Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M3.UM.01.06 tahun 1983 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Bogor temmasuk Salah satu Lapas yang tetapkan fungsinya sebagai Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan), konsekwensinya disamping dihuni oleh narapidana juga ditempatkan para tahanan yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. WiIayah keria Lapas Klas IIA Bogor meliputi wilayah Kota Bogor, Kabupataen Bogor dan Kota depok. Sehingga saat ini Lapas Klas IIA Bogor mengalami over crowded dikarenakan jumlah hunian sudah sangat meIebihi kapasitas yang sebenamya. Kapasistas Lapas Klas IIA Bogor yang sebenamya sesuai dengan statusnya sebagai Lapas Klas IIA adaIah 468 orang. Namun kondisi hunian pada saat ini mencapai 1.526 orang (Data April 2006).Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut, penelitian ini berusaha mengungkap pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lapas Klas IIA Bogor, dan peranannya dalam mencegah residivisme. Populasi penilitian ini adalah: narapidana yang sedang diusulkan program reintegrasi, residivis yang sebelumnya telah memperoleh program reintegrasi sosial dan yang belum memperoleh program reintegrasi sosial. Sample penelitian ini merupakan sampel total, mengingat populasi peneliiian tidak terlalu banyak dan kondisi Iapangan terkendali oleh peneliti (peneliti mempunyai akses yang maksimal tentang kerangka sampel aiau sample frame). Adapun instrumen penelitian menggunakan kuisioner, selanjutnya data akan dianalisis berdasarkan distribusi frekuensi, dan setiap variabel penelitian akan dideskripsikan.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam melakukan program reintegrasi masih diperlukan: 1) Perbaikan dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana pendukung, seperti sumber daya manusia, peralatan ketrampilan dengan fokus pada kondisi pasaran kerja praktis yang benar-benar dapat diisi oleh warga binaan; 2) Perlu penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak unsur masyarakat, terutama dalam kegiatan-kegiatan nyata yang terkait dengan pembinaan pelanggar hukum; 3) Sosialisasi program reintegrasi harus digalakkan bekerjasama dengan pihak media massa berisi muatan-muatan materi yang dapat mengguggah partisipasi masyarakat; dan 4) Monitoring dan pendampingan juga harus dilakukan dengan Iebih baik manakala warga binaan memang mengalami kesulitan dan kegagaian.Banyak faktor atau variabel lain yang juga berpengaruh pada dilakukannya atau tidak diiakukanny kejahatan selanjutnya oleh bekas narapidana. Berbagai faktor yang kemudian juga signifikan mempengaruhi kegagalan bekas narapidana (warga binaan pemasyarakatan) adalah keberadaan pekerjaan dan perekonomian, masalah keluarga, kesehatan mental dan fisik serta pendidikan.

---

According to the Regulations of Indonesian Ministry of Justice No. M3.UM.01.06 year 1983, 2nd A Class Correctional Institution of Bogor is an institution that have 2 functions, those are as a Correctional Institution and as an Detention Facility to put the detents (inmate on trial). The jurisdiction areas are City of Bogor, District of Bogor, and City of Depot; There are so many inmates and detents put inside this institution. As the result, 2nd A Class Correctional institution of Bogor have already over crowded, because the population already more than the real capacity. The real pacity for this Institution is 468 persons, but now, there are 1,526 persons inside this institution. (Based on the data in April 2006) Starts from these assumptions, this research tries to show the accomplishment of reintegration programs in 2nd A Class Correctional institution of Bogor, and also the part in preventing recidivism. The populations of this research are inmates that already put in reintegration program, recidivists that already put in reintegration programs, and recidivists that not yet put in reintegration programs. The sample of this research is total sample, because the population is not so many and the condition of the area can be controlled by the analyst (analyst has maximum access about the sample frame). As the instrument of research, analyst using questioner, and then the data will be analyzed according to the distribution frequency, and each variable will be described.

The results of this research show that in doing reintegration programs, we still need: 1) Improvement on the supporting facilities, like human resource, the tools for creativities in the focus to the practical works that can be easily done by inmates; 2) Corporation between the elements of community, especially in the good activities for the inmates; 3) Socialization on reintegration programs should be more better by make corporation with mass media to put positive news, so can attract the community and 4) Monitoring and communication also should be done much better when the inmates have problem or failure.

