Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak Indonesia merdeka hampir 60 tahun lalu, kementerian negara atau kabinet telah mengalami berbagai perubahan, pengurangan dan penambahan bahkan pernah jumlah kementerian mencapai angka 100. Berdasarkan pemahaman atas kondisi tersebut, maka kebutuhan pengaturan tentang kementerian negara menjadi sangat panting untuk segera dilakukan. Kendatipun masih merupakan hak prerogratif presiden, namun presiden setidaknya diberikan koridor kebijakan agar tidak begitu saja membentuk dan membubarkan institusi kementerian tertentu. Dengan adanya koridor kebijakan tersebut, sesungguhnya juga makin menegaskan bahwa kekuasaan presiden bukan tak terbatas.Dinamika perubahan lingkungan menghendaki pemerintah membangun komitmen untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik dan profesional, agar dapat menjawab semua tantangan dan kompleksitas dinamika masyarakat. Oleh karena itu organisasi-organisasi pemerintah termasuk diantaranya Kementerian Negara harus diarahkan menuju terbentuknya lembaga yang adaptif, responsif, berorientasi pada pelayanan publik, profesional serta sejauh mungkin terlepas dari kepentingan politik praktis yang cenderung bersifat sesaat dan primordial, dan dapat menjadi sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa.Tesis ini berjudul "Penataan Kelembagaan Organisasi Kementerian Negara Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional°. Penelitian Tesis ini dilakukan di instansi pemerintah pusat, bertujuan untuk mengetahui perkembangan cistern kementerian negara selama ini dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Penelitian menggunakan metoda diskriptif analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut teridentifikasi profit organisasi Iembaga kementerian negara yang melaksanakan tugas pemerintahan selama ini dart dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kementerian negara. Hasil tersebut kemudian untuk merumuskan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan kementerian negara dalam melaksanakan tugas clan fungsinya agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta merumuskan bagaimana lembaga kementerian negara dapat berperan dalam upaya peningkatan ketahanan nasional.

---

Indonesian has been freedom since 60 years ago, the form and number of state ministries or the cabinet have been changing many times. Even in one period the number of the state ministries had reached a hundred. According from understanding of this situation, the need of a regulation in forming any state ministriy has become urgent and important. Although it is still the President's prerogative, the President should be given a clear guidance so that the President shall not forming or dismissing any state ministry easily. With this guidance, it is implicitly explained that the President's power is not limited.The change of the country's condition forces the government to commit in creating a better and more professional institution so that it can answer all available challenge and the public complexity. In achieving those commitments, government's organizations, including the state ministry, should be able to be projected to become adaptive, responsive, public service oriented, and professional. However, the state ministry should avoiding a situation where it becomes a political tools that tends to be short term and primordially. The state ministry should become glue for the Nation.

This thesis has title " Settlement of the State Ministries Organization as Effort for Improvement of National Resilience ". The research of this Thesis was conducted in the Central government institution, under two primary aims namely to know growth the system of the state ministry during the time and which factors can influence the state ministries growth. The research of this thesis is being arranged in the qualitative, descriptive-analytic method.

Pursuant to the research, it has identified the organizational profile of institute of the state ministries executing duty of governance during the time and the bases which require to be paid attention to in forming of the state ministries. According this result can be formulated how to make government done by the state ministries in executing its function and duty in order to effectively and efficient, and also can be formulated how institute of state ministries earn playing a part in for effort of improvement of national resilience."

"Penelitian tesis ini difokuskan pada penilaian penyalahgunaan kewenangan serta penerapan Doktrin Corporate Law dalam menganalisis kasus Badan Usaha Milik Negara. Bentuk peneliitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah dalam menjalankan Perusahaan Direktur Badan Usaha Milik Negara telah terikat dalam berbagai aturan melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Direksi dalam menjalankan pengurusan di Perseroan wajib melaksanakan dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab sesuai tujuan Perseroan. Doktrin-Doktrin Corporate Law telah memberikan pengaturan yang menjadi kewajiban dan larangan atas kepengurusan Perseroan. Penyimpangan terhadap penerapan Doktrin Corporate Law dalam Perseoan BUMN menjadi parameter dalam menentukan kesalahan Direksi yang bisa diukur dari, Doktrin Fiduciary duty, Doktrin businnes judgment rule, Doktrin ultra vires dan Doktrin Piercing the Corporate Veil. Disamping itu juga bahwa perlu diperjelas kedudukan dan status kekayaan BUMN itu terpisah dari kekayaan Negara dalam UU yang terkait satu dengan yang lain, kemudian penilaian atas kerugian harus dilakukan seproposional mungkin guna menghindari disorder of law dan memastika keadilan bisa tercapai sesuai dengan yang semestinya serta penting kedepanya doktrin-doktrin tersebut harus diperkuat dan diadopsi dalam setiap sendi-sendi aturan hukum Negara untuk dijadikan dasar paradigmatik untuk menyelesaikan persoalan dalam pengelolaan perusahaan

---

This thesis research is focused on the assessment of abuse of authority and the application of Corporate Law Doctrine in analyzing the case of State-Owned Enterprises. The form of research used is juridical-normative and uses an explanatory research typology. The result of the research is that in running the Company the Director of State-Owned Enterprises has been bound by various rules through Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is also regulated in Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The Board of Directors in carrying out management in the Company is required to carry out in full good faith and responsibility in accordance with the objectives of the Company. The doctrines of Corporate Law have provided regulations that are obligations and prohibitions on the management of the Company. Deviations from the application of the Corporate Law Doctrine in SOEs are a parameter in determining the errors of the Board of Directors which can be measured from the Fiduciary dutyDoctrine, the Business Judgment Rule Doctrine, Ultra Vires Doctrine and the Piercing the Corporate Veil Doctrine. Besides that, it is also necessary to clarify the position and status of BUMN assets separately from state assets in laws that are related to one another, then an assessment of losses must be carried out as proportionally as possible in order to avoid disorder of law and ensure justice can be achieved in accordance with what should be and is important in the future. these doctrines must be strengthened and adopted in every joint of the rule of state law to be used as a paradigmatic basis for solving problems in company management"

"Program Relawan Perusahaan (PRP) merupakan salah satu bentuk alternatif pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dimana perusahaan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk dukungan teknis baik berupa keahlian tertentu atau tenaga kerja. Desain penelitian adalah kualitatif, deskriptif dan menggunakan studi kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PRP dapat diadopsi di Indonesia sebagai salah satu bentuk TSP dengan pertimbangan manfaat dan bentuk dukungan lain dari perusahaan yang mempunyai peluang cukup besar untuk dioptimalkanProgram Relawan Perusahaan (PRP) merupakan salah satu bentuk alternatif pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dimana perusahaan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk dukungan teknis baik berupa keahlian tertentu atau tenaga kerja. Desain penelitian adalah kualitatif, deskriptif dan menggunakan studi kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PRP dapat diadopsi di Indonesia sebagai salah satu bentuk TSP dengan pertimbangan manfaat dan bentuk dukungan lain dari perusahaan yang mempunyai peluang cukup besar untuk dioptimalkan

---

Corporate Volunteer Program (CVP) is one of alternative of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation, where the company allocates their resources as technical assistance with specific expertise or workforce. The research design is qualitative, descriptive and using case study. The research concluded that CVP can be adopted in Indonesia considering its benefits and other support can be gained from corporate sectors where it opportunities can be optimalized."

"E-Purchasing systems allow buyers and sellers to communicate directly and to negotiate. A relatively recent addition to public procurement practice in Indonesia, this research investigates how negotiation affects transacted price, particularly in the vehicle commodity. More than 40,000 transactions were examined; transactions consisted of central government purchasing organizations and also at the local government level. Statistical analysis involved Ordinary Least Square (OLS) and Multinomial Logit regression. Findings reveal that more frequent negotiations lead to a lower final price and that some government buyer organizations experience greater impact of negotiation than others. We discuss implications for Indonesian government policies, and for future research.

