Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang - undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan yayasan dari modal dan kegiatan usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan sosial, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.Dalam perkembangannya, terdapat kegiatan usaha yang mencari keuntungan, berlindung dibalik nama yayasan yang bertujuan unluk kepentingan umum atau kepentingan sosial. Akibatnya sulit membedakan yayasan mana yang bertujuan sosial dan yang mana yang bukan bertujuan sosial.Dengan adanya perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 menjadi undang- undang nomor 10 tahun 1994 dan terakhir diubah menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2000, maka tidak lagi mengatur penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Dengan demikian, jika yayasan mempunyai selisih Iebih atau keuntungan yang diperoleh dari penghasilan yang merupakan objek pajak setelah dikurangi biaya yang diperkenankan akan dikenakan pajak penghasilan.Dengan adanya perubahan tersebut, mengarahkan penulis untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada yayasan. Yayasan sebagai suatu Iembaga sekaligus salah satu bentuk usaha, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan satu dengan usaha lainnya. Perlunya perencanaan perpajakan bagi yayasan merupakan suatu usaha meminimalisasi pembayaran pajak sesuai dan diperbolehkan undang-undang perpajakan atau dengan cara penghematan pajak dengan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang lebih dikenal dengan tax avoidance.Dengan kondisi demikian, yayasan sebagai salah satu bentuk usaha yang mempunyai kewajiban perpajakan sama dengan badan usaha lainnya memerlukan suatu perencanaan yang memungkinkannya dapat mengelola pajak (tax planning) yang tepat, dimana badan usaha dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan pada akhirnya dapat mengendalikan kewajiban perpajakan secara tepat dan benar.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan perencanaan perpajakan (tax planning) Yayasan UQ, keterkaitan antara perencanaan perpajakan Yayasan UQ dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang selanjutnya dengan perencanaan perpajakan tersebut, diperoleh beban pajak minimal sehingga tercapai tujuan Yayasan.Penelitian ini menggunakan berbagai Iandasan teoritis sebagai dasar untuk melakukan analisis, diantaranya konsep-konsep yang berkaitan dengan perencanaan manajemen dan perencanaan pajak, konsep tentang motivasi dilakukannya perencanaan pajak, serta tahap-tahap perencanaan pajak sampai dengan tekhnik dan praktek dalam melakukan perencanaan pajak.Dari hasil analisis diketahui bahwa Yayasan UQ telah melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak yang telah berjalan ini perlu ditingkatkan lagi mengingat sumber dana pada tahun 2005 dan 2006 berbeda. Pada tahun 2005 terdapat sumber pendapatan yang tidak dapat dikenakan pajak sedangkan pada tahun 2006 telah dimulai adanya usaha dari suatu kegiatan yang tentu saja selisih lebih dari kegiatan ini akan dikenakan pajak.

---

Law number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of foundation from capital and operational activities that are solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object.

In its development, there are some activities that have benefit which namely foundation, as for public interest or for social. lt?s caused difficult to difference which foundation is For social and which one is not.

The change of law number 7 of 1983 on income tax to law number 10 of 1994 and lastly amendet to law number 17 of 2000, so not longer arrange the income exempted from the tax object. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being deducted by he allowable cost, be subject to income tax.

With this changing, aimed writer to discuss the problem which related to tax planning in foundation. Foundation as a foundation and corporate, have a right and tax duty with others. The important of tax planning for Foundation is minimum effort of tax payment to complie with the tax law or by retrenchment tax by an activity to reduced tax liability by use a way a laws and regulation which known as tax avoidance.

With this condition, foundation as a coorporate has the same tax duty with the others needs a planning which can plan the the tax in the right way where the corporate can plan, implement, evaluate and lastly control tax duty in the right way.

The objective of this survey is to illustrate the tax planning realization of Yayasan UQ, the relate between UQ tax planning, laws and tax regulation which than with the tax planning can take minimum tax cost and the objective of foundation can be reach.

This survey use some theory as basic analisis, they are some concept that related with tax manajemen and tax planning, the motivation concept for tax planning, tax planning steps and tax planning technique and practice.

Analisis result of the survey that Yayasan UQ found have done tax planning. The tax planning must be developed remembered source fund in 2005 and 2006 is different. In 2005 there are source fund that can be taxable while in 2006 there will begin a business from an activity and the surplus of the activity will be taxable."

"The government's vision of taxes--a spirit of encouraging an increase in revenue from the sector of taxes--will of course give significant influence on any corporate taxpayer in fulfilling its tax obligations. It is particularly because the corporate taxpayer will certainly aim at the interests in its income (operating profit) and smooth corporate cash flow that will eventually be accounted for to the company owner.Law Number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of a foundation from capital and operational activities that are 'solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object. By amendment to Law Number 7 of 1983 on Income Tax, lastly amended to become Law Number 17 of 2000, the income exempted from the Tax Objects is no longer regulated. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being a tax object, the surplus or profit will, after being deducted by the allowable cost, be subject to Income Tax.The subject matter of this survey is how the tax planning in the XYZ Foundation is realized. Has the Tax Planning complied with the tax regulations, and can the tax planning reach the foundation's objectives?The objectives of this Survey are to illustrate and describe the realization of the tax planning in the XYZ Foundation, analyze and explain the realization results of the tax planning complying with the tax regulations as well as to explain and describe steps in an effort to improve the future tax planning in reaching the foundation's objectives.The methodology of survey adopted in this thesis writing is a descriptive method of analysis with data collection techniques in the form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative by nature.From the analysis results, it is found that the tax planning in the XY'Z Foundation has applied a tax regulation governing use of surplus fund for facilities and infrastructure to avoid any tax rate and imposition. Apart from being able to avoid the imposition of a high tax rate, the method can also maximize the fiscal cost by depreciation so that the Foundation's taxable income is subject only to a lowest tax rate, that is 10%. All tax obligations as a form of tax planning have been performed. It is to anticipate and cope with administrative requirements in tax obligations.A conclusion drawn from this survey is that the realization of the tax planning, tax obligations and tax control of the XYZ Foundation can reduce tax obligations. This is evident from the small taxable income and the optimum use of surplus fund for facilities and infrastructure not harming the foundation's cash flow so as to support the achievement of objectives.A recommendation-given by the survey is that it is necessary to improve human resources within the XYZ Foundation in order that the future tax planning will be more effective and will continuously keep up with the ever-changing tax regulations."

"Pelaksanaan pembangunan nasional sebagai proyek besar jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit, sektor perpajakan yang dewasa ini menjadi primadona, telah memberikan kontribusi yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejalan dengan itu pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak mempunyai tugas berat dalam mencapai target dan yang telah ditetapkan pernerintah. Upaya ini dilakukan melalui jaringan Wajib Pajak baru dan intensifikasi perpajakan pada segala bidang. Di lain pihak perusahaan sebagai salah satu Wajib Pajak yang tujuannya meningkatkan nilai perusahaan akan berusaha menekan biaya pajak serendah mungldn. Dengan demikian perusahaan akan menyusun suatu Tax Planning yang baik sebagai upaya legal until meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar baik sebelum maupun sesudah. Di dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi masalah pada besarnya pajak yang harus dibayar sesudah pemeriksaan dengan melihat seberapa besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan. Tujuan yang bendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa dengan tax planning yang baik akan dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan serta menjelaskan kriteria kriteria yang menentukan baiknya suatu tax planning. Pelaksanaan tax planning pada kenyataannya berkaitan dengan ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan, pelaksanaan kewajiban pembukuan dan faktor pendukungnya, serta perencanaan teknik-teknik tax planning yang telah dijalankan Wajib Pajak. Sejalan dengan hal tersebut haruslah diperhatikan faktorfaktor seperti fakta yang relevan, faktor pajak dan faktor bukan pajak. Untuk melihat hubungan tax planning beserta kriteria-kriteria yang menentukan baiknya suatu tax planning dengan besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan, maka diperlukan data-data yang disampel secara random dari kantor pajak serta wawancara dengan 30 wajib pajak responden. Dari hasil penelitian di temukan adanya hubungan negatif antara tax planning beserta kriteria-kriteria yang menentukan baiknya suatu tax planning dengan besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan. Dalam pelaksanaan tax planning disarankan agar memperhatikan 3 prinsip dasar yakni tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk dialog dan harus didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup. Dan pada akhirnya suatu tax planning hanya akan diiaksanakan jika memang secara cost dan benefits menguntungkan. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pajak bagi Yayasan Pendidikan “A”. Analisis menggunakan teori manajemen pajak, yang terdiri dari analisis perencanaan pajak (tax planning), kewajiban pelaksanaan pajak (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control) yang telah dilaksanakan oleh yayasan. Selain itu, tesis ini juga menganalisis masalah dalam implementasi perencanaan pajak yayasan, serta memberikan rekomendasi untuk perencanaan pajak yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik thematic analysis terhadap hasil analisis dokumentasi dan wawancara kepada Yayasan Pendidikan “A”, DJP, dan Konsultan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan masih kurangnya perencanaan pajak yang dilakukan Yayasan Pendidikan “A”, yang mana hal ini mengakibatkan besarnya beban pajak terutang yayasan. Maka dari itu, diperlukan upaya perencanaan pajak yang baik dengan memanfaatkan fasilitas pajak dan peluang pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada Yayasan Pendidikan “A” khususnya bagian akuntansi dan keuangan dengan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

---

This study evaluates tax planning for the "A" Education Foundation. The analysis uses tax management theory, which consists of tax planning, tax implementation, and tax control which the foundation has implemented. In addition, this thesis also analyzes problems in the implementation of foundation tax planning and provides recommendations for better tax planning. This study uses descriptive qualitative analysis with thematic analysis on the results of documentation analysis and interviews with the "A" Education Foundation, DGT, and Tax Consultants. The results of this study indicate that there is still a lack of tax planning carried out by the "A" Education Foundation, which has resulted in a large tax burden owned by the foundation. Therefore, good tax planning efforts are needed by utilizing tax facilities and tax opportunities in accordance with applicable tax regulations. In addition, it is necessary to increase human resources capacity at the "A" Education Foundation, especially the accounting and finance division with knowledge in the field of taxation."

"Dewasa ini, aktivitas usaha yayasan sangat beraneka ragam tetapi salah satunya yang menonjol adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Di bidang nernaiakan, vavasan sebagai salah satu bentuk organisasi yang mempunyai kedudukan sama dengan unit ekonomi lainnya. Persamaan kedudukan ini terlihat dalam TJU Pajak baru, yang rnulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, antara lain : pada umumnya telah berubah identitas yayasan saat ini, yaitu tadinya berorientasi pada kepentingan umum atau sosial menjadi aktivitas bisnis untuk kepentingan komersial, dan selama ini tidak didukung dengan penyelenggaraan pembukuan secara teratur dan transparan serta taat azas sesuai UU Pajak, serta adanya pihak tertentu yang memanfaatkan atau menumpang nama yayasan dengan tujuan menghindari pajak yang seharusnya.disetor ke kas negara. Oleh karena itu perlu suatu tindakan perencanaan perpajakan bagi yayasan pendidikan agar dapat meminimalkan jumlah pajak terutang secara legal. Permasalahan yang ditemui adalah : (a) bagaimana persepsi Wajib Pajak (WP) yayasan pendidikan di Surabaya terhadap implementasi perencanaan perpajakan, dan (b) apakah WP Yayasan Pendidikan di Surabaya telah mengimplementasikan perencanaan perpajakan sebagai upaya legal dalam rangka meminimalkan jumlah pajak terutang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris deskriptif yang bersifat eksploratif. Dalam penelitian ini menggunakan variabel mandiri yaitu persepsi, tanpa menghubungkan dengan variabel lainnya. variabel ini dijabarkan ke dalam 30 butir pemyataan yang terbagi dalam 3 faktor, yang diajukan kepada 40 responden yang telah terdaftar di 6 KPP Surabaya, yang ditetapkan dengan Metode Non Probability Sampling, khususnya Quota Sampling, dan ternyata hanya 30 kuesioner yang diterima untuk layak diuji. Jawaban dari responden kemudian diukur dengan menggunakan teknik Skala Likert. Dari hasil analisis, diketahui bahwa persepsi WP Yayasan Pendidikan di Surabaya terhadap implementasi perencanaan perpajakan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor tarif pajak, ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku dan kebijaksanaan yayasan. Ternyata sekitar 80 % responden menyatakan setuju bila implementasi perencanaan perpajakan benar-benar dijalankan dan sisanya menyatakan tidak setuju. Walau 80 % responden menyatakan setuju, tetapi sekitar 80 % responden menyatakan belum mengimplementasikan perencanaan perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan sisanya menyatakan telah mengimplementasikan perencanaan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh belum sepenuhnya pemahaman WP Yayasan Pendidikan terhadap UU Pajak, tidak tahunya terhadap teknik perencanaan perpajakan, tidak didukung dengan pegawai yang khusus menangani pajak serta tidak adanya dukungan dari pengurus yayasan. Untuk itu perlu peran serta dari aparat pajak khususnya Kantor Penyuluhan Pajak untuk secara lebih intensif memberikcan penyuluhan atau penyebar luasan informasi perpjakan yang baru terutama berkaitan dengan yayasan pendidikan sehingga mereka diharapkan bisa menjadi lebih memahami ketentuan UU Pajak dan bisa menjalankan teknik perencanaan perpajakan dengan baik. Hal ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyelenggaraan pembukuan secara teratur dan transparan serta taat azas sesuai UU Pajak."

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"ABSTRAKPT.Z perusahaan jasa memiliki aktivitas usaha yang berkaitan dengan payrollservices. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan utamanya dilakukanmelalui withholding tax system atau potong pungut. Penelitian akan menelitiefektivitas dan akseptabilitas perencanaan pajak melalui withholding tax atas PPh21 dan PPh 23. Alternatif yang tersedia adalah PPh 21 dipotong atas gaji kotordan atas gaji bersih. Sementara pembebasan pemotongan PPh 23 lebih kepadakemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas yang disediakan undang-undang.Efektivitas perencanaan pajak PT.Z diukur menggunakan indikator likuiditas danbeban pajak. Penelitian ini juga akan menganalisis akseptabilitas perencanaanpajak. Ukuran akseptabilitas ini adalah dapat diterima baik oleh otoritas pajakyang berarti tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitianbersifat kualitatif deskriptif dengan menganalisis data perusahaan dan pendapatdari pihak konsultan pajak, pihak otoritas pajak serta akademisi perpajakan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PT.Z sudah efektif danacceptable dengan likuiditas yang meningkat dan beban pajak lebih kecil, tidakbertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku dan didukung pembukuandan bukti-bukti. Namun ada risiko bisnis menyangkut jumlah pajak yang ditagihke pengguna jasa dengan jumlah yang dibayar ke kas negara tidak sama. Untukmeningkatkan efektivitas, pengajuan fasilitas pembebasan pemotongan PPh 23diajukan lebih awal. Sementara meningkatkan akseptabilitas, PT.Z perlumenyusun kontrak yang mengikat antara PT.Z dengan pengguna jasa menyangkutklausul gross up PPh 21 lebih baik menggunakan istilah tunjangan pajak.

---

ABSTRACTPT.Z as a service company has business activities that are closely related topayroll services. The settlement of income tax in the current year is mainly donethrough the withholding tax system, ie authorizing third parties to deduct andcollect taxable taxes.The reserch will examine the effectiveness of tax planning through withholdingtax on PPh 21 and PPh 23. The available alternative is PPh 21 deducted ongross salary and nett salary. While the withholding of Income Tax 23 is more tothe company's ability to utilize the facilities provided by the law. Measuring theeffectiveness of tax planning, the authors use liquidity indicators and tax burden.The research will analyze the acceptability of tax planning. The indicator of thisacceptability is acceptable by both parties, tax authorities and tax payer whichmeans that it fit with the applicable taxation rules.This research is qualitative descriptive by analyzing company data and opinionsfrom the tax consultant, the tax authorities and academics in the field of taxation.The results showed that PT.Z tax planning has been effective and acceptable,with increasing liquidity indicator and smaller tax burden, not contradictory toapplicable taxation rules and supported by bookkeeping and evidences.There is abusiness risk with relating of the difference Suggestion of increasingeffectiveness, applying for facility of exemption of withholding of Income Tax 23is proposed earlier. Meanwhile, to improve acceptability, PT.Z needs to prepareeditorial contracts binding between PT.Z and service users regarding the termsof gross up of PPh 21 by using tax allowance."

"PT X sebagai sebuah perusahaan outsourcing berusaha mencapai efisiensi biaya dengan cara mengevaluasi beban pembayaran pajaknya untuk melalui perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang diterapkan PT X dalam upaya untuk efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan, menganalisis manfaat dari perencanaan pajak, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat perencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT X menerapkan perencanaan pajak eksternal yaitu perencanaan pajak dengan jasa konsultan, terdapat manfaat setelah perencanaan pajak diterapkan dari segi biaya yaitu dapat meminimalkan beban pajak dan dari segi administrasi yaitu dapat melakukan penghematan waktu.

