Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Work satisfaction is a pre-condition for productivity, work quality responsiveness, and customer services enhancement (Kaplan & Norton, 1996: 112). An employee satisfied with his/her work and all aspects of the environment will have positive work behavior in completing the organizational tasks and will give positive impact on task performance. Human resources at Secretariat Directorate General HAKI today cannot escape from the vast dynamics of change. The ever fast growing of technology development and work structure which demand more efficiency demanded employees to adapt. Not all employees can adjust in a short time and many of them became contra-productive, such as taking day-offs, have many backlogs, etc. This symptoms assume to DB forms of work dissatisfaction. Work load of the Secretariat which supported other units work activity had to pay attention to aspect of today work design. Work characteristic approach is one of the many approaches used in determining the employees' opinion toward work and aspects surrounding them. The aim of this research is to determine how the relation between work characteristic and work satisfaction. The existing literatures mentioned the existence of relation between work characteristic (Hackman & Oldham, 1976) to work satisfaction (Spector 1 997: 30).The population of this research is employees at Secretariat Ditjen HAKI. Total respondents of this research are 59 people. This research used survey and questioner method. Two questioners are used, work characteristic and work satisfaction questioners. Data is analysed by simple correlation and multiple correlation analyses. Validity and reliability data shown questioners items used get above margin score.Correlation test result shown there is a positive and significant relation between the seven dimensions of work characteristic (work firmness. skill variety, autonomy, task identity, work significant, feed back, duty) with work satisfaction. This fault ls similar with previous research done by Spector (19972 4). An important finding from this research is that work dimension is the strongest dimension related to employees' work satisfaction (0,710). While the multiple correlation score to determine the relation between work characteristic and work satisfaction is 0.797 and proven to be signilicant.This finding can be used bythe management of Secretariat of Ditjen HAKI in improving the employees' performance through work characteristicapproach. Improvement on dimensions of work characteristic which have potentials in enhancing work satisfaction. such as giving support and spirit as well as giving attention to daily employees? problem are ways to directly involved with enhancing work satisfaction level."

"Latar belakang pemilihan judul tesis ini didasarkan pada kenyataan yaitu munculnya berbagai masalah di Biro Keuangan, diantaranya yaitu pegawai yang tidak taat pada jam kerja seperti datang terlambat atau pulang lebih awal, meninggalkan ruangan pada jam-jam kerja tanpa alasan yang jelas, lambat dalam menyelesaikan pekerjaan, sering tidak masuk kerja, lebih banyak mengobrol dengan sesama pegawai dari pada menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kedisiplinan, dan peraturan kepegawaian oleh para pegawai di lingkungan Biro Keuangan. Fenomena-fenomena tersebut sudah cukup untuk menggambarkan keadaan suatu organisasi pemerintahan yang tidak sehat, dan indikasi penyebabnya adalah proses kepemimpinan, rendahnya tingkat kepuasan kerja, dan buruknya lingkungan kerja. Hal ini dapat membawa dampak kepada rendahnya produktivitas pegawai.Landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori organisasi dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Dikatakan oleh Simanjuntak ( 1985,41 ), dalam rangka peningkatan produktivitas kerja disuatu organisasi diperlukan pemimpin yang partisipatif dan kreatif. Disinilan peranan yang sangat penting seorang pemimpin dalam meningkatkan produktivitas pegawai. Disamping kepemimpinan yang mempunyai hubungan dengan produktivitas pegawai, terdapat pula faktor lain yang juga berhubungan dengan produktivitas pegawai yaitu kepuasan kerja, dan lingkungan kerja. Dengan demikian terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan produktivitas pegawai.Menurut Munandar ( 1985,51 ), bahwa kepuasan kerja adalah adanya interaksi antar tenaga kerja yang menghasilkan efek positif, sehingga timbul kepuasan kerja. Adanya kepuasan kerja tersebut dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian bahwa kepuasan kerja mempunyai hubungan dengan produktivitas pegawai. Faktor lain yang berhubungan dengan produktivitas pegawai adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan lingkungan manusia yang didalamnya para pegawai organisasi melakukan pekerjaan. Sagir ( 1985, 38 ), berpendapat bahwa lingkungan kerja yang baik dan nyaman dapat menciptakan produktivitas karyawan yang lebih tinggi dari pada bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Dengan demikian terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan produktivitas pegawai.Selanjutnya pengertian produktivitas adalah keluaran, dirumuskan sebagai ratio darn apa yang dihasilkan terhadap keseluruhan masukan. Dengan kata lain, produktivitas merupakan ukuran dari kemampuan ( baik individu, kelompok, mapun organisasi ) untuk menghasilkan sesuatu produk! jasa dalam kondisi dan situasi tertentu, demikian pendapat Sagir ( 1985,50 ).Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif-kuantitatif dengan jumlah populasi di Biro Keuangan sebanyak 78 orang. Pengambilan data responden dilakukan dengan menggunakan tehnik sensus, berstrata, dan proporsional. Sedangkan prosedur pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuesioner, survey dan wawancara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja dengan produktivitas pegawai baik secara sendiri-sendiri mapun secara bersama-sama.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa : (1 ). Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja dengan produktivitas pegawai, yang berarti meningkatnya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja akan meningkatkan produktivitas pegawai. (2 ). Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama dengan produktivitas pegawai, yang berarti meningkatnya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja secara bersamasama akan meningkatkan produktivitas pegawai.Disamping itu dari hasil Crosstab variabel kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap jabatan, golongan, pendidikan dan usia pegawai dapat diketahui persepsi pegawai tentang : (1 ). Kepemimpinan, semakin tinggi jabatan, golongan, pendidikan, dan usia pegawai maka persepsi tentang kepemimpinan semakin baik. (2 ). Kepuasan kerja, semakin tinggi jabatan, golongan, pendidikan, dan usia pegawai maka persepsi tentang kepuasan kerja semakin baik. ( 3 ). Lingkungan kerja, semakin tinggi jabatan, golongan, pendidikan, dan usia pegawai maka persepsi tentang lingkungan kerja semakin baik.Atas dasar hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah hendaknya pimpinan dalam mengusulkan pegawai untuk promosi jabatan dilakukan secara obyektif dan transparan, usul kenaikan pangkatl golongan pegawai agar dilaksanakan tepat waktu, pimpinan dapat merangsang pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan baik melalui pendidikan formal maupun informal, serta pimpinan juga perlu memperhatikan kelompok usia pegawai.

