Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Energi yang digunakan oleh sektor transportasi di Indonesia hampir 90% merupakan energi yang bersumber dari fosil sehingga disebut fosil-oil yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui (un-renuable resources). Sampai pada batas waktu tertentu sumber energi (cadangan) bahan bakar transportasi jenis minyak ini akan habis, sehingga perlu adanya beberapa program atau langkah nyata yang harus diambil untuk menghemat penggunaan sumber energi minyak tersebut. Beberapa kebijakan pemerintah disektor transportasi yang telah dilaksanakan pasta kenaikan BBM tahun 2003 antara lain diversifikasi energi, konservasi energi, kebijakan insentif dan disinsentif, kebijakan standarisasi, dan kebyakan tarif.Straiegi dan langkah aksi yang harus segera dilakukan dari kebijakan tersebut adalah mengurangi jumlah permintaan BBM jenis premium dan solar dalam rangka penghemalan energi khusus untuk sektor transportasi karena salah salu dominasi jenis angkutan jalan dalam pemakaiaan energi cukup tlinggi. Konsumsi energi disektor transportasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pergerakan dan aktivitas manusia dalam menunjang kegiatan ekonomi. Bentuk pergerakan tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap jenis angkutan, konsumsi energi dan prasarana system transportasi."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama kegiatan produksi dan distribusi. Adanya perbedaan potensi antar daerah menjadikan transportasi sebagai satu-satunya sarana dalam pendistribusian barang agar dapat memenuhi kebutuhan suatu daerah.Penelitian ini menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi dan Anal isis Jalur (Structural Analysis Path{ SPA). Tujuan dari penelitian ini adalah : Pertarna, untuk menganalisis pengaruh transportasi terhadap sektor produksi, faktor produksi dan institusi; Kedua untuk mengetahui identifikasi jalur pengaruh sektor transportasi pada penerimaan rumah tangga; Ketiga menganalisis pengaruh investasi di sektor transportasi terbadap sektor ekonomi dan institusi; Keempat untuk menganalisis pengaruh kebijakan penurunan subsidi BBM terhadap penerimaan rumah tangga.Hasil penelitian menunjukkan dengan sektor transportasi mempengaruhi sektor produksi, faktor produksi dan institusi, adanya investasi yang menyebabkan peningkatan output sektor transportasi akan meningkatkan sektor-sekfor ekonomi lainnya dan meningkatkan penerimaan institusi (rumah tangga dan perusabaan), tcrutama rumah tangga bukan pertanian golongan bawah dan atas di kota. Kebijakan penurunan subsidi rill BBM lebih berdampak pada rumah tangga bukan pertanian di kota baik golongan bawah maupun golongan atas sert.a rumah tangga golongan bawah di desa.Tetapi berdasarkan rasio tabungan, rumah tangga yang mendapat beban lebih berat karena penurunan subsidi riil BBM adalah golongan rumah tangga buruh tani, dan rumah tangga bukan angkatan kerja di desa.

---

ABSTRAKThis thesis is intended to show that the transportation system has played a very important role in economic development, especially in production and distribution activities. Potential differentiation between region makes transportation become more important to distribute goods and service to fulfill the needs. By using the SAM and the SPA analysis the objectives of this study are first, to analyze the effect of transportation to industries/production sectors, production factors and institution; second, to identify the effect path of transportation on household income; third, to analyze the effect of transportation investment to economy sectors and institutions; forth, to analyze the effect of reducing petroleum subsidy to household income.The research show that investment on transportation will improve the economic development, through output reaction, as well as the household and firm income, especially for both lower and upper class of non agriculture household in urban area. The policy of lowering petroleum real subsidy has more impact to the lower class of non agriculture household in urban area and rural area, as well as the upper class in urban area. However, in term of saving ratio, household agricultural workers and non labor force household in rural area are those who get more burden."