---

Sistem e-Purchasing mengakomodasi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi secara langsung dan bernegosiasi. Sebagai metode yang relatif baru pada praktik pengadaan pemerintah di Indonesia, penelitian ini menyelidiki bagaimana negosiasi mempengaruhi harga transaksi, khususnya dalam komoditas kendaraan bermotor. Data yang diolah lebih dari 40.000 transaksi oleh organisasi pembelian pemerintah pusat dan juga di tingkat pemerintah daerah. Analisis statistik menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan regresi Multinomial Logit. Hasil mengungkapkan bahwa negosiasi yang lebih sering menyebabkan harga akhir yang lebih rendah dan bahwa beberapa organisasi pembeli pemerintah mengalami dampak negosiasi yang lebih besar daripada yang lain. Implikasi untuk kebijakan pemerintah Indonesia turut dibahas, dan saran untuk penelitian di masa depan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi PT. Manajemen Kawasan Gedung agar lebih optimal dalam pengendalian internal dalam siklus pembelian. Penelitian ini, menggunakan metode komponen pengendalian internal sesuai dengan pengelompokan yang dilakukan oleh COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission dan merancang sistem dengan Structured System Analysis and Design Method. Dan hasil analisis yang dilakukan terhadap pembelian PT. Manajemen Kawasan Gedung, struktur organisasi perusahaan yang menjadikan kontrol sebagai suatu fungsi yang independen akan wewenang belum berjalan baik; dan hasil analisis sistem informasi akuntansi belum mampu berjalan secara signifikan karena belum didukung oleh sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi.

---

This research aims to analyze accounting information system of PT. Manajemen Kawasan Gedung on optimizing its internal control in the purchasing cycle. This research uses two methods components internal control in accordance with classification by COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission and designing the system with Structured System Analysis and Design Method. The result shows that the organization structure as an independent controlling system is not working well and the accounting information system has not working significantly because it is not supported by a computerized system."

"

Skripsi ini membahas tentang identifikasi system tanggap darurat kebakaran di PT.X yang bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan sistem tanggap darurat kebakaran di PT.X pada tahun 2020 yang mengacu kepada National Fire Protection Association (NFPA) 1600 edisi 2019: Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, yang menggunakan dua jenis data, yaitu data primer melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder melalui telaah dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan system tanggap darurat di PT.X dengan NFPA 1600 edisi 2019 sebesar 77%, tidak terpenuhi sebesar 21%, dan yang tidak teraplikasikan sebesar 2%. Persentase tidak terpenuhinya dikarenakan perusahaan belum menunjukkan komitmen dan perencaan program sampai pasca kebakaran (keberlanjutan, pemulihan, dan analisis dampak bisnis). Persentase tidak teraplikasikan dikarenakan tidak seluruh subelemen yang ada pada NFPA 1600 edisi 2019 kompatibel dengan kondisi perusahaan dan kondisi di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan komitmen dan perencanaan program tanggap darurat kebakaran yang lebih komprehensif hingga pasca kebakaran agar program dapat berjalan dengan lebih baik.

 

 

---

This thesis discusses the identification of fire emergency response systems at PT.X, which aims to identify the fulfillment of fire emergency response systems at PT.X in 2020 which refers to the National Fire Protection Association (NFPA) 1600 edition 2019: Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management. This study is qualitative with descriptive analytic approach, which uses two types of data: primary data was obtained through interviews and field observations, and secondary data was through documents review. From this study, it can be concluded that the fulfillment of the emergency response system at PT.X with NFPA 1600 2019 edition is 77%, not fulfilled by 21%, and that was not applied by 2%. The percentage was not fulfilled because the company has not shown commitment and program planning until post-fire (sustainability, recovery, and business impact analysis). The percentage was not applied because not all sub-elements in NFPA 1600 edition 2019 are compatible with conditions in company and in Indonesia. The company is required to improve the commitment and planning in order to be more comprehensive for fire emergency response program to post-fire so that the program can run better.

 

 

"