Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari Administrasi Perpajakan dituntut untuk dapat menyelenggarakan suatu sistem perpajakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "Segala Pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang." Sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok yang meliputi (i) kebijakan perpajakan (tax policy); (ii) undang-undang perpajakan (tax laws); dan (iii) administrasi perpajakan (tax administration). Ketiga unsur tersebut saling berkait dan menunjang satu sama lain bagi terselenggaranya pemungutan pajak.Administrasi perpajakan mempunyai peran penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil. Kebijakan perpajakan yang secara formal dirumuskan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan harus didukung oleh administrasi perpajakan yang baik. Administrasi perpajakan menentukan berhasil tidaknya sistem dan kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara.Suatu pemungutan pajak yang baik harus menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi wajib pajak. Untuk dapat memberikan sualu kepastian hukum, peraturan perpajakan harus mengatur secara jelas, tegas, dan tidak multi tafsir sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak. Dengan demikian sarana dan prosedur bagi suatu pemungutan pajak harus diatur dan dituangkan dalam peraturan perpajakan sehingga dapat mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.Tesis ini bertujuan unluk menganalisis tentang persyaratan bagi wajib pajak dalam negeri dari suatu negara mitra perjanjian untuk dapat menikmati treaty benefits sehubungan dengan penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti dari sumber-sumber penghasilan di Indonesia. Untuk dapal diterapkannya ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara-negara mitra perjanjian, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak daiam negeri dari negara mitra perjanjian untuk dapat menikmati treaty benefits (fasilitas PBB).Dalam pelaksanaannya, ketentuan P3B disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan treaty benefits tersebut dengan cara melakukan treaty shopping, yakni mendirikan Suatu conduit company di negara treaty partner. Ketentuan perpajakan Indonesia belum mengatur secara lengkap dan jelas persyaratan-persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pihak yang meminta treaty benefits tersebut, sehingga menimbulkan persengketaan antara wajib pajak dengan pihak fiskus. Untuk memberikan kepastian hukum, Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat suatu peraturan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.Dalam menganalisis pelaksanaan pemberian treaty benfits sehubungan dengan penghasilan bcmpa bunga, dividen dan royalti dari sumber-sumber penghasilan di Indonesia, penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Data dan temuan berupa informasi dan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan Iapangan, yakni wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut, dianalisis untuk memecahkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan.Berdasarkan teori dan pendapat para ahli perpajakan intemasional dapat disimpulkan bahwa pemberian treaty benefits dimaksud harus memenuhi persyaratan materiil berupa residency requirements dan beneficial ownership requirements. Sedangkan prosedur untuk mendapatkan treaty benefits dimaksud yang merupakan persyaratan formal atau administratif adalah dengan menyampaikan sertifikat yang diterbilkan oleh Competent Authority di negara mitra perjanjian yang menyatakan bahwa wajib pajak dimaksud berdomisili di negara mitra perjanjian dan merupakan beneficial owner dari penghasilan dimaksud.Sebagai upaya menciptakan sistem perpajakan yang baik dan memberikan kepastian hukum, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak memberikan pengaturan tentang persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang meminta treaty benefits berupa sertifikat yang diterbitkan oleh tax authority di negara domisilinya Sertifikat tersebut harus memberikan informasi mengenai dasar penetapan Status resident Wajib Pajak Dalam Negeri di negara mitra perjanjian dan merupakan beneficial owner dari penghasilan yang bersumber di Indonesia beserta informasi yang mendasarinya.

---

The Directorate General of Taxation as one of the element in tax administration are emphasized to run a taxes system based on Undang-Undang Dasar 1945 (highest regulation in Indonesia) article 23 point 2, that says "all taxes for country revenue are based on Undang-Undang (supreme regulation after the Undang-Undang Dasar 1945 in Indonesia)." The tax system in Indonesia consist of three main elements, which is (i) taxes policies; (ii) tax laws; and (iii) tax administration. All of this three elements are connected and working with synergy in collecting revenues for the country.

