Hasil Pencarian

Ditemukan 74301 dokumen yang sesuai dengan query

Siti Ulifah

Partisipasi masyarakat pada proyek penanggungan kemiskinan perkotaan (P2KP) : studi evaluasi pelaksanaan program P2KP di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang

"Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di perkotaan, yang mengedepankan aspek partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan. Dalam konteks ini, melalui P2KP masalah pengentasan kemiskinan tersebut diharapkan bisa dilaksanakan karena Spesifikasi dari program P2KP adalah ditempatkannya masyarakat miskin sebagai "subyek" program, artinya masyarakat memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi programnya sendiri. Kondisi ini berbeda dengan program sebelumnya dimana masyarakat lebih ditempatkan pada posisi "obyek" dari program. Inti dari pemikiran ini adalah gagasan yang kuat untuk menempatkan masyarakat sebagai titik Sentral program pembangunan.

Untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam program P2KP di kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, maka permasalahan penelitian difokuskan pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu; pertama, bagaimanakah gambaran partisipasi masyarakat dalam program P2KP, kedua, bagaimanakah kecenderungan partisipasi masyarakat kelompok sasaran dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program P2KP, dan ketiga, faktor-faktor apakah yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian evaluatif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang proses partisipasi serta faktor-faktor yang menghambat proses partisipasi pada program P2KP di kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan, untuk mendapatkan gambaran yang konkrit dan menyeluruh yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang memuat garis besar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selain dengan wawancara mendalam penulis juga melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan maupun perilaku masyarakat. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menumpulkan data sekunder dari tulisan-tulisan atau laporan- laporan yang pernah dibuat oleh pihak pelaksana program.

Hasil penelitian menunjukkan, partisipasi masyarakat cenderung masih rendah, baik pada lahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan tahap pngawasan (evaluasi). Hal ini tidak terlepas dari konsep program P2KP yang cenderung mengedepankan partisipasi pasif bagi masyarakat sasaran program. Artinya konsep partisipasi pada program P2KP masih berupa partisipasi pasif, dimana masyarakat dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang dan dikontrol oleh orang lain. Jangka waktu program yang relatif singkat, juga menyulitkan munculnya partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan P2KP ini juga ditemui beberapa hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Aspek pelaksanaan program. Masyarakat yang terlibat dalam proyek ini, umumnya yang sudah mempunyai usaha relatif stabil dan tetap. Pemilihan ini didasarkan pada upaya menjamin kemampuan masyarakat dalam pengembalian dana pinjaman. Sementara masyarakat miskin yang sebenarnya sangat membutuhkan tetapi tidak mempunyai usaha yang stabil dan tetap tidak bisa memanfaatkan program ini. 2) Segi koordinasi program. Koordinasi program yang menyangkut daya gerak pelaksanaan program antar tingkatan yang masih lemah dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan dalam hal komunikasi, daya serap kebijakan dan pengelolaan program. 3) Segi pendampingan dan pengawasan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator kelurahan kurang ditujukan pada upaya penyadaran terhadap masyarakat akan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan penggalian sumber-sumber daya yang ada di lingkungan yang dapat dimanfaatkan, tetapi semata- mata hanya pada hal-hal administrasi berkaitan dengan proposal pengucuran dana.

Agar program PZKP dapat memunculkan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pernatauan/monitoring serta evaluasi program, maka direkomendasikan; pertama, program P2KP hendaknya lebih mengedepankan aspek "proses" dibanding aspek "output", bahwa memunculkan partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan dalarn waktu singkat,. Kedua, khususnya untuk kasus kegiatan usaha produktif, bahwa kelompok sasarannya hendaknya benar-benar masyarakat miskin versi masyarakat, bukan masyarakat yang sudah mapan dari segi ekonomi/sudah memiliki usaha produktif; ketiga, sebelum melakukan perencanaan program sebaiknya dilakukan penjajakan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, fasilitator kelurahan hanya berperan sebagai fasilitator/pendamping masyarakat; masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam semua daur program, mulai dari tahap penjajakan prioritas masalah/kebutuhan, tahap perencanaan program, tahap pelaksanaan program, tahap pemantauan program dan tahap evaluasi program. Untuk melibatkan masyarakat dalam kesemua tahapan program ini, salah satu metode yang dapat digunakan adalah Participatori Urban Appraisal (PUA)."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T21655