There are many other factors and variables that affect the recidivist to do or not doing criminal again, for example the occupation and the economy situation, problem of family, mental and physic condition, and also education."

"Fenomena penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah cukup menghawatirkan, terutama di kota-kota besar jumlah penyalahguna secara siginfikan mengalami peningkatan lebih dari 3,3% setiap tahunnya (data BNN, 2004). Sehingga diperlukan sebuah intervensi guna mengendalikannya, seperti dalam bentuk pemberantasan dan penanggulangan terpadu dalam segenap aspek baik dari segi pencegahan, penegakan hukum maupun upaya-upaya terapi rehabilitasi. Pembinaan terhadap narapidana khusus Narkoba sebagai salah satu WBP yang dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), merupakan suatu alternatif yang mutlak pelaksanaannya, apabila upaya Penanggulangan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ingin berhasil, di samping adanya upaya-upaya lain dibidang pencegahan dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara terpadu dan sinergis. Dalam penempatan, perawatan dan pembinaan terhadap narapidana khusus Narkoba, tidak dapat disamaratakan dengan narapidana tindak pidana konvensional lainnya (seperti perampokan, pencurian dengan pemberatan dan kejahatan dengan kekerasan lainnya). Namun demikian keberadaan Lapas Khusus Narkotika di Indonesia masih sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas operasionallpelayanannya; sehingga banyak narapidana khusus Narkoba yang di tempatkan di dalam Lapas-lapas yang diperuntukkan bagi narapidana tindak pidana konvensional. Lapas Klas IIA Bogor merupakan salah satu Lapas yang mempunyai kategori fungsi ganda tersebut.Keefektifitasan sebuah Lapas mensyaratkan bagi adanya keterpaduan antara budaya, strategi, lingkungan dan teknologi organisasinya; dan semakin kuat suatu budaya organisasi, maka semakin panting bagi adanya kecocokan terhadap variable-variabel tersebut. Karena keberhasilan sebuah Lapas akan terwujud apabila terdapat keterpaduan ekrternal - budaya yang terbentuk sesuai dengan strategi dan lingkungannya; dan keterpaduan internal - budaya organisasi disesuaikan dengan teknologi yang digunakan (Robbins, 1994 : 484). Dengan kata lain keefektifan sebuah Lapas sangat tergantung dari kecocokan kebudayaan/struktur normative yang menjadi kaidah organisasi dalam mempertahankan eksistensi organisasi secara internal dan kemampuannya berintegrasi dengan Iingkungan eksternalnya (Yuchman dan Seashore, 1967). Di sisi lain, keefektifan suatu Lapas juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengidentifikasikan dan menilai pola referensi konstituensi yang panting serta sejauh mana kualitas layanan yang dapat diberikan untuk memenuhi tuntutan konstituensinya tersebut (Miles, 1982).Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut, penilitian ini berusaha mengungkap budaya organisasi Lapas Klas IIA Bogor, dan kualitas layanan pembinaan terhadap narapidana Narkoba dan narapidana pencurian dengan kekerasan. Indikator penelitian budaya organisasi, akan menggunakan tujuh karakteristik primer organisasi (Chatman dan John, 1994), yang mencakup inovasi dan pengambilan risiko, perhatian pada rincian, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, tingkat keagresifan, dan tingkat kemantapan. Sedangkan indikator kualitas layanan pembinaan, akan menggunakan lima dimensi kualitas layanan yang dikemukakan Parrasurahman, Zeithaml, dan Berry (1988), yaitu aspek penampilan fisik (tangible), keandalan (reliability), tingkat ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty).Populasi penilitian budaya organisasi adalah petugas Lapas Klas IIA Bogor. Sedangkan populasi penelitian kualitas layanan pembinaan, hanya mencakup narapidana Narkoba dan narapidana pencurian dengan kekerasan. Pengambilan jumlah sampel digunakan tabel penentuan jumlah sampel yang dikembangkan Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%. Adapun instrumen penelitian menggunakan kuisioner yang dikembangkan melalui menjabarkan dari indikator-indikator setiap variabel, dengan merujuk skala pengukuran Likert. Selanjutnya data terkumpul diuji validitas dan realibilitasnya, serta dianalisis berdasarkan frekuensi, median, dan modus untuk mendeskripsikan setiap variabel penelitian. Dalam menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas layanan narapidana Narkoba dan narapidana pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan Uji Mann-Whitney U (U test); kemudian analisis perbedaan antara kualitas layanan pembinaan terhadap narapidana Narkoba dengan narapidana pencurian dengan kekerasan, melalui Uji Wilcoxon Signed Ranks Test.Hasil penelitian dengan derajad kebenaran 99%, menunjukkan bahwa budaya organisasi Lapas Klas Bogor tergolong kategori kuat (skor 72%); sedangkan kualitas layanan pembinaan narapidana Narkoba 70% telah terpenuhi dari yang diharapkan (gap 30%), dan narapidana pencurian dengan kekerasan 79% telah terpenuhi dari yang diharapkan (gap 21%), sehingga kedua kualitas layanan pembinaan tersebut termasuk dalam kategori kualitas tinggi. Analisis korelasi menunjukkan, bahwa tidak ada pengaruh budaya organisasi yang psoitif dan signifikan terhadap kualitas layanan pembinaan narapidana Narkoba, dan sebaliknya terdapat pengaruh budaya organisasi yang psoitif dan signifikan terhadap kualitas layanan pembinaan narapidana pencurian dengan kekerasan. Analisis komparasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang positif dan signifikans antara kualitas layanan pembinaan narapidana Narkoba dengan kualitas layanan pembinaan narapidana pencurian dengan kekerasan."