Tax administration play a significant roles in sustaining a succesfull tax policy. Tax policy that formally planned in Undang-Undang dan tax regulation need to be supported by excellent tax administration. Tax administration will defined whether the implementation of taxes system and tax policy in a country will be succed or not.

A good tax collection must ensure a certainty of law for the taxpayer. To do such thing, the tax regulation must be clear enough to reduce ambiguity in interpretation. This way, the procedure and tools for tax collection must be formally written in tax regulation so it can improve overall compliance level of the taxpayer and increase the revenues for the country.

The goals of this thesis is to analyze the requirements for resident taxpayer from a treaty partner to enjoy the treaty benelits from interests, dividends, and royalies revenue received from Indonesia. To implement the Double Taxation Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) between Indonesia and treaty partners, there are some requirements that must be met by the resident taxpayer.

In practice, the agreement are misused by parties with no rights to do so, they done it by conducting a treaty shopping, creating a conduit company in treaty partners."

"Banyaknya perusahaan yang menyediakan program kesejahteraan karyawan dalam konteks penelitian ini fringe benefits umumnya sebagai investasi pada karyawannya. Perusahaan memiliki kebijakan dalam menentukan bentuk dan jenis dari peneyediaan fringe benefits, sehingga variasi yang diciptakan membuat pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah dalam mengatur pemajakannya. Penelitian ini membahas mengenai pemajakan atas fringe benefits di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atas Pajak Penghasilan sebagai pengecualian Objek Pajak, dengan mengambil lesson learn dari Australia yang memiliki kebijakan terpisah dari Pajak Penghasilan disebut dengan Fringe Benefits Tax. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknis analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lesson learn yang dapat diambil dari kebijakan pajak di Australia adalah menciptakan metode valuasi secara sederhana sesuai dengan setiap jenis fringe benefits yang diberikan dengan mempertimbangkan faktor kondisi sosiologis Wajib Pajak di Indonesia dan mitigasi resiko. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatur pemajakan atas fringe benefits di Indonesia adalah dengan membuat sistem pembukuan secara individu yang terintegrasi melalui sistem pemerintahan seperti myGov di Australia dengan memasukan metode valuasi yang telah diciptakan sesuai dengan kondisi di Indonesia.

---

The number of companies that provide employee welfare programs in the context of this research, fringe benefits, are generally as investments in their employees. The company has a policy in determining the form and type of providing fringe benefits, so that the variations created have prompted the Indonesian government to take steps to regulate taxation. This research discusses the taxation of fringe benefits in Indonesia which is regulated in the Income Tax Law as an exception for tax objects, by taking lessons learned from Australia which has a separate policy from income tax called Fringe Benefits Tax. The methodology used in this research is a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this research shows that lessons learned that can be taken from tax policy in Australia are to create a simple valuation method according to each type of fringe benefits provided by considering the sociological conditions of taxpayers in Indonesia and risk mitigation. Steps that the government can take to regulate the taxation of fringe benefits in Indonesia is to create an integrated individual bookkeeping system through a government system such as myGov in Australia by incorporating a valuation method that has been created according to conditions in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai dapat ditolaknya suatu permohonan Mutual Agreement Procedure oleh Negara Mitra Tax Treaty yang tidak memiliki ketentuan corresponding adjustment atas sengketa cross border transfer pricing. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai kesesuaian interpretasi yang dilakukan Direktur Jendral Pajak atas perlakuan permohonan Mutual Agreement Procedure Negara mitra Tax Treaty yang tidak memiliki ketentuan corresponding adjustment atas sengketa cross border transfer pricing dengan peran dan fungsi Mutual Agreement Procedure itu sendiri di dalam Tax Treaty. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klausul dapat ditolaknya permohonan Mutual Agreement Procedure yang berkaitan dengan transfer pricing tidak sejalan dengan spirit dari Mutual Agreement Procedure dalam Tax Treaty itu sendiri yang seharusnya tetap menerima setiap permohonan Mutual Agreement Procedure apapun sengketanya.

---

This thesis examines the background Government of Indonesia issue the regulation regarding the possibility of application Mutual Agreement Procedure can be rejected if the tax treaty of both contracting states does not regulate about the provision of corresponding adjustment on cross border transfer pricing dispute. Besides that, this thesis also examines the suitability of interpretation which done by General Director of Taxes Indonesia on treatment of application Mutual Agreement Procedure from tax treaty countries which do not have the provision of corresponding adjustment in their convention on cross border transfer pricing dispute with the role and function of Mutual Agreement Procedure in their Tax Treaty. This research uses the qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result of this thesis shows that the application of Mutual Agreement Procedure which can be rejected by Indonesia does not in line with the main spirit of provision of Mutual Agreement Procedure itself in Tax Treaty. Application of Mutual Agreement Procedure should accept on every dispute because Tax Treaty does not limit the case which can be resolve by Mutual Agreement Procedure."

"Tesis ini membahas mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Kanada dalam membuat peraturan domestik tentang e-commerce. Disamping itu juga membahas tentang hak pemajakan (taxing right) yang dimiliki oleh Indonesia atas kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Research In Motion (RIM) sebuah perusahaan Kanada yang melakukan transaksi e-commerce di Indonesia dikaitkan dengan tax treaty antara kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian karya akhir ini adalah deskriptif analisis, pertama-tama penulis menguraikan definisi e- commerce, kemudian diuraikan aspek-aspek perpajakan dalam transaksi cross border e-commerce. Dan langkah yang terakhir diuraikan jenis-jenis dan karakteristik transaksi e-commerce. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku literatur, jurnal, paper, tax treaty, UU Perpajakan dan sebagainya. Hasil penelitian menyarankan agar pihak fiskus sebagai pihak pembuat peraturan, membuat aturan secara komprehensif tentang e-commerce sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Kanada dan memberikan pelatihan dengan pendekatan case law untuk membekali fiskus dalam menganalisa transaksi e- commerce agar hak pemajakan Indonesia atas penghasilan offshore e-commerce tidak hilang.

---

This thesis discusses about the steps that have been carried out by Indonesia and Canada in making domestic regulation of e-commerce. Besides, it also discusses about the rights of taxation (taxing rights) owned by Indonesia on business activities conducted by Research In Motion (RIM) a Canadian company that conduct e-commerce in Indonesia associated with the two countries's tax treaty.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis, the authors first describe the definitions of e-commerce, later described the tax aspects of cross border transactions of e-commerce. And the last step described the types and characteristics of e-commerce transactions. While data collecting technique used is through literature study (library research) by reading and studying a number of literary books, journals, papers, tax treaty, tax bill etc.

The research results suggest that the tax authorities as the regulator, making comprehensive rules about e-commerce as has been done by the Canadian state and provide training to case law approach to equip the tax authorities in analyzing e-commerce transactions for Indonesian taxing right on offshore e -commerce income is not lost."

"Tesis ini menganalisis dampak PER-24/PJ/2010 terhadap kepastian hukum dan apakah persyaratan administrasi PER-24/PJ/2010 ini telah memenuhi rasa keadilan dan didasari "good faith" sesuai pasal 31 ayat 1 Vienna Convention on the Law of Tax Treaties (VCLT) dan OECD Model. Hasilnya PER-24/PJ/2010 memberikan panduan administratif pemanfaatan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia, namun persyaratan administratif yang diatur di dalamnya dapat menghalangi pemanfaatan tax treaty oleh Wajib Pajak Luar Negeri di Indonesia sehingga "good faith" dalam pasal 31 VCLT tidak dapat terpenuhi. Proses pengadaan Surat Keterangan Domisili (SKD) memakan waktu karena berhubungan dengan otoritas pajak negara lain. PER-24/PJ/2010 hendaknya direvisi dengan menambahkan sanksi administrasi bagi yang tidak melampirkan SKD sesuai batas waktu yang dipersyaratkan.

