Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Sebagai bagian dari kebijakan publik, maka sudah semestinya jika pengeluaran pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Dalam ilmu ekonomi yang menjadi kepentingan publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahateraan masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan melakukan pembangunan ekonomi, diharapkan kesejahteraan akan meningkat. Kesejahteraan secara ekonomi biasanya diukur dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita meningkat jika terjadi pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi diukur secara moneter dari penambahan output suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pertumbuhan saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi. Berbagai upaya pengukuran dilakukan, antara lain kesempatan kerja dan indeks pembangunan manusia.Penelitian ini mengukur seberapa besar porsi pengeluaran pemerintah terhadap output (PDRB) yang optimal sehingga masih memberi dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian juga melihat sejauh mana dampak pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dipisahkan menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Pengeluaran pemerintah pusat dilihat dari nilai proyek yang ada dalam satu propinsi. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dilihat dari besarnya pengeluaran yang bersumber dari APBD. Pembangunan ekonomi dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan, IPM dan kesempatan kerja.Dari penelitian ini terlihat porsi pengeluaran pemerintah yang optimal pada suatu propinsi adalah 24%. Porsi pengeluaran pemerintah yang kurang dari 24% masih mungkin untuk ditingkatkan dan masih memberi dampak yang positif. Sedangkan porsi pengeluaran yang melebihi 24% sudah tidak layak untuk ditingkatkan lagi karena akan memberi dampak negatif pada pembangunan ekonomi. Porsi pengeluaran pemerintah di Indonesia rata-rata masih 20% dan sebagian besar justru di bawah 20%. Bahkan secara keseluruhan porsi total pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB se-Indonesia baru 13%, jauh dari tingkat optimal.Terhadap pembangunan ekonomi pengeluaran pemerintah daerah lebih berpengaruh dari pada pengeluaran pemerintah pusat. Melihat dampak pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar, ada baiknya bila dana pembangunan dari pemerintah pusat dialihkan menjadi dana pembangunan bagi pemerintah daerah. Tentu hal ini tidak dilakukan secara gegabah, perlu kajian lebih mendalam untuk mengambil langkah lebih lanjut."

"Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan sektoral pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (yang diukur berdasarkan niiai PDRB) propinsi-propinsi di Indonesia selama tahun 1983 hingga tahun 1998. Selain itu tesis ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan substitutabilitas dan komplementaritas antara masing-masing input yang diteliti.Studi ini menggunakan bentuk fungsi produksi Translog dengan stok modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksinya. Modal terdiri dari modal sektoral pemerintah dan modal swasta. Modal pemerintah yang dipilih adalah modal di sektor Perhubungan dan Pariwisata, modal di sektor Pendidikan dan Kesehatan serta modal pemerintah di sektor lainnya yang tergabung dalam sektor Lain-lain. Pemilihan sektor ini sesuai dengan teori mengenai pengeluaran pemerintah khususnya di negara berkembang yang umumnya menitikberatkan pada kedua sektor tersebut.Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel selama 16 tahun dan meliputi 26 propinsi yang dikelompokkan menurut kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu besar stok modal diperoleh dari akumulasi investasi dengan Perpetual Inventory Method (PIM) yang memperhitungkan tingkat depresiasi (penyusutan). Untuk mengetahui saat tingkat investasi awal (initial investment) dilakukan backcasting dengan menggunakan data investasi yang dimiliki.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperoleh beberapa pola sektor yang memberi dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi bagi propinsi-propinsi di K8I maupun KTI. Modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata memiliki hubungan komplementer dengan modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta keduanya masing-masing komplementer dengan modal swasta. Swastanisasi jelas tidak bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, modal swasta substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain baik bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KTI.Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi di wilayah KTI masih cukup besar mengingat antara setiap sektor pemerintah memiliki hubungan komplementer satu sama lain. Sementara bagi propinsi-propinsi di wilayah KBI, modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata serta modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan masing-masing substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain. Bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KR, investasi pemerintah yang ditujukan ke sektor Perhubungan dan Pariwisata dapat dilakukan secara bersamaan dengan investasi yang dialokasikan ke sektor Pendidikan dan Kesehatan, investasi swasta mapun peningkatan jumlah tenaga kerja. Sehingga peningkatan modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata tidak bertentang dengan tujuan peningkatan output, perluasan tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang diperluas hingga tahun-tahun terkini sehingga dampak krisis dapat lebih jelas terlihat. Disarankan pula penelitian meliputi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah sesuai pelaksanaan otonomi daerah."

"Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh pemerintah daerah melalui penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Metodologi yang digunakan adalah panel data untuk 26 propinsi di Indonesia pada periode 1991-1999. Variabel yang dipakai adalah investasi swasta, tenaga kerja, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah. Regresi dilakukan dengan menggunakan model dari Sung Kim Tai yang pernah dipakai untuk menganalisa sektor pemerintah daerah di Korea.Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 26 propinsi di Indonesia. Pengeluaran pembangunan dan rutin sesuai dengan hipotesa bahwa keduanya mempunyai pengaruh yang positif sedangkan penerimaan daerah tidak sesuai dengan hipotesa yang menyatakan mempunyai pengaruh posilif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.Elastisitas variabel pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan penerimaan pemerintah daerah berada di atas satu persen, elastisitas terbesar adalah pengeluaran rutin kemudian diikuti oleh pengeluaran pembangunan dan penerimaan daerah. Besarnya elastisitas tersebut menunjukan besarnya pengaruh kebijakan pemerintah daerah khususnya kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah."

"Tesis ini berisi analisis mengenai kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Banten pada periode 2002-2011.Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berlawanan dengan teori, data empiris justru menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten. Mengikuti Barro (1990), kontribusi pengeluaran yang produktif akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi , dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif.Model dalam penelitian diadaptasi dari model Ramirez et.al (1998). Untuk mencapai tujuan penelitian, pada model dasar tersebut dilakukan sedikit modifikasi sehingga lebih fokus pada pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Provinsi Banten untuk tingkat kabupaten/kota dengan periode tahun penelitiannya adalah tahun 2002-2011. Data yang digunakan terdiri adalah data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja sosial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya, variabel belanja lainnya dari pemerintah daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Variabel belanja lainnya adalah belanja untuk kegiatan rutinitas pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Belanja jenis ini disinyalir rentan dengan mis-alokasi yang tercermin dari tidak diikutinya prinsip anggaran kinerja maupun akuntabilitas kebijakan anggaran, sehingga dapat dipahami bila tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

---

This thesis contains an analysis of the contribution of local government expenditure on economic growth and human development in Banten province in the period 2002 ? 2011 . By the theory, government expenditure is one of the instruments of fiscal policy to stimulate the economy, which had a positive impact on economic growth. However, contrary to theory, empirical data show that the relationship between government expenditure and economic growth nothing consistent. Following Barro(1990), the contribution of productive expenditure will positively to economic growth, and vice versa for unproductive expenditure.

The model in this study was adapted from the Ramirez?s models et.al (1998). To achieve the research objectives, the basic model is slightly modified so that more focus on local government spending. This research was conducted within the scope of Banten province to the district period 2002 ? 2011. The data used is composed of secondary data. Analyses were performed using a panel data econometric model.

The results showed that the variables of economic expenditure and variables of social expenditure on government expenditure has a positive influence on economic growth and human development. In contrast, variables of other government expenditure does not significantly affect economic growth and human development. Variables of other expenditures are expenditures for routine government activities that are not directly related to the welfare of society. Expenditures of this type allegedly prone to miss-allocation and does not follow the principle sof good governance, so that it can be understood if no significant effect on economic growth and human development."

"Pertumbuhan ekonomi dan alokasi pengeluaran pembangunan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama kurun waktu penelitian selalu menunjukkan tren peningkatan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. Dalam mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, peneliti mengikutsertakan pula investasi swasta, infrastruktur, tenaga kerja serta kualitas sumber daya manusia sebagai variabel kontrol. Pertumbuhan pengeluaran pembangunan dan input lainnya diduga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat.Penelitian ini menggunakan data 22 kabupaten/kota di Jawa Barat selama rentang waktu 6 tahun dari tahun 2002-2007 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi didekati dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pengeluaran pembangunan didekati dengan total pengeluaran pembangunan dalam nilai riil, investasi swasta didekati dengan realisasi kredit investasi dan modal kerja dari bank umum dalam nilai riil, infrastruktur didekati dengan panjang jalan dan kwh listrik terjual. Selanjutnya tenaga keija didekati dengan jumlah tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia didekati dengan rata-rata lama sekolah. Metode estimasi yang digunakan adalah data panel model fixed effect dengan struktur heteroskedasdk.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. Demikian halnya dengan variabel kontrol investasi swasta, infrastruktur, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan. Hasil estimasi individual effect mengindikasikan adanya heterogenitas antar kabupaten/kota di Jawa Barat, hal ini berarti bahwa setiap daerah memiliki faktor-faktor atau variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak diakomodasi dalam model penelitian. Demikian halnya apabila dilakukan pengelompokan antar daerah dekat Jakarta dengan daerah tidak dekat Jakarta, ditemukan adanya heterogenitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat.

