three incarcerated youth and the corrections staff who work with them. The story centres on an escape plot hatched by the inmates and ultimately examines the needs of incarcerated youth and the prospects for offering them programming with transformative potential. Based on extensive research with “at-risk” youth and incarcerated youth, the play addresses a range of real-world issues with sociological, criminal justice, policy and educational implications. Moreover, issues of race and ethnicity feature prominently. The fictionalized format invites readers to engage with complex questions without relying on an “authoritative” text that closes off meaning-making. Rather, readers are invited into the meaning-making process as they engage with the play and its alternative endings. "

"Kejahatan yang dilakukan anak merupakan fenomena yang kerap kali terjadi di dalam masyarakat dan disebabkan oleh berbagai faktor. Pemidanaan merupakan sebuah upaya terakhir yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, dimana bentuk pidana paling berat adalah mengirim anak ke lembaga pemasyarakatan khusus anak. Saat ini, di beberapa negara di dunia telah memiliki sebuah alternatif kebijakan pemidanaan yakni home detention atau dapat disebut juga sebagai pelaksanaan penjara di rumah bagi orang dewasa maupun anak. Tidak seperti penjara konvensional pada umumnya, home detention tidak sepenuhnya merampas kebebasan dari terpidana, melainkan masih memperbolehkan terpidana untuk pergi bersekolah maupun bekerja seperti biasa, juga memastikan terpidana tetap mendapatkan kesempatan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian doktrinal melalui studi pada dokumen dan teknik pengumpulan data melalui wawancara di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sentra Handayani terkait dengan program rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum serta pengalaman petugas yang berwenang dalam mendampingi anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. Metode sejarah dan perbandingan hukum juga digunakan untuk mengetahui sejarah dibalik pembentukan pemidanaan anak dari masa ke masa serta perbandingan pemidanaan anak di tiga negara yakni Amerika Serikat, Selandia Baru dan Indonesia. Adapun saat ini, rehabilitasi telah mulai untuk diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, namun lembaga yang dapat mengakomodir belum tersebar secara luas di seluruh Indonesia dan masih kentalnya stigma yang menempel di masyarakat akan anak yang melakukan kejahatan. Diharapkan dengan adanya konsep home detention dan rehabilitasi, dapat membantu anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa depan.

---

Juvenile delinquency is a wide phenomenon in every society, in which some inside and outside factors contribute in what they do, such as absent parents or peer preasure. Punishment in criminal law is the last resort one could inflict towards these juveniles in Indonesia and the heaviest is by incarceration in juvenile detention centre as already been written in Juvenile Justice Code. Today, some countries in the world already have another alternative policy which goes by home detention for juveniles and adults. Unlike the conventional detention centre, the purpose of home detention isn’t to rob the convict’s freedom, but still lets them to go to school or work, and they also get a rehabilitative treatment in hospital or other government and/or private institutions. The research method used in this study is based on doctrinal research delving into documents, and data collection technique is based on interview with Welfare Institution called Sentra Handayani at Cipayung, East Jakarta and Class I Correctional Centre at Central Jakarta. The interview mostly talks about rehabilitation towards juvenile deliquency under their care based on court decision and the respectable officers experience through accompanying juveniles. History and comparative law methods are also used in this research which purpose is to know about long history of juvenile incarceration from time to time also comparing how three countries such as United States of America, New Zealand, and Indonesia accommodating their criminal law for minors. As for now, rehabilitation is starting to be used by the law enforcement but in fact, these institutions are still undercounted and other social problems such as society still cannot accept if children don’t get harsher punishment for their wrong doings. Alas, there’s hope that Indonesia government would start to implement home detention concept and rehabilitation to help juveniles so in the future, they wouldn’t do the same mistake twice."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas persepsi pengguna terhadap layanan di perpustakaanLembaga Pemayarakatan Anak Pria Tangerang. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Masalah yang adadalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pengguna terhadap layananperpustakaan lembaga pemasyarakatan, yang terdiri jam buka perpustakaan,koleksi perpustakaan, lokasi dan sarana prasarana perpustakaan, petugasperpustakaan, kegiatan perpustakaan, serta manfaat layanan perpustakaan. Hasilpenelitian menunjukkan kurang efektifnya layanan karena koleksi perpustakaankurang up-to-date; sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki; kegiatanperpustakaan belum optimal; pemahaman petugas tentang perpustakaan perluditingkatkan; serta belum terasanya manfaat dari perpustakaan. Namun, untuk jambuka pengguna merasa puas.

