Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2007 masih mengandung defisit yang cukup besar, sehingga target penerimaan pajak harus bisa dicapai agar defisit tersebut tidak meningkat lebih besar Iagi. Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya agar jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RAPBN, dan tentunya upaya tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara umum, upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah meliputi intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak.Uraian yang dikemukakan tersebut di atas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatan penerimaan pajak, namun bagi dunia usaha khususnya perusahaan sebagai Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih usahanya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan pembayaran pajak. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.Untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dengan baik dan benar agar tidak terjadi pemborosan sumber dana yang tidak perlu karena sanksi perpajakan, maka Wajib Pajak harus mengatur kewajiban perpajakannya secara sistematis yang meliputi: perencanaan, pengorganisasi an, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang paling efisien. Upaya tersebut merupakan tax management, juga sering disebut dengan istilah tax planning, yang dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu untuk mengimplementasikan fungsi manajemen secara umum agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan.Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menguraikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh manajemen dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan dan menjelaskan secara teoritis upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak perusahaan secara balk dan benar melalui analisis data-data yang relevan, sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi Iapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa pada tahun-tahun pajak sebelumitahun 2005, PT. Harapan Hibrida Kalbar ("Perusahaan") belum melakukan langkah-Iangkah perencanaan pajak dengan baik. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan pajak oleh Fiskus menunjukkan adanya kewajiban pajak yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi-sanksi perpajakan, yang seharusnya tidak perlu terjadi dan sanksi ini tentunya sangat membebani perusahaan.Sejak tahun 2006 perusahaan telah menunjuk Konsultan Pajak untuk melakukan penelaahan terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan perusahaan baik tahun pajak yang Ialu maupun tahun pajak yang sedang berjalan. Perusahaan akan melakukan pembetulan terhadap perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan hasil penelaahan tersebut.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada tahun-tahun sebelum tahun pajak 2006 perencanaan pajak dilaksanakan masih bersifat insidentil dan dilakukan dalam kerangka mengatasi masalah yang timbul serta belum dilakukan secara terencana dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan secara terpadu. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar penyusunan perencanaan usaha iangka pendek dan jangka panjang perusahaan mencakup didalamnya perencanaan pajak perusahaan, sehingga perencanaan pajak menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen perusahaan.

---

The draft of State Revenues and Expenditures Budget ("RAPBN?) 2007 is bearing significant deficit; therefore, tax revenues target must be achieved to avoid larger deficit. ln achieving the target, the Directorate General of Taxes continues to put efforts to collect the taxes as budgeted in RAPBN, within the tax law framework. in general, the efforts consist of intensification of tax collection and increasing of the number of tax payers extensively.

The above mentioned measures are the government's effort to increase tax collection, but from tax payers point of view, especially the company as one the tax payer, the tax imposed is an expense that reducing their net income. Therefore, there is a different point of view between government and tax payers in relation to tax collection, whereas government has to collect bigger tax to finance the expenditures of the country, and tax payers are trying to manage the tax payment efficiently as legally acceptable.

In order to comply to existing tax regulation and to avoid tax penalty, the tax payer shall arrange its tax compliance systematically, including planning, organizing, actuating, and controlling of the taxes. The arrangement is called tax management, also known as tax planning; that is to implement the management function in general in order to achieve effectiveness and efficiency in tax compliance.

The defined problem in this research is how the tax planning should be applied by the management in order to improve the financial performance of the company. The objective of the research is to describe the effort that has been taken by the company to fulfill its tax obligation and to explain theoretically, the efforts that could be taken by the company through analysis of the revelant data, so tax planning can be carried out and the company objective could be achieved properly.

The research methodology of this thesis is descriptive analysis, by using library and held research as data collection technique. The collected data will be analyzed qualitatively. Based on data analysis, PT. Harapan Hibrida Kalbar (?The company") did not perform proper tax planning for the years before 2005. The tax audit conducted by tax officer showed that the company has not fully comply with the tax regulations, therefore tax penalty is imposed, which should not be happened. This penalty put significant financial burden to the company.

In 2006, the company has appointed tax consultant to review the tax obligation for current and previous years. The company will correct the tax calculation, payment and reporting, in order to adjust to the tax review.

The conclusion of this research is that the company's tax planning before year 2006 is incidental in nature, and just to solve the problems when they incurred and did not integrate with the short term and long term planning of the company. The recommendation of this research is that the company's short term and long term business plan should be embedded tax planning; thereby, the tax planning will be become the task that shoud be handled by all of the company's personnel."