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tubagus Sani Soniawan

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan: Studi tentang modal sosial sebagai pendorong keberhasilan proyek penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Sudimara Jaya

"Upaya menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang terencana dan bertahap, akan tetapi tidak jarang upaya yang dilaksanakan tidak dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Para ahli telah mengemukakan berbagai konsep pembangunan ideal untuk diterapkan guna mencapai hasil yang diharapkan termasuk keberadaan modal sosial (Social Capital) sebagai salah satu potensi yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan peran modal sosial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan melalui proyek pemerintah yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Lokasi penelitian yang dipilih adalah tingkat kelurahan dengan pertimbangan bahwa kelurahan merupakan salah satu wilayah terkecil yang memiliki kewenangan formal menyelenggarakan pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Untuk mengungkap maksud penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada anggota KSM secara acak yang dianggap mewakili anggota KSM lainnya.

Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pada masyarakat kelurahan Sudimara Jaya telah terbangun kemampuan untuk melakukan kerjasama diantara masyarakat melalui sarana interaksi (komunikasi) berupa paguyuban. Interaksi sosial yang terdapat dalam paguyuban mampu membangun kepercayaan diantara masyarakat untuk menentukan komitmen dan aturan yang harus dijalankan guna mencapai tujuan bersama secara swadaya.

Interaksi dan kepercayaan diantara masyarakat secara jelas terlihat pada kemampuan masyarakat untuk menentukan aturan dan sanksi informal yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek dan hasilnya masyarakat terutama KSM mampu melaksanakan aturan tersebut secara konsekuen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terbangun modal sosial sebagai perekat hubungan masyarakat yang dapat mempermudah upaya mewujudkan tujuan bersama. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan P2KP terutama dari aspek keberhasilan pengelolaan dan perguliran dana bantuan masyarakat.

Atas hasil analisa tersebut maka untuk medorong tercapainya tujuan pembangunan, aspek modal sosial perlu dikembangkan dalam masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu memperhatikan potensi modal sosial dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat. Dengan demikian program pembangunan yang akan diterapkan harus sejalan dengan pengembangan modal sosial dalam masyarakat melalui pemberian kebebasan masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan di wilayahnya."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T7884

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sudarini

Proses partisipasi masyarakat sebagai anggota kelompok swadaya masyarakat dalam pelaksanaan proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan : Suatu studi tentang pelaksanaan P2KP di Kelurahan Lenteng Agung

"Kemiskinan merupakan permasalahan yang social yang sampai saat ini masih mengundang perhatian banyak pihak. Telah banyak langkah-langkah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan pada konsep-konsep yang telah ada namun gejala kemiskinan masih menunjukkan sosok yang nyata. Berbagai studi dan proyek-proyek telah di laksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan terutama di daerah perkotaan adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Program ini di laksanakan sebagai tindak lanjut dad program penanggulangan kemiskinan yang sudah di laksanakan sebelumnya.

Pendekatan yang di laksanakan dalam P2KP adalah penguatan kelembagaan masyarakat sebagai embrio atau pondasi terbentuknya kelembagaan lokal yang dapat berfungsi sebagai lembaga-lembaga perantara untuk dapat menjangkau lembaga formal. Dalam pelaksanaannya sangat di perlukan adanya partisipasi masyarakat. Untuk hal tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui proses partisipasi masyarakat sebagai anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan P2KP.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi dan wawancara. Tehnik analisa data yang di gunakan adalah teknik analisis induktif di mana teori bukan suatu alat utama untuk memahami masalah tetapi untuk memperkaya wawasan pemahaman terhadap gejala dan kenyataan yang diamati. Dalam hal ini konsep dan teori yang digunakan adalah yang mendukung permasalahan penelitian.