"Salah satu kebjjakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM terhadap APBN seiring dengan meningkatnya konsumsi premium dan solar di Indonesia sebagai net importir BBM adalah dengan mengurangi subsidi BBM premium dan solar. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menaikkan harga nominal BBM premium dan solar pada sektor transportasi. Penelitian ini mengestimasi penn!ntaan BBM premium dan solar pada sektor transportasi darat di Indonesia dengan mengaplikasikan model Dahl (I982). Berbeda dengan Dahl yang mengasumsikan individu hanya mengkonsurnsi satu jenis bahan bakar, tesis ini mengasumsikan individu mengkonsumsi premium dan solar. Melalui pendekatan fixed effect data panel dengan metode GLS (Generalized Least Square) pada model regresi diperolch besaran elastisitas pennintaan BBM premium dan solar terhadap harga riil premium, harga rill solar, pendapatan dan jumlah stok kendaraan.Hasil regresi menunjukkan komoditas BBM premium tersuhstitusi tidak st!mpuma dengan solar. Elastisitas pennint-aan BBM premium dan solar bersifat inelastis atau lrurang sensitif terhadap variasi perubahan harga riil dan tingkat pendapatan dan jumlah stok kendaraan. Harga riil komodhas BBM premium dan solar berpengaruh negatif terhadap besaran jum)ah konsums:i BBM premium dan solarscmento.ra tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap konsumsi BBM premium. Kebijakan kenaikan harga nominal BBM premiun dan solar tidak memberikan dampak perubahan konsumsi BBM yang tinggi, adanya perbedaan yang signifikan antara konsumsi BBM selama krisis dibandingkan dengan sebelum krisis. Elastisitas permintaan BBM, terhadap harga rill BBM (dimana i = premium atau solar) selama krisis lebih inelastis dibandingkan sebelum krisis."

"Tesis ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apa raja yang mempengaruhi permintaan bahan bakar minyak di Indonesia serta untuk mengetahui faktor mana yang dominan dalam permintaan bahan bakar minyak di Indonesia, bahan bakar minyak terdiri dari minyak tanah, bensin, dan solar. Dalam tulisan ini menggunakan data panel periode 1995 -- 2000 untuk ketiga jenis bahan bakar minyak.Hasil studi menunjukkan bahwa permintaan minyak tanah di Indonesia dipengaruhi oleh harga minyak tanah, harga LPG, jumlah penduduk, PDRB, permintaan minyak tanah sebelumnya, dengan faktor yang dominan adalah permintaan minyak tanah sebelumnya. Sedangkan pada permintaan bensin pada sektor transportasi, dipengaruhi oleh harga bensin, jumlah penduduk, PDRB, permintaan bensin tahun sebelumnya serta total kuantitas kendaraan, dengan faktor yang paling dominan adalah jumlah penduduk. Pada permintaan solar pada transportasi, dipengaruhi oleh harga solar, jumlah penduduk, PDRB, permintaan solar sebelumnya, dan total kuantitas jumlah kendaraan yang berbahan bakar solar, dengan faktor yang dominan adalah jumlah penduduk."

"Pemanfaatan sumber energi merupakan hal yang penting untuk mengantisipasi kelangkaan dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil di masa mendatang yang salah satunya adalah biodiesel. Diberlakukannya Keputusan No.3675K/24/DJM/2006 membuat biodiesel dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Namun, belum ada suatu sistem pendistribusian biodiesel yang terstruktur dan terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatannya dan menjaga keberlangsungan persediaannya. Dalam penelitian ini dirancang sebuah simulasi rantai suplai biodiesel sebagai bahan bakar substitusi atau pengganti BBM solar sepenuhnya dengan menggunakan campuran 5% dan 10% sebagai biosolar dengan studi kasus di DKI Jakarta. Simulasi rantai suplai ini melibatkan seluruh aspek yang terkait mulai dari pabrik pemasok CPO sampai SPB U. Pada studi ini terdapat dua Skenario rute yang dianalisa yaitu melalui pabrik olein dan tanpa melalui pabrik olein. Dari hasil simulasi didapatkan harga biodiesel terendah pada skenario jalur distribusi yang melalui pabrik olein yaitu Rp 4821, - . Kondisi infrastruktur untuk skenario jalur distribusi yang melalui pabrik olein memerlukan tambahan satu buah unit blending pada tahun 2016 dan satu buah pabrik biodiesel pada tahun 2021.

