Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa dekade terakhir, teknologi terus berkembang pesat. Dapat dikatakan bahwa semakin canggihnya perangkat, platform, dan aplikasi sebagai bagian dari teknologi telah memengaruhi cara berkomunikasi antar manusia, sebagaimana dikatakan oleh Marshall McLuhan di dalam Teori Determinisme Teknologi. Namun, meningkatnya akses internet dan teknologi informasi membuat orang semakin mudah mendapatkan informasi dan berpendapat secara bebas di depan umum tentang apa yang mereka pikirkan. Besarnya penetrasi internet di Indonesia membuat kasus perundungan siber di media sosial semakin marak terjadi. Tidak hanya masyarakat biasa, selebriti juga rentan menjadi korban perundungan siber. Di era digital ini, InsertLive muncul sebagai akun gosip seputar informasi selebriti dengan 797 ribu pengikut di Instagram. Namun, perkembangan teknologi ini telah memengaruhi cara pengguna media sosial bertindak dan mengekspresikan pendapatnya secara bebas melalui akun InsertLive yang telah mengarah kepada perundungan siber. Akun gosip seperti InsertLive kerap mengunggah foto dan merangkai judul serta caption yang mengandung unsur penghinaan, merendahkan martabat manusia, dan penggiringan opini sehingga mendorong netizen untuk memperolok melalui kolom komentar. Ucapan menghina yang dimaknai sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat merupakan kekeliruan yang menjadi sebuah paradoks di media siber.

---

The last few decades, technology continues to develop rapidly. It can be said that the increasingly sophisticated devices, platforms, and applications as part of technology has influenced the way of communication between people, as Marshall McLuhan said in the Theory of Technological Determinism. However, increasing internet access and information technology makes it easier for people to get information and freely express their opinions in public about what they think. The large internet penetration in Indonesia has made cyber bullying cases on social media more widespread. Not only ordinary people, celebrities are also vulnerable to becoming victims of cyber bullying. In this digital age, InsertLive emerged as a gossip account about celebrity information with 797 thousand followers on Instagram. However, the development of technology has influenced the way social media users act and express their opinions freely through an InsertLive account that has led to cyber bullying. Gossip accounts like InsertLive often upload photos and arrange titles and captions that contain elements of humiliation, degradation, and lead opinions so that they drive netizens to mock through comments. Humiliation which are interpreted as part of the right to freedom of speech is a fallacy that became a paradox in cyber media."

"Penulisan ini bertujuan untuk meneliti seruan freedom of speech dalam puisi berjudul Ikhtiyār karya AzzedineMihoubi yang merupakan seorang penyair dan mantan menteri Kebudayaan Aljazair tahun 2015-2019. Puisidigunakan sebagai media menyampaikan pendapat para demonstran sebagai salah satu bentuk kebebasanberpendapat. Akan tetapi seorang demonstran di Aljazair ditangkap sebagai tahanan politik setelah membacakanpuisinya yang berisi kritik kepada pemerintah. Melihat peristiwa penangkapan tersebut, puisi Ikhtiyār menjadimenarik untuk diteliti. Karena puisi tersebut dibuat oleh seorang penyair yang pernah menjabat di pemerintahan.Pemerintahan pada umumnya sering menerima krtik dari rakyatnya sebagai bentuk kebebasan berpendapat danMihoubi menunjukan dukungan atas kebebasan berpendapat melalui puisi Ikhtiyār. Penelitian ini dilakukandengan metode pendekatan kualitatif dan deskriptif berdasarkan teori retorika Arab atau balāgah dan teoriisotopi. Penelitian ini menemukan bahwa teori balāgah dan teori isotopi merupakan teori yang tepat untukmelihat seruan dan tema freedom of speech dalam puisi Ikhtiyār. Dalam puisi ini ditemukan banyak seruanfreedom of speech yang ditujukan kepada rakyat Aljazair. Selain ditemukan tema freedom of speech, puisi inijuga terdapat sub-tema perjuangan, persaudaraan setanah air dan musuh negara.

---

This writing aims to examine the call for freedom of speech in the poem entitled Ikhtiyār by Azzedine

Mihoubi who is a poet and former Minister of Culture of Algeria from 2015-2019. Poetry

used as a medium to convey the opinions of the demonstrators as a form of freedom

opinion. However, a demonstrator in Algeria was arrested as a political prisoner after reading

His poetry contains criticism of the government. Seeing the events of the arrest, Ikhtiyār's poetry became

interesting to research. Because the poem was written by a poet who had served in the government.

Governments in general often accept criticism from their people as a form of freedom of opinion and expression

Mihoubi shows support for freedom of expression through the poem Ikhtiyār. This research was conducted

with a qualitative and descriptive approach based on Arabic rhetoric theory or balāgah and theoretical

isotopy. This research finds that the balāgah theory and the isotopy theory are the right theories for

see the call and theme of freedom of speech in Ikhtiyār's poem. There are many exclamations in this poem

freedom of speech addressed to the people of Algeria. Apart from finding the theme of freedom of speech, this poem

There are also sub-themes of struggle, brotherhood in the country and enemies of the state."

"Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai belahan dunia telah memunculkan berbagai kejahatan baru yang dikenal dengan sebutan kejahatan siber (cyber crime). Dalam mengatasi kejahatan siber ini, berbagai negara membuat suatu aturan khusus yang mengatur tentang kejahatan ini yang disebut dengan hukum siber (cyber law). Atas dasar inilah, kemudian diundangkanlah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dalam pemanfaatan teknologi informasi ini. Akan tetapi, pada kenyataannya undang-undang ini sendiri memiliki beberapa kelemahan, khususnya berkaitan dengan rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dimana menurut berbagai kalangan, rumusan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat didalam ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut terlalu luas pengaturannya yang dapat menyebabkan terjadinya multitafsir terhadap rumusan penghinaan tersebut yang dapat membatasi kebebasan menyatakan pendapat di media internet dan jejaring sosial. Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut dapat menjadi masalah dilakukanlah penelitian ini. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa rumusan penghinaan yang dimaksud oleh undang-undang ini adalah penghinaan dalam arti formil. Bahwa pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE pada prinsipnya tidak menghalangi kebebasan berpendapat seseorang. Pembatasan yang terdapat didalam undangundang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak pribadi seseorang dari ancaman penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap dirinya.

---

The utilization of information technology, media, and communications have changed the behavior of both human society and civilization in globally. The rapid development of information technology in various parts of the world has led to the various new crime known as cyber crime. In order to overcome this cyber crime, many countries around the world make a apecial rules to regulating this cyber crimes that called cyber law. Based on this point, then the Indonesian goverment issued Law No. 11 Year 2008 of Information and Electronic Transaction, that aims to provide protection to the public society from abuse of technology in this utilization of the information technology. However, in reality this law itself has some drawbacks, especially related to the formulation of libel in the article 27 (3) of this ITE Act, which according to various groups, the terminology of libel that contained in the article 27 (3) of the ITE act is too broad that can cause the multiple interpretations of libel that may restrict the freedom of speech on the Internet and social networking media. Therefore, this research was conducted to see how far these provisions can be a problem. From the result of this research, it can be said that the libel that this act means is the libel per se. The article 27 (3) of the ITE Act, is in principle does not preclude a person freedom, the restrictions that contained in this legislation is aims to protect the personal and interest and the personal rights from the libel or defamation to itself."

"ABSTRAKJurnal ini membahas peran dan keunggulan citizen journalist di media NET TV dalam menyajikan berita kepada publik sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Kemunculan citizen journalism dipacu oleh teknologi dan iklim demokrasi di Indonesia yang semakin berkembang. Walaupun sempat dianggap memiliki sejumlah kekurangan, namun citizen journalist mampu membuktikan bahwa mereka juga dapat menyebarkan informasi yang bermanfaat kepada khalayak. Sebagai bentuk kebebasan berekpresi, jurnalis warga mampu mengangkat sisi penting dalam masyarakat yang tak diliput sebelumnya oleh media, memiliki beragam sudut pandang, lebih memahami konteks lokal di masyarakat serta memberi wawasan dan informasi kepada khalayak. Selain itu, jurnalis warga juga ikut menjadi agen perubahan, melengkapi pemberitaan di media tradisional dan menjadi pengawas berjalannya demokrasi di indonesia. Program NET Citizen Journalist menjadi wadah untuk memberdayakan warga yang ingin menyampaikan informasi yang ada di sekelilingnya. Jurnal ini berkontribusi untuk memahami pentingnya praktik citizen journalist dalam memberi wawasan dan informasi kepada publik melalui video berita yang mereka kirim ke redaksi NET Citizen Journalist.

---

ABSTRACTThis journal discusses the role and advantages of citizen journalist in NET TV in presenting the news to the public as a form of freedom of expression. The emergence of citizen journalism is spurred by the development of technology and democracy climate in Indonesia. Despite once considered to have some disadvantages, but the citizen journalists are able to prove that they can also disseminate useful information to the audiences. As a form of freedom of expression, citizen journalists are able to raise important sides in a society that is not covered by the media, have multiple angles, more understand the local context in society and provide insight and information to the public. In addition, citizen journalists also become agents of change, complementing the news in traditional media and becoming a watchdog of democracy in Indonesia. NET CJ becomes a medium to empower people who want to convey information around them. This journal contributes to understanding and supporting citizen journalist practice in providing insight and information to the public through the news video they send to the NET Citizen Journalist editor."