Dalam menentukan informan penelitian yang di gunakan adalah teknik purposive yaitu peneliti memilih sendiri informan dengan asumsi informan memahami permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan informasi dan tanggapan terhadap permasalahan yang menjadi tujuan penelitian.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa program P2KP ini pelaksanaannya bertumpu pada kelompok. Dengan kelompok yang ada diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan dapat saling bekerja sama diantara anggota untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini pemeran utama dalam pelaksanaan adalah masyarakat itu sendiri sementara pendamping lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masyaakat.

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena di perlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Di samping itu terdapat juga beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program yang juga harus mendapat perhatian di antaranya sosialisasi program, kelompok sasaran, pendampingan dan pengawasan serta koordinasi program.

Namun demikian jika upaya perbaikan tidak di usahakan maka akan terjadi permasalahan yang lebih serius. Untuk itu di perlukan langkah-langkah perbaikan agar proyek ini dapat di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari proyek penanggulangan kemiskinan ini yaitu masyarakat miskin yang memerlukan bantuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Pada dasarnya setiap program yang dilaksanakan harus mencapai sasarannya, terlebih bagi program bantuan publik untuk mengentaskan kemiskinan. Harus dipastikan bahwa progam penanggulangan kemiskinan harus menyentuh masyarakat yang menjadi sasarannya. Karena jika program ini salah sasaran maka efektifitas program ini dapat dikatakan minimal dalam hal pencapaian tujuan.

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan tidak lagi hanya pada permasalahan penyediaan dana yang lebih besar untuk program-program yang di tujukan pada masyarakat miskin, yang juga merupakan aspek penting adalah bagaimana sumber daya manusia dapat ditingkatkan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat menanggulangai masalahnya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari berbagai pihak."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T7728

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratnaniengsih

Evalusi peran BKM pada proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)studi tentang perubahan perilaku masyarakat (studi kasus di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur)

"Penelitian tentang Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP ) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun penelitian yang memberikan penekanan khusus pada evaluasi peran BKM sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat dana keberlangsungan proyek dengan menganalisis perubahan perilaku sebagai dampak intervensi program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat belum pernah dilakukan.

Metode berpikir logis (logical framework analysis) dengan melihat input, ozapru, effect dan impact digunakan dalam melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran perubahan perilaku secara mendalam. Hasil evaluasi selanjutnya dipetakan menggunakan prinsip dasar Homans untuk menganalisis perubahan perilaku.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan rencana dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Evaluasi menggunakan data kuantitatif untuk memperoleh data sekunder, khususnya gambaran lokasi studi dan penduduk sekitar lokasi penelitian, data primer/kualitatif diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan di kelurahan Pekayon, kelurahan Baru dan kelurahan Kalisari di kecamatan Pasar Rebo, pilihan lokasi sesuai dengan sasaran penerima program yang telah ditentukan sekretariat Bappenas.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan perilaku sebagai akibat (effect) dari intervensi program pemberdayaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) , BKM mampu membina dan memberdayakan masyarakat, KSM mampu membina anggota kelompok melalui inovasi baru sehingga usaha lebih maju. Perubahan perilaku terjadi pada warga yang memanfaatkan dana bergulir, karena adanya peran dari BKM dalam memberikan informasi prosedur peminjaman dan pencairan dana secara jelas dan tepat waktu, sesuai visi, misi dan tujuan program pemberdayaan, penjelasan dilakukan melalui sosialisasi secara bertahap, bertingkat dan terus menerus, bimbingan dan arahan pengurus BKM kepada anggota kelompok untuk meningkatkan usaha dan berorientasi bisnis.

Temuan lapangan yang menunjukkan perubahan perilaku masyarakat adalah : ketertarikan dan kesediaan warga menjadi pengurus BKM atau KSM, mengikuti undangan pertemuan, memilih pengurus BKM secara partisipatif, mengikuti prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memanfaatkan dana bergulir, masuk sebagai anggota kelompok, memiliki kesadaran mengembalikan pinjaman dan memperhatikan sanksi apabila tidak mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan dan disepakati bersama.

