Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan tonggak awal dikenalkannya dual banking system di Indonesia. Dual banking syslem tersebut meliputi perbankan konvensional dan perbankan syariah.Perbankan syariah merupakan perbankan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip - prinsip syariah yang bersumber pada ajaran IsIam. Pada dasarnya produk perbankan syariah dapal dibagi 3 ( tiga ) yaitu pendanaan, pembiayaan dan jasa. Pembiayaan dapat dibagi menjadi 4 ( empai ) yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli syariah ( bai' ), pembiayaan berdasarkan sewa ( Harsh ), pembiayaan berdasarkan bagi hasil dan pembiayaan Iainnya. Menurut Syafi'i Antonio bai' yang digunakan dalam perbankan syariah Indonesia adalah murabahah, salam dan isfishna.Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pasca Fatwa DSN-MUI tentang bunga haram, perbakan syariah mengalami pelumbuhan yang sangat pesat. Salah satu indikatomya adalah adanya pertumbuhan jumlah bank syariah baik yang berupa bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pertumbuhan ini akan makin cepat seiring dengan adanya kebijakan office channelling dari Bank Indonesia yang memperbolehkan cabang bank konvensional memberikan Iayanan syariah.Perkembangan perbankan syariah tersebut tidak diikuti dengan kebijakan perpajakan yang jelas terutama kebijakan Pajak Perlambahan Nilai. Pemerinlah memperlakukan transaksi perbankan syariah dengan Iandasan peraturan perpajakan yang masih bersifat umum. Salah satunya adalah Pernerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi dengan dasar akad jual beli syariah yailu murabahah, salam dan isfishna. Alasan Pemerintah adalah transaksi ini dianggap jual beli biasa sebagaimana perusahaan perdagangan. Kalangan Perbankan menganggap kebijakan tersebut tidak adil karena perbankan konvensional tidak dikenakan PPN.Menurut mereka seharusnya Pemerintah memperlakukan murabahah, Salam dan istishna Sebagai salah salu produk perbankan sebagaimana ada dalam perbankan konvensional sehingga tidak ada pengenaan PPN. Latar belakang permasalahan inilah yang dijadikan acuan dalam penulisan tesis ini.Dengan Iatar belakang permasalahan di atas, permasaIahan ulama yang diangkal dalam tesis ini adalah perlakuan PPN berdasarkan akad dan mekanisme yang terjadi di praktek perbankan syariah, permasaiahan pajak berganda pada perbankan syariah, upaya - upaya yang telah dilakukan DJP dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya - upaya yang seharusnya dilakukan DJP dalam mengatasi permasaIahan.Tesis ini disusun dengan menggunakan banyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka , studi Iapangan dan wawancara.Wawancara dilakukan terhadap stakeholder di Iingkungan perbankan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia , Direktoral Jenderal Pajak dan kalangan praktisi perbankan syariah.Menurut Stotsky pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan adalah hal yang sulit dilakukan karena sulit untuk mengukur value added yang berhubungan dengan jasa keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan , transaksi murabahah, salam dan istishna dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai bila dilihat akad syariah yang digunakan dan mekanisme yang terjadi. Value added dari transaksi murabahah, salam dan istishna dapat dilakukan karena adanya marjin keuanlungan yang dapat diketahui secara jelas pada saat transaksi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada murabahah, salam dan istishna dapat menimbulkan permasalahan pengenaan pajak berganda pada perbankan syariah. Pajak berganda. ini terjadi pada saat penyerahan barang dari pemasok kepada nasabah dan penyerahan barang dari bank syariah kepada nasabah dimana nasabah harus menanggung PPN pada kedua waktu transaksi tersebut.Untuk mengatasi permasalahan di atas , perlu dilakukan upaya - upaya yang nyata dari Pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sejauh ini, DJP belum mengeluarkan peraturan yang berkailan Iangsung dengan perbankan syariah. Peraturan yang dipakai sebagai acuan DJP lerhadap transaksi syariah hanya aturan umum dalam peraturan Pajak Pertambahan Nilai. Produk yang dikeiuarkan hanya berupa surat unluk menanggapi pertanyaan Seputar problematika pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi syariah.Unluk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atas transaksi perbankan syariah di negara - negara Iain , seharusnya Pemeriniah dapat memberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. Pemerintah melalui DJP seharusnya mengecualikan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai alas transaksi murabahah, safam dan istishna sebagaimana pemberian kredit dalam perbankan konvensional. Pengecualian ini dapat diluangkan dalam Undang - Undang Pajak Perlambahan Nilai di Pasal 4A atau Pasal 16B. Bila kebijakan ini diniatkan untuk jangka panjang, maka dapat dimasukkan dalam Pasal 4A. Bila kebiiakan ini diniatkan unluk jangka pendek maka dapat dimasukkan dalam Pasal 16B. Disamping itu, juga diperlukan peraturan - peraturan pelaksanaan terkait dengan praktek - praktek transaksi perbankan syariah.Dalam penetapan peraturan perpajakan atas perbankan syariah, Pemerintah harus memperhatikan 2 ( dua ) faktor. Faktor pertama , Pemerintah hendaknya melibatkan pelaku - pelaku yang ada hubungan dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan kalangan praktisi perbankan, Hal ini dilakukan agar ada persamaan interpretasi antara DJP dan kalangan perbankan syariah. Dengan kesamaan pandangan tersebut maka dapat meminimaiisir permasalahan perpajakan yang terjadi dalam perbankan syariah. Faktor kedua adalah Pemerinlah yang diwakili DJP hendaknya melakukan harmonisasi peraturan yang ditetapkan dengan peraturan - peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan perbankan syariah.