---

Background Election of this thesis title is relied on fact that is appearance various problem of in Monetary Bureau, among others that is officer which do not meekly at work like coming lose timing or go home earlier, leaving room at office hours without reason of clear, tardy in finishing work, often do not enter activity, more chatting with officer humanity from at finishing work. Equally, still happened collision to discipline, and regulation of officer by all officer in monetary Bureau environment. The Phenomenon have last for depicting situation and indisposed governance organization, and its cause indication is leadership process, low of mount satisfaction of activity, and environmental obsolesce of activity. This matter can bring impact to lowering of officer productivity.

Basis for theory which is utilized in writing of this thesis is organizational theory in human resource development context. Told by Simanjuntak ( 1985,41 ), in order to make-up of work productivity a[n organization needed by creative and participative leader. Here very important role a leader in improving officer productivity. From other side leadership having relation with officer productivity, there are also other factor which is also relate to officer productivity that is satisfaction of activity, and activity environment. Thereby there are three factor related to officer productivity.

According To Munandar ( 1985,51 ), that satisfaction work is the existence of interaction between labor yielding positive effect, so that arise satisfaction of activity. Existence of satisfaction of the activity can influence labour productivity. Thereby that satisfaction of activity has relation with officer productivity, other related Factor with officer productivity is activity environment. Environmental of activity represent human being environment which in it all organizational officer conduct work. Sagir ( 1985,38 ), having a notion that balmy and good activity environment can create higher level employees productivity from at working inconvenience in the working environment Thereby there are relation between environment work with officer productivity.

Hereinafter congeniality of productivity is output, formulated as ratio from what yielded to overall of input. Equally, productivity represent size measure from ability (good of individual, group, and also organization) to yield something product/ service in a condition and certain situation, that way Sagir opinion ( 1985,50 ).

Used by Research method is descriptive method of qualitative - quantitative with amount of population in Monetary Bureau counted 78 people. Intake of Data responder conducted by using is techniques of census have, strata, and proportional. While data collecting procedure by using questioner instrument, interview and survey. This research is meant to know relation between leadership, satisfaction of activity, and environment work with officer productivity either through by self and also by together.

