Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) serta faktor-faktor yang berkaitan dengan Pelaksanaan SPM-BK oleh Suku Dinas Kesehatan di 5 (lima) Wilayah DKI Jakarta. . SPM-BK adalah standar yang digunakan untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan kewenangan wajib daerah, sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.Penelitian yang dipergunakan adalah survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada 10 informan di Suku Dinas Kesehatan 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Setiap Suku Dinas terdiri dari 2 informan yaitu Kepala Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Dipilih Kepala Suku Dinas Kesehatan karena Kepala Suku Dinas adalah penanggung jawab program pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dan karena itu dipandang yang paling mengetahui tentang pelaksanaan SPM-BK.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Pedoman SPM-BK belum diterima oleh para informan akan tetapi secara umum kewenangan yang tercantum dalam SPM-BK telah dilaksanakan oleh seluruh Kepala Suku Dinas Kesehatan. Jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan karakteristik informan , didapat kesan bahwa makin tinggi umur informan makin baik pelaksanaan kewenangannya, selanjutnya jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman informan didapat kesan bahwa informan yang pernah mendengar SPM-BK serta yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang SPM-BK, cenderung menyelenggarakan kewenangan SPM-BK yang lebih baik. Ditemukan adanya dukungan untuk penyelenggaraan kewenangan SPM-BK, baik dari Dinas Kesehatan Propinsi maupun dari Pemerintah Daerah. Namun ada atau tidaknya dukungan tersebut agaknya tidak mempengaruhi baik atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan SPM-BK.Pada dasarnya SPM-BK di daerah akan terlaksana apabila adanya kerjasama dari semua pihak yang berkaitan. Oleh karena itu sebelum disusun SPM-BK disetiap wilayah, maka terlebih dahulu perlu diselenggarakan pertemuan untuk menyamakan persepsi terhadap pedoman SPM-BK, agar pada waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Perlu pula segera disusun SPM-BK secara tertulis untuk setiap wilayah kota, yang di satu pihak mengacu pada SPM-BK yang dikeluarkan pusat, serta dipihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi kesehatan wilayah kota masing-masing.Selanjutnya perlu dikembangkan dasar teori yang lebih kuat tentang perlunya SPM-BK sehingga dapat dipatuhi oleh setiap penanggung jawab program kesehatan di daerah dalam rangka desentralisasi, disamping perlu dilakukan penelitian serupa yang lebih mendalam di berbagai propinsi serta kabupaten/kota lain sehingga didapatkan gambaran yang lebih riil tentang pelaksanaan SPM-13K.Daftar Pustaka 41 (1987 -- 2002)

---

The Analysis of the implementation of Minimum Services Standard Policy on Health in 5 (five) Municipalities in Jakarta Year 2002This study aims to understand the implementation of the Minimum Service Standard on Health (MSS-H) and the influential factors in five Municipalities in Jakarta. MSS-H is a standard that can be used to guarantee and support the implementation of obligatory regional responsibilities and also can be used as a tool to measure the accountability of the region (province and district/municipality) to the central government in implementing their responsibilities.

The study design used is a descriptive survey with a qualitative approach. The collection of data was done through in depth interview with ten- (10) informants from five (5) municipalities in Jakarta. Each municipality has two informants which are Head of the Municipality Health Services and Head of Municipality Public Health. These informants were chosen because all of them are responsible person for the health development program in their respective areas and are therefore well informed about the implementation of the minimum service standards for health.

The findings revealed that although the minimum service standards manual for health was not received yet by the informant, the implementation of the compulsory responsibilities that are in the minimum service standards for health, in general, has been implemented. If the implementation of the compulsory responsibilities are viewed from the informants personal characteristics, it was found that the oldest informant was implemented the compulsory responsibilities better than the youngest and the informant that had already heard and about were more experienced about minimum service standards for health are better in the implementation of these standards. This study also found that there was support from the provincial health office as well as local government in the implementation of minimum service standards for health. However the present of this support did not influences the quality of the implementation of the standards.

In general, it can be said that the minimum service standards for health can be implemented if there is a good working relationship with all stakeholders. Therefore, it is recommended that as part of the development of minimum service standards for health, a meeting of all stakeholders should be conducted, with the aim to establish the same perception on minimum service standards for health and facilitate the implementation. It is also recommended that written minimum service standards for health for each municipality be developed soon, that on one hand is based on the minimum service standards for health prepared by the central government and on the other hand is adjusted to the local situation and condition.

Another recommendation that would help guarantee the good implementation of the standards is to develop a theoretical basis for minimum service standards for health so the concept can be easily understood and accepted by each person responsible for health in the region. Last but not least it is also recommended that similar studies should be conducted in others provinces and districts/municipalities so this real picture of the implementation of minimum service standards for health can be better understood and documented.

References: 4 1 (1987 - 2002)"

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Kepuasan Pasien Rawat Jalan Atas Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Teori yang dipakai berdasarkan teori dari Azrul Azwar yaitu tentang Kepuasan Pasien yang Mengacu pada Penerapan Semua Persyaratan Pelayanan Kesehatan. Dalam teori ini menggunakan 8 dimensi sebagai ukuran pelayanan kesehatan. Dimensi tersebut adalah (1) Ketersediaan Pelayanan Kesehatan (provider), (2) Kewajaran Pelayanan Kesehatan (appropriate), (3) Kesinambungan Pelayanan Kesehatan (continue), (4) Penerimaan Pelayanan Kesehatan (acceptable), (5) Ketercapaian Pelayanan Kesehatan (accessible) (6) Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan (affordable), (7) Efisiensi Pelayanan Kesehatan (efficient)dan (8) Mutu Pelayanan Kesehatan (Quality).Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengambilan datanya dengan cara menyebarkan kuisioner dan wawancara. Hasil dari analisis penelitian ini adalah berdasarkan 8 dimensi yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar pasien tidak puas atas kualitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.

