Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan keamanan nasional Indonesia yang telah berorientasi terhadap ancaman dari luar dan cenderung mengabaikan keberadaan keamanan individu. Mengingat keberadaan ancaman invasi militer dari negara Iain sejak berakhirnya Perang Dingin telah berkurang atau bahkan tidak ada, justru ancaman terhadap keamanan nasional muncul dari beberapa sektor lain di Iuar militer, seperti masalah lingkungan dan sosial.Penerapan Doktrin Sishankamrata sebagai landasan dalam upaya melakukan pertahanan negara, memberikan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter dan prinsip perang yang adil.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah Doktrin Sishankamrata memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia? Sejauh manakah permasalahan-permasalahan non-combatant timbul dalam perang rakyat semesta?Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pemikiran-pemikiran tentang Keamanan Nasional (Joseph S. Nye, Jr., HJ . Morgenthau) dan Keamanan Manusia (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) melalui sudut pandangan Hukum Humaniter dan Perang yang Adil (Michael Walzer, Liebe C. Greene) melalui metode kulitatif sebagai pilihan cara dalam memahami pemaknaan keamanan nasional Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan perang semesta yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, menunjukkan bahwa perang semesta telah mengaburkan prinsip diskriminasi yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant. Begitu pula dalam penerapan Doktrin Sishankamrata dalam konflik internal (Timor-Timur, Aceh dan Papua) yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah bahwa teori Keamanan Nasional dalam pemikiran tradisional (dengan penekanan pada state centric) seperti yang diimplementasikan dalam Perang Semesta dan Doktrin Sishankamrata tidak sejalan dengan hukum humaniter dan prinsip perang yang adil, baik prinsip jus ad helium maupun jus in bella. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Bosnia-Herzegovina dan konflik internal di Indonesia (Timor Timur, Aceh dan Papua).

---

Indonesian National Security Policy until today is still orienting through external threat and tends to ignore the existence of individual security. Considering that the existence of military invasion threat irom other countries since the end of Cold War had been reduced or even disappeared, but threat of National Security is occur from many other sectors outside military such as environment and social problem.

The implementation of SISHANKAMRATA Doctrine as a guideline in country defense causes acts against humanitarian law and just war principle.

The issue which want to be taken up in this research is Does SISHANKAMRATA Doctrine give protection for human security? How far the non-combatant issues occur within the total war?

To answer the main problems above, this research is using many thoughts pertaining National Security (Joseph S. Nye, Jr., HJ. Morgenthau) and Human Security (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) through Humanitarian Law and Just War (Michael Walzer, Liebe C. Greene) perspectives and using qualitative method in order to understand Indonesian National Security.

The result of this research shows that the implementation of total war in Bosnia- Herzegovina had made unclear discrimination principle which supposed to make separation between combatants with non-combatant. This also happened to the implementation of SIS TA Doctrine in internal conflict (East Timor, Aceh and Papua) in Indonesia which caused the occurrence of horizontal conflict within the society.

Theoretical implication in this research is that National Security Theory in traditional thought (emphasizing to state centric) as what had been implemented in Total War and SISHANKAMRATA Doctrine, were not the same with Humanitarian Law and Just War principle, in jus ad bellum principle or even in jus in bella, as what had been shown in Bosnia-Herzegovina case and internal conflict in Indonesia (East Timor, Aceh and Papua)."

"Pada konflik bersenjata, perlindungan penduduk sipil merupakan bagian terpenting dalam hukum humaniter internasional, terlebih lagi dengan adanya suatu fenomena baru dalam prakteknya, yaitu penggunaan penduduk sipil yang dijadikan human shield untuk menahan serangan lawan. Penerapan ini juga dikaitkan dengan kasus yang terdapat di ICTY mengenai praktek human shield ini. masalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang dianut oleh Indonesia juga menjadi permasalahan apakah termasuk dalam praktek penggunaan human shield atau bukan. Pengertian mengenai penduduk sipil dan perlindungan yang didapatkan terhadap penggunaan human shield yang terjadi pada kasus dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini.

---

In armed conflict, the protection of the civilians is an important part of international humanitarian law, especially with the existence of a new phenomenon in its practice, whic using the civilians as human shield to deter the opponent's attack. The application has also been associated with cases contained in the ICTY's practice of human shield therein. The Total Defence System problem which adopted by Indonesia is also a problem whether its practice is constitue of using human shields or not. The comprehension of the protection of civilians and the use of human shields in the case of the People's Total Defense System became the main discussion in this paper."

