Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 402,1 trilliun atau 75,2% dari penerimaan dalam negeri.Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, seperti dari tax rasio yang masih rendah sebesar 13,4% (RAPBN 2006), maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya.Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pernbangunanlpendapatan, contohnya adalah pemberian insentif pajak penghasilan kepada pengusaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) untuk meningkatkan kegiatan usaha di kawasan timur Indonesia (KTI), agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia (KBi) yang teiah lebih maju dengan kawasan timur Indonesia (KTI).Insentif pajak penghasilan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ini diatur dalam pasal 31A ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Perlakuan insentif pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan, Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan Pengenaan pajak penghasilan alas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberikan insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hali-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adalah kenaikan investasi yang berarti. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Badan Kordinasi Penahaman Modal (BKPM), APBN dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan metode evaluasi koniparatif.Hasil penelitian .nenunjukkan bahwa pemberikan insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

---

Tax is government's main revenue. Tax has a very important and strategic role in fulfilling government needs for funding public spending. For 2006 Proposed Government's spending (RAPBN 2006), tax revenue is targeted at Rp. 402.1 trillions, which is 75.2% of total government's domestic revenues.

Tax ratio 13.4% (RAPBN 2006) indicates that there are still a lot of potential tax revenues; hence the government always tries to increase tax revenue every year to fulfill public funding. Various attempts and public policies have been taken to increase tax revenue, such as the amendment of tax law, introduce new law and regulation in taxation, increases tax compliance and to took for other sources of tax revenues.

Beside budgeter tax's function to raise revenues, tax also has a regulatory function. That is tax's policies can be used to increase development activities in certain areas, such that there is distribution of growth / income. For example, income tax incentive for economic development Zones (KAPET) to increase investment activities ire eastern Indonesia, so that there is distribution of growth between Western Indonesia which is more developed compared to eastern Indonesia.

Income tax incentive for investors in specific industries/business fields and/or regions are regulated in Article 31A paragraph 1 of The Republic of Indonesia Law Number 7 year 1983 on income tax as amended by law number 17 year 2000. Income tax incentive is further regulated by Government regulation number 20 year 2000 as amended by government regulation number 147 year 2000 on tax facilities for capital investments in certain business fields and/or certain areas. Investment in certain business fields and/or certain areas can be given lax facilities in the form of: reduction of net income at most 30% from the total of investment, depreciation and amortization that are accelerated, compensation of old loss but not more than 10 years and imposition of income tax on dividend as in section 26 is 10%, except if rate according to taxation agreement that is effective determine lower.

Tax incentives should be given with cautions, because tax has a very important and strategic role in government revenue. The revenue forgone as a result of the use of tax incentives may be wasted if there is no real increase in foreign direct investment as a result of improper implementation of tax incentives. The purpose of this research is to examine if income tax incentives influence foreign direct investment. This research is carried out by examining secondary data from Investment Coordinating Board (BKPM) and Government budget. Descriptive statistic and comparative evaluation method are used to analyze the data.

The research indicated that income tax incentive has no significant affect to foreign direct investment. In other words, income tax incentive is not the main factor in investment decision. There are others factors that considered by investors in investment decision, such as easy licensing, the size of domestic market, access to international market, infrastructure, social and security condition, and the availability of human resources."

"Due to the lack of internal finance, a country might need a foreign investment. It also happens to Indonesia that is not recovery from its economic problems up to now. One of the solutions to this condition is by giving Foreign Direct Investment (FDI). By FDI it is hoped that it can employ a lot of people, and it can reduce the unemployment rate in this country, as a result it can increase the welfare of society.This study will focus on the relation between the given PPh incentives and Japanese Investor behavior in investing its fund, elaborate and analyze Japanese Investor to tax incentives given, and research, formulate and make the analysis on which tax incentive is the best way in inviting Japanese direct investor.This thesis is analytical descriptive which uses qualitative method by scrutinizing data in the form of information, theory from library research, then by analyzing the data to solve the formed case, so that conclusion can be drawn and suggestions and understanding to the influence in giving incentive to foreign direct investment can be given.The references theory in this research is one instrument to invite Japanese direct investment by giving tax incentive. However, tax administration is the key on the success of tax policy.It can be concluded that PPh facility given to tax payers in Indonesia who invest in certain business and area is quite good, in the result of the decrease of netto 30% (thirty percent) as the highest, quicken reduction and amortization, longer loss compensation and given PPh to the dividend as in Article 26 to 10% (ten percent), except if the valid tariff to the tax agreement is lower. Japanese Investors accept this facility positively, but they say it is more interesting if those tax facilities are followed by administration tax which gives law assurance.Tax incentive given by tax law is quite interesting for the Japanese investors to invest in Indonesia, but the regulations do not give the law assurance, they who have the license hope that they will be given the tax incentive as stated in the law, furthermore, it is suggested that the government not only faces on tax incentive to invite foreign direct investment but also is concern on the law assurance, security, eliminating high economy cost and improving infrastructure. Arranged and good tax administration will give law assurance and security to the investors. Furthermore, the license to foreign investors and the given PPh facilities are managed by one institution under one roof."