From result of research can know that (1). There are [relation/link] which are positive and significant between leadership, satisfaction of activity, and environment work with officer productivity, meaning the increasing of leadership, satisfaction of activity, and activity environment will improve officer productivity (2 ). There are relation which are positive and significant between leadership, satisfaction of activity, and environment work by together with officer productivity, meaning the increasing of leadership, satisfaction of activity, and environment work by together will improve officer productivity.

Beside that from result of Cross tab leadership variable, satisfaction of activity, and environment work to position, faction, officer age and education can know by officer perception about (1). Leadership, position excelsior, faction, education, and officer age hence perception about leadership progressively goodness (2 ). Satisfaction of activity, position excelsior, faction, education, and officer age hence perception about satisfaction work progressively goodness (3). Activity environment, position excelsior, faction, education, and officer age hence perception about environment work progressively goodness.

On the basis of result of the research, hence writer suggestion able to submit is head shall in proposing officer for the promotion of position conducted objectively and is transparent, promotion suggestion, officer faction so that executed on schedule, head can stimulate officer to increase ability and knowledge either through informal and also formal education, and also head also require to pay attention officer age group."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada analisis perencanaan Kerja Sama Direktorat Kerja Sama dan pengembangan tahun 2007 dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dalam memenuhi segala kewajiban Indonesia dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.Penelitian menggunakan analisis perencanaan menurut stoner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari 50 orang responden dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan 50 orang lain dari Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Konsultan dan Sentra HKI Universitas Indonesia.Dari analisis terhadap basil kuesioner, disimpulkan bahwa : 1) Masih banyak pegawai di Direktorat Jenderal HKI yang belum mengetahui proses perencanaan di Direktorat Jenderal MI; 2) Begitu pula dengan responden dari pihak eksternal yang rata-rata belum mengetahui kegiatan di Direktorat Kerja sama dan Pengembangan;.. 3) Kegiatan Kerja Sama Intemasional dilaksanakan untuk memenuhi kewiban Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO; 4) Dengan Analisis SWOT maka Ditjen HKI dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada organisasinya; 4) Proses Perencanaan hares dilakukan oleh Ditjen HKI, berdasarkan hasil analisa data didapat perbedaan antara pihak internal dan eksternal mengenai kegiatan di Direktorat Jenderal HKI.

---

ABSTRACT

The Focus of this study is about international cooperation planning analisis at Directorate Cooperation and Development in the year of 2007 in case doing the cooperation in a Indonesia respect to the WIPO and WTO as a member. This is a Kuantitatif Research.

This Research is using planning analisis by Stoner. 100 Responden in this research which 50 responden from Directorate General Intellectual Property Rights and 50 responden are from Trade Department, Foreign Department, Intellectual Property Consultant and Intellectual Property Clinic from University of Indonesia.

From the quesioner, The following are the research results: 1) Employee in Directorate General Intellectual Property Rights does not knowing about the planning in their office; 2) From the Employee of Ekstemai they do not knowing about the system in Directorate General of Intellectual Property Rights; 3) The International Cooperation was built because Indonesia as a member of WIPO and WTO and must respect to the WTO and WIPO agreement; 4) By the SWOT analisis data Directorate General of intellectual Property Rights must do the planning program because from planning analisis we know the strongess and the weakness of our organization."

"ABSTRAKOtomasi administrasi hak kekayaan intelektual telah dimulai sejak tahun 1990 dengan adanya pembuatan rencana induk sistem informasi manajemen hak cipta, paten, dan merek. Berdasarkan rencana induk tersebut, otomasi dimulai dengan studi kelayakan pengembangan sistem administrasi paten, sistem administrasi merek, dan sistem administrasi hak cipta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi efektivitas dari otomasi administrasi hak kekayaan intelektual. Lebih lanjut persepsi efektifitas yang dianaiisis termasuk distnbusi dan frekuensinya terhadap otomasi yang telah dibangun dengan mengumpulkan data responden dari internal Ditlen HKI rnelalui pengambilan sampel secara purposifHasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat persepsi efektifitas otomasi administrasi DitJen HKI berdasarkan siklus pengembangan sistem dari yang tertinggi sampai terendah adalah dimensi investigasi sistem (mean score = -1,300), dimensi desain sistem (mean score = -1,380), dimensi analisis sistem (mean score = -1,513), dimensi pemeliharaan sistem (mean score = -1,670), dan climensi implementasi sisteni (mean score = -1,951) secara berturutturut. Dimensi implementasi sistem yang memiliki mean score terendah terutama terletak pada variabel pengembangan perangkat lunak dengan indikator pengembangan aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,990), pelaksanaan evaluasi setiap modul aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,058), dan pelaksanaan validasi data (mean score = -2,000).Dari analisis distribusi dan frekuensi diperoleh rata-rata persentase persepsi efektifitas otomasi adalah sekitar 21% responden menyatakan baik dan sekitar 79% responden menyatakan tidak baik. Dari rata-rata persepsi efektifitas tersebut lebih jauh diketahui bahwa untuk pengembangan aplikasi perangkat lunak hanya sekitar 8% responden menyatakan baik sedangkan sisanya menyatakan tidak baik.