---

ABSTRACTThesis is focused on users? perceptions of library service in Tangerang juveniledetention center. This study is a descriptive qualitative study with case studymethod. Problems that existed in this study is to find how user perceptions ofjuvenile detention center library service, which comprises a library opening hours,library collections, location, facilities, infrastructure of the library, librarians,library activities, and library services benefits. This study show a lesseffectiveness of library services because the collections are less up-to-date,infrastructure and facilities that need to be improved, unoptimal library activities,knowledge of library staffs need to be improved, and a less benefit of the library.But, for opening hours of library, users are satisfied"

"ABSTRAKKeberadaan lembaga penahanan sering juga disebut sebagai salah satu upayapaksa dalam proses penegakan hukum pidana sering dianggap sebagai sebuah ”anecessary evil” atau hal yang menyakitkan namun tetap diperlukan dan tidakdapat dihindari. Upaya untuk membatasi agar penahanan benar-benar digunakansebagai sebuah upaya terakhir (last resort) pada dasarnya tidak cukup dengansebatas mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat dapat dilakukannyapenahanan, melainkan harus diimbangi dengan sebuah mekanisme pengawasanyang efektif untuk menjamin bahwa berbagai syarat-syarat tersebut dipatuhi olehaparat penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya. Peran pengadilanmenjadi sangat penting untuk menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan untukmelakukan penahanan dipertimbangkan secara obyektif dan bukan semata-matabersandar pada aspek subyektifitas dari instansi yang melakukan penahanantersebut. Permasalahan menjadi menarik mengingat dengan dianutnya prinsipdiferensiasi fungsional dalam KUHAP, maka masing-masing lembaga penegakhukum berwenang untuk melakukan penahanan sesuai dengan tingkatanpemeriksaannya masing-masing. Namun demikian, terlepas dari pemisahan secarategas berbagai fungsi tersebut, KUHAP juga mengatur sebuah mekanisme lainyang dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaanpenahanan pra persidangan, yaitu melalui mekanisme perpanjangan penahanan.Tesis ini akan berupaya untuk mengupas mengenai keberadaan lembagaperpanjangan penahanan sebagai pengawasan terhadap penahanan prapersidangan, termasuk kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam aturanmengenai perpanjangan penahanan dalam KUHAP seta bentuk pengawasanterhadap penahanan pra persidangan dalam Rancangan Undang-Undang HukumAcara Pidana yang saat ini sedang dibahas di parlemen.

---

ABSTRACTThe existence of the detention as an effort in the process of criminal lawenforcement is often regarded as a "a necessary evil", which is painful yetnecessary and unavoidable. Efforts to limit the use of pre trial detention as the lastresort is not enough basically by strictly regulate the conditions of detention, butmust be balanced with an effective monitoring mechanism to ensure that the termsand conditions is observed by law enforcement officers in applying its authority.Role of the courts is essential to ensure that the interests and needs to make anarrest and detention to be considered objectively and not solely rely on thesubjectivity aspect of the agency making the arrest. Issues have becomeparticularly attractive given the espoused principles of functional differentiation inKUHAP (The Book of Criminal Procedure Code of Indonesia), the respective lawenforcement agencies are authorized to issue detention order in accordance toeach level. Nevertheless, in spite of the strict separation of these functions, theCriminal Procedure Code also regulates a mechanism that may be used as a formof control over the use of pre-trial detention, the detention extension mechanism.This thesis will attempt to strip the existence of an extension detention mechanismas supervision of pretrial detention, including the weaknesses of extensiondetention mechanism according to KUHAP (The Book of Criminal ProcedureCode of Indonesia) and also about the form of supervision of pretrial detentionaccording to Criminal Procedure Code Draft which is currently being discussed inthe House."