"ABSTRAKSalah satu isu utama pada beberapa negara adalah bagaimana mengelola desentralisasi fiskal pada seluruh tingkat pemerintahan. Ketika desentralisasi fiskal tidak dapat dikelola secara optimal, maka dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola perekonomian daerah termasuk salah satunya untuk mendapatkan aliran investasi baik asing maupun domestik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk membahas dampak desentralisasi pada arus masuk investasi dan untuk mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data panel dengan fixed effect model pada periode tahunan mulai tahun 2010 sampai dengan 2016 untuk 32 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap masuknya investasi. Dengan menggunakan proxy share total belanja pemerintah provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah pusat didapatkan hasil bahwa setiap kenaikan share belanja pemerintah daerah terhadap pusat sebesar 1 akan menurunkan nilai investasi sebesar 0.38 dalam suatu provinsi. Selain itu variabel perda insentif investasi, konsumsi listrik per kapita, panjang jalan dan ukuran pasar akan mendorong masuknya investasi ke suatu daerah. Faktor-faktor lain yang berkontribusi pada arus masuk investasi berdasarkan dari penelitian kualitatif adalah lokasi sebuah provinsi dan keberadaan kawasan industri.

---

ABSTRACT

One of the seminal issue for countries is how to manage fiscal decentralization across levels of government. When decentralization is not managed optimally, it undermines government ability to manage local economic including to obtain both foreign and domestic investments. Therefore, this research attempted to discuss the impact of decentralization on investment inflows and to discuss factors influence it. This research uses Indonesia as a case study regarding the effect of decentralization on investment inflows by using a panel data with a random effect model from 2010 up to 2016 periods at 32 Provinces. The results show that the decentralization has a negative and significant impact on investment inflows. The proxy shared total provincial government expenditure against the total Central Government expenditures showed for every 1 increase in the share of local government expenditures toward the central government will reduce 0,38 investment values. The findings also found some factors like the electric power consumption per capita, the density of road, the local incentives regulation on investment, and market size drove investment inflows into a region. Other factors contributed to the investment inflows resulted from the qualitative data were the location of a province and the existence of the industrial area."

"Faktor-faktor yang menentukan masuknya investasi ke suatu negara didasarkan pada tiga faktor yaitu kesempatan ekonomi (economic opportunity), stabilitas politik (political stability) dan kepastian hukum (legal certainty). Adanya kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Dalam sektor telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler merupakan bidang usaha yang sangat erat dengan penanaman modal asing. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, maka Pemerintah telah mengatur pembatasan kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan pembatasan kepemilikan modal asing atau yang secara umum dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu penyebab ketidakpastian hukum di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penanaman modal asing yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa terhadap penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan sebelum berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal maka berlaku asas grandfather clause. Kemudian dalam hal akan dilakukan peningkatan modal secara langsung, maka berlaku pre-emptive rights sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam hal peningkatan modal dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal maka tidak tunduk kepada ketentuan Daftar Negatif Investasi.

---

The factors that determine the inflow of investments into a country based on three factors, namely economic opportunities, political stability and the rule of law (legal certainty). Legal certainty is one of the main factors for creating a conductive business climate for investors. In the telecommunications sector, the business of mobile cellular network very closely with foreign investment.