---

Energy alternative has been an important thing for anticipated the lack of fossil fuel and reduce its consumption. One of them is biodiesel. The regulation No.3675K/24/DJM/2006 makes biodiesel can be used as a transportation fuel. However, there is no structured and integrated system available for the distribution of biodiesel. This research will design the simulation of biodiesel supply chain to substitute solar fuel completely with 5% and 10% composition as biosolar with case study in DKI Jakarta. This simulation involve all aspect that related with biodiesel business which start from CPO producers until the fuel stations. This study has two alternative routes or scenarios that are being analyzed ; i.e through the olein industry and without the olein industry. The result of the simulation give the lowest price of biodiesel from scenario through olein industry which is Rp 4821,-. The infrastructure condition for scenario through olein industry needs one blending unit in 2016 and one biodiesel plant in 2021."

"Penulisan thesis ini dilatarbelakangi keadaan di Indonesia dimana permintaan Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM) subsidi saat ini di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM sesuai dengan jumlah subsidi BBM yang digunakan masyarakat dan nilai ini cukup besar apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis financial dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi BBM semakin meningkat dan sejalan dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor (KBM) yang menyebabkan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN semakin membengkak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi dan penghematan konsumsi BBM, dengan cara ini diharapkan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dapat dibatasi terhadap kelompok tertentu yang tepat daya belinya terhadap BBM subsidi, sehingga angka subsidi BBM di APBN mencerminkan kebutuhan aktual dari objek yang berhak disubsidi. Untuk itu diperlukan sistem monitoring, pengawasan, pencatatan penelusuran dan pengendalian transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah. Selain itu untuk membangun kerjasama lintas sektoral dari Pemerintah Pusat, BPH MIGAS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kepolisian Daerah dan Badan Usaha selaku mandatory pelaksana pendistribusian BBM Subsidi. Sehingga kesalahan pada proses pendistribusian BBM Subsidi terawasi dengan baik oleh semua pihak. Konsep pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar dilakukan melalui metode pencatatan transaksi harian SPBU dan pelacakan transaksi kendaraan bermotor melalui front end device yang nantinya akan dipasang di tiap SPBU dan di dispenser Bensin Premium dan Minyak Solar. Perangkat front end device yang dipasang antara lain peralatan akuisisi data komputer SPBU dan card reader dan / atau alat pindai / EDC (Electronic Data Capture) di dispenser premium dan minyak solar. Sehingga apabila sistem tersebut diterapkan akan membawa dampak positif kepada BPH Migas selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan Industri Hilir Migas khususnya BBM bersubsidi yang mana akan tersedianya sistem yang dapat menganalisa transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, tersedianya sistem pembatasan alokasi jenis BBM tertentu untuk tiap kendaraan bermotor (KBM) dalam rangka menentukan volume penggunaan BBM jenis tertentu jenis premium dan minyak solar. Dengan hasil akhir berupa tersedianya sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah, Volume BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pelaksana PSO (Public Service Obligation) di tiap wilayah, penerima BBM bersubsidi berikut alokasi kuota per kendaraan di tiap wilayah terutama lokasi dan waktu penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan/analisis terhadap sistem monitoring penggunaan BBM bersubsidi jenis premium dan minyak solar sektor transportasi darat di pulau bintan menggunakan kartu kendali dan barcode diperoleh total hasil penghematan pada tahun 2011 untuk BBM jenis premium 1.393,030 KL dan untuk minyak solar sebesar 32.557,616 KL atau total sebesar 33.950,646 KL. Jika pada APBN subsidi BBM diasumsikan sebesar Rp. 2.000 /liter maka total penghematan yang dilakukan dapat mencapai Rp. 67.901.291.146,- . Apabila hasil penghematan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut dibandingkan dengan besaran anggaran biaya pengawasan dan pengendalian yang sebesar Rp.23.467.710.200,- maka sistem ini dapat menghemat APBN sebesar Rp.44.433.580.936,- rupiah sehingga sistem pengawasan dan pengendalian BBM subsidi sebaiknya segera diterapkan dengan dasar hukum yang kuat."