"Contents : The pursuit of privacy -- Freedom to express what? -- The genesis -- The new order -- Striking a balance -- Media misconduct -- Remedies -- Problems and prospects"

"Masalah mengenai kebebasan berbicara masih menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Bukan tanpa sebab, hal ini karena selalu bermunculannya kasus-kasus kebebasan berbicara dari waktu ke waktu, khususnya di Indonesia. Adanya ketidakjelasan batas-batas kebebasan berbicara menjadi faktornya. Di sini, ada indikasi bahwa batasan kebebasan berbicara diletakkan pada wilayah yang terlalu sempit. Hal tersebut didukung juga dengan berlakunya UU ITE yang masih kontroversial, yakni beberapa pasalnya dinilai masih bermasalah sehingga berpotensi untuk disalahgunakan. Selanjutnya, timbul pertanyaan, sejauh mana seharusnya batasan dari kebebasan berbicara tersebut, sehingga di satu sisi tidak dianggap terlalu sempit dan di lain sisi terlalu luas. Saya menggunakan dan mendukung pemikiran John Stuart Mill, khususnya harm principlesebagai batasan dari kebebasan berbicara, selanjutnya didukung oleh pemikiran Isaiah Berlin mengenai kebebasan negatif dan kebebasan positif, juga gagasannya tentang pluralisme. Dalam memperoleh data terkait, saya menerapkan metode ceteris paribus untuk memperoleh gagasan yang relevan tentang kebebasan berbicara. Selanjutnya, dari hasil pemilahan dengan metode ceteris paribus tersebut, saya kemudian menggunakan analisis filosofis sebagai metode analisisnya. Dari hasil analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa ada pendefinisian batas kebebasan berbicara yang terlalu sempit, sehingga hukum yang bermasalah, dalam hal ini UU ITE, menjadi faktor pendukungnya.

---

The issue of freedom of speech is still an unfinished debate. The reason is because there are always cases of freedom of speech appear from time to time, especially in Indonesia. The existence of unclear boundaries of freedom of speech is its factor. Here, there are indications that the freedom of speech is too limited. This is also supported by the enactment of the UU ITE (Electronic Information and Transactions Law) which is still controversial, in which several articles are considered problematic so that they have the potential to be misused. Moreover, there comes a question about the extent of the limitation of freedom of speech should be, so that on the one hand it is not considered too limited and on the other hand it is too broad. I used and support John Stuart Mill's way of thinking, especially the harm principle as a limitation of freedom of speech, which further supported by Isaiah Berlin's opinion on negative freedom and positive freedom, as well as the idea of pluralism. To obtain the related data, I used the ceteris paribus method to obtain relevant ideas about freedom of speech. Furthermore, from the results of the sorting with the ceteris paribus method, then I used philosophical analysis as the analysis method. From the results of the analysis, I concluded that the definition of freedom of speech limitation is too limited in which the UU ITE, as the problematic law, becomes its supporting factor."

"Permainan video telah menjadi temuan yang mempengaruhi kultur kekinian dan tak bisa diabaikan. Perkembangan permainan video yang semakin realistis dalam menggambarkan realitas dan interaktif menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan seperti terhambatnya perkembangan anak-anak dan paparan terhadap konten dewasa sebelum waktunya mempengaruhi anak-anak, yang di mana banyak permainan-permainan video tersebut sejatinya dipasarkan untuk kaum dewasa, ketimbang anak-anak. Untuk melindungi anak-anak dari dampaknya permainan video game yang memiliki konten dewasa, pemerintah melakukan pelbagai cara, terutama cara yang koersif seperti mengundangkan produk hukum tertentu, yang di mana tidak jarang tidak tepat sasaran dan mempengaruhi para pelaku industri permainan video, di mana ruangan untuk kebebasan berekpresi melalui permainan yang mereka buat dibatasi.Upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan negara dalam melindungi anak di bawah umur dari dampak negatif permainan video tidak harus selalu dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, namun dengan menggunakan sistem klasifikasi yang dikelola oleh organisasi otonom yang didekasikan khusus dalam ranah ini, yang di mana akan diikuti oleh para pelaku usaha. Metode ini juga merupakan metode yang mungkin digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan pelaku usaha tanpa perlu menciptakan rintangan yang dapat dieliminasi.

---

Video game has become an invention that shapes modern culture that cannot be ignored. As video game becoming more realistic in depicting elements that are close to its real-life counterpart and real-time interactivity come a great cost. These costs follow such as disruption of minor’s development and early exposures of materials that are only befitting for adults, as in fact many of video games that are available commercially meant to be sold to mature audience, instead of minor. In protecting minors from negative effect of mature-rated video game, there are attempts taken by the State, especially coercive measure via enactment of laws, which many of them are inaccurate and harm the interest of video game companies, especially their right of express themselves freely through their works, which important to create variation of video game that is available in the market. Attempts to serve the state interest is not always limited to enactment of legal instrument, such as rating system, operated by autonomous institution that will be complied by video game companies, as this is one of the feasible method to be pursued to regulate video game industry that serve interest of most stakeholders, namely government and video game industry as a whole without putting any parties at unnecessary obstacles."