In order to protect the national interest, the government has set restrictions on foreign equity ownership in the operation of mobile cellular networks through Law Number 25 Year 2007 on Investment, and Presidential Regulation Number 36 of 2010 on List of Closed and Open Business Fields with Requirements on Investment. A different understanding of the terms or restrictions on foreign equity ownership is generally known as the Negative Investment List is one cause of legal uncertainty in Indonesia.

This thesis is a study with a normative approach to law (statute approach) which carry out a review of legislation on foreign investments made by mobile cellular network operator in Indonesia.

This thesis concludes that the investment has been approved before the enactment of the Investment Law shall apply the principle of grandfather clause. Then in terms of the capital increase will be carried out directly, then apply pre-emptive rights according to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, while in the case of capital increase carried out by the Public Company through capital market is not subject to the provisions of the Investment Negative List."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Domestik Bruto (PDB), ekspor industri kendaraan bermotor roda empat, jumlah tenaga kerja dan upah tenaga kerja industri kendaraan bermotor roda empat, krisis ekonomi 1998 dan pajak atas distribution right fee terhadap nilai penanaman modal asing langsung industri kendaraan bermotor roda empat di Indonesia kurun waktu 1980 sampai dengan 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisa data deret waktu.Hasil penelitian menyatakan bahwa PDB, jumlah tenaga kerja, upah tenaga kerja, dan ekspor di industri kendaraan bermotor roda empat serta krisis ekonomi 1998 dan pajak distribution right fee memiliki pengaruh yang signifikan. PDB dan ekspor industri kendaraan bermotor roda empat memiliki hubungan positif sedangkan jumlah dan upah tenaga kerja di industri kendaraan bermotor roda empat serta krisis ekonomi 1998 dan pajak distribution right fee memiliki hubungan negatif terhadap investasi asing langsung di Indonesia.

---

The research was conducted to analysis the effect of distribution right fee tax and other factors, namely Gross Domestic Product (GDP), export of automobile industry products, automobile industry workers and workers wages, 1998 Indonesian economic crisis towards the Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia Automobile Industry from 1980 untill 2012. The research using secondary data and quantitative method with time series data descriptive analysis.The result of this research showed that GDP and export of automobile industry product have a positive impact meanwhile automobile industry workers and workers wages, Indonesian 1998 economic crisis and distribution right fee tax have a negative impact toward FDI in Indonesia Automobile Industry."

"Pada tanggal 3 Oktober 2012, telah terjadi Mogok Nasional yang dilakukan oleh kurang lebih 3 juta buruh, di sekitar 21 Kabupaten. Hal tersebut menuai banyak sekali komentar. Salah satu komentar datang dari Apindo yang menyatakan bahwa mogok tersebut akan berpengaruh terhadap Investasi. Tulisan ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaruh Aksi Buruh Terhadap Investasi Di Indonesia, baik Investasi Langsung Maupun Investasi Tidak Langsung.” Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan Aksi Buruh adalah Mogok Nasional pada tanggal 3 Oktober 2012. Mogok Nasional hanya pernah terjadi pada tahun 1920. Tulisan ini membahas mengenai Investasi, Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung. Membahas mengenai mogok dan Perkembangan Teori Hukum Tentang Mogok yang merupakan karya tulis dari Prof. Aloysius Uwiyono, SH, MH. Mogok adalah salah satu jenis aksi yang dilakukan oleh buruh. Mogok dilakukan karena tidak berhasilnya perundingan yang dilakukan. Mogok adalah hak bagi buruh. Sebelum menjadi hak, mogok adalah tindakan pidana dan merupakan kebebasan. Perkembangan pemikiran menjadikan mogok adalah hak bagi buruh. Dalam pembahasan mengenai Investasi di Indonesia, penulis menjelaskan mengenai perkembangan pengaturan Investasi. Kemudian memberikan penjelasan mengenai Investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Setelah menjelaskan Investasi langsung dan Investasi tidak langsung, penulis menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Kemudian, Penulis menjelaskan mengenai perkembangan teori hukum tentang mogok. Lalu menjelaskan perkembangan mogok di Indonesia serta pengaturan mengenai mogok. Setelah menjelaskan mengenai Investasi dan faktor yang mempengaruhinya, dijelaskan juga mengenai pengaturan-pengaturan tentang mogok saat ini, hal-hal yang menjadi tuntutan buruh dalam melakukan mogok pada setiap jamannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengadakan mogok. Penulis menyajikan hasil penelitian mengenai pengaruh mogok terhadap Investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Hasil penelitian tersebut berupa data dari BKPM tentang tingkat Investasi Langsung pada tahun 2011 dan 2012, serta data dari Bapepam tentang tingkat Investasi Tidak Langsung pada tahun 2012. Disamping data-data tersebut, dalam tulisan ini juga mencantumkan pernyataan dari pimpinan-pimpinan Organisasi Buruh, dan Apindo, serta dijelaskan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dalam Mogok Nasional pada 3 Oktober 2012, yang sudah direncanakan sejak awal 2012. Berdasarkan data-data tersebut, dan menguraikan data-data tersebut dalam kalimat yang argumentatif dan analisis, maka Penulis mengambil kesimpulan mengenai pengaruh mogok terhadap Investasi serta tinjauan yuridisnya.