"ABSTRAKPenulisan thesis ini dilatarbelakangi keadaan di Indonesia dimana permintaan Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM) subsidi saat ini di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM sesuai dengan jumlah subsidi BBM yang digunakan masyarakat dan nilai ini cukup besar apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis financial dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi BBM semakin meningkat dan sejalan dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor (KBM) yang menyebabkan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN semakin membengkak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi dan penghematan konsumsi BBM, dengan cara ini diharapkan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dapat dibatasi terhadap kelompok tertentu yang tepat daya belinya terhadap BBM subsidi, sehingga angka subsidi BBM di APBN mencerminkan kebutuhan aktual dari objek yang berhak disubsidi. Untuk itu diperlukan sistem monitoring, pengawasan, pencatatan penelusuran dan pengendalian transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah. Selain itu untuk membangun kerjasama lintas sektoral dari Pemerintah Pusat, BPH MIGAS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kepolisian Daerah dan Badan Usaha selaku mandatory pelaksana pendistribusian BBM Subsidi. Sehingga kesalahan pada proses pendistribusian BBM Subsidi terawasi dengan baik oleh semua pihak. Konsep pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar dilakukan melalui metode pencatatan transaksi harian SPBU dan pelacakan transaksi kendaraan bermotor melalui front end device yang nantinya akan dipasang di tiap SPBU dan di dispenser Bensin Premium dan Minyak Solar. Perangkat front end device yang dipasang antara lain peralatan akuisisi data komputer SPBU dan card reader dan / atau alat pindai / EDC (Electronic Data Capture) di dispenser premium dan minyak solar. Sehingga apabila sistem tersebut diterapkan akan membawa dampak positif kepada BPH Migas selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan Industri Hilir Migas khususnya BBM bersubsidi yang mana akan tersedianya sistem yang dapat menganalisa transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, tersedianya sistem pembatasan alokasi jenis BBM tertentu untuk tiap kendaraan bermotor (KBM) dalam rangka menentukan volume penggunaan BBM jenis tertentu jenis premium dan minyak solar. Dengan hasil akhir berupa tersedianya sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah, Volume BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pelaksana PSO (Public Service Obligation) di tiap wilayah, penerima BBM bersubsidi berikut alokasi kuota per kendaraan di tiap wilayah terutama lokasi dan waktu penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan/analisis terhadap sistem monitoring penggunaan BBM bersubsidi jenis premium dan minyak solar sektor transportasi darat di pulau bintan menggunakan kartu kendali dan barcode diperoleh total hasil penghematan pada tahun 2011 untuk BBM jenis premium 1.393,030 KL dan untuk minyak solar sebesar 32.557,616 KL atau total sebesar 33.950,646 KL. Jika pada APBN subsidi BBM diasumsikan sebesar Rp. 2.000 /liter maka total penghematan yang dilakukan dapat mencapai Rp. 67.901.291.146,- . Apabila hasil penghematan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut dibandingkan dengan besaran anggaran biaya pengawasan dan pengendalian yang sebesar Rp.23.467.710.200,- maka sistem ini dapat menghemat APBN sebesar Rp.44.433.580.936,- rupiah sehingga sistem pengawasan dan pengendalian BBM subsidi sebaiknya segera diterapkan dengan dasar hukum yang kuat. Monitoring penggunaan..., M. GeriYaniardi, FT UI, 2011."

"Kenaikan permintaan energi perlu didukung oleh suplai energi yang dapat ememnuhi permintaan. Adanya keterbatasan sumber daya energi dan keterbatasan kemampuan keuangan untuk sektor energi, maka perlu dilakukan perencanaan energi terpadu. Di sektor transportasi, faktor utama yang mempengaruhi permintaan BBM adalah kenaikan jumlah kendaraan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, diperkirakan permintaan energi akan terus meningkat. Secara umum metode proyeksi dibagi menjadi dua, proyeksi kualitatif dan proyeksi kuantitatif. Metode kuantitatif, yang menggunakan data historis dapat dikelompokan menjadi dua kategori model, yakni model deret waktu, atau time series dan model proyeksi asosiatif (Associative causal). Dalam skripsi ini dipilih satu metode dari masing-masing model, dan satu metode ekonometri. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Barat yang sedang berkembang, meningkatkan laju perekonomiannya akibat perkembangan kegiatan pariwisata maupun usaha pertanian dan perkebunan, sehingga perlu dilakukan kajian mengenai tata niaga BBM yang terkait dengan moda transportasinya. Elastisitas permintaan premium terhadap pendapatan cukup tinggi di Kabupaten Cianjur, sebesar 5,5 hal ini berarti, dengan kenaikan PDRB berubah sebesar 1% maka kenaikan permintan akan berubah sebesar 5,5%. Untuk solar elastisitas sebesar 3,8. Metode time series yang digunakan adalah metode linear dan eksponensial, diantar kedua metode itu, metode eksponensial yang paling baik. Dengan acuan data BBM nasional, metode regresi jamak dengan menggunakan variabel bebas jumlah kendaraan, PDRB, Panjang jalan, Panjang jalan aspal adalah metode yang paling baik menggambarkan proyeksi permintaan premium dan solar, sehingga untuk kabupaten Cianjur yang merupakan bagian dari BBM nasional metode ini pula yang terbaik, tentunya setelah didukung dengan data-data yang menunjang. Untuk analisis infrastruktur, dilakukan estimasi permintaan dan suplai klaster. Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 3 Wilayah Pembangunan, WPU (Wilayah Pembangunan Utara) dibagi menjadi 3 klaster, klaster WPT (Wilayah Pembangunan Tengah) dan WPS (Wilayah Pembangunan Selatan). Penambahan SPBU baru dibutuhkan pada tahun 2017, dengan 1 SPBU di wilayah WPT dan pada tahun 2009, dengan 1 SPBU di WPS.

---

The increase of energy demand should be supported by the energy supply to fulfill the demand. Taken into consideration depletions of energy resources and limitation of financial ability for energy sector an integrated energy planning is needed. In transportation sector main factor that affect demand of fuel are vehicle and income, increasing in these variables, will increase demand of fuel. There are two general approaches to forecasting, quantitative forecasts and qualitative forecasts. Quantitative forecast use mathematical models that rely on historical data (time series model) and/or causal variables to forecast demands.

For this final assignment choosen one method for each time series and causal model, and also one econometric model. Cianjur district, is one of developing district West Java province, increasing rate of economy with support of farm and travel sector, its necessary to make study of fuel distribution relate with transportation sector Elasticity demand of premium is 5,5, it means increasing PDRB for 1% will caused demand increasing about 5,5%. For automotive diesel oil, the elasticity is about 3,8. Time series method, we use linear method and exponential method, between this two methods, exponential is better than linear method.

Based on fuel national data, regression method using four independent variables; total vehicles, PDRB, lenght of road, Lenght of good road, is the best method among all method, we can conclude that for Cianjur consumption which is a part of national consumption, the best method is regression too, of course after supported with appropriated data. For infrastructure analysis, cluster demand and supply estimation. Cianjur district consist of 3 Developing area, WPU (North developing area) divided into 3 cluster, WPT (Middle developing area), WPS (South developing area). New Fuel station, need on 2017, with 1 new fuel station at WPT and on 2009, with 1 new fuel station for WPS."

"Dengan semakin menipisnya cadangan minyak di Indonesia, sedangkan permintaan energi terus mengalami peningkatan, sehingga diperlukan sumber energi alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Sumber Daya Gas Bumi di Indonesia saat ini sangat besar, namun pemanfaatannya belum optimal untuk kebutuhan domestik. Pemerintah telah melaksanakan program Diversifikasi BBM ke BBG, namun belum berjalan efektif. Penelitian ini memproyeksi penyediaan dan permintaan gas bumi hingga tahun 2050, sehingga dapat dipetakan produksi dan konsumsi setiap wilayah dengan adanya substitusi BBG terhadap BBM. Permodelan penyediaan dan permintaan gas bumi menggunakan pendekatan sistem dinamik.

---

With the depletion of oil reserves in Indonesia, while the demand for energy continues to increase, so we need an alternative energy source that can reduce dependence on petroleum. Gas Resources in Indonesia is very large, but not yet optimal utilization for domestic needs. The Government has been implementing fuel gas diversification program, but has not been effective. This research project the supply of and demand for natural gas by 2050, so it can be mapped production and consumption of each region with the substitution of fuel gas instead of fuel oil. Modeling the supply and demand for natural gas using a dynamic systems approach."