"Indonesia sebagai Negara Hukum sangat menghormati penegakkan hak azasi manusia yang kini telah menjadi isu global. Upaya penegakkan hak azasi tersebut jugs dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Satu di antara Hak-hak Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah hak untuk menerima kunjungan dari keluarganya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tercantum pada pasal 14 yang berbunyi: Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) mempunyai hak untuk menerima kunjungan keluarga. Pelaksanaan hak narapidana tetap mengauu kepada peraturan dan ketentuan-ketetuan yang mengatur tentang hak tersebut. Namun, yang terpenting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan kepada keluarga yang akan mengunjungi narapidana sehingga hak narapidana dapat terpenuhi. Selama ini penulis melihat bahwa pelayanan kunjungan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan belum memuaskan. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk mengetahui kualitas pelayanan kunjungan narapidana pada Lembaga Pemayarakatan yang ada di Karawang Jawa barat. Untuk mengukur kualitas layanan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, kuesioner dan saranikomentar kepada 125 orang pengunjung dengan teknik sampling aksidental serta studi kepustakaan. Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung yaitu dengan membandingkan persepsi pengunjung dengan harapan pengunjung, dengan indikator 5 (lima) dimensi pengukuran kualitas pelayanan yang terdiri dari : Tampilan fisik (Tangible), Daya Tanggap (Responsiveness), Kehandalan (Reliability), Jaminan (Assurance) dan Empati (Emphaty). Model pengukurannaya dengan menggunakan Konsep Gaps Model of sevice Quality yang dikembangkan oleh Valarie A Zeithaml, Parausaman A. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas data dengan mengkorelasikan skor butir pernyataan pada setiap variabel indikator tangible, responsiveness, reliability, assurance dan empathy. Hasil uji validitas instrumen persepsi dan harapan pengunjung semuanya valid dengan koefisien korelasi diatas 0,3 dan basil uji reliabilitas semuanya dinyatakan reliabel dengan koefisien korelasi diatas 0,176. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pengunjung menurut dimensi Tangible sebesar 73 %, Responsiveness, 73 %, Reliability sebesar 66 %, Assurance sebesar 71 % dan Empathy sebesar 59 %.Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada dimensi Tangible dan Responsiveness sebesar 73 % dan terendah terdapat pada dimensi Empathy sebesar 59 %. Secara keseluruhan diperoleh tingkat kepuasan pengunjung (pelanggan) atas pelayanan kunjungan narapidana sebesar 68 % dari harapan pengunjung. Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Karawang Jawa barat dalam memberikan layanan kepada pengunjung mencapai level cukup memuaskan. Kategori cukup memuaskan ini merupakan kualitas pelayanan yang dinilai oleh pengunjung. Sedangkan harapan pengujung menghendaki layanan sebesar 100 %. Untuk mencapai kualitas layanan sesuai harapan pengunjung, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang Jawa Sarat perlu melakukan upaya-upaya seperti menyediakan ruang khusus kunjungan dengan fasilitas yang memadai, ruang tunggu pengunjung, peningkatan kebersihan fasilitas umum dan Para petugas perlu diberikan pendidikan dan pelatihan pelayanan kunjungan narapidana. Sedangkan yang menyangkut mekanisme dan prosedur kunjungan perlu lebih disederhanakan dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan. Ada baiknya jika dibentuk suatu tim khusus yang melaksanakan pelayanan kunjungan narapidana sehinga lebih mudah dilakukannya evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diharapkan.