---

ABSTRACT

Intellectual property administration automation was started since 1990 with the established of the master plan (blue print) management information system of copyrights, patent, and trademark. According to the master plan, automation was started with feasibility study in the system development of patent administration, trademark administration, and copyrights administration.

Focus of this study is the analysis of effectivities perception of intellectual property administration automation_ Further, the effectivities perception were analyzed included its distribution and frequency to the automation that have established, which is by collecting the answering from internal Directorate General of Intellectual Property via questionnaire with purposive sampling.

The study result are disclosed that the level of effectivities perception of intellectual property administration automation in the Directorate General of Intellectual Property based on the system development cycle as follows: system investigation have mean score -1,300 is the most effective, in addition system design (mean score= -1,380), system analysis (mean score = -1,513), system maintenance .(mean score = -1,670), and system implementation (mean score = -1,951), respectively. System implementation is the Iowest effectivities, particularly in the variable indicator of the software application development (mean score = -1,990), evaluation of each software application module (mean score = -1,058), and data validation (mean score = -2,000).

The result of distribution and frequency analysis are average presentation of effectivities perception of automation about 21% respondent give good respond (positive) and around 79% respondent give negative respond. In the system implementation, software application development is the lowest effectivities perception that is only 8% respondent give positive respond and others are give negative respond."

"In this globalization era, technology plays a very important role in determining the state's economy. The vast development ol technology demands that the protection system of intellectual Rights. Patent in particular, to be enhanced. Patent is part of intellectual Rights which gives protection on technological invention. Patent protection is very strategic as through the protection, the spirit of inventors' creativity to produce more inventions would be nurtured which will lead to the development of new technology. From this new technology development, the direct impact would be on the increase of investment. The increase of investment would then lead to the society prosperity. Based on empirical data, there is accumulating increase of backlog reviews on patent yearly. If this problem is not solved. it would create bad image on Directorate General HKI, to the nation in general, in establishing patent system. ln that sense, the writer is interested to research on the role of leadership as an external factor of Patent Reviewers and motivation as an internal factor of Patent Reviewers to their work performance. The aim of this research is to explain the role of leadership and motivation to the work perfomance of Patent Reviewers at the Directorate Patent, Directorate General of Intellectual Rights, Department of Law and Human Rights, RI. The research method in used is a survey method on the whole population of Patent Reviewers which comprised of 65 people. Before conducting the analysis, a validity test was conducted on all instruments by using Pearson correlation technique and reliability test by using Spearman Brown technique. Verified and reliable data then was analyzed further by using correlation test of Rank Spearman to determine the relation between leadership - performance and motivation - performance. As to determine the relation between both leadership and motivation on performance, multiple correlation analysis is used. Variable with higher the correlation score is the one of the two variables with stronger relation to performance. From the analysis, it can be concluded that between motivation and performance, there is a medium level of relation with correlation level of 0.574. Between leadership and performance, there is a very low level of relation with correlation level of 0.103. As to the relation of both leadership and motivation to performance, there is a strong relation with correlation level of 0.639. Hence, it can be concluded that motivation has a stronger level of relation to performance compared to leadership. Based on these findings, it can be concluded that the result on field approved with the existing theory. Furthermore, the high performance of Patent Reviewers was intiuenced by high motivation of Patent Reviewers in conducting their tasks. The amount of patent backlog was due to the lack of effectiveness of leadership existed at present in indulging Patent Reviewers performance. Related to these Endings, recommendations from the writers to improve the level of Patent Reviewers' performance are as follow:1. In the effort of improving Patent Reviewers' performance, the Directorate of Patent needs to implement performance management process. 2. The Directorate Patent needs to improve control upon Patent Reviewers' work performance as to minimize backlog. Hence, information technology support is needed in the form of Management lnformation System collaborate with control on all output of patent reviews. With this information technology support. each supervisor will be more effective and efficient in controlling the Patent Reviewers' performance. 3. To create positive work environment for performance improvement and give more work motivation, the Directorate should give rewards for high performance Patent Reviewers and punishment for those with low performance as stated in the regulation."

"Hak Kekayaan Intetektual Intellectual Property Rights adalah hak yang timbal bagi basil idelpemikiran yang memberikan dampaklrnanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual diatur dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan institusi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang ada dapat dirumuskan: "Bagaimana kualitas pelayanan di Direktorat Jena/era/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaji dari aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy serta npaya apa sajakah yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direkfor-at Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?". Penelitian ini bertujuan menguji kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikaji dan aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy serta menjelaskan upaya-upaya apa raja yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Model yang dipergunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan dengan mempergunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari 5 dimensi yaitu Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, pengukuran tingkat kepuasan dan analisis dimensi prioritas pelayanan. Teknik pengambilan data yang dipergunakan adalah penyebaran kuesioner pada pelanggan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IhtelektuaI (HKI) sebanyak 50 responden sebagai sampel data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan dimensi SERVQIJAL adalah; dimensi Tangible mempunyai tingkat kepuasan 78,86%, Reliability mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.73 (80.5%), Responsiveness mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.87 (77.06%), Assurance mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.67 (83.22%), dan Empathy mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.95 (76,77%), Hal ini menunjukkan bahwa dimensi Empathy mempunyai tingkat kepuasan yang terendah dan dimensi Assurance mempunyai tingkat kepuasan yang tertinggi. Alternatif prioritas perbaikan pelayanan yang diperoleh menurut penelitian ini dilihat dari tingkat kepentingan menurut responden adalah dengan melakukan perbaikan dirnulai dari dimensi Reliability, Responsiveness, Empathy, Tangibility, dan Assurance."

"Penelitian ini berfokus pada Strategi Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Anggaran yang terdiri clan tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban anggaran dan tahap pengawasan anggaran, serta teori. Perencanaan Strategi dan pengembangan strategi proses lima bagian (Bryson). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pejabat struktural Biro Keuangan, 1 orang pejabat struktural Biro Perencanaan, 2 orang staf Biro Keuangan, 1 orang pemeriksa (auditor) serta 10 orang pejabat struktural yang menangani kegiatan pengelolaan anggaran pada Kanwil-Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan kajian dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dan analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) pelaksanaan pengelolaan anggaran (tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban/pelaporan anggaran dan tahap pengawasan anggaran) pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Hambatan utarna dalam pengelolaan anggaran yang terdapat dalam pengelolaan anggaran di Depkumham adalah masalah kebijakan, mekanisme, SDM dan sarana; 3) Strategi dalam pengelolaan anggaran menggunakan proses lima bagian secara spesifik Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dapat melakukan langkah-langkah dengan melakukan koordinasi, konsultasi dan juga meminta masukan dari pihak-pihak yang kompeten dalam kebijakan pengelolaan anggaran; merevisi aturan lama yang tidak berhasil dengan aturan baru yang lebih dapat mencapai target pengelolaan anggaran; melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk administrasi, pengadaan secara spesifik dapat dilakukan dengan inventarisasi aset, cars penentuan pengadaan aset untuk kegiatan pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menyarankan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM supaya lebih meningkatkan proses pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan pada setiap tahap dan perlu menerapkan pendekatan proses lima bagian untuk mengembangkan strategi pengelolaan anggaran agar diperoleh langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan.

---

This research focuses on Budget Management Strategy at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research uses qualitative method. This research uses Budget Management theories which consist of budget planning, budget implementation, budget accountability, and budget control stages, also theories of strategic planning and five process strategy development by Bryson. The informant of this research are 3 officials at Bureau of Finance, 1 official at Bureau of Planning, 2 staffs at Bureau of Finance, 1 auditor, and 10 officials who handle budget management activities at Provincial Offices of Department of Law and Human Rights. Data is collected by interview, observation, and documentation studies. While analyses is implemented by referring to theories and concepts used.

