Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research discusses about communication and understanding about Perch No.212005 with the main subject study case about the non smoking area inside public transportation. This research means to shows on how communication method implemented in order to ask public transportation drivers to maintain their environment Eventually the basic purpose and target of this regulation would be on how do the health and hygiene environment at Jakarta city could be established by maintaining the air quality with following the no-smoking rules on designated place and public transportation included.This research was done through observation method and interview with qualitative descriptive research type. Communication among public transportation drivers, public transportation- vehicle's- owner and station--leader -hopefully-made through the two-ways communication method so they able to switch information, give a clear direction, reduce any misunderstanding so all received information can be implemented on their daily lives. Based on those analysis result writer hopes that the implementation of Perda no.2 year 2005 drivers could obey that regulation, grows internal conscious on how to maintain a health and clean environment, and the most essential thing is to be able to communicate this issue among drivers and other society.Besides as described above the communication process would be regarding on how the public transportation unit's owner when receives the information related to the Perda can socialize it to his drivers, event through the station leader or met the drivers directly. So that drivers deeply understand and Finally they want to obey that Perda. According to the finding result that came from observation and interview to the public transportation vehicle's owner, station leader and public transportation drivers can be summarize as below.Generally the public transportation vehicle's owner, station leader and the drivers already knew the implementation of this Perda Besides the information that they have from the media, event electronic and printed media, also got through their internal communication formed as advisory or discussion that conducted between the higher level person and the subordinates or among friends.Response from all parties generally the same which is they do not seriously care since among the higher level there are no strict rule so that on the lower level, station leader and drivers, will not follow that Perth. Otherwise the public transportation vehicle's owners do not want to deliver a strict rule since they do not want their employees leave them cause of their employees assumed that too many rules take place on the company.Assumed that there are no effort came from those parties in order get this Perda success since basically they do not care Perth implementation or even some of them obey the regulation that just because they drive the unit that have an AC installed, not because of the Perda, the main reason is because their superior strictly forbid the drivers to smoke since it can make the AC broken.Base on this research, writer advice to conduct a real socialization acts from DKI Jakarta government so the target and objectives of this Perda can be achieved and implemented. Additionally, in order to get a result on this research, it would be better if between the government, Organda as the public transportation representative in the government, with all public transportation vehicle's owners get involve on each policy that made especially policies which directly related to public transportation_ On account of that reason, at least Organdy and the public transportation vehicle's owners able to brief them inputs or advices refer to the reality that happens on the field since those both parties are the persons whom exactly knows it."

"Tesis ini membahas pengaruh pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005 terhadap penetapan dan penyampaian Perda APBD mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menganalisis data sekunder berupa tanggal penetapan dan penyampaian Perda APBD. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut mengenai batas waktu penetapan dan penyampaian Perda APBD untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam hal tersebut; kerja sama antarinstansi pemerintah perlu ditingkatkan dalam hal evaluasi rancangan Perda APBD; kasus-kasus mengenai penetapan Perda APBD tahun 2009 yang sudah ada perlu diteliti lebih lanjut sebagai ekomendasi bagi proses penetapan Perda APBD daerah lain di masa mendatang.

---

This study discusses the impact of Government Regulation Number 56 Year 2005 on the establishment and submission of local government budget from year 2007 to 2009. This study use descriptive methode to analyze secondary data from the approval and submission date of local government budget. The results suggest that further study is needed regarding the deadlines of local government budget approval and submission date to increase local governments discipline; cooperation of government agencies need to be improved in terms of local government budget evaluation draft; the existing cases of the establishment of local government budget year 2009 should be investigated as recommendations for further establishment process of local governmet budget."