---

Indonesia as a law biding nation always value the importance of human rights, an issue that has been in a center stage of global politics.

Effort has been carried on by the correctional institutions to uphold the principle of human rights at the correctional facility, one of the rights granted to the inmates is the right for a family visit, this is an accordance with law no.12 tahun 1995 regarding the correctional institutions as stated in article 14 ; all inmates posses the right to a family visit. The procedure on how to implement the human rights of the inmates has to be in accordance with the regulation and rules that regulate the implementation of those rights. Most important is how to deliver to a satisfactory service to the visiting family. The writer noticed that visitor service at correctional institution still unsatisfactory. Therefore, the writer was motivated to conduct research at the quality if service as correctional institution in karawang Jabar. To measure quality of service the writer used a collective method and through collection observation, questions and comment/suggestion from 125 visitor with technique sampling accidential and also library research. The purpose of the question is to measure the satisfactory level of visitor by comparing what kind of service received by the visitor, their expectation through 5 indicator, dimension of measure quality service are including : Tangible, responsiveness, reliability, insurance, emphatic the modal of measure with using a concept Gaps model quality service developed by Valarie A. Zeithaml, Parausaman A. After collecting the data next is validity test and data realibility test. Correlating score point statement of every tangible indicator variable, responsiveness, realibility, assurance and emphaty. Form the result of the validity instrumental test the visitor perceprion and expectation are all valid with correlation cooefisien above 0,3 and the result of all realibility test concluded to be realiable with correlation and coefficient above 0.176. The research showed the satisfactory level of the visitor according to the tangible dimension approximately 73 %, responsiveness, realibility 69 %, assurance 68 %, and emphaty 59 %, from the scores we can conclude the satisfactory level is countable dimension and responsiveness as by 73 % are the lowest is emphaty 59 % generally the satisfactory level of the visitor is 68 % from the expectation of the people.

From analysis of result we can concluded that correctional institution class IIA Karawang est Java, to give a satisfactory service to visitor. This category for satisfied level is constituted quality of service which is evaluate by visitor. While the visitor hope to get a good service 100%. In order to get what the visitor wished, so correctional institutional class IIA karawang west Java need to make serious effort as provided special room for visitor with a good facility, waiting room for visitors. To upgrade cleaned public facility and offices education and training about service visitor in jail. While, including mechanism procedures of visitor we need to simplified the procedure without have to push a side the high standard of our security. It's better to form special team who can do visitor service so that easier to conduct evaluation on the increase the expected quality of service ."