"Skripsi ini membahas tentang perubahan strategi pertahanan nasional Federasi Rusia berdasarkan dokumen Strategi Keamanan Nasional tahun 2009 dan Doktrin Militer 2010. Penulis menggunakan metode penulisan sejarah, dan untuk menganalisa skripsi ini penulis berusaha menjabarkan perubahan strategi pertahanan yang mengacu pada dua dokumen tersebut. Hasil analisa yang dilakukan oleh penulis dengan menerapkan teori geopolitik dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada menyatakan bahwa perubahan strategi pertahanan merupakan implementasi geopolitik Rusia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah membuat perubahan dalam strategi pertahanan nasionalnya.This paper aims to discuss the changes of the Russian Federation defense strategy based on the 2009 National Security Strategy (NSS) and the 2010 Military Doctrine documents. The author uses historical writing method and to analyze this paper, the author would like to describe the changes of the defense strategy that refer to two documents. After analyzing by connecting the problem with geopolitical theory, the result shows that the changes in defense strategy are part of the implementation of Russian geopolitics. This can be seen from some factors that caused the Russian goverment to make changes in its national defense strategy."

"Skripsi ini membahas tentang hubungan Indonesia dengan Australia ketika diberlakukannya The Agreement on Maintaining Security (AMS) pada tahun 1995-1999. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah diplomasi yang memfokuskan pada bidang pertahanan dan keamanan, khususnya tentang persetujuan keamanan yang dibuat oleh Indonesia dan Australia pada tahun 1995. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan sumber-sumber tertulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis yaitu ruang lingkup permasalahannya yang menjadikan The Agreement on Maintaining Security (AMS) sebagai fokus pembahasan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa AMS membuat hubungan kedua negara berada pada titik yang terdekat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Akan tetapi, ternyata AMS tidak dapat bertahan lama karena persetujuan ini berakhir pada tahun 1999. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa hasil temuan yang tidak menjadi perhatian khusus dari penelitian sebelumnya. Hasil-hasil temuan itu diantaranya proses negosiasi, respon dalam negeri dari kedua negara, serta implementasi dan dampaknya.

---

This thesis discusses the relationship between Indonesia and Australia on the implementation of the Agreement on Maintaining Security (AMS) in 1995-1999. This research is a research on history of diplomacy that focuses on the field of defense and security, especially regarding the security agreements made by Indonesia and Australia in 1995. The method used in this study is the historical method using written sources. The difference between this research and other similar studies is the scope of the problem which makes the Agreement on Maintaining Security (AMS) the focus of the discussion. The results of this study explain that AMS causes the relation between the two countries reached the closest point compared to the previous periods. However, it turned out that AMS could not last long because this agreement ended in 1999. In addition, in this study there were several findings that were not of particular concern from the previous researches. The findings include the negotiation process, the domestic responses from the two countries, also the implementation and impacts."

"Perkembangan tren global menjadikan isu keamanan nasional sebagai poros kepentingan di setiap negara. Keamanan nasional bukan saja berkaitan dengan ancaman militer, namun mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (UEA) merupakan dua negara yang telah memiliki hubungan erat dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang pertahanan. Berdasarkan teori sekuritisasi Buzan, konflik identitas, hegemoni kawasan, dan ancaman terorisme termasuk ke dalam ancaman terhadap komponen dari keamanan nasional, yakni the idea of the state, the physical base of the state, dan the institutional expression of the state. Melalui analisis Delphi, penulis mendapati bahwa terdapat 16 variabel yang berpengaruh terhadap keamanan nasional. Maka, perubahan status kerjasama industri pertahanan yang semula Business-to-Business (B2B) menjadi Government-to-Government (G2G) hadir sebagai isu yang menarik untuk dianalisa faktor dan dampaknya.

---

The development of global trends has made national security issues the axis of interest in every country. National security is not only related to military threats, but includes various aspect such as economics, political, and cultural. Indonesia and the United Arab Emirates (UEA) are two countries that have close relations by collaborating in various fields, one of which is in the defense sector. Based on Buzan’s securitization theory, identity conflict, regional hegemony, and threat of terrorism are included as threats to the components of national security, namely the idea of the state, the physical basis of the state, and the institutional expression of the state. Through a Delphi Method, the author finds out 16 variables that affect national security which will then provide conclusions on the impact of national security strategy policies that focus on defense industry agreements is the aim of this scientific work. So the change in the status of defense industry cooperation from Bussiness-to-bussiness (B2B) to Government-to-Government (G2G) appears as an interesting issue to analyse the factors and impacts."