"Penelitian ini membahas mengenai perencanaan pajak terkait revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. ABC sebagai perusahaan manufaktur dan PT. XYZ sebagai perusahaan kelapa sawit. Kedua perusahaan tersebut memanfaatkan fasilitas berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil revaluasi di atas nilai buku fiskal sebesar 6 . Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perencanaan pajak pada PT. ABC dan PT. XYZ serta membandingkan efektivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh kedua perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu kedua perusahaan memperoleh benefit berupa tax saving, namun perencanaan pajak PT. ABC sebagai perusahaan manufaktur lebih efektif dan memberi manfaat lebih besar.

---

This study examines about tax planning related to fixed assets revaluation carried out by PT. ABC as a manufacture company and PT. XYZ as a palm oil company. Both of the companies are utilizing the reduction of income tax rate facility on the excess of fixed assets revaluation value over fiscal book value as of 6 . The purpose of this study is to analyze the tax planning in PT. ABC and PT. XYZ as well and to compare the effectiveness of tax planning by PT. ABC PT. YXZ. This study uses qualitative reasearch method. The result of this study is both copanies obtain the benefit such as tax saving, but PT. ABC rsquo s tax planning is more effective and get more benefit than PT. XYZ."

"Produk kelapa sawit digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap hari, perusahaan-perusahaan terus mencari cara agar semakin meningkatkan produksinya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperluas lahan perkebunan. Tetapi hal tersebut juga menimbulkan eksternalitas negatif. Untuk mengendalikan hal tersebut, maka pajak digunakan sebagai instrumen dan pajak yang digunakan adalah PBB Perkebunan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan alternatif kebijakan PBB Perkebunan yang dapat dibuat untuk mengendalikan serta mencegah eksternalitas negatif akibat dari pembukaan lahan perkebunan.

---

Palm oil products are widely used in various aspects of community life. Every day, companies are constantly looking for ways to further increase production. One way to do is to expand oul palm plantation in Indonesia. But in fact it can also make negative externalities for environment and to control this, tax as one of fiscal instrument can be used, and the tax is land and building tax of plantation. Purpose of this study was to find alternative land and building tax of plantation policies what can be created to control the negative externalities as well as preventing of opening the oil palm plantation and restrain the negative externalities that existed. "

"ABSTRAKPT.Z perusahaan jasa memiliki aktivitas usaha yang berkaitan dengan payrollservices. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan utamanya dilakukanmelalui withholding tax system atau potong pungut. Penelitian akan menelitiefektivitas dan akseptabilitas perencanaan pajak melalui withholding tax atas PPh21 dan PPh 23. Alternatif yang tersedia adalah PPh 21 dipotong atas gaji kotordan atas gaji bersih. Sementara pembebasan pemotongan PPh 23 lebih kepadakemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas yang disediakan undang-undang.Efektivitas perencanaan pajak PT.Z diukur menggunakan indikator likuiditas danbeban pajak. Penelitian ini juga akan menganalisis akseptabilitas perencanaanpajak. Ukuran akseptabilitas ini adalah dapat diterima baik oleh otoritas pajakyang berarti tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitianbersifat kualitatif deskriptif dengan menganalisis data perusahaan dan pendapatdari pihak konsultan pajak, pihak otoritas pajak serta akademisi perpajakan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PT.Z sudah efektif danacceptable dengan likuiditas yang meningkat dan beban pajak lebih kecil, tidakbertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku dan didukung pembukuandan bukti-bukti. Namun ada risiko bisnis menyangkut jumlah pajak yang ditagihke pengguna jasa dengan jumlah yang dibayar ke kas negara tidak sama. Untukmeningkatkan efektivitas, pengajuan fasilitas pembebasan pemotongan PPh 23diajukan lebih awal. Sementara meningkatkan akseptabilitas, PT.Z perlumenyusun kontrak yang mengikat antara PT.Z dengan pengguna jasa menyangkutklausul gross up PPh 21 lebih baik menggunakan istilah tunjangan pajak.

---

ABSTRACTPT.Z as a service company has business activities that are closely related topayroll services. The settlement of income tax in the current year is mainly donethrough the withholding tax system, ie authorizing third parties to deduct andcollect taxable taxes.The reserch will examine the effectiveness of tax planning through withholdingtax on PPh 21 and PPh 23. The available alternative is PPh 21 deducted ongross salary and nett salary. While the withholding of Income Tax 23 is more tothe company's ability to utilize the facilities provided by the law. Measuring theeffectiveness of tax planning, the authors use liquidity indicators and tax burden.The research will analyze the acceptability of tax planning. The indicator of thisacceptability is acceptable by both parties, tax authorities and tax payer whichmeans that it fit with the applicable taxation rules.This research is qualitative descriptive by analyzing company data and opinionsfrom the tax consultant, the tax authorities and academics in the field of taxation.The results showed that PT.Z tax planning has been effective and acceptable,with increasing liquidity indicator and smaller tax burden, not contradictory toapplicable taxation rules and supported by bookkeeping and evidences.There is abusiness risk with relating of the difference Suggestion of increasingeffectiveness, applying for facility of exemption of withholding of Income Tax 23is proposed earlier. Meanwhile, to improve acceptability, PT.Z needs to prepareeditorial contracts binding between PT.Z and service users regarding the termsof gross up of PPh 21 by using tax allowance."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"ABSTRAKDalam rangka memaksimalkan kegiatan produksi material, PT Sirtu Karya Utama berencana melakukan penambahan barang modal pada Perusahaan dengan melalui leasing sebagai sumber pendanaannya. Dalam perjanjian leasing tersebut PT SKU menerapkan sistem Perencanaan pajak untuk mengurangi beban Pajak yang ditanggung oleh Perusahaan. Pada umumnya, sistem perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Tindakan sistem perencanaan pajak yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadaan barang modal. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) melalui penerapan metode perencanaan pajak yang benar. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer dan ditunjang dengan penelitian kepustakaan untuk data sekunder (penelitian hukum normatif) terkait dengan pokok permasalahan, beserta penyelesaiannya. Hal ini guna menjawab lebih dalam pokok permasalahan mengenai suatu perjanjian leasing serta sistem perencanaan pajak terkait penerapannya dalam perusahaan PT SKU. Leasing merupakan bagian dari tax planning. Tax planning merupakan rangkaian metode serta tahapan yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa tindakan penghindaran pajak, menjadi satu kesatuan sistem yang dapat meringankan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

---

ABSTRACTIn order to maximize the production of material, PT Sirtu Principal Works plans to conduct additional capital to the Company by way of leasing as a financing source. In the lease agreement PT SKU implement tax planning system to reduce the tax burden borne by the Company. In general, the system of tax planning (tax planning) refers to engineer the business processes and transactions that taxpayers are in the amount of the tax debt is minimal, but still within the framework of the taxation laws. Tax planning can also be interpreted as the fulfillment of tax obligations are planning a complete, correct, and timely so as to be optimally avoid waste of resources. Action planning system of tax, related potential tax consequences to the pressure to the procurement of capital goods. The goal is to streamline how the control of the amount of taxes to be transferred to the government, through legal tax avoidance and not smuggling taxes (tax evasion) through the application of proper tax planning methods. Methods of research conducted by the normative juridical field research in order to obtain primary data and supported by the research literature for secondary data (normative legal research) related to the subject matter, and its completion. It is essential to solve the deeper problem of a lease agreement and related tax planning system application in PT SKU. Leasing is part of tax planning. Tax planning is a series of steps that function as well as the method for combining multiple measures of tax avoidance, into one unified system to ease the tax burden without breaking existing tax regulations."

"Monetary crisis on mid 97 in Indonesia have evolved to multidimentional crisis becoming a a dark beginning for economic and business in Indonesia. Now, eventhough Indonesia has recovered bit by bit but the effect of the crisis still impacting on Indonesia economic many companies suffer from financial loss and many companies also go in bankruptcy. Meanwhile, it's a company obligation to pay tax and our duty as a good citizen for developing our country economic.These matters often became a dilemma for a company, especially for a company in recovery and reorganizing state. Because of these matters, we need tax planning to minimize tax that have to pay company has to pay , but all of that have to be under tax regulation.

The purpose of this thesis are to explain about tax planning for taxpayer using regulation abot right of the taxpayer, which is handled by regulations. Because this thesis using case study of PT X, so we only observed tax planning action of PT X such as : revaluation of fixed assets and import tax-free according to PPh article 22. Beside that the purpose are to analyze PT X Tax Planning whether in the tax regulation or not and analyzing the tax saving of PT X by using PT X right as a taxpayer.

The type of research we use in this thesis are descriptive analytic with data gathering such as field research and library research which is from literature books, magazine, journal, tax regulation, ministerial regulation, letter of taxation directory general and intents interview under strictly guidance with auditor of company PT X, Tax Consultant, Tax Authority, and scholars.

Some research finding are ; (1)Tax planning from PT X using tax free PPh article 22 and revaluation of fixed assets are the right of PT X as a taxpayer, (2) Tax planning mechanism iifom PT X still under the tax regulation, because it isn?t violating the tax regulation, (3) Income tax saving from PT X, using taxpayer right such as import tax free PPh article 22 and revaluation of fixed assets causing a good significan result. With import tax Hee PPh article 22, PT X has made good efficiency of cash How and time value of money. By using outgoing fund in investment, PT X will gain retum for the investments. Revaluation of Fixed assets is very efficient for optimizing loss carry-forward, avoiding the PPh article 25 (board). Besides, in the future PT X can charge the depreciation cost from the fixed assets reevaluating so can decreased the total debt.

From the explanation above, the recommendation for PT X is the company has to increased the understanding about taxation regulation due to tax planning, and follow up with all changes, So PT X could find a good opportunity from tax planning and PT X could gain tax saving. In the other side, Goverment has also increased the competency of appraisal and giving import tax free PPh article 22 selectively."

"[Perencanaan pajak dilakukan sebuah perusahaan dengan tujuan agar beban pajak yang harus dibayar dapat efisien. Skripsi ini meneliti tentang efisiensi beban pajak yang dihasilkan PT X dan hambatan hambatan yang ditemukan PT X dari perencanaan pajak yang dilakukan. Penelitian ini bersifat kualitatif dekriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan PT X tidak efisien. Adapun hambatan PT X dalam melakukan perencanaan pajak diantaranya adanya rangkap jabatan pada tingkat manajerial menengah kurangnya koordinasi antardivisi pengarsipan dokumen yang kurang baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dilakukan sebuah perusahaan dengan tujuan agar beban pajak yang harus dibayar dapat efisien. Skripsi ini meneliti tentang efisiensi beban pajak yang dihasilkan PT X dan hambatan hambatan yang ditemukan PT X dari perencanaan pajak yang dilakukan Penelitian ini bersifat kualitatif dekriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan PT X tidak efisien. Adapun hambatan PT X dalam melakukan perencanaan pajak diantaranya adanya rangkap jabatan pada tingkat manajerial menengah kurangnya koordinasi antardivisi pengarsipan dokumen yang kurang baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami peraturan perpajakan.

---

An enterprise does a tax planning in order to make its tax burden efficient. This thesis examines about efficiency of the tax burden as an outcome of PT X tax planning and obstacle that were found while PT X did the tax planning. This study is a qualitative descriptive study of the literature and in depth interviews. A result shows that tax planning which was done by PT X is not efficient. Obstacles that were found along the implementation of tax planning are double function in the middle managerial lack of coordination among the divisions poor system in keeping the archives and human resources that have no good enough education of tax rules., An enterprise does a tax planning in order to make its tax burden efficient This thesis examines about efficiency of the tax burden as an outcome of PT X rsquo s tax planning and obstacle that were found while PT X did the tax planning This study is a qualitative descriptive study of the literature and in depth interviews A result shows that tax planning which was done by PT X is not efficient Obstacles that were found along the implementation of tax planning are double function in the middle managerial lack of coordination among the divisions poor system in keeping the archives and human resources that have no good enough education of tax rules ]"

"ABSTRAKPemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default.;ABSTRAKPemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default."

"PT X sebagai sebuah perusahaan outsourcing berusaha mencapai efisiensi biaya dengan cara mengevaluasi beban pembayaran pajaknya untuk melalui perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang diterapkan PT X dalam upaya untuk efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan, menganalisis manfaat dari perencanaan pajak, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat perencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT X menerapkan perencanaan pajak eksternal yaitu perencanaan pajak dengan jasa konsultan, terdapat manfaat setelah perencanaan pajak diterapkan dari segi biaya yaitu dapat meminimalkan beban pajak dan dari segi administrasi yaitu dapat melakukan penghematan waktu.

---

PT X as an outsourcing company strives to achieve cost efficiency by evaluating its tax burden through tax planning. This study aims to analyze the tax planning that applied by PT X in an effort to efficiently Corporate Income Tax Burden. The research used a qualitative approach. In addition, the data collection techniques used were in depth interviews, documentation and literature research. The results of this study indicate that PT X applying external tax planning which is tax planning with consultant services. There are benefits after tax planning is applied in terms of cost that is to minimize the tax burden and in terms of administration that can make time savings."