Temuan lain memperlihatkan kekuatan dan kelemahan program, yang dimaksud kekuatan program adalah : proses pemberdayaan telah dilakukan oleh pengurus BKM atau penanggung jawab lapangan, pendampingan selama dua tahun penuh dilakukan oleh fasilitator kelurahan dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), mengingat peneliti kelapangan pada situasi dampingan KMW telah berakhir maka peneliti dapat meyakinkan bahwa BKM tetap berperan aktif walaupun tanpa dampingan KMW, hal ini sesuai dengan tujuan program pemberdayaan diantaranya adalah menjadikan BKM mandiri dan tidak ada intervensi aparat pemerintah ditingkat kalurahan maupun kecamatan, pihak aparat bertindak selalu fasilitator.

Prinsip dasar Homans dalam social behavior yang tepat dalam penelitian ini adalah stimulus,action,reward,value dan expectation. Proposisi stimulus, value dan expectation menggambarkan perubahan perilaku masyarakat. Pertimbangan rasional untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang membuat masyarakat merubah perilaku dengan mengikuti program ini.

Evalusi dengan analisis kerangka logis ini efektif memberikan gambaran proses perubahan perilaku secara detail setiap terjadi masukan (input/stimulus) , beberapa aspek program yang perlu ditingkatkan yaitu adanya lembaga independent yang selalu mengevaluasi dan memonitor perkembangan P2KP secara terus menerus belum dirumuskan oleh penguasa diwilayah penelitian, disamping itu tolok ukur keberhasilan program pemberdayaan sampai saat ini masih bersifat ekonomi (kegiatan simpan pinjam) semakin kecil kredit macet yang dipinjam warga semakin berhasil BKM, kelemahan program antara lain : P2KP dimaksudkan untuk memberdayaan masyarakat, tetapi kenyataan dilapangan penekanannya lebih bersifat administratif dengan target-target ekonomi yaitu : pembukuan BKM harus baik, dilaksanakannya Rapat Tahunan Anggota (RAT) untuk menilai kinerja BKM, audit keuangan , dibukukannya saran dan kritik masyarakat.

Untuk mempertahankan keseriusan pengurus kelompok (BKM dan KSM) dalam mengelola dana abadi masyarakat sebagai stimulus pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, disarankan dibentuk Forum BKM dan peran aparat pemerintah sebagai fasilitator kerjasama kemitraan dengan pengusaha besar untuk perluasan produk anggota KSM. Diperlukan aktor BKM yang mempunyai dedikasi tinggi, loyal dan memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12073

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Rohman

Pemberdayaan masyarakat melalui proyek penanggulangna kemiskinan di perkotaan (P2KP) (studi pelaksanaan p2kp di desa songgon kecamatan songgon kabupaten banyumwangi provinsi jawa timur)

"Tesis ini merupakan hasil peneiitian tentang proses pelalsanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PZKP), untuk mengetahui apakah sudah atau beIum terjadi proses pemberdayan didalamnya, Serta faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan dalam pelalcsanaan PZKP tersebut. Penelihan ini penting mengingat paradigma yang dianut dalam P2KP tersebut berbeda dcngan paradigma-paradigma yang digunakan pada program-program pembangunan Sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam PZKP menerapkan paradigma baru yaitu pemberdayaan masyarakat (empowerment). Dimana diberikan porsi yang besar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap Lilhapan program (bottom-up p/ann/ng). Karena pendekatan yang digunakan dalam PZKP merupakan hal yang masih relatif baru, tentunya masih banyak Hhak yang meragukannya. Permasalahan yang berkembang adalah apakah dalam pelaksanaan PZKP benar-benar telah terjadi proses pemberdayaan masyarakat ? Hal inilah yang mengilhami penulis untuk mengambil topik penelitian pada tesis ini.

