Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berangkat dari tujuan pengembangan Media Center oleh LIN yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai dengan visi : memberikan pelayanan inforrnasi publik, meIaIui fungsi penyediaan dan penyebaran informasi publik, masalah penelitian ini adalah, "Bagaimana manajemen Media Center dalam penyediaan dan penyebaran informasi publik, sehubungan dengan terbatasnya kesiapan SDM yang memiiiki kompetensi keahlian khusus dalam memanfaatkan teknologi informasi".Tujuan penelitian adaIah (1) Mengetahui manajemen yang diterapkan oleh Media Center- LIN dalam penyediaan dan penyebaran informasi publik; (2) Mengetahui manajemen yang seharusnya diterapkan Media Center LIN agar SDM pelayanan informasi siap dalam memanfaatan teknologi Informasi, sehingga fungsi penyediaan dan penyebaran Informasi Publik berjalan secara optimal.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis berpedoman pada perspektif komunikasi organisasi dan teori manajemen, George R. Terry (1977) tentang proses manajemen dalam organisasi dan konsep COBIT (1996) tentang manajemen penerapan teknologi informasi_ Data diperoleh dengan metode wawancara dan studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelayanan informasi publik di Lembaga lnformasi Nasional (LIN) merupakan implementasi konsep e-govemment, dan untuk mencapai tujuan pengembangan sesuai dengan visi lembaga, diperlukan kesiapan SDM yang memiliki kompetensi keahlian khusus dalam memahami, mengelola, memproses serta memanfaatkan teknologi informasi. Kondisi SDM di bidang teknologi dan informasi masih terbatas secara kuantitas dan kualitas."

"Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana media televisi dan BMKG menerapkan prinsip-prinsip Excellence Communication yang dikembangkan James Grunig. Excellence Communication memiliki tiga unsur berkaitan yakni; Knowledge Core, Shared Expectation, dan Participative Culture. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan media televisi dan BMKG menerapkan Excellence Communication, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria Grunig, karena tidak semua televisi menjalani SOP penyebaran informasi gempa, sehingga kadang terjadi perbedaan menindaklanjuti informasi gempa. Selain itu, posisi Humas tidak memiliki akses langsung, sehingga tidak terlibat rapat pembuatan keputusan menganalisa informasi gempa.

---

This study aims to discuss how to apply the principles Communication Excellence by James Grunig at television and BMKG. Communication Excellence has three elements; Core Knowledge, Shared Expectation, and Participative Culture. This study used the paradigm of post-positivism, qualitative approach and descriptive. Methods of data collection through literature study, observation and in-depth interviews. Research shows television Communication Excellence has implemented, but not fully meet the Grunig's criteria, because not all television crew follow SOP of earthquake information dissemination, so sometimes there is a difference in following the earthquake information. In addition, the position of public relation (PR) does not have direct access, so no decision-making meeting involved analyzing earthquake information."

"Kondisi eksisting dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan informasi Publik (BIP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. Perpres tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika. Kebijakan penyebaran informasi publik merupakan sebuah kebijakan di BIP, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan positivis. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi. Ketiga faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Sedangkan faktor struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo.

---

The ability of Indonesian people in accesing information at the present time are not the same yet. In addition, this condition shows that public informations are not disseminated widely and evenly to various levels of Indonesian people in all area yet. The public information increasingly become significant to face the chalenges of the national character building in the midst of the global society. As an effort of public information dissemination, the government has established The Public Information Agency as stated in Presidential Regulation Number 15 Year 2005 concerning amendment to the Presidential Regulation Number 10 Year 2005 regarding Organization Unit and Task of Echelon I of State Ministries of the Republic of Indonesia, which mentions that the Public Information Agency (BIP) has the task to implement a public information service. The regulation has been implemented in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 25 of 2008 on the organization and working arrangement of the Ministry of Communications and Information Technology.