---

The economic growth and public expenditure of regencies/municipalities in West Java for research period are always increases. The intention of this research is to know the influence of local public expenditure to the economic growth of regencies/municipalities in West Java, In this research, the researcher put together the other variables such as: private investment, infrastructure, labor and quaiity of human resources as a control variable. The researcher assumed that the growth of public expenditure and other inputs can improve the economic growth of regencies/municipalities in West Java.

This research applies data of 22 regencies/municipalities in West Java for period of 2002-2007 which published by BPS and Bank Indonesia. Economic growth is approached by Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant 2000 price, public expenditure by total of public expenditure in real value, private investment by realization of investment credit and working Capital from commercia! banks in real value, infrastructure by the length of road and kilo watt hour of electrical sold out. Labor is approached by total of labor and quality cf human resources by mean years of schooling. The estimation method applied panel data with fixed effect model and heteroscedastic structure.

The result of this research concludes that public expenditure and other independent variables have the positive effect and significant to the economic growth of regencies/municipalities in West Java. The heterogeneity of every regency in West Java expressing that there are factors or other variables which is owned by an area but it isn’t by other area can be seen from individual effect yielded by fixed effect model. If we separate West Java become two area: c'osed Jakarta and not closed Jakarta, we will find there is a heterogeneity that affect to economic growth of regencies/municipalities in West Java."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kebelakang terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pengaruh masing-masing tahun maupun pengaruh secara rata-rata, dengan menggunakan data panel, yaitu data pada 26 provinsi tahun 1993 - 2006. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metndc. Generalized Letut Squme (GLS) setelah dilakukan berbagai uji model.Basil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin setahun yang lalu berpengarub negatil; pengeluanm rutin 2 dan 3 tahun yang lalu tidsk signifikan berpengaruh dan pengeluaran rutin 4 dan 5 tahun yang lalu berpengaruh positif. Sedsngkan pengeluaran pembangunan selama 5 tahun kebelakang tidsk sigoifikan berpengaruh terhadsp pertumbuhan ekonomi regional. Apabila diasumsikan pengeluaran tiap-tiap tahun memiliki pengarub yang sama, basil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran rutin selama 5 tahun kebelakang berpengarub positil; sedsngkan pengeluaran pembangunan tidsk signifikan berpengaruh."

"The paper investigates the variation and the distribution of development expenditure among regions and provinces in Indonesia By using data from Statistical Year Book of Indonesia 1996 published by the Central Bureau of Statistics, using Theil's Coefficient as the tool. The analyses show that the Ievel of development expenditure relate to the variation of potency and allocation of resources and the stage of development in each region. In Java, the variation of development cxpenditure is higher than other regions in Indonesia, this is due to the variation of potency of resource among provinces in this region is also higher"