---

Law number 10, 1998 concerning Banking is the first law to recognizing indonesia's dual banking system. Dual banking systems consist of conventional banking and islamic banking.

Islamic banking practices islamic's principles in their operational. There are so many products that offered by islamic banking. Basically , the products that islamic banking offer can be divided into three major types. Those are financing type , funding type dan service provision type. Financing type can he divided into four categories : financing Linder the principles of sale and purchase ( Bai' ) , financing under the principles of leasing ( ijarah ), financing under the principles ol` revenue sharing and financing under complementary contracts. Syafi'i Antonio said that bai' used at lndonesia's sharia banking consists of murabahah financing, salam financing and istishna financing.

Development of islamic banking in Indonesia was started by establishment Bank Muamalat Indonesia in 1991 Since the issuance of religious islamic opinion by DSN-MUI about haram interest, islamic banking grows very fast. One of indicator is sum of general islamic banking ( Bank Umum Syariah ), islamic work unit ( Unit Usaha Syariah ) and islamic public credit matters bank ( Bank Perkreditan Rakyat Syariah ). The growth is faster because of office channelling policy permitting branchs of the conventional banks to provide sharia services.

Development of islamic banking isn't balanced with clear tax policy especially value added tax policy. General tax rules apply to islamic banking transaction. Among the rules is value added tax rule on transaction based on bai` ( akad jual beli ) that consists of murabahah, salam and istishna. The government argues that murabahah, salam and istishna do common sell - buy transaction in the name manner as ordinary trading companies do. About that policy, some banking practitioners see government not fair because conventional banking non value added taxable. They say that murabahah, salam and istishna is one of banking procucts, so not value added taxable This is became critical point of this thesis.

With critical point problem as mentioned in the previous paragraph, important topics in this thesis are treatments of value added tax based on islamic contract ( akad ) and islamic banking mechanism, double taxation problem that islamic banking bears and solution to the problem. The method used in this research is that of qualitative descriptive analysis by means of literature, which emphasize books as an object and field of study , of data collection by interview and of the use of secunder data. The research limited only on sources of data ini several general islamic bankings. Object is interviews more engaged with DSN - MUI, Bank Indonesia and DJP.

Stotsky said that in principle, it is possible to measure value added in the banking sector because there are difficulty compute value added that attribute to each transaction. Based on the result of the research, murabahah, salam and istislma can be Value Added Taxable based on islamic contract and nature of transaction. Value Added Tax on murabahah, salam and istishna affect double taxation problem at islamic banking. This double taxation is happened in transfer of goods from supplier to bank customer and in transfer of goods from bank to bank customer. Bank customer pays value added tax twice on the time of transfer of goods in islamic banking transaction.