---

PT X as an outsourcing company strives to achieve cost efficiency by evaluating its tax burden through tax planning. This study aims to analyze the tax planning that applied by PT X in an effort to efficiently Corporate Income Tax Burden. The research used a qualitative approach. In addition, the data collection techniques used were in depth interviews, documentation and literature research. The results of this study indicate that PT X applying external tax planning which is tax planning with consultant services. There are benefits after tax planning is applied in terms of cost that is to minimize the tax burden and in terms of administration that can make time savings."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi.Sampel penelitian ini adalah 67 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2010-2011 dengan total observasi sebanyak 134 perusahaan industri manufaktur. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil pengujian model pertama menunjukkan pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil kedua dengan menambah variabel corporate governance sebagai variabel pengendali kepemilikan institusi dan komisaris independen hasilnya masih sama yaitu perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusi dan komposisi komisaris independen secara bersama-sama dapat memoderasi (khususnya melemahkan) hubungan positif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan.Hasil keempat a dan keempat b menujukkan komponen perencanaan pajak yaitu beda tetap berpengaruh positif, beda waktu berpengaruh negatif.

---

This study examines and analyzes The Implication of Tax Planning toFirm Value. The sample of this study were 67 manufacture companies listed in the Indonesian Stock Exchange in 2010-2011 with total observation is 134 companies.

This study is quantitative research. The first model result shows that the implication negativeof tax planning tofirm value. Second model shows with adding corporate governance as a control variable that the result is the implication negative of tax planning to firm value. Thirdmodel, resultin this research is corporate governance as a moderation (especially weaken) the positive relation between tax planning and firm value. The last result four (a) and four (b) shows that tax permanent difference has significant positive, tax temporary difference has significant negative."

"Monetary crisis on mid 97 in Indonesia have evolved to multidimentional crisis becoming a a dark beginning for economic and business in Indonesia. Now, eventhough Indonesia has recovered bit by bit but the effect of the crisis still impacting on Indonesia economic many companies suffer from financial loss and many companies also go in bankruptcy. Meanwhile, it's a company obligation to pay tax and our duty as a good citizen for developing our country economic.These matters often became a dilemma for a company, especially for a company in recovery and reorganizing state. Because of these matters, we need tax planning to minimize tax that have to pay company has to pay , but all of that have to be under tax regulation.

The purpose of this thesis are to explain about tax planning for taxpayer using regulation abot right of the taxpayer, which is handled by regulations. Because this thesis using case study of PT X, so we only observed tax planning action of PT X such as : revaluation of fixed assets and import tax-free according to PPh article 22. Beside that the purpose are to analyze PT X Tax Planning whether in the tax regulation or not and analyzing the tax saving of PT X by using PT X right as a taxpayer.

The type of research we use in this thesis are descriptive analytic with data gathering such as field research and library research which is from literature books, magazine, journal, tax regulation, ministerial regulation, letter of taxation directory general and intents interview under strictly guidance with auditor of company PT X, Tax Consultant, Tax Authority, and scholars.

Some research finding are ; (1)Tax planning from PT X using tax free PPh article 22 and revaluation of fixed assets are the right of PT X as a taxpayer, (2) Tax planning mechanism iifom PT X still under the tax regulation, because it isn?t violating the tax regulation, (3) Income tax saving from PT X, using taxpayer right such as import tax free PPh article 22 and revaluation of fixed assets causing a good significan result. With import tax Hee PPh article 22, PT X has made good efficiency of cash How and time value of money. By using outgoing fund in investment, PT X will gain retum for the investments. Revaluation of Fixed assets is very efficient for optimizing loss carry-forward, avoiding the PPh article 25 (board). Besides, in the future PT X can charge the depreciation cost from the fixed assets reevaluating so can decreased the total debt.

From the explanation above, the recommendation for PT X is the company has to increased the understanding about taxation regulation due to tax planning, and follow up with all changes, So PT X could find a good opportunity from tax planning and PT X could gain tax saving. In the other side, Goverment has also increased the competency of appraisal and giving import tax free PPh article 22 selectively."