Penelitfan ini menggunakan tipe pendekatan kualitalif dengan jenis penelibian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan proses peIa|

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma baru yaitu pemberdayaan (empowerment) sudah mulai nampak pada setiap tahapan pelaksanaan PZKP, sejak dari tahap awai, tahap pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan. Sudan terjadi pentransferan daya (power) kepada masyarakat, balk itu berupa kesempatan atau peluang, pengetahuan (know/edge), keterampilan (sk/I/), modal (capilal) sehingga telah terjadi peningkatan kapasitas masyarakat. Akan tetapi sayangnya, pemberdayaan disini masih belum menyentuh masyarakat yang benar-benar miskin (poorest ofthe poor). Hal ini dikarenakan orientasi keberhasilan program Iebih menekankan pada lancarnya pengembalian dana ketimbang pengentasan kemiskinan itu sendiri. Padahal apabila program PZKP yang menggunakan paradigma baru tersebut dilakmnakan dengan sebaik-baiknya, tidaklah muslahil kemiskinan akan dapat teratasi. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan dalam pelaksanaan PZKP yang ditemui di lapangan. Faktor pendukung berupa adanya partisipasi dari masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat yang baik dari personel BKM dan adanya dukungan birokrasi pemerintahan lokai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya masalah struktural yakni dominasi Kepala Desa terhadap masyarakat, keterisolaisan masyarakat yang dikarenakan kondisi geograiis, adanya norma yang bersifat negatif yang mengakibatkan Iemahnya penegakan aturan dan adanya persepsi negatif masyarakat terhadap PZKP yang terbentuk dari pelaksanaan program-program pembangunan sebelumnya yang masih menggunakan paradigma lama."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T6304

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Heru Widiantoro

Kajian proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) : studi kasus pelaksanaan P2KP di Kelurahan Condongcalur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi D.I. Yogyakarta

"Penelitian ini mengkaji tentang input, proses dan kecenderungan hasil pelaksanaan proyek P2KP di kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan proyek dalam menjangkau sasarannya dan proses partisipasi masyarakat pelaksanaan proyek. Upaya pemberdayaan kelompok masyarakat miskin ini diangkat sebagai topik penelitian, di samping didasari rasa prihatin melihat kondisi kehidupan kaum miskin yang akhir-akhir ini semakin tertekan akibat krisis ekonomi, juga karena melihat penanganan terhadap permasalahan kemiskinan sering tidak berdampak pada meningkatnya keberdayaan golongan miskin yang menjadi sasaran program.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif, yakni ingin menggambarkan kondisi riil di lapangan mengenai proses pelaksanaan proyek di lapangan dan kecenderungan hasilnya. Data kualitatif yang dikumpulkan berkisar tentang pemahaman, sikap, pandangan serta tanggapan para informan terhadap hasil dan proses pelaksanaan proyek. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan tehnik studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Pihak-pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain berasal dari pihak pemerintah sebanyak 6 orang; dari konsultan sebanyak 3 orang; dan dari pihak masyarakat sebanyak 13 orang. Dari 13 informan yang berasal dari masyarakat tersebut, 6 orang diantaranya adalah sebagai pihak pengelola bantuan; 4 orang sebagai pihak penerima bantuan; dan 4 orang adalah warga masyarakat yang bukan penerima bantuan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa informan tersebut mengetahui permasalahan yang sedang dikaji.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori pemberdayaan sebagai alat analisis untuk mengkaji hasil temuan lapangan. Pendekatan pemberdayaan ini terutama digunakan untuk memahami seberapa jauh hasil proyek telah dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian penerima program, baik secara perorangan, kelompok maupun sebagai satuan komunitas, dalam upayanya mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan pada tingkat kelompok, konsep pemberdayaan digunakan untuk melihat bagaimana KSM mampu memfasilitasi Para anggotanya untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sedangkan pada tingkat komunitas akan dilihat bagaimana masyarakat mengorganisasi diri melalui kelembagaan yang dikembangkan yakni BKM. Perhatian akan diarahkan pada berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan maupun aktivitas ke dua jenis lembaga itu guna mengetahui apakah proses pemberdayaan benar-benar berlangsung dalam pelaksanaan proyek.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan, bahwa golongan miskin yang mengalami ketidakberdayaan dari segi ekonomi, sosial dan politik, justru cenderung tidak tersentuh oleh pe]ayanan yang diselenggarakan melalui proyek P2KP ini. Demi keberlanjutan program, pengelola bantuan (BKM) cenderung menyalurkan dana bergulir kepada golongan masyarakat yang relatif mampu, karena lebih dapat diharapkan pengembaliannya. Seleksi calon penerima program yang berlangsung di antara warga masyarakat sendiri, juga cenderung menghindari golongan miskin. Karena menyadari resiko yang harus ditanggungnya, maka setiap warga cenderung memilih golongan yang relaitf mampu dalam membentuk KSM. Demikan juga alokasi dana hibah untuk perbaikan prasarana lingkungan, karena lemahnya golongan miskin dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam rapat warga dusun (selaku anggota KSM fisik) menyebabkan alokasi dana tersebut lebih merupakan keinginan golongan elit dusun yang tidak selalu memberi kontribusi bagi peningkatan kegiatan ekonomi golongan miskin.