Amer analyzing the interview result, it can be concluded that: 1) the budget management (budget planning, implementation, accountability and control) at Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights has not implemented as regulations applied.; 2) The main constraints in budget management of Department of Law and Human Rights are problems of policies, mechanisms, human resources and facilities.; 3) Strategy in budget management uses five process strategy development suggests that Bureau of Finance should coordinate, consult and ask for feedbacks from competent authorities in budget management policies; revised old regulations that fail with new regulations that can achieve budget management target; run administration trainings, specific procurement to asset inventarisation, and asset procurement method for budget management activities.

These result suggest that Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights should improve the budget management process by overcoming main constraints in each stages and implement five part process to develop budget management strategies to identify specific steps to achieve goals and overcome constraints."

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sebagian besar proses kerja di sektor swasta. Dewasa ini kemajuan teknologi mulai melanda sektor publik yang dinilai lebih konservatif dibandingkan dengan sektor swasta melalui inisiatif penerapan e-government. Upaya penerapan e-government melalui berbagai inisiatif bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam upayanya menerapkan e-government telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk berbagai inisiatif. Salah satu bentuk inisiatifnya yakni perpustakaan kekayaan intelektual digital atau Intellectual Property Digital Library (IPDL) yaitu sebuah basis data digital yang berisi semua kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. IPDL adalah bentuk aplikasi dari sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebaran informasi kekayaan intelektual. Pemanfaatan IPDL untuk kalangan internal bertujuan untuk menggantikan proses pemeriksaan manual. Dengan penggunaan IPDL ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal HKI. Penerapan IPDL merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan e-government oleh Direktorat Jenderal HKI. Penerapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu sumber daya manusia, teknologi, proses dan organisasional yang menentukan sejauh mana perkembangan penerapan e-government di Direktorat Jenderal HKI. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government atas penerapan IPDL di Direktorat Jenderal HKI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan positivism dan menganalisanya secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara terhadap berbagai pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait dengan penerapan e-government yang ada di Direktorat Jenderal HKI relatif memadai dan menunjang keberhasilan penerapan e-government yang ditandai dengan infrastruktur teknologi yang cukup baik dan komitmen yang besar dari pimpinan yang tercermin dari penetapan strategi dan anggaran. Akan tetapi modal dasar ini tidak ditunjang dengan proses yang memadai yang tercermin dari ketidakpuasan pengguna atas inisiatif penerapan e- government tersebut terutama dalam hal operasionalisasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah evaluasi berkala atas inisiatif penerapan e-government harus dilakukan untuk memantau pelaksanaan penerapan inisiatif e-government.

---

The advancement of information technology has changed business process of private sector as well as reduced cost and simplified process. Nowadays, information technology has also been utilized in conservative public sector through e-government initiatives. E-government initiatives aim to modemize the public sector by using information technology to provide better Service. In its effort to implement e-government, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) has utilized information and technology in several initiatives such as the establishment of Intellectual Property Digital Library (IPDL) launched on February 701, 2007. 1PDL contains database of registered intellectual property. Using application of technology information and communication, IPDL is proposed to disseminate intellectual property information for extemal users. Examiners of DGIPR which are the internal users of IPDL are expected to change their manual work procedures to obtain faster and simpler results. This initiative of e-government by DGIPR entails the accommodation of several factors which are human resources, technology, process, institutional and organizational factors to define the implementation of e-government in DGIPR. This research focused on identifying the extent of the implementation of e-government in DGIPR and the influencing factors by using positivism approach. Descriptive analysis is conducted based on quantitative data of questionnaire and qualitative data from in depth interview. Results of the study show that the implementation of e-government in DGIPR is considered to be in Interactive Presence stage of UN. Concurrently, factors supporting the implementation of e- government has relatively accommodated by DGIPR which signified by sufficient technology infrastructure and strong commitment of strategy. However, these fundamental factors have not thoroughly supported with sufficient operational process. It is reflected from the dissatisfaetion response of users. It can be concluded that periodic evaluation of the initiative needs to be performed in order to ensure the successful implementation of e-government."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan IT Balanced Scorecard. Pendekatan IT Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif kontribusi organisasi, perspektif orientasi pengguna, perspektif keunggulan operasional, dan perspektif orientasi di masa depan.Hasil dari penelitian ini, kinerja Direktorat Teknologi Informasi dengan pendekatan IT Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 45. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,25 sehingga termasuk kategori kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja kontribusi organisasi mendapat predikat baik, sedangkan kinerja orientasi pengguna, kinerja keunggulan operasional, dan kinerja orientasi di masa depan mendapat nilai cukup baik.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Teknologi Informasi harus terus dilakukan agar tingkat kinerjanya berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. Dari kinerja kontribusi organisasi, perlu membangun aplikasi executive dashboard untuk mendukung manajemen eksekutif dalam mengambil keputusan.. Dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengguna, Direktorat Teknologi Informasi perlu menyusun Service level agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan antara Direktorat Teknologi Informasi dan pengguna mengenai tingkat layanan. Dari kineija keunggulan operasional, perlu dilakukan validasi data, pemeliharaan dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. Untuk kinerja orientasi masa depan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai.