"Kepribadian psikopati mendapat sorotan khusus karena dikenal berkaitan erat dengan kriminalitas. Salah satu konstruksi modern tentang psikopati adalah three-factor model of psychopathy, yang menjelaskan bahwa psikopati dibangun dari delapan lower-order factors (skala isi) dan tiga higher-order factors, yakni Self-Centered Impulsivity, Fearless Dominance, dan Coldheartedness. Konstruksi ini adalah hasil pengembangan instrumen Psychopathic Personality Inventory, yang direvisi sebagai Psychopathic Personality Inventory – Revised (PPI-R). Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas PPI-R di populasi narapidana laki-laki di Indonesia. Proses penelitian terdiri dari tahap penerjemahan PPI-R ke dalam bahasa Indonesia, uji coba dengan sepuluh responden, penyempurnaan terjemahan, penilaian validitas isi oleh sebelas orang pakar Kesehatan Jiwa, dan pengambilan data dari narapidana laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Pengambilan sampel ditetapkan secara random sampling dan test-retest dilakukan berselang 36 hari. Penelitian mendapatkan validitas isi yang baik (I-CVI 0,81-1 dan S-CVI 0,91-0,97), reliabilitas test-retest yang sangat baik (r>0,80; 95%CI), serta konsistensi internal yang memuaskan untuk skor total (α = 0,83) dan sebagian besar skala isi (α>0,70). Confirmatory factor analysis menemukan solusi model dua faktor tanpa Coldheartedness. Faktor Coldheartedness tetap dimasukkan ke dalam model final sesuai pertimbangan bahwa faktor tersebut memiliki peran mendasar dalam konsep psikopati. Instrumen PPI-R versi bahasa Indonesia layak digunakan sebagai alat bantu penilaian dan pelengkap bagi pemeriksaan lainnya, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan terkait validitas konstruksi. Penelitian lanjutan di komunitas (non-narapidana) dan analisis yang lebih mendalam terhadap instrumen PPI-R perlu dilakukan.

---

The psychopathic personality has always been in the limelight due to its notorious association with criminality. One of the modern constructs of psychopathy is the three-factor model, in which psychopathy is built of eight lower-order factors (content scales) and three higher-order factors: Self-Centered Impulsivity, Fearless Dominance, dan Coldheartedness. This construct resulted from the development of the self-report instrument Psychopathic Personality Inventory, later renewed as Psychopathic Personality Inventory – Revised (PPI-R). This research aims to test the validity and reliability of PPI-R among Indonesian male offenders. The process consists of translating the PPI-R into Indonesian language, a pilot study with ten respondents, revising the translation, assessment of content validation by eleven experts in mental health, and finally data collection from male inmates in Class IIA Correctional Institution in Bogor. Random sampling is used and test-retest is performed with 36-day interval. We find good content validation (I-CVI 0.81-1 and S-CVI 0.91-0.97), very good test-retest reliability (r>0.80; 95%CI), and satisfying internal consistency for total score (α = 0.83) and most content scales (α>0.70). Confirmatory factor analysis finds a fitting two-factor model without Coldheartedness. This latter factor is retained in the final model considering its fundamental place in the concept of psychopathy. The Indonesian version of PPI-R is acceptable for use as a supplement for other methods of examination, keeping in mind certain considerations regarding its construct validity. Further research in the community (non-offenders) and deeper analysis of the instrument itself are warranted."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas peran petugas pemasyarakatan dalam bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lapas Klas I Sukamiskin. Salah satu metode dalam praktek pekerjaan sosial yang sangat dominan adalah Bimbingan Sosial Perseorangan (Konseling/perwalian), Bimbingan Sosial Perseorangan ini dapat diterapkan terhadap narapidana seumur hidup agar dapat mengurangi derita yang dialaminya. Ada tiga masalah pokok yang ingin dikemukakan oleh penulis yaitu:(1)Bagaimana pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup.(2) Apa manfaat yang diperoleh (3) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif, teori analisa sumber daya manusia dan teori analisa jabatan digunakan untuk membandingkan serta memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian menggambarkan peran petugas yang begitu sentral dalam hal pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan akan tetapi dalam prakteknya wali yang aktif dalam pelaksanaan bimbingan ini tidak lebih dari sepuluh orang. Hal itu terjadi karena kurangnya motivasi dan inisiatif dari diri petugas untuk melaksanakan tugas dengan baik. Penulis menyarankan dalam penelitian ini untuk menyediakan forum pertemuan antar wali dan psikolog yang dihadiri oleh Kalapas serta dimediasi oleh Kasi Bimkemasy agar menjadi masukan bagi organisasi serta adanya Reward and Punishment.