P2KP yang dilaksanakan di kelurahan Condongcatur memang telah berhasil daiam menyalurkan kredit ke masyarakat, namun belum cukup berhasil dalam mengembangkan lembaga yang responsif terhadap permasalahan kemiskinan. Penyediaan modal usaha memang memberi keleluasaan kepada penerima program untuk memilih, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya. Namun pembentukan kelompok dan pemberian modal usaha tidak secara otomatis dapat memberdayakan mereka karena proses belajar sosial cenderung tidak berlangsung. Padahal, proses belajar sosial ini penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan kepercayaan diri individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam upaya memecahkan persoalannya.

Rekomendasi yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah perlunya program pengentasan kemiskinan lebih memprioritaskan golongan miskin dalam mengakses bantuan yang ada. Di samping itu partisipasi masyarakat, khususnya dari golongan miskin sendiri adalah merupakan hal yang krusial dalam rangka mencapai tujuan program. Untuk itu lembaga yang dibentuk agar lebih disesuaikan dengan aspirasi masyarakat sehingga proses belajar sosial menuju keswadayaan masyarakat lebih dapat diharapkan. Peran pemerintah mestinya tidak hanya sampai pada berjalannya kegiatan proyek, tapi lebih pada bagaimana memfasilitasi berlangsungnya kerjasama antara BKM dengan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T9905

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imam Prakoso

Pengaruh bantuan proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan ( P2KP ) terhadap pendapatan penerima bantuan di Kelurahan Kalibaru Kotamadya Jakarta Utara

"Krisis ekonomi yang melanda ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bertambahnya angka kemiskinan di perkotaan disebabkan terutama dengan makin bertambahnya pengangguran akibat krisis ekonomi. Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah program bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang diaingkat dengan P2KP. Maksud dart P2KP ini tidak lain untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru yang diharapkan akan menambah pendapatan masyarakat.

Konsep evaluasi kebijakan publik dilihat dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penerima bantuan dan diterapkan pada evaluasi pelaksanaan P2KP di Kel. Kalibaru. Di dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, variabel-variabel yang diukur adalah program P2KP (X1), Pelaksanaan (K2), dan Pengawasan (X3) dan 1 variabel terikat yaitu pendapatan ( Y ). Untuk menilai keberhasilan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penduduk di kelurahan kalibaru disusun kerangka berpikir dengan asumsi bahwa adanya P2KP akan meningkatkan pendapatan penerima bantuan.

Ketiga variabel yang mempengaruhi pendapatan ini diteliti melalui pendekatan analisis deskriptif, menggunakan model kuesioner terhadap 90 responden yang ditentukan dengan cara proportional random sampling. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode regreai partial dan regresi berganda dibantu oleh software statistik yaitu SPSS, deskripsi individu dari responden dikelompokkan dalam jenis usaha, jenis kelamin, pendidikan, usia dan lama usaha.

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Program ternyata mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap pendapatan penerima bantuan, dengan nilai r = 0,438 dan nilai R square = 0,192. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel prediktor tersebut terhadap pendapatan tidak besar yaitu hanya sakitar 19,2.

Pelaksanaan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0,615 dan R square = 0.378. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 37,8 %.

Pengawasan mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0470 dan R square 0.221. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 22,1 L.