To solve that problem, should be there are some real movements by government. Until now, DJP doesn?t regulate any Special treatment of value added tax on islamic banking. Rules that used to treat islamic banking are still general rules in value added taxation. Until now, DJP has just answered taxation problem about murabahah.

To be inherent with tax treatment on islamic banking transaction in another countries, government should give special policy to islamic banking. Government should regulate that murabahah, salam and istishna are not Value Added Taxable and are equally with credit allocation at conventional banking. Exception to murabahah, salam and istishna could be regulated in taxation act rule to value added at article 4A or article 16B. Beside that, rules under the act must be regulated to support the practice of islamic banking transaction.

To regulate tax on islamic banking, government should pay attention to two factors. First. government should involve stakeholder at islamic banking, like Bank Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia and islamic banking practitioner. This step must be done to inherent perception between DJP and islamic banking. The same perception can minintalize taxation problem in islamic banking. Second, government should harmonize taxation rules with islamic banking rules."

"ABSTRAKDengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yagdiangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksiperbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khususterhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakanbanyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan danwawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah.Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atastransaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapatmemberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapanperaturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikandua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yangyang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, DewanSyariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisiperbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknyamelakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan denganperbankan syariah.

---

AbstractWith the background of the above problems, the main issues raised in thisthesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions withtijara conract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions,how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the taxtreatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared usingmany methods.The method used is book study, field studies and Interviews.Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking.To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamicbanking transactions in other countries, the government should be ableto provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamicbanking and tax laws, the governmentmust pay attention to two factors. Thefirst factor, the government should involveactors that had to do with Islamicbanking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian UlemaCouncil, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government thatrepresented the DGT should be to harmonize the regulations set forth inconnection with Islamic banking."

"Fungsi notaris/PPAT dalam membuat perjanjian murabahah, pada hukum positif tidak diatur secara tegas, sementara dalam hukum Islam notaris/PPAT mempunyai peran penting. Sengketa perbankan syariah, dimungkinkan penyelesaiannya melalui peradilan umum, sehingga peradilan agama tidak mempunyai kewenangan absolut. Permasalahan yang akan dibahas adalah, kedudukan notaris dalam pembuatan akte murabahah dan ketentuannya menurut hukum positif, serta penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penulisan dengan metode kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder ini menyimpulkan, al-Qur’an mengatur pentingnya suatu peijanjian dalam bentuk tertulis dan dituliskan oleh mereka yang memahami peijanjian. Penyelesaian sengketa dimungkinkan melalui peradilan umum namun tidak boleh melanggar prinsip syariah.

---

Role of Notary/PPAT in contriving murabahah agreement, does not explicitly stipulated on the positive law, while in the Islamic law notary/PPAT has an important role. Dispute in sharia banking is possible to be settle through general court, impacted religion court does not have any absolute authority. Issues to be discussed is, notary in contriving deed of murabahah, legality according to positive law and sharia banking settlement contention. Inscriptive with the method of literature by using secondary data source conclude that al-Qur’an has arrange the importance of writing and written agreement by those who understand the agreement. Disputes is possible to be settle through the public court but may not violate the principles of sharia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perilaku konsumen Muslimdalam mengambil keputusan saat memilih transaksi perbankan di bank syariah.Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui peran pesan komunikasiyang disampaikan otoritas kepada masyarakat terkait perbankan syariah.Penelitian berfokus pada hal yang mempengaruhi perilaku konsumen, penggerakkesuksesan dalam hubungan marketers dan customers, tingkatan dalam proseskeputusan pembelian, serta kategorisasi sosok konsumen muslim di Indonesia.Dari hasil penelitian diketahui bahwa perilaku konsumen masih banyakdipengaruhi oleh faktor budaya dan faktor pribadi, namun faktor sosial sudahtidak menjadi pengaruh utama. Dalam memilih bank untuk bertransaksi,konsumen Muslim telah terbagi dalam beberapa kategori: aphatist, rationalist,conformist, atau universalist. Dalam pengembangan industri perbankan syariah diIndonesia, konsumen Muslim menyatakan bahwa otoritas masih memegang peranpenting dalam penyampaian pesan komunikasi kepada masyarakat, dan harusdapat memilih dan menggunakan channel media yang tepat untukmenyampaikannya.

---

ABSTRACTThis research aims to find out the behavior of Moslem consumers when makingdecisions in choosing Islamic banking transactions. In addition, this research isalso conducted to determine the role of communication messages submitted fromauthority to public related to Islamic banking. This research focuses on whataffects consumer behavior, driving success in marketers and customersrelationships, levels in the purchasing decision process, and the categorization ofMoslem consumers in Indonesia. The results of research found that consumerbehavior is influenced by cultural and personal factors, but social factors have notbecome the main influence. In choosing banking transaction, Muslim consumershave fallen into several categories, which are: aphatist, rationalist, conformist, oruniversalist. In the development of Islamic banking industry in Indonesia, Muslimconsumers claim that authority still plays an important role in communicating thecommunication messages to the public, and must be able to choose and useappropriate media channels to deliver it."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"

Perbankan syariah merupakan paradigma baru dalam ekonomi Indonesia setelah perbankan konvensional ada sebelumnya. Realisasi market share pada akhir tahun 2017 sebesar 5,44% masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Blueprint perkembangan perbankan syariah sebesar 8% -10%. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah pemahaman masyarakat terhadap ruang lingkup perbankan syariah yang masih minim, dengan tingkat literasi keuangan mencapai 6,6%. Hal ini kemudian direspon dengan munculnya wacana penggunaan Bahasa Indonesia pada istilah akad-akad perbankan syariah. Tujuan dari penelitian adalah memberikan analisis terhadap wacana tersebut menggunakan pendekatan Hermeneutika Ekonomi dan Analisis Wacana Kritis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan Hermeneutika Ekonomi, wacana tidak memenuhi unsur Validation of Hermeneutics Approach untuk diimplementasikan. Berdasarkan pendekatan Analisis Wacana Kritis, wacana tidak memenuhi dua aspek yaitu fungsi ideasional dan nilai ekspresif. Akan tetapi, berdasarkan dua pendekatan tersebut juga, koreksi atau perubahan yang diinginkan wacana dapat dilakukan melalui sebuah proses penerjemahan. Wacana pada penelitian dapat memenuhi semua indikator dan unsur pendekatan dengan cara menggunakan konsep kolaborasi. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah Rumah Edukasi Akad Syariah Indonesia (REAKSI), yang bersifat kelembagaan, kebahasaan, edukasi, sosialisasi, dan literasi.

---

Sharia banking is a new paradigm in the Indonesian economy after conventional banking has existed before. The market share realization at the end of 2017 was 5.44%, still far from the target set in the Blueprint for sharia banking development at 8% -10%. One cause of this problem is the public's understanding of sharia banking is still low, with the financial literacy level of 6.6%. This was then responded to by the emergence of a discourse to use Indonesian language terms in Islamic banking contracts. The aim of the research was to provide an analysis of the discourse using the Economic Hermeneutics approach and Critical Discourse Analysis. This research uses qualitative methods with descriptive and case studies. The results showed that based on the Economic Hermeneutics approach, the discourse did not meet the Validation of Hermeneutics Approach element to be implemented. Based on the Critical Discourse Analysis approach, discourse does not fulfill ideational functions and expressive values. However, based on these two approaches, the correction desired by the discourse actor can be done through a translation process. Discourse on research can fulfill all indicators and elements of the approach by using the concept of collaboration. One of these collaborations is the Indonesian Sharia Contract Education House (REAKSI). An idea with several main indicators : institutional, linguistic, education, socialization, and literacy.