---

ABSTRACTEnd this task paper discusses the role of pemasyarakatan in social assistance for individuals convicted criminal for life in Lapas Klas I Sukamiskin. One of the methods in the practice of social work is a very dominant individual Social Assistance (Counseling / guardianship), Social Assistance individuals this can be applied to prisoners for life in order to reduce the suffering dialaminya.That there are three main problems that want to be by the author, namely: (1) How is the implementation. (2) What are the benefits of the implementation (3) What is the obstacle in the implementation. This research uses a qualitative approach using a descriptive design, theoretical analysis of human resources and the theory of analysis used to compare the positions and the strengthening of this research.. Results of research illustrates the role of the central staff in the implementation of social assistance for individuals convicted criminal for life in Lapas Klas I Sukamiskin, although in practice the central role of the guardian akan but active in the implementation of the guidance is not more than ten people. This is happening because of lack of motivation and initiative of officers to conduct themselves with the task well. Authors suggest in this research to provide a forum for meetings between carers and psychologists who attended by the Head of Lapas and have mediation by the Head of Section Bimkemasy to become inputs for the organization and also have Reward and Punishment."

"Salah satu tahap dalam pebinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan ialah tahap asimilasi dengan tujuan menyiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Untuk tujuan itulah maka narapidana memerlukan bekal berupa keterampilan yang akan mereka gunakan untuk mencapai sumber di masyarakat setelah mereka babas, hal ini dilakukan melalui kegiatan kerja. Pada kenyataannya, yang terjadi ialah masih banyaknya narapidana similasi yang tidak terserap dalam kegiatan kerja sehingga mereka mengisi waktunya hanya dengan bergerombol dan berbincang-bincang atau hanya sekedar membersihkan halaman lapas. Untuk menanggulangi hal ini perlu adanya suatu kegiatan kerja yang terencana secara sistematis. Hal inilah yang masih merupakan perrnasalahan di lembaga pemasyarakatan yaitu tidak adanya perencanaan yang baku tentang kegiatan kerja khususnya untuk narapidana asimilasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan perencanaan kegiatan kerja yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dan memberikan gambaran mengenai perancanaan yang ideal berdasarkan tahapan sistematis dari sebuah perencanaan kegiatan kerja. Hasil penelitian, menunjukan bahwa perencanaan keg iatan kerja yang dilakukan belum berdasarkan tahapan ideal dari sebuah perencanaan yang mangakomodasi kegiatan dari mulai persiapan hingga evaluasi. Hal ini lah yang mengakibatkan suatu kegiatan kerja dilaksanakan berangkat dari adanya aturan dan pelambagaan yang sudah ada tanpa mempertimbangankan perubahan yang terjadi.

---

The assimilation is one step of prisoners coaching in correctional institution. it is preparing the prisoners to come back to community. Through the work plan, prisoners get skill to reach the source of earnings if they have freedom and come back to community. In fact, much more the Assimilation prisoners not absorb at work plan. Then they just make a group and chatting or just cleaned the prison. A Systematic work plan need to solve that problem. However, this problem still happened in the prison because no standard assimilation prisoners work plan. To described ideal planning based on systematic of the work plan at coorectional institution, this research was using descriptive research method with approach qualitative. The result of this research has showed that work plan preparing until evaluation in the correctional institution still not based of ideal step. The consequence, without consideration of the change, work plan at the correctional institutions always just based of the roles and institution."

"Maraknya tindak pidana terorisme di dunia dan khususnya di Indonesia membutuhkan Cara penanganan tersendiri dalam pemberantasan tindak pidana tersebut. Pemerintah Indonesia telah membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk menangkap para pelaku tindak pidana terorisme dan mengeluarkan W Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Banyaknya pelaku tindak pidana terorisme yang tertangkap kemudian menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan menjadi dilema tersendiri bagi para petugas Lapas dalam memberikan program pembinaan bagi mereka.Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini dan apa sajakah kendala yang dihadapi serta bagaimanakah model yang sebaiknya dilaksanakan dalam pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia.Dan basil penelitian yang dilakukan didapatkan data bahwa pembinaan yang diberikan kepada para narapidana tindak pidana terorisme adalah diberlakukan secara umum seperti halnya narapidana kasus lain. Pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana terorisme tidak berjalan optimal karena adanya kendala minimnya sarana dan prasarana yang ada, pasifnya narapidana itu sendiri serta rendahnya kualitas SDM petugas yang ada.Dori analis terhadap hasil penelitian, disimpulkan bahwa : 1) pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tindak pidana terorisme tidak mencapai basil yang optimal karena diberlakukannya pembinaan yang sama seperti halnya terhadap narapidana kasus lain; 2) diperlukannya model khusus program pembinaan bagi narapidana tindak pidana terorisme.Hasil penelitian menyarankan agar dibuat model khusus bagi pembinaan narapidana tindak pidana terorisme dengan menitikberatkan pads perubahan pemahaman atau ideologi mereka. Pembinaan tersebut hams lebih banyak melibatkan unsur Sinergi Segitiga Pemasyarakatan yaitu petugas, narapidana, dan masyarakat."

"Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza baik di dunia maupun di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dan penyebaran yang cepat meluas ke seluruh negara dan wilayah baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikoteropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika berdasarkan sistem hukum di Indonesia maka permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza menjadi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan untuk turut menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu cara penanggulangan penyalahgunaan Napza di Lapas Narkotika Jakarta dengan menerapkan metode terapi Therapeutic Community dalam kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang sebagian besar berlatar belakang kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza. Salah satu unsur panting dalam pelaksanaan terapi dengan metode therapeutic community di Lapas Narkotika Jakarta adalah pelaksanaan tugas konselomya.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas konselor dalam kegiatan Therapeutic Community terhadap narapidana di Lapas Narkotika Jakarta dan kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas konselor pads kegiatan tersebut.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara terhadap para pejabat struktural, para petugas koordinator, petugas konselor dan peserta kegiatan Therapeutic Community di Lembaga Pemayarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Analisis penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegia tan Therapeutic Community di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh BNN dan Depsos. menunjukkan keberhasilan dengan melihat kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan TC di Lapas Narkotika Jakarta tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan tugas konselor walaupun masih belum efektif karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas dan peserta kegiatan TC.Untuk itu perlu direkomendasikan agar Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Narkotika Jakarta dapat menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan Therapeutic Community dalam rangka keefektifan pelaksanaan kegiatan TC dan penyelenggaraan pelatihan bagi tenga konselor agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan Bataan Narkotika Nasional dan Departemen Sosial dalam rangka penyelenggaraan pelatihan-pelatihan tenaga konselor khususnya untuk menanggulangi permasalahan ketergantungan NAPZA dalam diri peserta kegiatan TC (dalam hal ini Narapidana).

---

Drugs trafficking and abusing problems both in the worldwide and Indonesia has came into a very significant level of spreads to all countries and regions in both quality and quantity. As psychotropic code No. 5 1 1997 and narcotic No.22 1 1997 has been authorized based on Indonesian law, the trafficking and abusing problems of dugs has now become the problem of correctional institution to be solved. One of the ways is by conducting Therapeutic Community method in the activity of treatment for inmates which most of their backgrounds are drugs traffickers and abusers. One of the important parts in this method is the duty of its counselor.This study is conducted to find out the duty of counselor in Therapeutic Community for inmates in Lapas Narkotika Jakarta and the obstacles they encountered in doing their jobs.This is a descriptive analysis study and categorized as qualitative research with interview and data collection method conducted to the officials, coordinators, counselors and the participants of Therapeutic Community in Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta.The analysis of TC's successfulness based on the National Narcotic Board and Social department's standard showed by looking at the unity and smoothness of the program. Those successes cannot be separated from the success of its counselors even though some obstacles seems may carry the ineffectiveness of the program which consist of budgets, human resources both quality and quantity and the participants of Therapeutic Community.Therefore, it is needed to be recommended that Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta can provide special budget for Therapeutic Community in order to the effectiveness of the program and trainings for counselors to be more professional in doing their jobs. Thus, enhancing the corporation with National Narcotic Board and Social Department of Republic of Indonesia to provide trainings for counselors especially to prevent drug addiction's problem in the TC participants (in this case are the inmates)."