Program, Pelaksanaan dan Pengawasan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan nilai koefisien korelasi multiple R - 0,659. seluruh variabel prediktor diatas juga secara bersama-lama mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap variabel bebasnya dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0,435. Hal ini menjelaskan bahwa ketiga variabel predictor diatas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel pendapatan sebesar 43,5 %. Persamaan regresi multiple yang diperoleh adalah aebagai berikut :

= r Rp. 1.756.836.129 - 26.037,341 Xl + 90.431,259 X2 + 88.428,796 X3

Artinya bila diasumsikan bahwa ketiga variabel prediktor diatas 'sama dengan 0 atau tidak ada variabel tersebut diatas maka akan terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.756.836,129.

Berdasarkan hasil analisa diatas maka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah bantuan diperlukan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan program, pelaksanaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan P2KP."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12406

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marpaung, Tigor Morris

Identifikasi orang miskin dalam penerapan program proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) (studi kasus di badan kswadayaan masyarakat (BKM) Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kotamadya Bekasi Provinsi jawa Barat)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

S6951

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Radiana Mahaga

Evaluasi dampak program penanggungan kemiskinan di perkotaan tahap dua (P2KP-2) di Jawa Barat terhadap tingkat konsumsi masyarakat

"Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dan sosial selalu menjadi fenomena atau bagian dari suatu pembangunan sebuah negara khususnya negara yang sedang berkembang. Kemiskinan juga telah menjadi perhatian dunia, terutama sejak krisis ekonomi melanda Asia sejak tahun 1997.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan jauh sebelum krisis terjadi. Namun sebelum krisis terjadi, evaluasi dampak suatu program penanggulangan kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia jarang atau belum dilakukan. Padahal dana yang dipakai untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan biasanya merupakan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, Asian Development Bank, dan lain-lain yang tentu saja menambah beban hutang Negara.

Evaluasi pada umumnya hanya sampai pada taraf proses pelaksanaan, bukan hasil akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Baru setelah krisis terjadi, dimana alokasi sumberdaya menjadi begitu krusial, maka evaluasi dampak menjadi amat sangat penting dan diwajibkan oleh pemberi dana pinjaman.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dampak Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan tahap dua (P2KP ? 2) di Jawa Barat dengan sasaran: (1) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 di Jawa Barat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga apabila dihitung berdasarkan konsumsi per kapita riil; dan (2) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 dapat mengeluarkan rumha tangga miskin dari kemiskinan.

Poverty and inequality of income distribution have always been a phenomenon in the process of development of a country especially for developing countries. Poverty has also become a center of attention after the Asia?s economic crisis in 1997.

There are several poverty alleviation programs that have been implemented to reduce poverty and improve social welfare, even far before the crisis. However, before the crisis hits, impact evaluation of a poverty alleviation program on the social welfare in Indonesia is rarely or never been done. On the other hand the source of fund of a poverty alleviation program mostly comes from overseas? loan such as World Bank, Asian Development Bank and others, that consequently increase the tax payer?s burden.

Most evaluation that have been conducted on poverty alleviation program in previous years focus on the process of the program instead of the expected outcome or impact, i.e. reduced poverty and improved social welfare. Only after the crisis, where resource allocation become more and more crucial that the impact evaluation turn out to be more important and even set as a mandatory by the lender.

The objective of this research is to conduct impact evaluation on Urban Poverty Project phase two (UPP-2) in Jawa Barat with two goals i.e.: (1) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could improve social welfare in terms of real consumption per capita, and (2) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could move the poor out of poverty."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T26286

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Aryo Damar Prihartono

Evaluasi kelembagaan badan keswadayaan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan: studi kasus proyek P2KP di Kelurahan Tegallega Kota Bogor

"Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan strategi pengembangan masyarakat melalui penguatan kelembagaan masyarakat (BKM) agar mampu berperan menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui proses pembelajaran bersama masyarakat untuk mengorganisir diri dalam rangka meningkatkan kemampuan dan sumberdaya masyarakat miskin.

Kajian ini bertujuan untuk mengevalusi keberadaan BKM dalam program P2KP di Kelurahan Tegallega Kota Bogor. Metode yang digunakan didalam pengumpulan data adalah (1) Metode Partisipatif (FGD), (2) Wawancara, (3) Observasi Lapang.