"Adegium menyatakan bahwa umur pelacuran seumur dengan keberadaan umur manusia di muka bumi, oleh karena itu keberadaannya seringkali sulit sekali untuk ditanggulangi. Kota Tangerang sebagai kota industri memang mempunyai daya tarik tersendiri bagi wanita yang berurbanisasi untuk mencari pekerjaan ketika mereka tersisih dan tidak mendapat pekerjaan akibat terbatasnya pendidikan dan keterampilan maka alternatif pekerjaan yang menjadi pilihan ialah telibat sebagai pelacur.Oleh karena itu hasil penelitian ini difokuskan pada masalah EFEKTIVITAS PERDA NO. 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KOTA TANGERANG (Analisa Terhadap Usaha Menaggulangi Masalah Pelacuran dan Pornografi), di mana penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda No 8 Tahun 2005, sejauh manakah mampu menekan angka pelacuran di kota Tangerang, dan dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat Kota Tangerang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengharuskan peneliti melibatkan dirinya dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap masyarakat umum Kota Tangerang, responden dari lembagal institusi, Praktisi lainnya yang bergerak di bidang penanganan masalah pelacuran di Kota Tangerang, para pelacur yang tertangkap dan dimasukan ke Panti Rehabilitasi Karya Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo Jakarta UtaraHasil penelitian menunjukan bahwa bentuk implementasi. Perda No 8 Tahun 2006 ialah pengenaan saksi pidana dalam Pasal 9 yang berfungsi untuk menjerakan para pelanggar ketentuan Perda No.8 Tahun 2005, Hasil nyatanya, bisa dilihat dari menurunnya jumlah angka pelacuran, dan juga dari mereka yang telah dibina umumnya hanya 10% saja yang kembali menjadi pelacur dan dikirim kembali ke Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Mulya Jaya. Adapun dampak positif bagi masyarakat ialah berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Tangerang dan dampak negatifnya ialah perlu "extra energi" dari Satpol PP Kota Tangerang dan menurunnya omset para pedagang yang tempatnya dijadikan tempat transaksi bagi pelacur."

"ABSTRAKDengan masalah kependudukan yang kerapkali dihadapi DKI Jakarta maka PemProv DKI Jakarta berinisiatif mengeluarkan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian kependudukan, yaitu Perda No. 4 Tahun 2004 pasal 50 dan Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2005 pasal 152. Pelaksanaan dari kebijakan ini diantaranya difokuskan di wilayah Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur dikarenakan wilayah ini banyak terjadi pelanggaran administrasi kependudukan. Pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana implementasi kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian kependudukan di Kelurahan Duren Sawit dan hambatan apa saja yang ditemukan selama pelaksanaan kebijakan. Jenis penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Duren Sawit, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mencoba mendeskripsikan terkait implementasi dari kebijakan mengenai pengawasan dan pengendalian kependudukan di wilayah ini. Dalam menganalisis pokok bahasan skripsi, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi dua jenis sumber data, yakni data primer diantaranya dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan nara sumber. Sedangkan, data sekunder dengan membaca literatur, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, brosur, website di internet, artikel-artikel, dan hasil penelitian lainnya berupa skripsi, tesis, makalah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Hasil yang diperoleh terkait implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian kependudukan yang dilakukan dalam bentuk operasi di lapangan, yaitu Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) dan Bina Kependudukan (Biduk), diantaranya adanya warga pendatang yang kembali ke daerah asalnya, kesadaran warga untuk memiliki identitas diri, dan adanya pelayanan KTP keliling. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan ini sebaiknya ada kepedulian dan kerjasama baik dari pemerintah maupun masyarakat guna mengatasi segala hambatan yang mempengaruhi jalannya kebijakan.

---

ABSTRACTWith a population problem that often faces the DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Government issued a policy initiative related to supervision and control of population, namely Regulation No.4 in 2004 section 50 and Rule Government No.16 of 2005 section 152. Implementation of this policy is focused on areas including Kelurahan Duren Sawit, East Jakarta this area because a lot of administrative violations of residence. The subject of this thesis is how the implementation of related policies on population surveillance and control in Kelurahan Duren Sawit and any obstacles encountered during implementation of the policy. Type of research conducted in Kelurahan Duren Sawit, is a descriptive study with qualitative approaches that try to describe the implementation of policies related to the supervision and control of population in this region. In analyzing the subject of the thesis, the author uses data collection techniques are divided into two types of data sources, which include primary data by conducting field studies through in-depth interviews with resource persons. Meanwhile, the secondary data by reading the literature, such as books, magazines, newspapers, brochures, websites on the internet, articles, and other research results in the form of thesis, thesis, papers and others that have nothing to do with this research.

The results related to the supervision and implementation of policies on population control is in the form of field operations, namely Operation Yustisi Population (OYK) and Population Development (Big Dipper), including a citizen immigrants who returned home, awareness of citizens to have identity, and the mobile ID card service. To support the smooth implementation of this policy there should be caring and cooperation from both the government and the community in order to overcome all obstacles that affect the course of policy."

"Perjanjian Baku pengalihan tanggung jawab dalam permasalahan perparkiran sudah menjadi hal umum dan juga mendapatkan legalitas dari Peraturan Daerah tentang Perparkiran. Mengingat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal tersebut termasuk yang dilarang dan telah dinyatakan batal demi hukum maka penelitian ini bertujuan memberikan kepastian hukum tentang tanggung jawab pengelola parkir.Metode penelitian dilakukan dengan meninjau dasar hukum penjanjian baku dari segi teori - teori hukum perjanjian dan putusan-putusan pengadilan dan hasilnya adalah perjanjian baku pengalihan tanggung jawab tidak dibenarkan oleh hukum positif kecuali didasarkan perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani bersama oleh para pihak dan apabila tidak demikian resiko hilangnya mobil ditanggung oleh pengelola parkir. Asuransi parkir-parkiran oleh pengelola parkir menjadi jalan keluar terbaik bagi terciptanya keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pengelola parkir dan pemakai jasa parkir."

"Penetapan ‘jam malam’ yang terdapat pada Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat dan Perda Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, maupun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut dikarenakan aturan di dalam ketentuan undang-undang dan perda tersebut telah membatasi ruang gerak perempuan, melestarikan peran domestik perempuan sebagai yang lemah, memberi stigma buruk bagi perempuan yang bekerja ataupun berada di luar rumah hingga malam hari, dan dengan demikian memposisikan perempuan sebagai sumber masalah menyangkut keamanan dirinya. Alih-alih menyikapi situasi di sekitar perempuan yang menyebabkan kerentanan serta potensi ancaman bagi keselamatan perempuan, justru perempuan yang dianggap sebagai sumber masalah atau sekurang-kurangnya sebagai pemicu permasalahan. Penetapan ‘jam malam’ merupakan diskriminasi terhadap perempuan karena aturan ini membuka peluang kriminalisasi perempuan di ruang publik, semata-mata karena waktu mobilitasnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal, dan internet serta berbagai sumber literatur yang dianggap relevan. Penulis juga mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait.

---

The determination of ‘curfew’ in Gorontalo Provincial Regulation No. 10 of 2003 on Prevention of Maksiat and Perda Tangerang City No. 8 of 2005 on Prohibition of Prostitution, and Act No. 13 of 2003 on Manpower is a form of discrimination against women. These matters within the provisions of these laws and bylaws have been widely known for restrict women’s space, preserving the weak domestic role of women, stigmatizing poor women who work and are out of doors until the evening, thereby positioning women as the source of the problem. Instead of addressing the situation around women that causes vulnerability and potential threats to women's safety, it is women who are considered as the source of the problem or at least as a trigger of the problem. This ‘curfew’ is a discrimination against women because this rule opens the chance of criminalizing women in the public sphere, solely because of their mobility time in the night. This research uses qualitative analysis approach method. Data technique is done by collecting secondary data from books, journals, and internet as well as various sources of appropriate literature. The author also obtained primary data through interviews with related parties.

"

"Penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi dalam sosialisasi kebijakan publik pada internal organisasi yang dilakukan oleh dinas pengawasan dan penertiban DKI Jakarta dimana pada tahun 2010 telah muncul perda baru, sebagai sesuatu yang baru dalam organisasi tentunya memerlukan strategi komunikasi untuk mensosialisasikan baik secara internal maupun eksternal. Akantetapi dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada strategi komunikasi dalam mensosialisasikan perda tersebut dalam internal organisasi.Strategi komunikasi apa dan kendala-kendala apa yang ada dalam sosialisasi internal tersebut adalah pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Teori difusi inovasi dari E.M. Rogers digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses difusi inovasi dalam organisasi sebagai strategi komunikasi sosialisasi perda no.7 tahun 2010 tentang bangunan gedung tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan strategi komunikasi dalam sosialisasi perda no.7 tahun 2010 pada internal organisasi Dinas Pengawasan dan Penertiban DKI Jakarta.Hasil Penelitian ini memperlihatkan tahap-tahap restrukturisasi dan rutinisasi tidak banyak kendala, sementara tahap klarifikasi merupakan tahap yang memiliki beberapa kendala. Tahap klarifikasi ini sangat menentukan tahap terakhir dari proses difusi inovasi dalam organisasi yakni tahap rutinisasi.

---

This study discusses the strategies of communication in the socialization of public policy on the internal organization that conducted by the departement of supervision and control of DKI Jakarta, where in 2010 a new regulation has emerged as something new in the organization would require a communication strategy to promote both internally and externally. But researcher in this study is more focused on communication strategies in disseminating these regulation in the internal organization.What communication strategies and what constraints exist in the internal socialization is a question that will be answered in this study. Diffusion of innovation in organization as a communication strategy socialization regulation no.7 of 2010 on the building.The method used in this research is descriptive qualitative to describe the communication strategy in a regulation socialization no.7 of 2010 on the internal organization of the Departement of Supervision and Control of Jakarta.The research result shows the stages of restructuring and routinization are not many obstacles, while the clarification stage is the stage that has some constrait. Clarification stage is crucial last stage at the process of diffusion innovation in organization stage of routinization."