---

This research focused on performance measurement of Directorate of Information Technology in Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights by using IT Balanced Scorecard approach. IT Balanced Scorecard approach measured performance ftom 4 (four) perspectives, they are: corporate contribution, customer orientation, operation excellent and future orientation.

The result of this research were as follow: the performance of Directorate of Information Technology based on IT Balanced Scorecard approach was quiet good with total score of 45. The result of score measurement from the experts for the entire aspects was 3,25, meaning that the performance was quiet good. The performance with the highest score was on corporate contribution which was good, as for customer orientation, operation excellent and future orientation the score were quiet good.

Strategic efforts in increasing the performance of Directorate of Information Technology must be done continuously in order to be in better/best condition. For corporate contribution performance, there was a need for developing executive dashboard application to support executive management in decision making. In improving customer Service, Directorate of Information Technology had to compose Service Level Agreement (SLA), an agreement between Directorate of Information Technology and customers on level of Services. For operation excellent performance, there were needs for data validating, maintaiuing and evaluating of the on-going Systems. For future orientation, there were needs for improving knowledge and prosperity of employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Lebih lanjut efektivitas penerapan ini mengukur dari tahapan e-government yang terdiri dari tahap emerging presence, enhanced presence, interactive presence dan transactional presence, selain itu juga mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya yaitu faktor sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan serta anggaran. Hasil dari penelitian ini, efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah cukup baik dengan total skor 41. Hasil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,88 sehingga termasuk kategori efektif. Efektivitas pada tahapan e-government yang mendapat nilai paling tinggi adalah pada tahapan interaktif (interactive presence) mendapat predikat baik, selanjutnya pada tahap awal (emerging presence) mendapat nilai cukup baik, sedangkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-governmenz dengan nilai paling tinggi adalah pada faktor anggaran serta teknologi mendapat predikat baik, selanjutnya adalah sumber daya manusia dan yang terakhir kelembagaan mendapat nilai cukup baik. Upaya~upaya stratejik untuk meningkatkan efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada proses pentahapan, perlu dibangunnya aplikmsi online system untuk proses permohonan HKI serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat seoara online. Dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengguna, perlu di perbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan c-government itu sendiri diantaranya adalah peningkatan pengetahuan pegawai dengan melakukan training pegawai serta melakukan sosialisasi mengenai tingkat ketersediaan aplikasi layanan kepada pengguna.

---

This study aims to measure the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. Further measure of the effectiveness of this implementation phase of e-government, which consists of the emerging presence, enhanced presence, interactive presence and transactional presence, while also measuring the factors that influence the effectiveness of the implementation of human resource factors, technological, institutional and budget.

Results from this study, the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Rights is quite good with a total score of 41. The measurement results and weighted score of 3.88 for the overall aspects that were categorized as effective. The effectiveness of e-government at this stage that gets the highest value is at this stage of interactive (interactive presence) got a good predicate, then in the early stages (emerging presence) got pretty good value, while at the factors that affect the application of e-govemment-value the highest are in the budget and technological factors have both predicates, then the human resources and the latest institutional got pretty good value.

Strategic efforts to improve the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Rights in the phasing process, was necessary to build an online application system for IPR application process and improve service tothe community online. In improving service to users, needs to fix the factors that influence the effectiveness of implementing e-govemment it self is the increase of knowledge among employees by conducting training for employees as well as to disseminate about the level of application availability services to users."