Hasil analisis penelitian ini adalah

1. Identifikasi Permasalahan BKM Tegallega Dalam Program P2KP : (1) Permasalahan lnternal Organisasi BKM Tegallega; melemahnya partisipasi anggota (2) Sarana dan Sumberdaya; (3) keberlanjutan Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) yaitu KSM yang terbentuk pada saat proyek P2KP di Kelurahan Tegallega mengalami perkembangan, baik secara kuantitas maupun kuaiitas; (4) Hubungan BKM dan KSM; (5) Hubungan BKM dan UPK

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran BKM Tegallega dalam Pengembangan Masyarakat. Kekuatan pendorong BKM dalam program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tegallega yang bercirikan: (1) merasa tidak puas dengan situasi dan kondisi dan diikuti oleh rasa kebutuhan yang belum terpenuhi, (2) rasa bersaing untuk menyesuaikan diri dengan tuntulan kehidupan sehingga mendorong terjadinya perubahan di masyarakat, dan (3) menyadari adanya kekurangan, dan karena itu berusaha untuk mengejar kekurangan. Kekuatan penghambat : (1) rasa menentang setiap inovasi baru (2) terbatasnya sumber daya yang diperlukan untuk melalcsanakan perubahan tersebut.

3. Hasil Evaluasi Kelembagaan BKM Dalam lmplementasi Program P2KP adalah BKM berhasil dalam hal : (1) Aspek pengembangan ekonomi local yaitu Mendorong warga menemukenali masalah yang dialami dan potensi Serta sistem sumber yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan melalui pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari persiapan. perencanaan; pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut kegiatan; (2) Aspek pengembangan modal dan gerakan social yairu BKM Mendorong kepedulian warga untuk saling membantu sesama anggota kelompok melalui perguliran dana bantuan dalam rangka penanggulangan kemiskinan; (3) Aspek kebijakan dan perencanaan social yaitu Mendorong terjadinya sinergi antara program pemerintah dengan masalah potensi dan kebutuhan masyarakat;

4. Hasil Evaluasi BKM Pasca Pendampingan adalah (1) Kinerja BKM Tegallega belum mandiri; (2) Masih beroriemasi pada penguliran dana BLM (kredit mikro); (3) BKM belum berorientasi kepada masyarakat miskin; (4) Tumpang tindih jenis tugas sebagai pengambilan kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri; (5) BKM tidak memiliki program penanggulangan kemiskinan yang disepakati seluruh masyarakat melalui proses perencana partisipatif; (6) Kepengurusan dan keanggotaan BKM sebagian besar tidal; mengakar.

5. Fungsi BKM dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan adalah: (1) Pengembangan Ekonomi Lokal yaitu kegiatan usaha ekonomi belum berpengaruh signifikan bagi peningkatan pendapatan para anggota KSM; (2) Pengembangan Modal dan Gerakan Sosial yaitu Kurangnya kepercayaan warga kepada pengurus BKM karena adanya kemacetan, Partisipasi warga terbatas pada pemanfaatan bantuan BLM dan randahnya kontrol masyarakat, Kurangnya prakarsa dan dukungan dari pemerintah kelurahan dan pelaku pembangunan lokal lainnya, Dominasi prakarsa dari pengelola program untuk mengejar target kuantitatif dan administrative.

Sebagai saran penelitian ini adalah : (1) untuk menjaga keberlanjutan program P2KP serta proses pelembagaan BKM yang mengakar di masyarakat, perlu Program Penguatan Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat; (2) untuk keberlanjutan BKM perlu diperhatikan : (a) perubahan perilaku secara kolektif dari semua pihak yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan prinsip pengembangan masyarakat yaitu penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat; (b) Tumbuhnya paradigma pembangunan lokal yang bertumpu pada potensi serta kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar; (3) Kelembagaan BKM, anggota dan pengurus mampu berperan menjadi wadah perjuangan aspirasi masyarakat miskin dan mampu menjadi motor penggerak dalam menumbuhkembangkan nilai kemanusian dan nilai pengembangan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T21536

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian