Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk memahami terbentuknya sebuah kebijakan Bebas Biaya Sekolah (BBS) yang muncul sebagai kepedulian pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pandeglang yang masih terdapat gap sebesar 2,9 dibandingkan dengan target peneapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, kebijakan BBS juga didorong atas kepedulian atas persoalan perekonomian masyarakat, yang minim dalam mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan.Proses terbentuknya kebijakan tersebut menjadi menarik karena pada awal munculnya wacana terkesan bersifat top down, karena datang dari ide dan pemikiran Kepala Daerah. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat proses terbentuknya kebijakan BBS sebagai sebuah pendekatan legal formal lewat pendekatan institusional yang didalamnya melibatkan dinamika peran eksekutif, legislatif dan civil society.Dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus serta teori civil society, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan analisis melalui penggabungan dari berbagai cara (trianggulasi) serta interpretatif. Waktu penelitian yaitu bulan April-Mei 2006 dengan lokus penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BBS terbentuk melalui pentahapan proses pembentukan kebijakan mulai dari Penyusunan Agenda; Formulasi Kebijakan; Adopsi Kebijakan; Implementasi Kebijakan sampai Evaluasi Kebijakan. Dinamika juga terjadi dalam proses pembentukan kebijakan tersebut dimana adanya konflik dari para pihak yang pro dan kontra yang pada akhirnya terjadi konsensus politik berupa sebuah kompromi setelah ditempuh jalan musyawarah melalui jalan dialogis secara intens dilakukan terutama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2005.Teori-teori yang penulis gunakan yaitu teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus serta teori civil society terbukti mendukung hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan.

---

This research is an effort to understand the policy development of Free Budget School that emerges as a concern of the local government of Pandeglang Regency on the condition of the education development in the regency. In Pandeglang, there is still a gap of 2.9% compare to the target of nine year compulsory education program. In addition, the policy of Free Budget School is endorsed by concern on economic condition of the people in Pandeglang to allocate their budget on school.

The process of policy making is interesting because originally the discourse of it tended to be top down because initiated by the regents. For that reason, this research tries to explore the process of policy making as a legal formal approach through institutional approach involving the role of executive, legislative, and civil society.

By using theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of civil society, the writer examines the research applying qualitative method and analyzing the data through combination of different techniques or triangulation and also interpretative. The research was done on April to May 2006 and the location is the government of Pandeglang Regency.

The result of the research shows that the policy is formulated through several phases start from agenda arrangement, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy evaluation. The dynamic activities are occurred when there is a conflict between stakeholders who agree or disagree ended by a political consensus. The consensus is achieved through intensive dialogue, especially between executive and legislative, by arranging Local Budget Plan to be a fix Local Budget on 2005.

Theories applied in the research, which are theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of civil society are confirmed by the result of the research."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan Taman Kota ini disusun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok dalam bentuk Masterplan pembangunan Taman Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Teori inti yang digunakan adalah mengenai kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan perencanaan pembangunan taman kota Depok. Hal tersebut dikarenakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) belum disahkan, keterbatasan dana, ketidakakuratan data, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

---

This study discusses implementation of planning policies in Depok city park. Planning policy has been prepared by Parks and Sanitation Department (DKP) in Depok City Parks as a master plan. The purpose of this study was to determine how the implementation of planning policies in Depok city park. Core theories were use in this policy development planning. The research methode in use is a qualittive data collection with in dept interviews and review of literature. The result showed that there is not the policy planning of city park in Depok city it is because the spatial plan (spatial plan) as not been authorized, limited funds, the inaccuracy data, lack of socialization, and human resource constraints."

"Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti mengenai dampak sosial relokasi terhadap pedagang kaki lima. Pokok masalah penelitiannya adalah bagaimana para pedagang kaki lima (PKL) untuk dapat berkesinambungan melakukan kegiatannya di lokasi binaan? Dan fokus tersebut, peneliti mempertanyakan mengenai tindakan para PKL dalam menjalankan usahanya terkait dengan adanya kebijakan relokasi ke wilayah binaan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan pedagang mendukung atau menolak adanya relokasi. Munculnya pertanyaan-pertanyaan demikian, karena belakangan ini banyak para pedagang yang melakukan aksi keluar dari lokasi pasar binaan ini. Sebagian diantara mereka membuka tempat dagangnya di lokasi semula, yakni di sepanjang jalan Pal Merah hingga ke dekat perempatan jalan dekat Tol Gatot Subroto.Padahal relokasi yang diberlakukan Gubernur DKI Jakarta terhadap beberapa pedagang kaki lima di lokasi Paal Merah sedikit banyak dapat merubah kondisi sosial ekonomi pedagang maupun lingkungan disekitarnya. Setidaknya di kalangan pedagang kaki lima sendiri terdapat kesadaran bahwa kebijakan Pemda DKI ini akan membawa, pada perbaikan usaha mereka. Begitu pula dari segi ketentraman dan ketertiban, relokasi telah membawa pada kondisi yang lebih baik, yakni dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi kekumuhan, serta membuat lingkungan menjadi nyaman dan aman.Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendasarkan pada metode deskriptif. Ada tiga teknik metode penggalian data, diantaranya: kajian literatur (literature review), wawancara mendalam (indepth interview), dan pengamatan (observation). Hasil data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisa.Sedangkan landasan teori yang digunakan adalah teori sektor informal dan teori pedagang kaki lima. Dan untuk menopang kedua teori tersebut, peneliti juga menggunakan teori Weber mengenai tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Pada sisi ini peneliti mencoba memahami bagaimana para pedagang memahami (verstehen) kebiasaan-kebiasaan, norma, hubungan sosial, dan jaringan yang dibentuk para pedagang.Dari penetitian ini diperoleh gambaran bahwa dilakukannya relokasi terhadap para pedagang kaki lima ke Lokasi Binaan Pal Merah Kelurahan Gelora, ternyata membawa dampak yang cukup positif bagi usaha dan ketertiban lingkungan. Bagi para pedagang, relokasi tidak menghambat kelangsungan usaha mereka. Bahkan di lokasi yang barn ini mereka dapat lebih berkembang karena ditopang oleh adanya modal yang cukup dan jaringan yang memadai dengan pemasok dan pembeli.Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupinya, diantaranya: Panama, karena mereka ingin mendapatkan konsumen lebih banyak lagi. Kedua, karena fasilitas di lokasi pasar yang kurang terawat. Ketiga, kurangnya kepatuhan para pedagang kaki lima. Keempat, kurangnya ketegasan Pemda dan Pengelola pasar dalam melakukan penertiban di luar pasar. Kelima, adanya beberapa pedagang yang mendapatkan pekerjaan baru. Hal ini karena ada sebagian pedagang yang menjadikan kaki lima sebagai pekerjaan sampingan atau sementara sebelum diterima di tempat kerja yang lain. Keenam, mereka kembali ke kampung karena bekerja di Jakarta temyata dihadapkan pada persaingan yang ketat.Meski demikian, pedagang yang tetap memilih berdagang di Lokasi Binaan ini masih cukup banyak. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung tetapnya mereka berjualan di lokasi tersebut, diantaranya: Pertama, pendapatan yang diperoleh para pedagang jika hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dianggap sudah cukup. Kedua, adanya kepatuhan yang dimunculkan oleh para pedagang. Sikap patuh menjadi salah satu elemen penting dalam implementasi suatu kebijakan Ktliga, tidak perlu menambah modal lebih besar lagi untuk pembuatan lapak dan biaya-biaya pungutan lainnya. Keempat, merasa lebih aman karena terhindar dari premanisme.Sedangkan kesimpulan teori pada penelitian ini adalah bahwa usaha kaki lima sebagai salah satu bentuk sektor informal memang masih dipandang sebagai golongan nomor dua. Meski demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka sudah mulai nampak dengan dilakukannya relokasi. Namun ini pun masih belum optimal. Sementara terkait dengan teori Weber mengenai tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain, maka pengertian ini bersifat menguatkan teori tersebut. Sebab secara umum, di kalangan pedagang kaki lima terdapat intraksi sosial, hubungan sosial, dan jaringan yang dibangun untuk menopang usaha mereka."

"Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat beserta dampaknya. Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan, serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral itu sama derajatnya.

---

This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.

The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.

The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force."

"Industri rokok di Indonesia termasuk salah satu industri yang memberikan sumbangan-pajak non migas yang besar kepada pemerintah. Cukai yang diterima pemerintah dalam APBN, meningkat terus dari tahun 1998 dengan realisasi penerimaan 8,6 triliun sampai dengan tahun 2001 sebesar 18,2 triliun dan pada tahun 2002 realisasi penerimaan 23,34 triliun.Industri rokok saat ini menghadapi masalah yaitu peningkatan penerimaan pajak dengan kenaikan tarif cukai dan HJE. Disini penulis satu masalah yang menarik untuk dipela jari yaitu : apakah kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai & HJE yang hampir setiap tahun mengalami perubahan akan berdampak pada produksi rokok dan penerimaan cukai rokok? Bagaimana perbedaan kebijakan pemerintah pada rokok kretek dan rokok putih, dan dampaknya terhadap penerimaan cukai rokok?Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap masalah yang dikemukakan diatas adalah melihat hubungan tarif cukai dari HJE dengan produksi, melihat hubungan tarif cukai dan HJE dengan penerimaan cukai, menganalisa peluang usaha bagi perusahaan kecil untuk masuk pasar industri rokok yang bersifat oligopoli dan melihat dampak dari perubahan tarif cukai & HJE terhadap produksi rokok perusahaan dominan, dan pengaruhnya pada penerimaan cukai pemerintah.Untuk meneliti digunakan metodologi Structure, Conduct, Performance (SCP). Pendekatan SCP digunakan untuk menganalisa hubungan antara struktur, perilaku dan kinerja industri rokok dan didukui Ig oleh metode regresi dengan model OLS(Qrdinary Least Squares) sistem time series dan panel data. Untuk melihat hubungan statistik antara variabel-variabel yang telah dijelaskan secara kualitatif pada pendekatan SCP.Terdapat hubungan antara tarif cukai, produksi dan HJE dengan penerimaan cukainya. Pada panel data probabilita t untuk produksi, tarif cukai dan ME nilainya signifikan secara sendiri-sendiri, sedangkan untuk probabilita F statistik nilainya signifikan secara bersama-sama, untuk jenis SKM dan SKT. Pada time series untuk jenis SKM dan 5PM probabilita t pada produksi nilainya signifikan, tetapi probabilita t untuk tarif cukai pada SKM, SKT dan SPM tidak signifikan, probabilita F statistik nilainya pada SKT, SKM dan SPM signifikan secara bersama-sama.Berdasarkan penelitian diatas, ditemukan bahwa tarif cukai dan HJE mempengaruhi penerimaan cukai. Perubahan tarif cukai dan HJE juga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan rokok dalam penjualannya. Untuk 3 tahun terakhir periode 2000 - 2002, terlihat penurunan total produksi rokok. Bila dikaitkan dengan tujuan utama cukai dalam rokok, kebijakan pemerintah dalam perubahan tarif cukai dan HJE periode tahun 2000 - 2002 yang dalam setahun bisa 2-4 X berubah adalah cukup-efektif."

"Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah perlu direncanakan dan dikendalikan secara matang dan komprehensif sehingga dalam pengelolaannya tidak memberatkan keuangan daerah. Namun yang lebih penting dan mesti dijadikan pegangan adalah harus dihindari jumlah pinjaman di luar kemampuan kapasitas keuangan daerah. Oleh karenanya, Pemerintah perlu mengatur secara hati-hati kebijakan pinjaman daerah agar tidak terjadi distorsi dalam implementasinya serta tidak akan bertentangan dengan spirit otonomi daerah itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah evaluasi terhadap formulasi kebijakan pemerintah, khususnya formulasi DSCR pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, untuk dikaji apakah sebagai instrument kebijakan cukup efektif dalam pengukuran kapasitas fiskal daerah. Desain penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan mengintegrasikan metode evaluasi, metode studi literatur, dan metode wawancara, dengan model penguraian dalam bentuk analisis deskriptif berdasarkan teori analisis kebijakan mempergunakan model retrospektif (model evaluatif). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur (data skunder) sebagai sumber data utama dan teknik wawancara (data primer) sebagai data pelengkap. Sehubungan obyek penelitian adalah formulasi kebijakan pemerintah, maka locus penelitian diarahkan pada institusi tingkat penyusun kebijakan, yaitu Departemen Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan di Jakarta. Sedang teknik analisis data dilakukan melalui klasifikasi, kompilasi dan komparasi data APBD tahun 2005 dan 2006, kemudian dilakukan kajian berdasarkan analisis kebijakan retrospektif menyangkut : (a) analisa DSCR dengan komponen PAD, DAU, DBH, Belanja Wajib; dan (b) kapasitas fiskal daerah beserta faktor-faktor pendukungnya. Temuan dalam penelitian ini adalah : (1) adanya ketidaksesuaian (mismacht) komponen pembagi dalam formulasi DSCR serta terlalu kecilnya angka rasio DSCR yang ditetapkan yaitu sebesar > 2,5 menyebabkan kurang efektifnya analisa DSCR dalam pengukuran kapasitas fiskal daerah; dan (2) dilematis permasalahan investasi daerah terkait dengan kebijakan Peningkatan Iklim Investasi dan kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan dan Daerah Tertinggal. Sehubungan hal tersebut, peneliti menyarankan dalam penetapan pinjaman daerah, disamping menggunakan parameter analisa DSCR, perlu mempertimbangkan manfaat langsung proyek dan dampak sosial kepada masyarakat. Disamping itu, dalam upaya penyempurnaan formulasi DSCR, untuk memperoleh refleksi kapasitas daerah yang lebih realistis, khusus menyangkut komponen DAU selain dikurangi biaya wajib (belanja pegawai dan belanja legislatif) juga perlu diperhitungkan dengan belanja rutin (belanja barang, pemeliharaan serta belanja operasional pemerintahan umum lainnya) yang sifatnya termasuk dalam belanja mengikat (committed expenditure). Hal ini mempertimbangkan realita porsi terbesar dana DAU (hampir 70 persen) dialokasikan untuk belanja pegawai/rutin operasional, sehingga sisanya sebesar 30 persen merupakan dana bebas yang dapat dipergunakan untuk pembayaran pinjaman. Diharapkan dengan format baru tersebut hasil perhitungan DSCR akan menjadi lebih akurat dan obyektif. Sedangkan penetapan ambang minimum sebesar 2,5 dipandang cukup moderat sebagai batas ukuran untuk sekaligus mengakomodir dua kepentingan, yaitu : kesempatan yang adil bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, dan mengamankan prudent borrowing policy yang telah digariskan pemerintah.

---

Local borrowing as alternative for local financing must be planned and controlled thoughtfully and comprehensively in order for its management not putting any burden on local finance. Yet more importantly and the thing to be held on is the avoidance on the amount of borrowing beyond the ability of the local finance capacity. For that reason, the government must regulate carefully policies on local borrowing so there wouldn’t be any distortion in its implementations as well as not contrary to the spirit of the local autonomy itself. The aim of this research is evaluation on government policy formulation, especially DSCR formulation in Government Regulation Number 54 Year 2005 concerning Local Borrowing, in order to be analyzed whether as policy instrument it is effective enough in measuring local fiscal capacity.

The research design is qualitative kind which its integrated evaluation method, literature study method, and interview method, with explanation model using descriptive analysis based on policy analysis theory using retrospective model (evaluative model). Data collecting technique is performed by literature book study technique (secondary data) as the primary data source and interview technique (primary data) as supplementary data source. Since the research object is government policy formulation, therefore the research locus is directed toward policy making institution level that is Ministry of Finance in this case Directorate General of Trasury and Directorate General of Finance Balance in Jakarta. The data analysis technique is performed through classification, compilation, and comparison on local budget data in 2005 and 2006, afterward analysis is performed based on retrospective policy analysis related to : (a) DSCR analysis with the components of PAD, DAU, DBH, Obligatory Expenditures; and (b) local fiskal capacity along with its supplementary factors.