"

"Tesis ini bertujuan untuk memperoleh dan menemukan bukti empiris tentang kemungkinan masih terdapatnya sifat konvensional pada akad pembiayaan perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam, dan apakah bentuk akad pada pembiayaan keperluan renovasi rumah telah menggunakan bentuk akad syariah yang tepat, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Metode penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi dokumen dan studi lapangan, dengan mengacu pada norma-norma hukum tentang akad syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Peraturan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bentuk akad Bai’ Bitsaman Ajil atau disebut juga murabahah pada transaksi pembiayaan renovasi rumah adalah tidak tepat."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dalam memperhatikan asas asas pemungutan pajak yang baik dan kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia belum memperhatikan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Di Malaysia pemajakan atas produk perbankan syariah belum memperhatikan asas keadilan. Kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap bank syariah dan peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah.

---

This study discusses about two issues the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia and Malaysia in considering of good tax collection principles and constraints in the development of Islamic banking in Indonesia.This study used a qualitative approach to data collection techniques through the study of literature and field study. These results indicate that the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia have regard to the principle of equality and the principle of certainty. In Malaysia the taxation policy on Islamic banking products do not considered the equality principle. The development of Islamic banking in Indonesia still facing obstacles which are limited human resources with expertise on Islamic banks people`s miss understanding of the Islamic banks and regulation that does not fully accommodate the operations of Islamic banks."

"ABSTRAKBegitu pentingnya muslim memegang perjanjian yang telah diikrarkan untukmemenuhinya. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dilandasi adanya perjanjianbaik dalam penanaman dana maupun dalam penyaluran dana. Perbankan merupakanlembaga kepercayaan yang sangat sensitif akan adanya sengketa dan keluhan sertapemberitaan negatif yang dalam penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan dengansegera oleh bank yang bersangkutan. Dalam penyelesaian sengketa dan perselisihanmaka Perbankan syariah selain harus patuh (comply) kepada prinsip kehati-hatianyang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan prinsip syariah dengan mengacupada fatwa Dewan Syariah Nasional. Perbankan syariah secara umum telah telahmemenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan fatwa DewanSyariah Nasional dalam pencantuman klausula penyelesaian perselisihan dalam akadpenghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan namun untuk penyelesaianperselisihan melalui arbitrase belum diterapkan untuk semua akad penghimpunandana.

---

ABSTRACTThe legal relationship between the bank and the customer based on the goodagreement in funding and financing. Banking is the most sensitive institution of trustthat there is a dispute and complaints and negative coverage in the solution can not beimplemented immediately by the bank concerned. In dispute resolution the syariahbanks should be comply the prudential principles referring to Bank Indonesia andsyariah principles with reference to the National Fatwa Council of Syariah. Syariahbanking has generally meets the requirements in accordance with Bank IndonesiaRegulation and the National Fatwa Council of Syariah in the inclusion of a disputeresolution clause in the funding and financing but the settlement of disputes througharbitration agreement has not been applied to funding agreement."

"Fungsi notaris/PPAT dalam membuat perjanjian murabahah, pada hukum positif tidak diatur secara tegas, sementara dalam hukum Islam notaris/PPAT mempunyai peran penting. Sengketa perbankan syariah, dimungkinkan penyelesaiannya melalui peradilan umum, sehingga peradilan agama tidak mempunyai kewenangan absolut. Permasalahan yang akan dibahas adalah, kedudukan notaris dalam pembuatan akte murabahah dan ketentuannya menurut hukum positif, serta penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penulisan dengan metode kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder ini menyimpulkan, al-Qur’an mengatur pentingnya suatu peijanjian dalam bentuk tertulis dan dituliskan oleh mereka yang memahami peijanjian. Penyelesaian sengketa dimungkinkan melalui peradilan umum namun tidak boleh melanggar prinsip syariah.

---

Role of Notary/PPAT in contriving murabahah agreement, does not explicitly stipulated on the positive law, while in the Islamic law notary/PPAT has an important role. Dispute in sharia banking is possible to be settle through general court, impacted religion court does not have any absolute authority. Issues to be discussed is, notary in contriving deed of murabahah, legality according to positive law and sharia banking settlement contention. Inscriptive with the method of literature by using secondary data source conclude that al-Qur’an has arrange the importance of writing and written agreement by those who understand the agreement. Disputes is possible to be settle through the public court but may not violate the principles of sharia."