"Pembangunan merupakan perubahan sosial yang terencana (baik pada skala nasional maupun regional), untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak ada pembangunan yang tidak menggunakan manusia, dan tidak ada pula pembangunan yang bukan untuk kepentingan hidup manusia. Pembangunan berwujud sebagai program-program dan diimplementasikan melalui proyek-proyek kegiatan. Berbagai program yang ditetapkan dengan suatu kebijakan di tingkat pusat (nasional), perlu dijalankan sesuai dengan keadaan (Bench Hark) regional dan selanjutnya disesuaikan pelaksanaannya dengan keadaan di tingkat Propinsi dan Kabupaten. Pada hakekatnya, pembangunan itu adalah pembangunan manusia seutuhnya dan meliputi seluruh masyarakat dan daerah. Karena itu, aspirasi dan kebutuban masyarakat (penduduk di desa terpencil dan pekerja informal diperkotaan) haruslah diperhatikan dan dimasukkan dalam Daftar Usulan Proyek (DUP) atau Daftar Isian Proyek (DIP) di tingkat Kabupaten dan Propinsi.Pembangunan Indonesia (termasuk Irian Jaya), kini telah berada pada PELITA ke VI- Tahapan dimana hendak memasuki periode lepas landas (Take off Period). Penerapan teori W.W. Rostow itu, dalam perspektif Indonesia mengandung sejumlah dimensi; diantaranya dimensi ekonomi (pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembagian pendapatan) dan dimensi sosial (menyiapkan suatu generasi manusia yang secara fisik, pendidikan, keterampilan, mental dan spiritual; akan menjadi asset pembangunan).Khusus di daerah Irian Jaya, kemajuan pembangunan ekonomi dari indikator pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PDRB dan kegiatan ekspor-impor; memberi gambaran yang menggembirakan, dimana sejak Pelita I sampai dengan Pelita ke V selalu menunjukkan peningkatan pada tiap tahunnya. Namun, indikator lainnya, seperti : penyediaan lowongan pekerjaan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengembangan mutu modal manusia; gambaran perkembangannya belum diketahui secara memadai. Bahkan awal tahun 1995 (awal Pelita ke VI), telah muncul beberapa masalah di dalam masyarakat pedesaan, yang berkaitan dengan ketidak-merataan pembangunan di Irian Jaya.Kegiatan Ekonosi selalu berkaitan dengan aktivitas memproduksi, konsu'si, dan distribusi. Selanjutnya, ekonomi modern ini bertumpu pada ekonomi uang maka aktivitas ekonomi tertuju pada usaba-usaha pembentukan kapital (Capital Formation) atau akumulasi kapital (Capital Accumulation). Sedang kegiatan ekonomi berarti semua aktivitas (pada seseorang atau suatu masyarakat) yang bertujuan memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlah dan mutunya. Dengan demikian, keterlibatan seseorang dalam aktivitas ekonolm, membutuhkan kesehatan fisik, pengetahuan (Knowledge), keterampilan (Skill), watak atau sikap (Attitude) dan lain-lain, untuk dapat menawarkan tenaga kerja (Supply of Labor) ke "pasar kerja* maupun untuk memenuhi persyaratan permintaan pekerja (Demand of Labor), hingga orang bersangkutan dapat memiliki pekerjaan yang layak (sebagai karyas4n/buruh) atau dapat berwiraswasta dan memperoleh pendapatan per bulan yang memadai.Pada kesempatan ini penulis menyajikan sebuah tulisan hasil penelitian mengenai : " Kinerja Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja", kasus Dati I Propinsi Irian Jaya selama tahun 1980 - tahun 1990. Topik tulisan sekaligus merupakan tujuan utama penelitian dan selanjutnya diperinci menjadi lima tujuan khusus.Fokus perhatian utama diarahkan pada upaya pemahaman komponen-komponen kegiatan ekonomi angkatan kerja, sehubungan dengan pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama di Irian Jaya. Sumber data utama diperoleh dari data hasil Sensus Penduduk tahun 1980, Survei Penduduk Antar Sensus tahun 1985 dan Sensus Penduduk tahun 1990. Data tambahan berasal dari sumber instansi terkait di Irian Jaya dan suinber informasi lainnya.Kegiatan ekonomi terwujud sebagai aktivitas mencari peluang usaha dan atau mencari lowongan pekerjaan. Di dalam pekerjaan yang ditekuninya, terdapat pula komponen-kosponen jenis pekerjaan, status pekerjaan, jumlab jam kerja per bulan dan kemampuan berproduksi. Imbalan atas kerja yang dicurahkannya, para pekerja akan memperoleb sejumlab uang (atau barang) baik sebagai upab (Wage) maupun sebagai pengbasilan usabanya sendiri. Imbalan atau peroleban pendapatan dari hasil pencurahan kerja ini adalah labor incose.Sedang pendapatan total (Total Incase) merupakan penjumlahan labor lncose dan non labor incose. Selanjutnya, pendapatan ini akan dipergunakan untuk memenubi berbagai kebutuban bidup pekerja dan keluarganya (consumption). Bila memungkinkan, maka sebagian pendapatan akan disimpan sebagai tabungan (Saving). Tingkat pemenuhan kebutuban akan menunjukkan apa yang disebut taraf bidup atau tingkat kesejahteraan.Beberapa temuan menarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :(1). Sekitar 72 % - 75 % pekerja terkonsentrasi pada lapangan pekerjaan utama pertanian. Lapangan pekerjaan utama kedua yang relatif penting adalah jasa kemasyarakatan yang menampung sekitar 15 % pekerja. Sisanya pada lapangan pekerjaan utama lainnya.Jenis pekerjaan atau jabatan yang paling dominan adalah petani (72 % - 74%), disusul oleh produksi/angkutan (5% - 10%) dan Tata usaha atau administrasi (5% - 8%). Sisanya tersebar pada jenis pekerjaan lainnya.Berdasarkan Status Pekerjaan maka pekerja keluarga berkisar 31,75 %, bekerja dengan dibantu anggota keluarga berkisar 29,24% dan berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sekitar 14,40%. Hal ini berarti sekitar 75 % pekerja berstatus pekerjaan sebagai usaha keluarga.Sekitar 52,72 % pekerja, tergolong setengah menganggur karena jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Jumlah dan prosentase pekerja setengah menganggur ini diperkirakan akan meningkat pada waktu mendatang bila perluasan kesempatan kerja belum memadai. Perluasan kesempatan kerja dibutuhkan, bukan hanya diperuntukan bagi angkatan kerja baru tetapi juga untuk memberi peluang kerja yang lebih layak bagi sekian banyak pekerja setengah menganggur.Dari segi kemampuan berproduksi , tampak bahwa Produktivitas Marginal (PM) lebih tinggi daripada Produktivitas rata-rata per pekerja (PR), atau wilayah operasi berkisar titik optimun (dalam kurva produksi, pada wilayah A ). Keadaan ini berarti bila ada penambahan pekerja pada masa kini dan waktu berikutnya, make akan diikuti dengan peningkatan produksi.Pendapatan pekerja di Irian Jaya tidak seimbang dengan Pendapatan regional bruto yang relatif besar tiap tahunnya. Pendapatan pekerja ini juga tidak seimbang dengan ketersediaan cumber daya alam yang berlimpah dan ketersediaan lahan pertanian yang relatif luas. Bahkan dijumpai adanya perbedaan pendapatan yang mencolok antara pekerja disektor modern dengan pekerja di desadesa jauh dari kota.Setelah para pekerja yang bekerja setengah menganggur itu disetarakan dengan bekerja penuh (menjadi bekerja penuh equivalent) maka diketahui bahwa jumlah pengangguran tak kentara relatif besar. Dengan kalimat lain, Jumlah jam kerja yang terbuang atau tidak terpakai (tersirat dalam pekerja setengah menganggur) relatif besar.Setelah mempelajari hubungan antara variabel pendidikan pekerja dan variabel lapangan peker-jaan terhadap variabel jumlah jam kerja, maka diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan proporsi setengah menganggurnya semakin rendah pada semua lapangan pekerjaan. Dengan kalimat lain, semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja semakin tinggi pula proporsi bekerja penuh pada semua lapangan pekerjaan.(9) Dengan memperhatikan beberapa temuan ini maka penulis memberi saran bahwa Di Irian Jaya perlu membentuk suatu lembaga recruitment labor. Saran tersebut disajikan sebagai sumbangan pemikiran untuk arah implementasi perluasan kesempatan kerja di Irian Jaya.Tulisan ini adalah "Tesis", Program Pascasarjana Universitas Indonesia, bidang Multidisipliner, Program Studi Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Sehingga latar belakang permasalahan, cakupan pengamatan, metode, hasil penelitian dan beberapa kesimpulan dibahas sebagaimana penulisan ilmiah. Harapan penulis, kiranya bermanfaat dalam memahami Bench Mark regional dimasa kini dan kiranya menjadi salah satu cumber informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Selain itu, diharapkan tulisan ini dapat menjadi pemicu bagi studi evaluasi atau penelitian lain yang lebih lengkap di Irian Jaya."

"Labor is part of the population that is capable of doing the work to produce goods and services. Therefore. workers need to be empowered optimally in order to drive the economic process. According to keynes.one of the efforts that can be done is fiscal policy by increasing government spending leading to a reduction in unemployment. However in west java this expectation was not realized. West java has a large goverment spending, but its labor absorption is not high. It is shown from the percentage of the working population of the labor forc in west java in 2012 remained blow national. This study determines the effect of government education, health and infrastructure expenditures on economic growth and employment in west java. The recursive equation model is employed, showing that education and infrasturcture spending have positive effect on economic grawth and employment. Health expenditure prove to be insignificant. In addition in west java, economic growth has positive effect on employment."