---

On October 3, 2012, there has been a national strike by more than 3 million workers, around 21 districts. It is reaping a lot of comments. One of the comments came from Apindo stating that the strike would affect the investment. This article titled “Judicial Review Influence of Labor Action Against Investment in Indonesia, Both Direct Investment And Indirect Investment.” In this paper the Labour action is a national strike on October 3, 2012. National strike occurred only once in 1920.This paper discusses the investment, direct investment and indirect investment. Discuss about the strike and the development of legal theories on strike which is papers by Prof. Aloysius Uwiyono, S.H, M.H. What is meant by labor action was on strike on October 3, 2012. Strike is one kind of labor action taken. Strike was not successful because the negotiations were conducte. Strike is a right for workers. Prior to being right, and the strike is a criminal act is freedom. Development of thingking makes the strike is a right for workers. In the discussion on investment in Indonesia, the author describes the development of investment arrangement. Then give a description of direct investment and indirect investment. After explaining direct investment and indirect investment, the author explain the factors affecting direct investment and indirect investment. After explaining about the investment and the factors that influence it, also described the arrangements on strike today, the things which are demanded by the labor strike in each era and the requirements that must be met in order to call a strike. The author presents the results of research on the effect of strike on direct investment and indirect investment. The results in the form of data from BKPM about the level of Foreign Direct Investment in 2011 and 2012, as well as data from Bapepam on Indirect Investment levels in 2012. Besides these data, in this paper also include a statement of the Labour Organisation Leader, and Apindo, and also explained what the demands of the National Strike on October 3, 2012, which has been planned since the beginning of 2012. Based on these data, and decipher these data with the argumentative and analysis sentence, the authors draw conclusions about the effect of strike on Investment and judicial review."

"Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berhasil kita capai selama Repelita V disebabkan oleh adanya investasi yang terus meningkat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh dunia usaha dan masyarakat. Dari tahun ke tahun penananan modal oleh dunia usaha terus berkembang. Namun, perkembangan penanaman modal yang sangat pesat terjadi dalam 5 tahun terakhir.Berdasar teori-teori tentang aliran modal, banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat investasi asing di Indonesia. Salah satunya adalah "pull and push theory". Dalam teori ini dikemukakan adanya faktor pendorong dan penarik modal asing mengalir dari satu negara ke negara lain.Faktor pendorong adalah faktor kondusif yang dimiliki oleh negara asal-modal (home countries) seperti kebijaksanaan investasi atau aliran modal keluar, pertumbuhan/perkembangan sosial dan ekonomi serta perkembangan lingkungan global.Faktor penarik adalah keunggulan yang dimiliki oleh negara penerima modal (host countries) seperti stabilitas sosial, politik dan ekonomi, iklim usaha dan investasi yang menarik, ketersediaan sumber.daya alam dan dan sumber daya manusia, potensi pasar, insentif dan fasilitas serta ketersediaan prasarana dan sarana pendukung. Dari berbagai faktor tersebut, berdasarkan penelitian penulis atas persetujuan PMA sejak tahun tahun 1990 s/d Juni 1995 dengan mengambil sampel PMA dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan terungkap bahwa faktor rendahnya upah buruh (low labor cost) di Indonesia tetap merupakan salah satu daya tarik utama aliran PMA ke Indonesia.Meningkatnya dengan pesat PMA di Indonesia, terutama dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan pada tahun 1994 dan 1995, di samping faktor-faktor pendorong dan penarik yang disebutkan dimuka, juga disebabkan karena adanya faktor pemicu (triggering factor) yakni PP No. 20 Tahun 1994. Sebagai suatu kebijaksanaan yang sangat liberal, PP No. 20 Tahun 1994 telah memberikan dampak positif untuk menarik PMA ke Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisa peran penanaman modal asing (PMA) dari Korea terhadap perdagangan intra-industri (IIT) Indonesia dan Korea untuk produk manufaktur pada kurun waktu 2000-2013. Menggunakan data tahunan dari World Integrated Trade Solution (WITS) pada level produk SITC Rev.3, didekomposisi IIT ke dalam 3 kelompok yaitu horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), dan lower vertical IIT (lower VIIT) sesuai Ito dan Okubo (2012). Memanfaatkan data agregasi terkecil, unit value dijadikan proksi pengelompokkan kualitas, hal yang sulit dilakukan dengan agregasi terbesar walaupun yang didapatkan adalah rata-rata harga tahunan. Hasil penelitian menunjukkan PMA Korea secara positif dan signifikan mempengaruhi indeks IIT. Terkait dengan AKFTA, terjadi peningkatan pada lower VIIT namun penurunan indeks IIT.