---

This research discusses the analysis of patient`s satisfaction of outpatient`s department about the quality of healthcare services at Kecamatan Jagakarsa`s primary healthcare south of Jakarta. The theory that being used is based on the theory of Azrul Azwar about patient`s satisfaction refer to implementation of all healthcare requirements. In this theory used 8 dimensions as a measured of healthcare services. The dimensions are: (1) Provider, (2) Appropriate, (3) Continue, (4) Acceptable, (5) Accessible, (6) Affordable, (7) Efficient and (8) Quality.This study uses quantitative approach with descriptive design. The technique that being used to collect the data are by questionnaire survey method and interviews. The results of this study demonstrate that based on 8 dimensions that used in this research the patient is not satisfied with the quality of outpatient healthcare services organized by the Kecamatan Jagakarsa primary healthcare South of Jakarta."

"Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi S. scabiei var. hominis. Penyakit tersebut menular pada masyarakat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan perilaku hidup individu yang tidak baik. Untuk membentuk perilaku hidup yang bersih dan sehat pada individu, diperlukan pengetahuan yang berkaitan dengan penyakit yang sering terjadi di kelompok masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan santri pesantren X Jakarta Timur mengenai penularan skabies dan hubungannya dengan kriteria demografis santri sebagai langkah awal untuk memberikan pemberian informasi penularan skabies yang tepat pada santri. Penelitian dilakukan di pesantren X Jakarta Timur dengan desain cross-sectional. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 Januari 2011 dengan memberikan kuesioner kepada 154 santri yang telah diberi informed consent sebelumnya. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai media penularan skabies dan faktor risiko skabies.Hasil penelitian menunjukkan mayoritas santri bernilai kurang (64,9%). Analisis bivariat terhadap tingkat pengetahuan penularan skabies dengan karakteristik demografis, sumber informasi dan informasi paling berkesan menghasilkan nilai p>0,05. Disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan penularan skabies dengan faktor-faktor tersebut sehingga disarankan penyuluhan yang diberikan tidak perlu memperhatikan karakteristik demografis dan sumber informasi yang berperan.Scabies is a skin disease caused by infestation of S. scabiei var. hominis and the prevalence is high in population who has unhygienic and unhealthy behavior. To form a hygienic behavior and healthy behavior in each individual, the knowledge related to diseases which often occur in population is needed.

Thus, this study focus on determining the level of knowledge related to transmission of scabies in X boarding school students in East Jakarta correlated with demographic factor so the output can be used to determine which factor should be focused in the next counseling. The study was conducted in East Jakarta boarding X in cross-sectional design. Data collection is held on January 22, 2011 by giving questionnaires to 154 students who had previously given informed consent. The questionnaire contains questions about the media and risk factors of scabies transmission.

The results showed that the most sudentshave low score (64.9%). Bivariate analysis between level of knowledge of scabies transmissionand demographicfactor, information sources quantity and most liked information sources yield p values> 0.05. This concludes that there was no relationship between the level of knowledge in scabies transmission with demographic factors, information resources quantity and most liked information resources. It is recommended that the next counseling shouldbe done to all of students without considering the differences in demographic factors, resources quantitiy and resources which students liked most."

"Kesehatan merupakan salah satu aspek yang mengalami banyak perkembangan dan perubahan terutama pada masa reformasi saat ini. Reformasi turut mendorong adanya otonomi daerah yang merupakan awal yang sangat baik bagi daerah dalam menata kembali Sistem Kesehatan dan Manajemen kesehatan. Otonomi daerah atau desentralisasi adalah sebagai salah satu strategi pembangunan kesehatan berarti membuka peluang kepada daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang lebih spesifik dan juga berarti lebih mendekatkan pengambilan keputusan dan kebijakan ke permasalahan yang ada di daerah sehingga pemecahan masalahnya menjadi efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut.Pengambilan keputusan dan perencanaan membutuhkan dukungan informasi yang baik. Oleh sebab itu sistem informasi menjadi hal yang sangat penting saat ini mengingat begitu cepatnya perkembangan di segala bidang saat ini. Hal tersebut juga terjadi pada dunia kesehatan. Program Sistem Informasi Kesehatan Integrasi memberikan arahan secara bertahap untuk melakukan pengelolaan informasi secara terpadu dan menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. Tujuan penyelenggaraan SIK puskesmas adalah tersedianya Informasi Kesehatan yang akurat, cepat, dan menyeluruh di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitaatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan Wawancara Mendalam dan Focus Group Discussion . sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang terdapat di Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan SIK Integrasi di Puskesmaspuskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur pada tahun 2007.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa program SIK Integrasi telah dilaksanakan oleh Puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur namun belum berjalan dengan optimal. Terdapat banyak hambatan / kendala dalam pelaksanaannya. Kendala / ahmbatan tersebut antara lain berasal dari petugas SIK Integrasi, peralatan, anggaran SIK, dan proses posting data SIK Integrasi itu sendiri.Saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian adalah melakukan pelatihan kepada petugas SIK secara terus-menerus, membangun kerja sama yang lebih baik antara Dinkes DKI Jakarta dengan pihak KPTI, dan Dinkes diharapkan dapat menembah jumlah petugas yang bertanggung jawab menangani masalah yang berhubungan dengan kegiatan SIK Integrasi."

"Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi.

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension."

"ABSTRAKStandar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yanglainnya.. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

ABSTRACTMinimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough. "

"Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.

---

Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff."