Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini memuat analisis risiko keamanan di Bandar Udara lnternasiona! Soekamo-Hatta. Meningkatnya jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan serta keterbatasan tenaga dan teknologi pengamanan di Bandara Soekamo-Hatta memiliki tingkat kerentanan (vulnerability) dan risiko keamanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar tingkat keamanan Bandara Intemasional Soekamo-Hatta dan strategi pengamanan seperti apa yang telah dikembangkan pihak keamanan bandara untuk mengurangi tingkat risiko keamanan pada masa akan datang.Peristiwa peledakan born di Terminal F Bandara Intemasional Soekamo-Hatta pada tanggal 27 April 2003 merupakan bentuk nyata aksi kekerasan dan gangguan keamanan terhadap fasilitas bandara yang menimbulkan kerugian finansial dan korban luka-luka. Selain adanya ancaman teror born, risiko keamanan di bandara juga datang dari kasus-kasus pencurian, gangguan layanglayang, kerusakan mesin pesawat, kebakaran, kosleting fistrik, cairan berbahaya, senjata api, masuk landasan pesawat, merokok di area terlarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat. Selain itu juga maraknya aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan calo tiket) dapat menimbulkan risiko gangguan keamanan.Penelitian tesis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko keamanan di Bandara Soekarno-Hatta serta berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang terdapat di Bandara Soekamo-Hatta. Selain itu juga untuk mengetahui berbagai factor yang menjadi hambatan dalam penerapan manajemen pengamanan di bandara.Berdasarkan hash penelitian, di Bandara Soekamo-Hatta terdapat 2 (dua) institusi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan, yakni Administrator Bandara (Adbandara) dan PT. Angkasa Pura II. Hal ini selain melanggar Pasal 26 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, juga menunjukkan terjadinya dualisme dalam pengelolaan bandara yang dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan high economic cost serta terjadinya tumpang-tindih kewenangan. Dalam menjalankan fungsi pengamanan bandara, tidak terdapat pola koordinasi yang balk antar instansi yang memiliki tugas mengamankan bandara seperti Divisi Pengamanan Bandara (AVSEC) PT. AP II, Perusahaan Pengamanan Out Sourcing (PT. Adonara Bakti Bangsal ABB), Kepolisian Bandara, Bagian Keamanan Maskapai Penerbangan, Bea dan Cukai, TNI-AU, Brimob dan Unit Usaha yang ada di Bandara. Selain itu, terdapat ketimpangan antara laju pertambahan jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan dengan kebutuhan tenaga dan teknologi pengamanan bandara sehingga menimbulkan kerentanan terhadap ancaman dan gangguan keamanan di Bandara Intemasional Soekamo-Hatta.Sedangkan hasil analisis tingkat risiko keamanan menunjukkan kesimpulan bahwa kasus-kasus pencurian di bandara membutuhkan perhatian khusus dan manajemen puncak (top management) pengelola bandara (Administrator Bandara dan PT. (Persero) Angkasa Pura 11) untuk segera mengatasi risiko pencurian yang dapat mengganggu kenyamanan pemakai jasa penerbangan. Sementara untuk menangani kasus-kasus kebakaran, kosleting listrik, cairan berbahaya, membawa senjata, teror born, Kerusakan Mesin Pesawat, gangguan layang-iayang, masuk landasan pesawat, merokok di area tertarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat dibutuhkan adanya rencana kontijensi yang teruji untuk mengatasi berbagai persoalan risiko keamanan yang terjadi.Sedangkan untuk penangan kasus-kasus aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan cab tiket) dibutuhkan pengendalian internal untuk menjaga segala dampak yang ditimbulkan dan orang-orang yang mencari penghasilan dari keberadaan bandara. Selain itu jugs perlu dibangun suatu strategi untuk meminimalkan dampak negatif akibat aktivitas usaha tersebut. Dan untuk penanganan kasus-kasus unjuk rasa dibutuhkan informasi yang teratur untuk menjaga risiko dalam level yang masih dapat ditolenr dart menunjuk penanggungjawab untuk terus memantau informasi tersebut.Untuk mengurangi risiko ancaman dan gangguan keamanan di bandara, beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah : (1) Departemen Perhubungan RI sebaiknya memperjelas wilayah tugas dan tanggungjawab antara Administrator Bandara dengan PT. Angkasa Pura 11 agar termanifestasi secara jelas dan tegas siapa yang paling bertanggungjawab dalam mengelola Bandara Soetta. (2) Institusi-institusi yang bertanggungjawab secara langsung atas pengamanan bandara hendaknya duduk bersama dan menyepakati pola koordinasi dan membagi wilayah tanggungjawab pengamanan bandara agar tidak lagi terjadi overlapping tugas dan tanggungjawab pengamanan di bandara. (3) Pihak pengelola Bandara Soetta sebaiknya mengembangkan Community-Based Development Program untuk memberdayakan pedagang asongan, calo tiket pesawat dan calo taksi gelap agar bisa menjadi kekuatan bagi sistem pengamanan bandara yang berbasis masyarakat. (4) Memperkuat sistem pengamanan di area-area yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya ancaman dan gangguan keamanan, seperti area parkir mobil, pagar pembatas dengan landasan pacu pesawat, dll.

---

ABSTRACT

Increasing of passengers amount and air transport traffic current and also limitation of human resource and security technology in Soekamo-Hatta International Airport have high security risk and vulnerability to various threat and security trouble. The bomb attact in Terminal F of Soekamo-Hatta International Airport on April, 27 2003 has indicate that airport have come to terrorism attack target in Indonesia. Besides bomb terror, security risk also in the form of theft cases, kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive into plane, and infiltration into plane. And also the illegal trade activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker can generate security risk in airport. This condition generate question, how big security level of Soekamo-l-latta International Airport and what strategy has been develop to reduce security risk in the future.

The research objective is conducted to know security risk level in Soekarno-Hatta International Airport and security risk forms which there are in airport. And also to know various factor persuing security in Soekamo-Hatta International Airport.

Research result show there are two institution which managing of Soekamo-Hatta International Airport, that is Airport Administrator (Adbandara) and PT. Angkasa Pura II. This matter besides impinging Section 26 Article I Law No. 15/1992, also show there are overlap responsibility (dualism) management in airport and have implication to extravagance of budget or economic high cost. There are no good coordination among Airport Security PT. Angkasa Pura it, PT. Adonara Sakti Bangsa (out sourcing), Police, Airline, Tax Dept., Air Force, and any business unit in security of airport.

Analysis result of security risk level show that theft cases require high attention from top management (Adbandara and PT. Angkasa Pura II) to immediately to risk reducing of theft which can bother services of air transport. To handle kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive, infiltration into plane require contingency plan which tested to overcome various problem of security risk that happened.

And to handle illegal business activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker require internal operation to reduce the impact of people who do earn life in airport. And also can develop a strategy for reducing the negative impact of illegal business activity in airport To handle demonstration require regular information to take the risk in level which still can be tolerated and determining persons in charge to monitor the information.

To reduce security risk in airport, some strategies can be conducted, that is (1) Department of Transportation better clarify the duty and responsibility between Airport Administrator and PT. Angkasa Pura II in managing Soekamo-Hatta International Airport (2) The Parties or institution which responsibility to airport security shall co-ordinate and making agreement to divide security responsibility in airport so that no longger happened overlapping of security responsibility in airport (3) Airport management can develop Community-Based Development Program to empowering little merchant (asongan), porter and ticket broker become part of community-based security system in Soekamo-Hatta International Airport (4) Strengthening security system in areas which is gristle the happening of theft as in car parking, x-ray cabine, etc."

"ABSTRACTData Badan Pusat Statistik (2012) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor, pada tahun 2010 berjumlah 76.907.127 menjadi sejumlah 94.373.324 di tahun 2012. Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi kesehatan, salah satunya kematian akibat kanker paru-paru. IARC mengakui pencemaran udara dari sumber lalu lintas dan industry penyebab utama kanker paru-paru. Salah satu polutan yang terdapat dalam asap buangan kendaraan bermotor adalah benzo(a)pyrene. IARC mengklasifikasikan benzo(a)pyrene ke dalam golongan 1 yang artinya agent yang bersifat karsinogenik pada manusia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asupan benzo(a)pyrene, risiko efek karsinogenik dan manajemen risiko melalui pola aktivitas dan karakteristik antropometri. Disain penelitian yang digunakan adalah Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan dengan metode Sampling Incidental. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengukuran benzo(a)pyrene di 5 titik, serta wawancara dengan kuesioner untuk mengetahui karakteristik dan pola aktivitas.Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kelompok pembanding akan ada 36 kasus kanker dari 100 orang populasi, sedangkan pada kelompok sopir akan ada 7 kasus kanker dari 100 populasi dan pada seluruh kelompok akan ada 22 kasus kanker dari 100 populasi. Konsentrasi benzo(a)pyrene pada udara ambien sebesar 126,031 mg/m3, dan konsentrasi pada pembanding (indoor) 630,583 mg/m3. Manajemen risiko bagi seluruh kelompok adalah konsentrasi benzo(a)pyrene aman sebesar 1,75 mg/m3dengan waktu 4 menit dalam 2 hari selama setengah bulan. Pada kelompok sopir, konsentrasi aman sebesar 1,98 mg/m3dengan waktu 12 menit dalam 5 hari selama 2 bulan. Pada kelompok pembanding konsentrasi aman sebesar 1,46 mg/m3dengan waktu 2 menit dalam sehari selama 11 hari.

---

ABSTRACTCentral Bureau of Statistics (2012) showed that Indonesia increased experienced number of motor vehicles, in 2010 totaled 76.907.127 be a number 94.373.324 in 2012. This provides a negative effect on health, one of them is lung cancer. IARC recognizes the source of air pollution from traffic and industry, the main cause of lung cancer. One of the pollutants contained in the exhaust fumes of motor vehicles is benzo (a) pyrene. IARC classified benzo (a) pyrene in Group 1, which means that the agent is carcinogenic to humans.This study aims to determine the intake of benzo (a) pyrene, carcinogenic risk and risk management through activity patterns and anthropometric characteristics. The design of the study is Environmental Health Risk Analysis with incidental sampling method. The data collection was done by the measurement of benzo (a) pyrene in 5 points, as well as interviews with a questionnaire to determine the characteristics and activity patterns.The analysis showed that in the comparison group there were 36 cases of cancer will be from a population of 100 people, while in the group there will be 7 driver of cancer cases and 100 population, in all groups there will be 22 cases of cancer of the 100 population. The concentration of benzo (a) pyrene in ambient air of 126,031 mg/m3, and concentrations in comparison (indoor) 630,583 mg/m3. Risk management for the entire group is the safe concentration of benzo (a) pyrene was 1,75 mg/m3 with 4 minutes in 2 days for half a month. In the group of drivers, safe concentration of 1,98 mg/m3 with a time of 12 minutes within 5 days for 2 months. In the comparison group safely at 1,46 mg/m3 concentration with time of 2 minutes a day for 11 days."

"Pengaruh pertumbuhan industri tidak hanya memberikan nilai tambah terhadap perkembangan ekonomi di suatu negara, lebih dari itu industri memberikan andil yang cukup besar memberikan efek negatif terhadap kesehatan lingkungan khususnya pencemaran partikulat PM2.5.Penelitian ini bertujuan menganalisis besarnya risiko yang muncul pada masyarakat di kawasan industri PT Semen Padang terhadap pajanan PM2.5 di udara ambien. Untuk menghitung besarnya risiko dilakukan sampling konsentrasi PM2.5 di 10 titik area pada setiap radius 500 meter dan survey antropometri serta pola aktifitas pada 92 masyarakat yang tinggal di kawasan industri tersebut.Hasil perhitungan risiko lifetime menunjukkan terdapat 3 area berisiko dengan nilai RQ > 1, yaitu Ring 2 (500-1000 m), Ring 4 (1500-2000 m) dan Ring 5 (2000-2500 m), sedangkan hasil risiko realtime yang dihitung berdasarkan lamanya seseorang tinggal di satu daerah terdapat penambahan area berisiko yaitu Ring 1 (0-500 m), Ring 3 (1000-1500 m) dan Ring 10 (4500-5000 m). Area beresiko tersebut terdapat pada area yang lebih dekat dengan sumber pencemar, memiliki intake tinggi, dan pada area dengan tingkat konsentrasi PM2.5 tinggi. Daerah paling aman yang dapat dihuni oleh masyarakat di kawasan industri semen adalah diatas 2.5 km dari pusat industri dengan konsentrasi paling aman 0.028 mg/m3.The growth of industrial activity is not only provide added value to economic development of a country, further, it?s substantially contributed to environmental health problems particularly to the pollution of particulate (PM2.5).

This research was aimed to assess the magnitude of emerging health risk of ambient air PM2.5 exposure to the residence at PT Semen Padang industrial area. In order to assess the risk, outdoor ambient air PM2.5 was observed at 10 points area for every 500 meters and also individual anthropometry and activity pattern have been surveyed to 92 respondents.

The results of lifetime risk assessment showed that there are 3 risk area with RQ > 1, they are Ring 2 (500-1000 m), Ring 4 (1500-2000 m) and Ring 5 (2000-2500 m), while the results of realtime assessment which was assessed based on time of people live in the area showed that there are 3 added risk area , they are Ring 1 (0-500 m), Ring 3 (1000-1500 m) and Ring 10 (4500-5000 m). The risk areas is located near to the source of pollutant, high intake of particulate, and high PM2.5 concentration. The most secure area which can be inhabited by people in the cement industry is over 2.5 km from the center of the industry with the safest concentration is 0.028 mg/m3."

"Fasilitas anjungan lepas pantai yang terletak di Lapangan Alpha merupakan fasilitas yang memiliki risiko tinggi, dan hal tersebut membutuhkan analisis risiko lebih lanjut untuk memastikan pengoperasiannya aman bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Analisis risiko kuantitatif sulit dipahami oleh beberapa pihak, oleh karena itu perlu dikembangkan dengan pendekatan semi kualitatif dengan metode Risk Based Inspection (RBI). Penelitian ini ingin mendapatkan nilai risiko yang dievaluasi dalam bentuk matriks risiko dengan bantuan perangkat lunak Crystal Ball. Hasil dari penelitian ini adalah nilai risiko fasilitas anjungan lepas pantai yang berada pada tingkat yang dapat diterima.

---

Offshore platform facility located in the Field Alpha is a facility that has a high risk, and it requires further risk analysis to ensure the operation is safe for humans and the environment around it. Quantitative risk analysis is difficult to understand by some parties, and therefore need to be developed with a semi qualitative approach with Risk Based Inspection (RBI) methods. This study wanted to get the value of the risks evaluated in the risk matrix form with the help of Crystal Ball software. The results of this study is the risk of offshore platform facilities which are at an acceptable level."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran persepsi risiko keselamatan masyarakat di desa Muara Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten terkait kegiatan eksplorasi oleh PT X pada tahun 2013 menggunakan paradigma psikometri. Penelitian dilakukan terhadap 165 responden pada bulan November—Desember 2013 menggunakan desain cross-sectional, data primer berupa kuesioner, FGD, dan wawancara informan kunci, data sekunder berupa gambaran penduduk secara umum. Parameter yang digunakan adalah skala likert angka 1(sangat tidak setuju)—4 (sangat setuju). Nilai rata-rata masing-masing dimensi dihitung dimana angka 1(rendah), 2—3(sedang), 4(baik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dimensi paradigma psikometri tergolong sedang (2,1—2,7 skala 4), artinya persepsi masyarakat cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi. Dimensi ketakutan dipersepsikan rendah, artinya masyarakat belum sepenuhnya tahu akan risiko kegiatan. Penelitian menunjukkan persepsi risiko masyarakat terkait kegiatan eksplorasi tidak berhubungan dengan usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, serta tingkat pendidikan (p-value>α(0,05). Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terutama terkait isu keselamatan terkait kegiatan eksplorasi, perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat di desa Muara Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten.

---

This study aims to provide an overview of public safety risk perception in the desa Muara Binuangeun , Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak , Banten related exploration activities by PT X in 2013 using the psychometric paradigm. The study was conducted on 165 respondents in November-December 2013. Design of study is cross - sectional , primary data obtained from questionnaires , FGD and key informant interviews, secondary data provide an overview of the general public. This study used likert scale as follows 1 (very disagree)—4 (very agree). The mean value of each dimension is calculated, which is defined as follows: 1(low), 2—3(moderate), 4(good).

The results showed that the average value of the psychometric paradigm in risk perception were moderate ( 2.1 to 2.7 on a scale of 4 ), meaning that the public perception is quite good and need to be increased again. Study shows that the dread dimension quite low, meaning people do not fully know the risks of the activities. Research shows the public perception of risks associated exploration activities not related to age , gender , occupation , and education level (p-value>α(0,05). To avoid undesirable events primarily related safety issues in exploration activities, dissemination efforts to the entire community needs to be done."

"Penelitian ini menguji model penilaian risiko pemberian pembiayaan konsumer dengan menggunakan model Logistic Regression (LR) dan Radial Basis Function (RBF). Hasil penelitian menunjukkan RBF memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi untuk mengklasifikasikan aplikasi yang direkomendasikan sedangkan LR memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk mengklasifikasikan aplikasi yang tidak direkomendasikan. RBF memiliki Tipe II error yang lebih besar dibandingkan LR. Tipe II error merupakan kesalahan pengklasifikasian aplikasi yang bersifat bad menjadi good sehingga memberikan dampak risiko pembiayaan dan cost yang tinggi.

---

This study examined the risk assessment model using Logistic Regression (LR) and Radial Basis Function (RBF). The results showed RBF has a higher degree of accuracy for classifying accepted loan applications whereas LR has a high degree of accuracy for classifying rejected loan applications. RBF has a Type II error is greater than LR. Type II error is missclassification applications that are bad to good so that they impact of risk financing and cost high."

"Skripsi ini berisi tentang analisis risiko pada kegiatan Praktikum Kimia Analitik Kuantitatif di Laboratorium Kimia Metalurgi Tahun 2012. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat risiko di laboratorium kimia. Metode identifikasi hazard menggunakan Task Risk Analysis, sedangkan untuk analisis risiko dilakukan dengan menggunakan metode analisis risiko semikuantitatif dengan kriteria penilaian risiko (consequence, likelihood, dan exposure).Hasil analisis tingkat risiko yang didapatkan, yaitu risiko dengan tingkat risiko very high sebanyak 4 (4,5%), priority 1 sebanyak 6 (6,7%), substantial sebanyak 42 (47,2%), priority 3 sebanyak 25 (28,1%), dan acceptable sebanyak 12 (13,5%). Saran yang dapat diberikan yaitu diperlukannya manajemen keselamatan di laboratorium melalui program keselamatan laboratorium.The focus on this study is risk analysis in Quantitative Analytical Chemistry at Department Metallurgical and Material Engineering Chemistry Laboratory of University of Indonesia in 2012. This aim to assess risk level at the laboratory activity. Hazard identification method using the Task Risk Analysis, while for risk analysis is undertaken by semi-quantitative method that uses risk assessment criteria (consequence, likelihood, exposure).

Level of risk analytical results is risk with very high level has 4 (4,5%), priority 1 level has 6 (6,7%), substantial level has 42 (47,2%), priority 3 level has 25 (28,1%), and acceptable level has 12 (13,5%). The recommendations are need a safety management at laboratory with create a laboratory safety program."

"Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia termasuk diantara negara yang terburuk dalam hal implementasi corporate governance, karena itu tidak mengherankan jika krisis ekonomi di Indonesia termasuk yang paling berat.Perbankan nasional sebagai garda terdepan dalam menghadapai volatilitas nilai tukar justru telah menjadi pendorong memburuknya perekonomian akibat sangat minimnya penerapan prinsip - prinsip corporate governance terutama dalam pengelolaan risiko.Tidak berbeda dengan bank lainnya, implementasi corporate governance dalam pengelolaan Bank BNI juga lemah. Karena itu dalam proses rekapitalisasi Bank BNI, negara-negara donor yang diwakili oleh IMF sangat concern akan pelaksanaan implmentasi corporate governance di Bank BUMN tersebut.Bahkan akibat ketidak sepahaman antara Bank BNI di satu pihak dan IMF di pihak lain dalam mendefinisikan corporate governance secara operasional, Rekapitalisasi Bank BNI sempat mengalami beberapa kali penundaan. Hal ini dapat terjadi akibat belum adanya rumusan ideal dari implementasi corporate governance di Indonesia serta berbagai kendala lapangan yang dihadapi.Luasnya cakupan yang dapat dikatagorikan kedalam corporate governance, menyebabkan sudut pandang masing-masing pihak terhadap implementasi corporate governance juga berbeda-beda. Oleh karena itu guna memudahkan manajemen perusahaan di Indonesia dalam merumuskannya dipandang perlu untuk membuat pendekatan yang mudah di pahami.Salah satu pendekatan yang cukup representatif dan telah teruji baik secara teori maupun praktek dalam manajemen perbankan intemasional adalah melalui pendekatan peran stakeholders.Untuk itu, dengan fokus penelitian pada peran masing-masing stakeholders dalam pengelolaan risiko di Bank BNI, penulis mencoba untuk merumuskan bagaimana sebenarnya implementasi corporate governance di Indonesia, serta berbagai kendala yang dihadapi jika peran tersebut diimplementasikan. Pemilihan pengelolaan risiko sebagai area implementasi di dasari oleh pengalaman perbankan dalam menghadapi volatilitas pasar pada tahun 1997.Untuk memudahkan pelaksanaan analisa, maka terlebih dahulu dirumuskan seperti apa peran yang dianggap ideal. Perumusan ini dilakukan dengan mencontoh pelaksanaan corporate governance pada perbankan di negara-negara maju dengan melakukan berbagai penyesuaian agar sesuai dengan infrastruktur yang ada di Indonesia. Pelaksanaan analisa sendiri dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah membandingkan partisipasi stakeholders di Bank BNI dengan peran ideal seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, sedangkan berikutnya di analisa bagaimana sebaiknya pengambilan keputusan dilaksanakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di samping faktor yang controlable oleh manajemen, masih terdapat banyak kendala/permasalahan yang diluar kemampuan perusahaan untuk mengatasinya, kondisi ini tentunya tidak hanya menghambat pelaksanaan corporate governance di Bank BNI namun juga seluruh perbankan. Sebagai contoh misalnya adalah permasalahan perundang-undangan. Guna memperbaiki posisi Indonesia agar tidak lagi menjadi negara yang buruk dalam implementasi corporate governance maka diharapkan pemerintah (eksekutif, legeslatif dan yudikatif) dapat mendorong terciptanya infrastruktur seperti yang dibutuhkan."

"Metode pengukuran risiko kredit pada Bank X saat ini menggunakan metode standard (Basel I) dimana metode ini telah diketahui umum memiliki banyak kelemahan yang salah satunya adalah kurang sensitif terhadap kualitas kredit. Sejalan dengan tuntutan Basel II dalam penghitungan pemenuhan modal minimum, Bank X telah memiliki Intenal Rating System, namun belum dapat menetukan model pengukuran risiko kredit apa yang paling sesuai dengan karakteristik bisnisnya_ Karya akhir ini mengukur risiko kredit usaha menengah Sank X menggunakan metode CreditMetrics dan dibandingkan hasilnya dengan metode standard.Data yang digunakan untuk menghitung probabilitas migrasi rating adalah data rating debitur usaha Menengah antara Bulan Januari 2004 hingga Juli 2006, sedangkan untuk penghitungan VaR menggunakan data seluruh portofolio usaha tersebut. Data pendukung lainnya diperoleh dari Bisnis Indonesia, dan sumber lain di Bank X. Tahap-tahap penghitungan EL dan UL mengikuti metode seperti yang disampaikan dalam Tecnicral Document CreditMetrics dari J.P Morgan (1997) serta beberapa literatur tekait. Untuk mempermudah penghitungan terlebih dahulu dibuatkan aplikasi kecil menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 2002.Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa EL yang dihitung dengan CreditMetrics jauh lebih kecil dibandingkan dengan PPA yang dibentuk oleh Bank X yaitu sekitar 5.47%. Perlu dicatat bahwa pembentukan PPA yang dilakukan Bank X lebih besar dari yang wajib dibentuk yaitu kurang lebih 140%. Pada tingkat kepecayaan 99%, VaR yang dihasilkan adalah rata-rata sebesar 10.86% dari besarnya portofolio, lebih besar dibandingkan dengan ketentuan pemenuhan modal minimum saat ini yaitu sebesar 8%. Untuk tingkat kepercayaan lain yaitu 95% dan 90% nilai VaR lebih kecil dari 8%. Realisasi kerugian yaitu hapus buku selama periode pengamatan, nilainya selalu lebih kecil dibandingkan besarnya VaR pada seluruh tingkat kepercayaan, dengan demikian tidak tidak terdapat penyimpangan. Meskipun hal ini mengarahkan pada kesimpulan seolah-olah CreditMetrics adalah model yang baik, namun perlu mendapat perhatian bahwa dalam pelaksanaan penghapusbuku banyak didasari pertimbangan non bisnis.

---

The standard method (Basel I) is used by Bank X as a method to measure Credit Risk. Unfortunately it has well known much weakness such as less sensitive to credit quality. According to Basel II in calculating of the total minimum capital requirement, Bank X have implemented Internal Rating System, but somehow still not been able to choose credit risk measurement model which is the best for its business characteristic. This Paper measures the middle market credit risk usahat with Credit Metrics method and compares the result with the standard method.The data used to calculate rating migration are obtained from middle market segment customer rating report from Januari 2004 to July 2006, meanwhile VaR is calculated using all segment portfolio. Other supporting data are obtained from Business Indonesia and Bank X. EL and UL calculation steps come from Credit Metrics Technical Document from J.P Morgan (1997) and other literatures. Small application developed by utilizing Visual Basic 6.0 and Microsoft Access 2002 is used to help on calculation.Calculation result shows that EL with Credit Metrics having smaller number than recent reserve with proportion of about 5.47%. As an attention, Bank X booking reserve is bigger than minimum reserve requirement which is about 140%. On 99% confident level VaR, the result is about 10.86% from the portfolio, which is bigger than capital minimum requirement. On another confidence level (i.e 95% and 90%), VaR is less then 8%.Real loss during period of perception is less than VaR with all conficence level conditions. This condition leads to incorrect decision that Credit Metrics is assumed to be a Good model to measured credit risk. In reality, writing-off decision is commonly made of non-business consideration."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi budaya risiko perusahaan yang telah diterapkan oleh perusahaan dengan menilai dari perspektif individu dan perspektif organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dan wawancara. Survei didistribusikan ke seluruh staf hingga tingkat manajemen menengah untuk memperoleh perspektif individu dan wawancara dilakukan kepada manajemen tingkat atas untuk mencari perspektif organisasi. Kerangka kerja Budaya Risiko IRM digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi bagaimana budaya risiko yang telah berjalan di dalam organisasi. Penelitian menemukan bahwa tipe karyawan perusahaan memiliki cenderung memiliki perspektif risiko jenis deliberate and composed, yang artinya memiliki toleransi risiko sedang hingga tinggi. Berdasarkan pengambilan keputusan etis, seluruh kelompok cenderung mengambil keputusan berdasarkan etika hati nurani yang mengutamakan empati, kepedulian, dan rasa hormat. Budaya organisasi yang ada di perusahaan berdasarkan apabila dilihat dari dimensi sosial dan solidaritas memiliki tingkat solidaritas dan sosial yang tinggi atau disebut dengan kategori komunal. Tipe organisasi komunal ditandai dengan distribusi risiko yang adil antar karyawan, kerja tim yang baik antar fungsi dan lokasi, serta hubungan yang erat antar individu. Evaluasi terhadap delapan aspek budaya risiko (IRM Aspect Model) dari perspektif sosial dan solidaritas, ditemukan bahwa terdapat empat aspek yang belum memenuhi kriteria IRM. Aspek-aspek tersebut adalah Risk Decision, Risk Resource, Responding To Bad News, dan Reward.

---

The aim of this research is to obtain on the company’s risk culture that has been implemented by the company by assessing their individual perspective and organizational perspective. Data were collected with method of survey and interview. The survey distributed to all staff at lower to middle management level of employee to seek individual perspective and the interview held to upper level of management to seek organization perspective. The IRM Risk Culture framework took place to evaluate how did the risk culture went within the organization. The research found out that employee’s type of the company has the types of risk perspective as deliberate and composed, which means it has a medium to high risk tolerance. Based on ethical decision-making, the entire group tends to make decisions based on conscience ethics that prioritize empathy, care, and respect. The existing organizational culture in the company based on the social and solidarity dimensions has a high level of solidarity and socialization or called as communal category. The Communal category is characterized by fair risk distribution among employees, good teamwork among functions and locations, and close relationships between individuals. The evaluation of the eight aspects of risk culture (IRM Aspect Model) from the social and solidarity perspective, there are four aspects that do not meet the expectations of the IRM. These aspects are Risk Decision, Risk Resource, Responding to Bad News, and Reward."