"Tujuan pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat agar menjadi warga negara yang baik, berguna dan bertanggung jawab. Tujuan pembinaan tersebut sejalan dengan kebijakan penghukuman yang disebut sebagai reintegrasi. Pembinaan yang dipilih sesuai dengan kebijakan penghukuman ini adalah community based corrections/treatment.Community-based treatment adalah segala jenis program treatment (pembinaan) bagi narapidana di mana selagi mereka menjalani sisa pidananya, mereka telah diberi kesempatan untuk kembali ke tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu. Community-based treatment mencakup banyak program, salah satunya adalah halfway house. Dalam penelitian ini, Lembaga Pemnasyarakatan (se]anjutnya disebut Lapas) Terbuka Jakarta diidentikkan dengan Halfway house. Lapas Terbuka adalah Lapas tempat membina narapidana yang telah menjalani 1/2 masa pidananya yaitu telah sampai pada tahap asimilasi. Struktur bangunannya terbuka dan tanpa dikelilingi oleh tembok. Struktur bangunan yang demikian menjadikan narapidana dapat lebih banyak dan leluasa berinteraksi dengan masyarakat, dan demikian juga sebaliknya, masyarakat dapat lebih berperan dalam proses pembinaannya.Hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan operasionalisasi halfway house/Lapas Terbuka adalah pemilihan peserta (target population selection), pemilihan lokasi (location and site selection), petugas dan pelatihannya (personnel and training), pelayanan treatment (treatment service), dan keamanan (security).Berdasar temuan penelitian, dalam operasionalisasi Lapas Terbuka Jakarta, dari kelima aspek tersebut diatas, hanya aspek pemilihan peserta dan pemilihan lokasi khususnya dari bentuk fisik bangunannya yang telah menerapkan atau mencerminkah konsep community-based treatment. Aspek lainnya, yaitu dalam hal pelayanan pembinaan, petugas dan pelatihannya, dan keamanan belum sepenuhnya menerapkan konsep community-based treatment.Belum ada peraturan yang secara spesifik berlaku di Lapas Terbuka Jakarta. Dalam operasionalisasinya, Lapas Terbuka Jakarta masih memakai peraturan yang sama, juga dengan fungsi, sasaran dan tujuan, jenis pembinaan dan struktur organisasi yang sama dengan yang diberlakukan di Lapas biasa/tertutup pada umumnya. Hal tersebut menjadi kendala atau faktor yang menghambat upaya reintegrasi dan penerapan konsep community-based treatment di Lapas Terbuka Jakarta.Hal lain yang juga menjadi faktor penghambat adalah kurangnya sosialisasi program baik kepada narapidana di Lapas tertutup di wilayah Jabotabek maupun kepada pihak ketiga baik perorangan, lembaga swasta maupun pemerintah. Hal tersebut menjadikan keterlibatan masyarakat (community involvement) yang menjadi ciri utama community-based treatment belum begitu terlihat.

---

The goal of imprisonment in Sistem Pemasyarakatan is to return offenders (narapidana) to his/her community in order to become good citizen and have had good responsibility to the community. The goal of treatment which in line with that policy, is called as reintegration. The treatment according to that policy is community-based correction/treatment. Community-based treatment is the general term used to refer to various types of therapeutic, support and supervision for criminal offenders where whilst they experience the rest of his/her sentence period, they have been given opportunity to return to the community with certain supervision or observation. Community-based treatment includes many programs. One of them is called halfway house. In this research, Jakarta of Open Prison is compared with Halfway house. Open Prison is a place to treat offenders which have experienced 1/2 of his/her sentence period or called as assimilation phase.

The building structure of Jakarta of Open Prison is open and without encircled by wall. Such building structure have make offenders can be more free to interaction with community, and so do on the contrary, society can be more playing a part in its treatment process. Issues which must be considered in the planning and operating halfway house is target population selection, location and site selection, personnel and training, treatment services and security. Based on research finding, in Jakarta of Open Prison, from five of the aspect above, only location, site selection and target selection aspect, especially from its physical building form, which have applied or express the concept of community-based treatment. Other aspect, such as treatment service, personnel and training, and security not yet fully applied the concept of community-based treatment.

There is not yet regulation that specifically made to be applied in Jakarta of Open Prison. The regulation that used in Jakarta of Open Prison is still same with the regulation that used in Prison. Function, target and objective, treatment type and organization chart which is used in Lapas Terbuka Jakarta has also same as to which is used in ordinary Prison in general. Those problems mentioned above become factor or constraint pursuing effort of reintegration and applying the concept of community-based treatment in Jakarta of Open Prison."