"Teknologi yang berkembang sampai dengan saat ini dirasa begitu sangat cepat yang membuat semuanya menjadi sangat mudah, namun hal tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif yang cukup banyak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi adalah munculnya ancaman cyber bagi semua kalangan khususnya yang menggunakan teknologi internet. Salah satunya adalah deface yang bisa terjadi pada siapa saja bahkan pihak Pemerintah. Sudah banyak contoh kasus deface yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data utama adalah in depth interview lalu dilengkapi dengan documentation study dan participant observation. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan, semua hal tersebut sebagai bagian dari proses triangulasi. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana kondisi sistem keamanan Siber di Kementerian Pertahanan saat ini, lalu sistem keamanan Siber pada saat Website Kementerian Pertahanan terkena serangan deface pada tahun 2011, dan sistem keamanan cyber di Kementerian Pertahanan di masa mendatang dalam mencegah serangan cyber dalam mewujudkan Pertahanan Siber.

---

The technology that developed until now is felt so very fast that makes everything very easy, but it also has a lot of negative impacts on human life itself. The negative impact that occurs is the emergence of cyber threats for all people, especially those using internet technology. One of them is deface that can happen to anyone even the Government. There have been many examples of defensive cases that have occurred in Indonesia.

This research is a descriptive study with a qualitative approach, a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior from the phenomenon that occurs. The main data collection techniques are in depth interviews and then equipped with the documentation study and participant observation. Data analysis is carried out continuously from data collection to writing, all of these as part of the triangulation process.

From this research we will get an overview of how the current Cyber security system in the Ministry of Defense, then the Siber security system when the Ministry of Defense Website was hit by a deface attack in 2011, and cyber security systems in the Ministry of Defense in the future to prevent cyber attacks in creating Cyber ​​Security."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah yangditerapkan dalam pengaturan Paten, ketika suatu paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden. Kemampuan membangun serta mengembangkan teknologi pertahanan dan keamanan sangat penting, bila invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara akan mengakibatkan pemegang paten tidak dapat melaksanakan hak ekslusifnya, dan terdapat frasa proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, alasan pertimbangan dalam memutus jumlah imbalan yang wajar atas pelaksanaan paten oleh pemerintah menjadi problematika. Lebih lanjut penelitian yang berfokus memberikan perlindungan terhadap inventor dan/atau pemegang paten untuk invensi maupun paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena begitu pentingnya pemahaman terkait konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, serta alasan pertimbangan dalam memutuskan imbalan yang wajar kepada pemegang paten, maka penelitian yang bersifat doktrinal diarahkan untuk mencari pemecahan permasalahan dan memberikan pemahaman. Setelah melakukan penelitian pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, terdapat beberapa syarat bila pemerintah ingin melaksanakan paten berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, tidak dapat melaksanakan hak eksklusif bukan berarti menghilangkan hak karena pemegang paten tetap berhak untuk mengajukan gugatan atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atas paten miliknya. Selain itu terkait dengan imbalan yang wajar harus dilaksanakan dengan negosiasi hipotetis antara pemerintah dan pemegang paten.

---

This paper analyzes how the concept of government use of patent is applied in Patent regulations, when patents related to nation defense and security are implemented by the government through Presidential Regulations. The ability to build and develop defense and security technology becomes very important, when an invention related to national defense and security will result in the patent holder being unable to exercise his exclusive rights, and the phrases other processes and/or apparatus for the defense and security of the State. In further developments, the reasons for consideration in deciding the amount of reasonable remuneration for the government use of patent become problematic. Further research is focused on providing protection to inventors and/or patent holders for inventions and patents implemented by the government. Given the importance of understanding the concept of patent implementation by the government for patents related to defense and security of the state, as well as the reasons for consideration in deciding reasonable compensation to patent holders, doctrinal research is directed at finding solutions to problems and providing understanding. After conducting research on the government use of patent on patent rights related to national defense and security, there are several conditions if the government wants to implement patent rights related to national defense and security, cannot exercise exclusive rights does not mean eliminating rights because the patent holder still has the right to file a lawsuit for violations committed by the government on its patent rights. In addition, the provision of reasonable remuneration must be carried out through hypothetical negotiations between the government and the patent holder."