---

ABSTRACT

This thesis aim to analyze the role of Korea?s Foreign Direct Investment in Indonesia and its effect to the extent of intra-industry trade between Korea and Indonesia on manufacture products during the period 2000-2013. Using World Integrated Trade Solution data at the level of SITC Rev. 3, trade is decomposed into 3 group of quality: horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), and lower vertical IIT (lower VIIT) in Ito and Okubo (2012). The results in general shows inter industry trade dominates with share of more than 80% of trade. The decomposition of Grubel-Lloyd index into the three intra-industry groups support the notion that the intra-industry trade rose after ASEAN-Korea Free Trade (AKFTA) particularly for the human capital and technology intensive products. Korea?s FDI inflow to Indonesia also shows a positive impact on IIT index of manufacture sector. We agree that AKFTA may bring more imports to Indonesia leading to increase intra-industry trade in lower vertical group."

"Studi ini menganalisis dampak investasi asing langsung dan spillover effect yang ditimbulkan terhadap tingkat entry dan exit pada industri manufaktur Indonesia tahun 2010-2015. Studi ini menggunakan data Input Output tahun 2010 dan data Industri Besar Sedang tahun 2010-2015 yang keduanya berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Random Effect Model keluar sebagai model terbaik untuk mengestimasi data panel dengan observasi sebanyak 2.592 industri. Studi ini menyimpulkan bahwa investasi asing langsung dan forward spillover memberikan kontribusi yang positif signifikan terhadap entry rate, namun backward spillover berkontribusi negatif terhadap entry rate. Backward spillover dan forward spillover juga berkontribusi terhadap exit rate, namun efeknya tidak dominan. Masuknya investasi asing langsung ke dalam industri yang memiliki tingkat konsentrasi dan tingkat impor yang tinggi masing-masing berdampak pada entry rate yang negatif dan exit rate yang positif. Selain itu, masuknya investasi asing langsung ke dalam industri yang memiliki rata-rata ukuran perusahaan yang besar dan tingkat ekspor yang tinggi masing-masing berdampak pada entry rate yang positif dan entry rate yang negatif.

---

This study analyzes the impact of FDI and the spillover effect on entry and exit levels in the Indonesian manufacturing industry in 2010-2015. This study uses data for Input Output in 2010 and data for Large and Medium Industries in 2010-2015, both of which are from the Indonesian Central Statistics Agency. Random Effect Model came out as the best model for estimating panel data by observing 2,592 industries. This study concludes that FDI and forward spillover make a significant positive contribution to the entry rate, but backward spillover contributes negatively to the entry rate. Backward spillover and forward spillover also contribute to the exit rate, but the effect is not dominant. The entry of FDI into industries that have a high level of concentration and a high level of imports each have an impact on a negative entry rate and a positive exit rate. In addition, the entry of FDI into industries that have a large average company size and high export rates have an impact on positive entry rates and negative entry rates, respectively."