The policy of public information dissemination must be in accordance with people needs. Its must be a policy which is strategic and important, in addition to the enactment of Law Number 14 Year 2008 on Public Information Transparency, the Indonesian nation has now entering an era of transparency, so that policy implementation of public information dissemination through face-toface forums are supposed to be an effective means to deliver information clearly and completely. To measure whether a program or policy can reach the goals or objectives as desired before, according Edward III, there are 4 (four) factors affecting the successful of policies implementation which are communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. Step from the background matters, this research question is what factors are influencing the implementation of public information dissemination policy. This research is descriptive quantitative with positivist approaches.

The results showed that the policy implementation of public information dissemination through face-to-face forums in the Public Information Agency - Ministry of Communications and Information Technology has been quite successful. This is shown by the enthusiastic response from the participants in giving feedback and the existence of public participation as shown by the participants that take active role in the implementation of face-to-face forum.

The factors that influence the policy implementation of public information dissemination are communication factor, resources and dispositions. All three factors provide a significant impact on the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency. While the bureaucratic structure factor does not give significant effect on the success of the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency, Ministry of Communications and Information Technology."

"This article analyse the function of information technology (IT) in the library, in particularly indexing, storage, and dissemination of information. Indexing function of IT in the library as well as copy cataloguing, original cataloguing, bibliographic monitoring, labeling, book card and its properties. IT function in information storage spread used in the CD, diskette, microform, etc. In dissemination of information IT used in diskette, audio visual and network. Dissemination of information through network like internet, LAN, WAn, Expert System, electronic group discussion, scientific group based computer"

"Penelitian ini berupaya untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di dalam menginformasikan dan menyebarluaskan informasi publik tentang perlindungan HKI. Pendekatan pada penelitian ini bersifat kualitatif, artinya berupaya menggali informasi dari berbagai narasumber (organisasi dan individu) di Iingkup Direktorat Jenderal HKI. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari sumber, penelitian ini menggunakan pendekatan teori Humas sebagai fungsi manajemen.Hasll penelitian menunjukkan bahwa ternyata pada Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak menjalankan fungsi secara optimal khususnya dalam menyebarkan informasi publik tentang perlindungan HKI. Hal ini disebabkan karena Humas berada di bawah struktur manajemen pada level middle Top Management. Didukung pula dengan keterbatasan sumber daya manusia (petugas kehumasan) di bidang kehumasan (komunikasi massa). Hal ini menjadi perhatian bagi Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja kehumasan, khususnya dalam hubungan internal dan eksternal dalam rangka menyebarluaskan informasi publik tentang perlindungan tentang HKI sehingga mengurangi ketldaktahuan masyarakat terutama mengenai prosedur perlindungan HKI."

"Salah satu masukan yang digunakan untuk mencapai sasaran produksi adalah material (spare part), disamping tenaga kerja, mesin-mesin/modal, energi dan informasi. Manajemen operasi bertanggung jawab untuk mengendalikan penyediaan spare part. Dalam pengendalian spare part telah dikembangkan beberapa sistem pengisian kembali. Namun tidak semua sistem itu dapat diterapkan di semua jenis perusahaan karena sifat penggunaan spare part disetiap perusahaan tidaklah sama. Pada tugas akhir ini dibuat suatu aplikasi yang dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membantu menentukan kapan memesan dan berapa harus memesan berdasarkan data-data pengambilan, presentase penggunaan dan kondisi sediaan yang dibandingkan dengan sistem pengisian kembali minimum-maksimum. Aplikasi ini dibuat dengan program utama PHP sebagai bahasa server script dan MySQL sebagai server database. Hasil uji coba menunjukkan aplikasi sistem informasi penyediaan spare part dapat berjalan dengan baik pada local area network sebuah perusahaan dan memiliki rata-rata waktu respon dalam menampilkan data pemakaian spare part per bagian tahun 2005 sebesar 0.736 detik untuk bagian elektrik, 0.627 detik untuk bagian instrumen dan 0.766 untuk bagian mekanik."