---

This thesis analyzes the impact of Regulation No. PER-24/PJ/2010 on the legal certainty and services to tax payers and whether or not the administrative requirements of PER-24/PJ/2010 have fulfilled the principles of legal certainty, fulfilling the sense of fairness and are based on "good faith" pursuant to article 31 of Vienna Convention on the Law of Tax Treaties (VCLT) and OECD Model. The result are PER-24/PJ/2010 provides an administrative guideline to the utilization of Tax Treaty in Indonesia. However, the administrative requirements of PER-24/PJ/2010 may hamper the utilization of tax treaty by foreign tax payers in Indonesia, so that the definition of "good faith" as referred to in article 31 VCLT cannot be fulfilled. The process of procurement of Certificate of Domicile (COD) takes time since it relates with taxation authorities of other countries. PER-24/PJ/2010 should be revised by adding administrative penalty for those that fail to attach COD according to the time limit as required."

"

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah mengevaluasi proses perhitungan, pengisian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) yang dilaporkan oleh ekspatriat sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses evaluasi atas perhitungan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dijelaskan dengan membandingkan empat kasus SPT ekspatriat yang berbeda kondisi atau sumber penghasilannya. Berdasarkan hasil evaluasi, praktik perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan PPh telah sesuai dengan ketentuang perpajakan yang berlaku. Namun, masih terdapat praktik pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang belum sesuai, yaitu ada SPT Tahunan yang tidak dilengkapi dengan daftar harta dan/atau utang serta daftar susunan anggota keluarga. Walaupun dalam pengisian melalui sistem e-Filing dokumen SPT Tahunan tersebut diterima, namun ketidaklengkapkan ini tetap berpotensi untuk dianggap sebagai pelanggaran ketentuan oleh pemeriksa pajak.

---

The purpose of writing this internship report is to evaluate the process of calculating, filing, and reporting the Annual Income Tax Return reported by expatriates as Indonesian Tax Resident based on tax legislation that applies to individual taxpayers. The process of evaluating the calculation, filing, and reporting of the Annual Income Tax Return is explained by comparing four cases of expatriate’s Tax Return that have different conditions or sources of income obtained. Based on the evaluation result, it shows that the practice of calculation and reporting of the Annual Income Tax Returns are in accordance with applicable tax legislation. However, there are still some practices in filing the Annual Income Tax Return that are not in accordance with the applicable tax legislation, that is the absence of filing the list of assets and/or liabilities and list of family members. Although in filing out through e-Filing system the Tax Return document is accepted, but this incompleteness has the potential to be considered as a violation of tax legislation by the tax auditor.

"

"UMKM memberikan kontribusi pada PDB cukup besar namun dalam penerimaan pajak dari UMKM masih kecil. Penurunan tarif dimaksudkan dapat mendorong pelaku UMKM agar lebih berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan memperkuat basis data pelaku UMKM dalam sistem pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi dari PP Nomor 23/2018. Metode penelitian ini adalah postpositivist. Hasil penelitian ini diketahui bahwa formulasi Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi kriteria tahapan proses formulasi berdasarkan teori kebijakan Thomas R. Dye yakni identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan pengesahan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan telah melalui proses evaluasi oleh Badan Kebijakan Fiskal berdasarkan konsep perpajakan hingga mencapai tahap disahkan oleh Presiden.

---

SMEs contribution towards nation's GDP is quite significant however its contribution in tax revenues is still minor. Reduction in tariff is intended to encourage SMEs actor to play an active role in economic activities and strengthen the database of SMEs actor in the tax system. This study aims to analyze the formulation process of Government Regulation Number 23/2018. This research method is postpositivist.

The findings of this study are that the formulation of this Government Regulation has met the criteria for the formulation process based on Thomas R. Dyes policy theory of problem identification, agenda setting, policy formulation, and policy approval. The policy issued has been through an evaluation process by the Fiscal Policy Agency based on the concept of taxation until it reaches the stage authorized by the President."