The findings of this research are : (1) the existence of mismatch on the dividing component in DSCR formulation as well as the too small figure of DSCR ratio determined that is > 2,5 resulting in lack of effectiveness on DSCR analysis in measuring local fiskal capacity; and (2) dilemmatic local investment problems related to the policy of Investment Climate Improvement and policy of Acceleration on Left Behind Region and Local Development.

Related to the above thing, the researcher suggest that in determining local borrowing, besides using DSCR analysis parameter, it is also necessary to consider the immediate benefits of the project and its social effects on community. Besides that, in the efforts to perfect DSCR formulation, to obtain more realistic local capacity reflection, especially related to DAU component other than reducing obligatory costs (employee expenditures and legislative expenditures), it is also necessary to calculate the routine expenditures (expenditures on goods, maintenance, and other general government operational expenditures) with its characteristic included in committed expenditures. These by considering the reality that the largest portion of DAU funds (almost 70 percent) is allocated for employee expenditure/operational routines, therefore the remaining of 30 percent is free funds that can be used for borrowing payment. It is expected that with that new format the calculation results of DSCR will be more accurate and objective. As for the determination of minimum threshold of 2,5 it is considered moderate enough as measuring limit in order simultaneously accommodate two interests those are : fair opportunities for local areas with low fiscal capacities, and securing prudent borrowing policy already determined by the government."

"Akselerasi globalisasi terns meningkat seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini akan mengalihkan organisasi dan masyarakat pada cara bagaimana mereka mengelola dan kecepatan merespon terhadap informasi yang diperoleh. Teknologi informasi telah dimanfaatkan secara luas dihampir semua aspek kehidupan manusia. Pemanfaatan secara luas ini mengakibatkan perubahan mendasar pada jenis pekerjaan yang menggunakan teknologi tersebut secara umum.Sejalan dengan perkembangan era globalisasi dan informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai infrastruktur politik dan lembaga representasi rakyat tidak bisa menghindar dan arus besar tuntutan perubahan Iingkungan globalisasi yang bercirikan dengan terbukanya akses melalui perkembangan teknologi informasi. Sejalan dengan perkembangan era globalisasi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR-RI sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara yang mempunyai togas pokok memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-RI jugs harus melakukan perubahan/penyesuaian yang signifikan dan tidak dapat terlepas dan pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.Untuk itulah guna menunjang pelaksanaan tugasnya dalam memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-Rl serta untuk meningkatkan kinerjanya, Sekretariat Jenderal DPR-Rl telah mengeluarkan suatu Kebijakan berupa penyediaan Sistem Teknologi Informasi. Saiah satu sarana teknologi informasi tersebut adalah teknologi informasi berupa sistem informasi sumber daya manusia. Hal ini dikaitkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam meningkatkan kinerjanya dan memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-RI.Dengan bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, Peneliti mencoba mengevaluasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut, untuk kemudian dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan dari kebijakan penyediaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR-Rl guna memberikan dukungan teknis adminstrasi dan keahlian kepada DPR-Rl. Evaluasi kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dengan kriteria evaluasi kebijakan meliputi : efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Disamping itu juga melihat aspek-aspek Iainnya, antara lain sumber daya manusia yang mengelola teknologi informasi tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.Untuk mendukung kegiatan evaluasi diperlukan data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari cara melakukan teknik wawancara maupun penyebaran kuesioner. Metodelogi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi dad penelitian ini adalah Pegawai Sekretariat Jenderal DPR-RI.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa :1. Dalam kegiatan pemasukan data, kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kriteria kesamaan menunjukan tingkat yang cukup.2. Dalam kegiatan pemeliharaan/pengolahan data, kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan ketepatan menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kriteria kesamaan dan responsivitas menunjukan tingkat yang cukup.3. Dalam kegiatan keluaran data, kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kesamaan dan kecukupan menunjukan tingkat yang cukup.Disamping itu juga ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia yang mengelola dari teknologi informasi tersebut masih dirasakan kurang dan juga ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan dari kebijakan tersebut antara lain kerusakan pada peralatan yang ada dan lambatnya proses perbaikan.Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik, namun perlu diitingkatkan dalam pelaksanaan selanjutnya antara lain dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adanya pemerataan dalam pemanfaatan dari teknologi informasi tersebut serta dilakukan peningkatan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut."

"Interaction between the local government and the council serves as one of significant factors that endorse the effectiveness of decentralization pursuant to Law No. 22 of 1999 on Local Government in Indonesia. One of the arenas in which such interaction between the two district organizations takes place is the formulation of policies on Local Budget, as part of their regulatory function.Such formulation of policies on Local Budget is provided in the Government Regulation No. 105 of 2000 and Decree of Minister of Domestic Affairs No. 29 of 2002. These two legal bases reflect the interaction between local government and the council in the formulation of General Course and Policies, Local Budget Strategies-Policies and deliberation of Local Budget Proposal. However, in reality the process is smeared by conflict of interests among the incumbents that disregard local stakeholders' interests. As a consequence, the stipulated Local Budget is considered irrelevant to the needs of the local people and is likely to favor the interests of the incumbents both in the local government and in the council.A case study approach was employed to examine the above mentioned issues of Depok City. There are a number of reasons to study these issues in Depok City, i.e. (1) it already ratified Local Regulation No. 1 of 2003 on Management and Accountability of Local Finance as a follow-up of the Decree of Minister of Domestic Affairs No. 29 of 2002, (2) it has employed Communication Forum for Participative Development Planning as a major element in the formulation of General Course and Policies and (3) it fits the technical aspects of this study. This study focuses on the power and resources dependency approach and the state-centered approach. Based on these two approaches, emphasis is put on the interaction process, types of interaction, and dynamic elements that constitute such interaction.Based on the results of the study, it may be concluded that, (1) the interaction between the local government and the council is dominated by the local government due to its greater access to power and resources, (2) the imbalanced interaction is resulted from lack of access to resources by the Budget Committee of the council (3) imbalanced interaction in the formulation of the general course and policies and budget strategies-priorities has formed an anticipated reaction type of interaction due to weak position of the council on situational basis, (4) the interaction in the formulation of the general course and policies and budget strategies and priorities tend to be contravening, leading to disassociating process, (5) during the deliberation of Local Budget Proposal, the interaction inclined to a no decision making situation influenced by the interaction between offices/agencies/institutions and the faction-commission to urge the Budget Committee of the council that eliminates the contravening situation, leading to associative interaction and (6) the mayor direct election will strengthen the incumbent in the local government due to increasing political legitimacy of the local government, and on the contrary weakening the position of local legislators or the council in such interaction.Based on the above conclusion, the following recommendations might be taken into consideration: (1) to build a balanced interaction by improving both individual and institutional capacity of the local legislators or the council, (2) each faction requires its member to understand both the process and material of local budgeting, (3) to build balanced formality and informality by putting forward transparency and improving interaction frequency between the local government and the local legislators or the council on institutional basis, (4) the effort to improve institutional capacity of the council may be achieved by institutionalizing inter-faction interaction and to dissolve internal grouping, (5) institutionalizing the cross-faction lobbying mechanism in the council, regular reporting and joint discussion to moderate sheer interest of political parties and (6) the mayor direct election must be balanced by improving institutional capacity, guidelines for the council for formulating and monitoring the Local Budget and maintaining good interaction with the local government."

"Analisis ini mempunyai latar belakang lingkup makro yaitu melihat kondisi di negara berkembang yang memiliki keterbatasan atau rendahnya tenaga profesional pegawai negeri sipil yang memahami dan menguasai teknologi informasi. Imbas dari kendala yang muncul berakibat pada terganggunya pelaksanaan implementasi teknologi informasi yang telah menjadi program nasional. Secara mikro keadaan tersebut juga terjadi di Indonesia, di mana perencanaan implementasi e-Govemment oleh pemerintah pusat dijabarkan melalui payung kebijakan e-Govemment. Namun hasil yang tampak belum terlihat secara jelas dan nyata dikegiatan sehari-harinya. Berbagai faktor mempengaruhi hal tersebut, salah satunya yang utama adalah tingkat pemahaman pegawai negeri sipil terhadap e-Government mash ,sangat rendah. Apa yang telah dilakukan pada kurun waktu lama saat lalu tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang handal dan mengerti akan esensi dari e-Government. Mengingat kebijakan ini berkaitan dengan penerapan teknologi informasi yang sangat cepat perkembangannya maka dituntut pula kesiapan tenaga profesional yang cepat memahami dan mengerti implemetasi dari kebijakan e-Government.Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba menganalisis pemahaman dari para pegawai negeri sipil di Sekretariat Negara terutama para pejabatnya terhadap kebijakan e-Government guna peningkatan kinerja instansi dan pencapaian tujuan sebagai pemerintahan yang baik. Deegan pemahaman yang benar maka implementasinya dapat dituangkan dalam suatu rencana stratejik sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan arah yang benar dan tepat. Penelitian pemahaman ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan operational thinking dari salah satu 7 (tujuh) systems thinking yang ada. Sedangkan kriteria yang digunakan yang sesuai dengan pemahaman operational thinking diambil dari pendapat Eko Indrajit lewat paradigma berbasis teknologi informasi. Kriteria yang dimaksud meliputi Orientasi, Proses Organisasi, Prinsip-prinsip Manajemen, Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, Komunikasi Eksternal, Model Jasa Pelayanan, dan Prinsip Jasa Pelayanan. lmplementasi kebijakan e-government yang dituangkan dalam Rencana Stratejik Sekretariat Negara dapat dibandingkan dengan kebijakan e-Govemment Singapura yang telah dahulu dalam penerapannya.Teori yang mendukung adalah teori kebijakan publik, teori electronic government, toad operational thinking, dan teori implementasi. Untuk mendukung kegiatan penelitian diperlukan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari cara melakukan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden serta dielngkapi dengan pencarian infonnasi lewat berbagai jurnal dan dokumen. Populasi penelitian adalah para pejabat dan eselon II hingga eselon IV di Sekretariat Negara RI dan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Metode sampling yang digunakan adalah nonprobabilily sampling dengan accidental sampling. Responden yang terkumpul sebanyak 27 orang dan perhitungan data yang dipakai adalah skala Likert dengan penentuan skoring.Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut menghasilkan, secara individual tingkat pemahaman para pejabat masih rendah/belum paham. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator yang masih dibawah tingkat paham sehingga berakibat kepada kebijakan pimpinan yang tertuang dalam Rencana Stratejik Sekretariat Negara 2001-2005 yang menjadikan perencanaan e-Govemment tidak jelas dan tidak terarah.Untuk menyiasati gap/masalah yang muncul pertu diusahakan peningkatkan pemahaman dan sosialisasi yang benar tentang e-Govemment lewat berbagai usaha pendidikan dan komitmen kuat individu sehingga implementasinya lewat Rencana Stratejik dapat dijabarkan secara benar dan jelas, sehingga tujuan dari pemerintah agar menjadikan pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat terwujud."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai kegiatan produksi.Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja R.I. sudah berupaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-QIJMEN11999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum dalam PERMENAKER tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan rnempertimbangkan kebutuhan hidup, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upab pada umumnya, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian serta pendapatan perkapita.Tujuan peraturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Sayangnya, kenyataan tidaklah sesederhana itu. Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi pasokan maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja.Upah bagi pekerja memiliki manfaat sebagai imbalan terhadap output produksi yang dihasilkan dan sebagai perangsang bagi peningkatan produktifitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkaat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan.Dampak positif dari kebijakan upah minimum adalah upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat. dni akan meningkatkan taraf hidup pekerja tersebut. Namun karena upah oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang harus ditekan pengeluarannya, maka perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya dengan cara memberhentikan tenaga kerja yang kurang/tidak produktif untuk mengurangi biaya produksi.Dampak negatifnya, jumlah pengangguran akan semakin besar, hal ini akan menambah beban bagi pemerintah, kemiskinan akan bertambah banyak. Padahal.tujuan dari upah minimum adalah meningkatkan kehidupan pekerja, sementara dengan adanya PHK terhadap pekerja-pekerja yang tidak berpotensi oleh perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan upah minimum akan menyebabkan penganguran semakin meningkat."